Tag Archives: afp

Khazanah

Dari New York, 15 Negara Barat Siap Akui Negara Palestina

Leave a comment



Jakarta –

Sebanyak 15 negara Barat menyatakan keinginannya mengakui negara Palestina. Dalam deklarasi bersama di New York, mereka mengajak negara lain turut bergabung.

Kabar tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot yang turut hadir dalam konferensi di New York yang dipimpin Prancis dan Arab Saudi pada Selasa (29/7/2025).

“Di New York, bersama 14 negara lainnya, Prancis mengeluarkan seruan kolektif: kami menyatakan keinginan kami untuk mengakui Negara Palestina dan mengundang mereka yang belum melakukannya untuk bergabung dengan kami,” tulis Barrot di X, Rabu (30/7/2025) kemarin, dilansir France24.


Pernyataan tersebut ditandatangani oleh menteri luar negeri Andorra, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, San Marino, Slovenia, dan Spanyol.

Dalam pernyataan bersama, 15 negara tersebut menegaskan komitmen mereka terhadap visi solusi dua negara. Visi ini diharapkan bisa menumpas konflik Israel-Palestina, dengan berdirinya negara Palestina di samping Israel.

Presiden Prancis Emmanuel Macron juga telah mengumumkan negaranya akan secara resmi mengakui kenegaraan Palestina di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang. Pernyataan ini membuat Israel dan Amerika Serikat meradang.

Menyusul Prancis, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Selasa (29/7/2025) mengumumkan bahwa Inggris akan mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB pada September nanti jika Israel tak mengambil “langkah substantif”. Langkah tersebut meliputi mengizinkan banyak bantuan masuk Gaza, tak ada aneksasi Tepi Barat, dan berkomitmen untuk tercapainya solusi dua negara.

Terbaru, Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyatakan negaranya akan mengakui negara Palestina pada September. Carney, seperti dilansir AFP, mengatakan perlu mengambil langkah ini dengan harapan terwujudnya solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina.

“Kanada bermaksud untuk mengakui Negara Palestina pada Sidang ke-80 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2025,” kata Carney.

Dukungan negara-negara tersebut terhadap berdirinya negara Palestina akan menambah kekuatan Barat di PBB. Saat ini, status kenegaraan Palestina telah mendapat dukungan dari 147 anggota PBB. Jumlah ini mewakili 75 persen dari seluruh anggota.

(kri/lus)



Sumber : www.detik.com

Khazanah

Kritik Israel Lewat Khutbah Jumat, Mufti Besar Ini Dilarang Masuk Masjid Al Aqsa

Leave a comment



Jakarta –

Pemerintah Israel melarang mufti besar Yerusalem dan Palestina yang bernama Syekh Muhammad Hussein memasuki kompleks suci Masjid Al Aqsa. Larangan ini berlaku hingga enam bulan dikarenakan khutbahnya pada 25 Juli lalu.

Melansir dari Arab News, melalui khutbahnya Syeikh Hussein mengecam “kebijakan kelaparan” yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza. Ulama terkemuka itu kemudian ditangkap polisi Israel di hari yang sama.


Pemerintah wilayah administratif Yerusalem menyatakan bahwa Syeikh Hussein dipanggil otoritas Israel pada 27 Juli dan dijatuhi larangan awal untuk memasuki Masjid Al Aqsa selama satu pekan. Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Otoritas Palestina mengecam keputusan Israel tersebut.

“Larangan mufti tersebut merupakan upaya nyata pendudukan (Israel) untuk mengosongkan Al-Aqsa dari otoritas keagamaan yang menentang rencananya, dan menunjukkan luas serta cakup pelanggarannya di jalur Gaza dan Tepi Barat secara umum, serta Masjid Al-Aqsa secara khusus.” demikian bunyi pernyataan Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Otoritas Palestina.

Melansir dari AFP, pengacara Syeikh Hussein yang bernama Khaldoun Najem mengatakan bahwa kepolisian Israel tidak menginterogasi atau menggelar persidangan untuk sang mufti sebelum memberlakukan larangan tersebut.

Menurut Najem, khutbah yang disampaikan oleh kliennya itu tidak mengandung hal-hal yang tidak pantas. Senada dengan itu, kantor berita Palestina WAFA melaporkan khutbah tersebut berfokus pada kondisi memburuk di Jalur Gaza dan meningkatkan kelaparan di wilayah itu imbas perang antara Israel dan Hamas selama hampir dua tahun terakhir. Pertempuran itu bahkan memicu krisis kemanusiaan yang mengerikan.

(aeb/lus)



Sumber : www.detik.com

Khazanah

Kecam Rencana Israel Kuasai Gaza, Saudi Desak Dewan Keamanan PBB Ambil Tindakan

Leave a comment



Jakarta –

Arab Saudi mengecam keras rencana Israel untuk kuasai Gaza. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui akun X-nya.

“Kerajaan Arab Saudi mengutuk sekeras-kerasnya keputusan otoritas pendudukan Israel untuk menduduki Jalur Gaza dan dengan tegas mengutuk kegigihan mereka dalam melakukan kejahatan kelaparan, praktik brutal dan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina,” demikian bunyi pernyataannya seperti dikutip dari unggahan X-nya @KSAmofaEN.


Lebih lanjut, Saudi memperingatkan bahwa kegagalan berkelanjutan komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk segera menghentikan serangan serta pelanggaran Israel yang merusak pondasi tatanan internasional sekaligus legitimasi internasional. Selain itu, tindakan Israel juga mengancam perdamaian serta keamanan regional. Juga, meramalkan konsekuensi mengerikan yang mendorong genosida dan pengungsian secara paksa.

“Gagasan dan keputusan tidak manusiawi yang diadopsi oleh otoritas pendudukan Israel tanpa pencegahan menegaskan kembali kegagalan mereka dalam memahami ikatan emosional, historis, dan hukum rakyat Palestina dengan tanah ini dan hak mereka atasnya, berdasarkan hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan,” lanjut pernyataan tersebut.

Kemudian, Kerajaan Saudi juga menegaskan bahwa kejahatan Israel yang terus berlanjut menuntun komunitas internasional untuk mengambil sikap yang efektif, tegas dan jera untuk mengakhiri bencana kemanusiaan yang dihadapi rakyat Palestina dan memungkinkan tercapainya solusi yang disepakati oleh negara-negara pecinta damai.

“Yaitu implementasi solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina di perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, berdasarkan resolusi PBB yang relevan,” sambungnya.

Sebagaimana diketahui, kabinet keamanan Israel menyetujui rencana yang diusulkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar militer mengambil alih kendali Kota Gaza. Hal ini disampaikan oleh Netanyahu di kantornya dalam pernyataan yang dirilis pada Jumat lalu (8/8).

“Berdasarkan rencana untuk ‘mengalahkan’ Hamas di Jalur Gaza, pasukan Israel “akan bersiap untuk mengambil alih kendali Kota Gaza sambil mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran,” demikian pernyataan tersebut, dilansir kantor berita AFP.

(aeb/lus)



Sumber : www.detik.com

Khazanah

Hamas Setujui Usulan Gencatan Senjata, Israel Masih Bungkam

Leave a comment



Jakarta –

Hamas menyetujui proposal baru dari para mediator internasional terkait gencatan senjata di Gaza, wilayah yang hancur akibat perang lebih dari 22 bulan dengan Israel.

“Hamas telah menyampaikan tanggapannya kepada para mediator, mengonfirmasi bahwa Hamas dan faksi-faksi menyetujui proposal gencatan senjata baru tanpa meminta perubahan apa pun,” ujar seorang sumber Hamas kepada AFP, Senin (19/8). Sumber tersebut meminta identitasnya dirahasiakan.


Seorang sumber Palestina yang memahami jalannya perundingan menyebut para mediator Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat diperkirakan akan segera mengumumkan tercapainya kesepakatan sekaligus menetapkan jadwal dimulainya kembali negosiasi. Mereka juga memberikan jaminan kepada Hamas dan faksi-faksi Palestina terkait implementasi perjanjian, serta komitmen untuk melanjutkan perundingan menuju solusi permanen.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Israel mengenai perkembangan tersebut. Upaya mediator sebelumnya berkali-kali gagal menghasilkan gencatan senjata jangka panjang, sementara perang yang telah memasuki bulan ke-23 terus memicu krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.

Dilansir Arab News, Senin (18/8), menurut pejabat Palestina lain, proposal terbaru mencakup gencatan senjata awal selama 60 hari, disertai pembebasan sandera dalam dua tahap. Informasi serupa juga disampaikan sumber dari Islamic Jihad, faksi militan yang turut berperang di Gaza.

Rencana itu disebut akan dimulai dengan pembebasan 10 sandera Israel dalam kondisi hidup, serta sejumlah jenazah, selama periode 60 hari gencatan senjata. Pada tahap kedua, tawanan lain akan dibebaskan, dengan negosiasi lanjutan untuk kesepakatan lebih luas yang bertujuan mengakhiri perang secara permanen dengan dukungan jaminan internasional.

Hingga kini, 49 dari dari 251 sandera dalam serangan sejak 7 Oktober 2023 masih ditahan di Gaza. Militer Israel menyebut 27 di antaranya telah tewas. Serangan tersebut menewaskan 1.219 orang, mayoritas warga sipil.

Sementara itu, serangan balasan Israel dilaporkan telah menewaskan lebih dari 62.000 warga Palestina, sebagian besar warga sipil, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai sumber terpercaya.

(lus/kri)



Sumber : www.detik.com

Khazanah

Miris! Kelaparan Membuat Anak-anak Gaza Tak Kuat Lagi Menangis

Leave a comment



Jakarta –

Karena tubuh kecilnya yang terlalu lemah, anak-anak di Gaza sudah tak sanggup lagi menangis. Kelaparan selama berminggu-minggu membuat tubuh mereka mengonsumsi lemaknya sendiri untuk bertahan hidup.

Jika cadangan lemak habis, tubuh anak mengonsumsi dirinya sendiri dengan memakan otot dan organ vital, lalu meninggal secara perlahan dan menyakitkan.

Pimpinan Save the Children, Inger Ashing menggambarkan secara rinci mengenai penderitaan yang dihadapi anak-anak Gaza yang kelaparan secara perlahan pada Rabu (27/8/2025). Sampai-sampai mereka terlalu lemah sehingga tidak bisa menangis.


“Klinik kami kini sangat sunyi. Sekarang, anak-anak tidak memiliki kekuatan untuk berbicara bahkan menangis kesakitan. Mereka hanya bisa terbaring dengan tubuh yang kurus kering, benar-benar merana,” kata Ashing.

Berpidato di pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang konflik Israel-Palestina, presiden lembaga amal internasional, Ashing mengatakan bahwa kelaparan yang dinyatakan oleh PBB pekan lalu terjadi di Gaza. Ini hal yang benar-benar terjadi bukan sekedar istilah teknis.

“Ketika tidak ada cukup makanan, anak-anak menjadi sangat kekurangan gizi dan kemudian mereka meninggal secara perlahan dan menyakitkan. Secara sederhana inilah yang disebut kelaparan,” ujar Ashing yang dikutip dalam The Strait Times pada Kamis (28/8/2025).

Ia mengatakan kelompok-kelompok bantuan telah memperingatkan dengan lantang bahwa kelaparan akan datang karena Israel mencegah makanan dan kebutuhan pokok lainnya memasuki Gaza selama dua tahun perang yang dipicu oleh serangan Hamas pada Oktober 2023 lalu.

“Setiap orang di ruangan ini memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk bertindak menghentikan kekejaman ini,” jelas Ashing.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi menyatakan kelaparan di Gaza pada 22 Agustus, menyalahkan apa yang disebutnya sebagai penghalang sistematis bantuan oleh Israel selama lebih dari 22 bulan perang.

Sebuah lembaga pemantau kelaparan yang didukung PBB yang disebut Integrated Food Security Phase Classification Initiative (IPC) mengatakan kelaparan telah mempengaruhi 500.000 orang di wilayah Palestina termasuk Kota Gaza.

IPC memproyeksikan bahwa bencana kelaparan akan meluas hingga mencakup sekitar dua pertiga wilayah Gaza pada akhir September mendatang.

Pada 27 Agustus, Israel menuntut IPC untuk mencabut laporan tersebut, menyebutnya “direkayasa”.

Setelah pertemuan Dewan Keamanan pada 27 Agustus, 14 anggota – semuanya kecuali Amerika Serikat, sekutu utama Israel – mengeluarkan deklarasi bersama yang menyatakan “kekhawatiran dan kesedihan mendalam” atas deklarasi bencana kelaparan tersebut dan menyatakan bahwa mereka memercayai pekerjaan dan metodologi IPC.

“Penggunaan bencana kelaparan sebagai senjata perang jelas dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Bencana kelaparan di Gaza harus segera dihentikan,” demikian bunyi deklarasi tersebut yang dilansir AFP.

(lus/inf)



Sumber : www.detik.com

Haji Umroh

Haji 2025 di Musim Panas Terakhir, Setelahnya Musim Semi-Dingin

Leave a comment



Jakarta –

Ibadah haji 2025 akan menjadi haji terakhir yang berlangsung pada musim panas hingga datang 17 tahun lagi. Arab Saudi akan masuk musim semi tahun depan.

Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi (NCM) Hussein Al-Qahtani.

“Musim haji akan memasuki fase baru perubahan iklim pada tahun 2026. Kita tidak akan menyaksikan haji musim panas sampai setelah 17 tahun,” kata Al-Qahtani setelah puncak musim haji tahun lalu, Juni 2024, dilansir Saudi Gazette.


Al-Qahtani mengatakan 2026 akan menandai dimulainya musim semi selama delapan tahun berturut-turut diikuti musim dingin selama delapan tahun.

“Kita akan mengucapkan selamat tinggal pada haji di musim panas selama 16 tahun,” katanya sambil mencatat suhu rata-rata haji berkisar antara 45 dan 47 derajat Celsius.

Anggota Dewan Syura yang merupakan peneliti perubahan iklim, Dr. Mansour Al Mazroui, juga menegaskan haji 2025 akan menjadi musim haji terakhir yang bertepatan dengan musim panas sebelum akhirnya memasuki musim semi selama delapan tahun dilanjutkan musim dingin selama delapan tahun juga.

“Musim haji datang di musim dingin, dimulai pada tahun Hijriah 1454 dan berlanjut selama 8 tahun, berakhir pada tahun Hijriah 1461. Sedangkan untuk musim gugur, musim haji berlangsung antara tahun 1462 dan 1469,” rincinya.

Saudi Waspadai Suhu Ekstrem Haji 2025

Laporan AFP dikutip Deutsche Welle, Rabu (15/1/2025), Arab Saudi waspadai panas ekstrem pada musim haji 2025. Pada Juni tahun lalu, suhu udara melonjak hingga 51,8 derajat Celsius di Makkah saat 1,8 juta umat Islam menunaikan rukun Islam kelima, haji.

Kementerian Kesehatan Arab Saudi mencatat sebanyak 1.301 jemaah wafat akibat suhu tinggi pada haji 2024, 83 persen di antaranya adalah jemaah haji ilegal. Lonjakan kasus kematian terjadi saat puncak haji.

Sumber AFP dari Pusat Penelitian Medis Internasional Raja Abdullah di Arab Saudi, Abderrezak Bouchama, mengatakan meski pemerintah Arab Saudi belum merinci persiapan haji tahun ini, pihak berwenang pastinya ingin menghindari terulangnya tragedi haji tahun lalu.

“Saya kira yang terutama adalah mengurangi risiko masuknya jemaah haji ilegal,” kata Bouchama, yang bekerja sama dengan pemerintah Saudi selama lebih dari tiga dekade untuk mengurangi kematian akibat cuaca panas.

“Saya rasa, pemerintah sudah belajar dari kesalahan ini, jadi kita harus melihat tindakan apa yang sudah mereka ambil untuk mengatasinya.”

Bouchama menyebut langkah mitigasi lain seperti sensor pendeteksi panas dini.

Peneliti Chatham House Karim Elgendy memperkirakan Arab Saudi akan memperbaiki infrastruktur untuk mitigasi suhu panas selama musim haji 2025.

“Respons pemerintah di masa lalu biasanya difokuskan pada peningkatan infrastruktur dan langkah-langkah pengendalian massa. Berdasarkan pola ini, kami memperkirakan untuk musim haji 2025 pemerintah Saudi akan memperbaiki infrastruktur demi memitigasi suhu panas dan kemungkinan kontrol kapasitas yang lebih ketat,” katanya.

(kri/lus)



Sumber : www.detik.com