Tag Archives: amerika serikat

Prancis Akan Akui Negara Palestina, Saudi-Yordania Puji Macron



Jakarta

Presiden Prancis Emmanuel Macron memutuskan negaranya akan mengakui kemerdekaan Palestina. Langkah bersejarah ini menuai pujian dari Arab Saudi dan Yordania.

Dilansir detikNews, Macron mengumumkan rencana tersebut pada Kamis (24/7/2025) waktu setempat. Prancis akan mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Banga-Bangsa (PBB) pada September mendatang.

“Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September,” tulis kepala negara Prancis tersebut di media sosial X dan Instagram.


Keputusan Macron itu menuai pujian dari Arab Saudi. Kerajaan menegaskan konsensus internasional tentang hak Palestina untuk mendirikan negara merdeka.

“Kerajaan memuji keputusan bersejarah ini, yang menegaskan kembali konsensus komunitas internasional tentang hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara merdeka mereka di perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” kata Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataan, dilansir dari Al Arabiya, Jumat (25/7/2025).

“Kerajaan menggarisbawahi pentingnya upaya berkelanjutan oleh negara-negara untuk menerapkan resolusi internasional dan menegakkan hukum internasional,” imbuh pernyataan itu.

Arab Saudi juga menyerukan semua negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina untuk mengambil langkah positif seperti yang dilakukan Prancis. Pihaknya juga minta negara-negara lain untuk mendukung perdamaian dan hak-hak sah rakyat Palestina.

Selain Arab Saudi, Yordania juga mengapresiasi keputusan Macron. “Ini adalah langkah ke arah yang benar menuju terwujudnya solusi dua negara dan berakhirnya pendudukan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania, Sufian Qudah, dalam sebuah pernyataan.

Status kenegaraan Palestina kini telah mendapat pengakuan oleh 142 negara, termasuk Prancis yang tengah berencana mengumumkan pada September. Sementara Israel dan Amerika Serikat sangat menentang pengakuan tersebut.

Berita selengkapnya baca di sini.

(kri/inf)



Sumber : www.detik.com

9 Poin Fatwa Ulama Dunia, Serukan Aksi Global Hentikan Kelaparan di Gaza


Jakarta

Kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza semakin memburuk. Blokade yang dilakukan oleh penjajah Israel selama hampir lima bulan menyebabkan kelangkaan makanan, air, bahan bakar, serta pasokan medis dan kemanusiaan lainnya. Situasi ini memicu krisis kelaparan yang semakin mencekam.

Mengutip laporan Aljazeera, Kementerian Kesehatan Palestina mencatat sedikitnya 15 kematian akibat kelaparan dan kekurangan gizi setiap harinya, termasuk empat anak-anak. Per Sabtu (26/7), otoritas Kesehatan Gaza menyebut jumlah korban tewas akibat kekurangan gizi di wilayah tersebut telah mencapai 127 orang.

Terkait kondisi tersebut, Persatuan Ulama Muslim Dunia (International Union of Muslim Scholars/IUMS) mengeluarkan fatwa pada 22 Juli 2025 yang dimuat di laman iumsonline.org. Seruan ini ditujukan kepada umat Islam, pemimpin negara, serta lembaga-lembaga internasional untuk tidak tinggal diam atas kekejaman yang terjadi di Gaza.


Sebelumnya, pada 18 Juli 2025, Komite IUMS juga telah mengeluarkan pernyataan resmi yang diunggah melalui laman iumsonline.org. Pernyataan tersebut menyoroti penderitaan rakyat Palestina dan menyerukan tindakan global.

Presiden IUMS, Prof. Dr. Ali Mohieddin Al-Qaradaghi, dalam kesempatan itu menegaskan, “Jihad, dalam segala bentuknya, untuk menyelamatkan mereka adalah kewajiban bagi bangsa kita. Hentikan kelaparan di Gaza… Hentikan genosida sekarang juga!” serunya, mengajak seluruh umat Islam untuk bertindak nyata dalam membela warga Gaza.

Isi Fatwa Ulama Muslim Sedunia

Fatwa ini berisi sembilan poin seruan utama yaitu sebagai berikut:

Pertama: Kewajiban Negara-negara Muslim Menolong Gaza

Merupakan kewajiban syariat bagi negara-negara Islam dan pemerintahnya untuk bertindak cepat menyelamatkan saudara-saudari mereka yang terkepung, mengirimkan makanan dan obat-obatan, membuka perlintasan, dan memanfaatkan segala cara diplomatik, politik, hukum, dan ekonomi.

Setiap negara atau penguasa yang gagal bertindak harus bertanggung jawab di hadapan Allah, ikut serta dalam dosa membunuh setiap jiwa di Gaza, dan menanggung beban ketidakadilan yang besar di hadapan Tuhan mereka.

Kewajiban syariat ini ditunjukkan oleh nash-nash Al-Qur’an, Sunnah, ijma’, serta prinsip dan dasar syariat dan tujuannya. Kewajiban ini didasarkan pada pemenuhan hak baiat kepada orang-orang beriman dan kewajiban untuk melakukannya, mendukung yang tertindas, membantu yang tertindas, dan menyelamatkan yang lemah. Ini adalah bagian dari jihad yang diperintahkan oleh nash-nash syariat.

Kedua: Seruan kepada Rakyat Mesir

Komite menyerukan kepada bangsa Mesir yang bersaudara, dengan sejarahnya yang agung dan sikap-sikapnya yang terhormat, untuk segera membantu saudara-saudara mereka, menyelamatkan mereka, membuka penyeberangan, dan mengirimkan makanan kepada mereka, mengingat pengaruh lokal, regional, dan internasionalnya.

Hal ini merupakan salah satu kewajiban agama yang diperintahkan oleh Islam dan salah satu hak tetangga atas tetangganya.

Ketiga: Seruan kepada Imam Besar Al-Azhar

Komite menyerukan kepada Imam Besar Al-Azhar, dengan kedudukan dan sikapnya yang terkenal dalam mendukung umat, dan menyerukan kepadanya untuk memobilisasi pengaruh dan lembaganya guna melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kewajiban agamanya kepada saudara-saudaranya dalam menghadapi bencana permusuhan, penindasan, dan kerusakan di muka bumi ini.

Keempat: Mengingatkan Ulama dan Lembaga Keilmuan

Salah satu kewajiban agama para ulama adalah menjelaskan kebenaran kepada manusia, sebagaimana firman Allah SWT: “Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari orang-orang yang diberi Kitab Suci, (firman-Nya), ‘Kamu harus menjelaskannya kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya.'” [Ali Imran: 187]

Oleh karena itu, Komite mengingatkan semua lembaga keilmuan dan semua ulama agar memikul tanggung jawab besar ini untuk menunaikan kewajiban agama mereka dan mengambil tindakan dengan menggunakan semua cara yang sah dan mungkin, memobilisasi umat dan rakyatnya, dan menekan para pemimpin dan penguasanya untuk mengambil tindakan guna mencabut pengepungan dan mengirimkan makanan kepada rakyat Gaza.

Kelima: Keterlibatan Umat dan Organisasi Sipil

Komite juga mengeluarkan fatwa kepada umat, rakyatnya, dan organisasi-organisasinya mengenai kewajiban agama mereka untuk mendukung dan menyelamatkan saudara-saudari mereka, dan untuk melancarkan kampanye, demonstrasi, dan aksi bertahan di depan kedutaan besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, Uni Eropa, Tiongkok, dan Rusia untuk mendesak negara mereka agar mencabut blokade terhadap perempuan, lansia, dan anak-anak Gaza serta membuka penyeberangan. Ini adalah kejahatan kemanusiaan, yang ditolak oleh negara mereka dan semua konvensi kemanusiaan internasional.

Keenam: Seruan kepada Suku dan Klan Arab-Muslim

Komite juga mengeluarkan fatwa kepada suku-suku Arab dan Muslim di seluruh negara mereka untuk memenuhi kewajiban agama mereka di masing-masing negara dan mendesak negara mereka dengan menggunakan cara-cara yang tersedia untuk mematahkan blokade yang jahat dan tidak adil ini serta mengirimkan makanan, air, dan obat-obatan. Kami mengimbau mereka untuk menjunjung tinggi kesatriaan suku, darah, dan persaudaraan Islam.

Para syekh suku dan klan di negara-negara tetangga memiliki tanggung jawab agama untuk menyelamatkan saudara-saudari mereka dari genosida dan kelaparan serta untuk mengirimkan makanan dan bantuan medis kepada mereka.

Ketujuh: Imbauan kepada Lembaga Kemanusiaan Internasional

Komite menyerukan kepada organisasi-organisasi kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional untuk terlibat dalam advokasi hukum dan kemanusiaan melawan entitas tersebut dan tindakan-tindakannya, khususnya kelaparan genosida yang saat ini dilancarkannya terhadap lebih dari dua juta anak-anak, perempuan, lansia, dan masyarakat rentan.

Kedelapan: Peran Tokoh Publik dan Media Sosial

Telah diketahui secara luas bahwa kewajiban agama untuk menyelamatkan rakyat kita di Gaza dari kelaparan berlaku bagi setiap individu atau organisasi yang cakap. Kami secara khusus menyampaikan kepada semua pendakwah, profesional media, penulis, pemikir, dan influencer media sosial.

Mereka memiliki kewajiban agama untuk terus-menerus melakukan kampanye media hingga makanan terkirim kepada rakyat Gaza dan mereka diselamatkan dari genosida kriminal yang dilakukan oleh entitas sesat tersebut.

Kesembilan: Pembentukan Konvoi Bantuan Kemanusiaan

Komite menyatakan bahwa di antara cara wajib bagi Umat Islam dan masyarakat-individu, suku, dan lembaganya adalah pembentukan konvoi bantuan untuk mematahkan pengepungan yang tidak adil terhadap rakyat Gaza melalui darat dan laut.

Para ulama sepakat bahwa sudah menjadi kewajiban bersama untuk memfasilitasi apa pun yang dibutuhkan guna memenuhi pembentukan konvoi bantuan tersebut, termasuk memberlakukan hukum dan perjanjian internasional yang menjamin pemenuhan hak asasi manusia.

(inf/dvs)



Sumber : www.detik.com

Kian Banyak Bangsa Eropa Akui Negara Palestina, Setelah Prancis Kini Inggris



Jakarta

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan Inggris siap mengakui negara Palestina. Langkah ini menanggapi meningkatnya kemarahan publik atas krisis kelaparan di Gaza.

Dilansir Reuters, Starmer menyatakan hal itu pada Selasa (29/7/2025), sehari setelah pembicaraan di Skotlandia dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump sendiri keberatan dengan rencana Inggris tersebut.


Inggris berencana mengakui kemerdekaan Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang. Starmer mengatakan pihaknya akan merealisasikan pernyataan itu kecuali Israel mengambil tindakan untuk mengizinkan lebih banyak bantuan ke Gaza, tak ada aneksasi Tepi Barat, dan berkomitmen pada solusi dua negara.

“Rakyat Palestina telah menanggung penderitaan mengerikan,” ujar Starmer dilansir Reuters.

“Sekarang, di Gaza, karena kegagalan bantuan yang dahsyat, kami melihat kelaparan, anak-anak yang terlalu lemah untuk berdiri, gambaran yang akan terus kami ingat seumur hidup. Penderitaan ini harus diakhiri,” tegasnya.

Kementerian Luar Negeri Israel turut menanggapi pernyataan Inggris. Dalam sebuah unggahan di X, pihaknya menyebut langkah Inggris merupakan “hadiah bagi Hamas” dan akan merugikan upaya gencatan senjata.

Langkah Inggris untuk mengakui negara Palestina di PBB akan menjadi kekuatan tambahan bagi Barat. Menyusul pengumuman yang sebelumnya disampaikan Prancis pada pekan lalu.

Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan negaranya akan mengakui kemerdekaan Palestina.

“Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September,” tulis kepala negara Prancis tersebut di media sosial X dan Instagram.

Keputusan tersebut mendapat pujian dari Arab Saudi. Kerajaan juga menyerukan negara-negara lain untuk melakukan langkah positif seperti yang dilakukan Prancis.

(kri/erd)



Sumber : www.detik.com

Dari New York, 15 Negara Barat Siap Akui Negara Palestina



Jakarta

Sebanyak 15 negara Barat menyatakan keinginannya mengakui negara Palestina. Dalam deklarasi bersama di New York, mereka mengajak negara lain turut bergabung.

Kabar tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot yang turut hadir dalam konferensi di New York yang dipimpin Prancis dan Arab Saudi pada Selasa (29/7/2025).

“Di New York, bersama 14 negara lainnya, Prancis mengeluarkan seruan kolektif: kami menyatakan keinginan kami untuk mengakui Negara Palestina dan mengundang mereka yang belum melakukannya untuk bergabung dengan kami,” tulis Barrot di X, Rabu (30/7/2025) kemarin, dilansir France24.


Pernyataan tersebut ditandatangani oleh menteri luar negeri Andorra, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, San Marino, Slovenia, dan Spanyol.

Dalam pernyataan bersama, 15 negara tersebut menegaskan komitmen mereka terhadap visi solusi dua negara. Visi ini diharapkan bisa menumpas konflik Israel-Palestina, dengan berdirinya negara Palestina di samping Israel.

Presiden Prancis Emmanuel Macron juga telah mengumumkan negaranya akan secara resmi mengakui kenegaraan Palestina di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang. Pernyataan ini membuat Israel dan Amerika Serikat meradang.

Menyusul Prancis, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Selasa (29/7/2025) mengumumkan bahwa Inggris akan mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB pada September nanti jika Israel tak mengambil “langkah substantif”. Langkah tersebut meliputi mengizinkan banyak bantuan masuk Gaza, tak ada aneksasi Tepi Barat, dan berkomitmen untuk tercapainya solusi dua negara.

Terbaru, Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyatakan negaranya akan mengakui negara Palestina pada September. Carney, seperti dilansir AFP, mengatakan perlu mengambil langkah ini dengan harapan terwujudnya solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina.

“Kanada bermaksud untuk mengakui Negara Palestina pada Sidang ke-80 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2025,” kata Carney.

Dukungan negara-negara tersebut terhadap berdirinya negara Palestina akan menambah kekuatan Barat di PBB. Saat ini, status kenegaraan Palestina telah mendapat dukungan dari 147 anggota PBB. Jumlah ini mewakili 75 persen dari seluruh anggota.

(kri/lus)



Sumber : www.detik.com

Warga Gaza Tewas Saat Cari Bantuan dan Kelaparan, Kain Kafan Mulai Langka


Jakarta

Sedikitnya 40 warga Palestina dilaporkan tewas pada Senin (4/8/2025), akibat serangan udara dan tembakan pasukan Israel di Jalur Gaza. Dari jumlah tersebut, 10 di antaranya kehilangan nyawa saat berusaha mendapatkan bantuan kemanusiaan. Sementara itu, lima orang lainnya meninggal karena kelaparan, menambah daftar panjang korban dalam krisis kemanusiaan yang makin memburuk.

Dilansir dari Reuters pada Senin (05/08/2025), Otoritas kesehatan Palestina menyebutkan bahwa sepuluh korban tewas saat mengantre bantuan di dua lokasi berbeda yang dikelola Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Lokasi insiden terjadi di wilayah Gaza bagian tengah dan selatan.


Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lebih dari 1.000 warga Palestina telah meninggal dunia sejak Mei 2025 saat mencoba mengakses bantuan dari GHF. Sebagian besar korban diduga tewas akibat tembakan dari pasukan Israel yang berjaga di sekitar area distribusi bantuan.

“Setiap orang yang pergi untuk mengambil bantuan, pulang dengan sekarung tepung atau kembali dalam kondisi menjadi martir, atau terluka. Tidak ada yang pulang dalam keadaan utuh,” kata Bilal Thari (40), warga Gaza, saat berada di Rumah Sakit Al-Shifa.

Thari turut melayat jenazah keluarga dan tetangganya yang menjadi korban penembakan Israel saat mengantre bantuan sehari sebelumnya. Setidaknya 13 warga Palestina dilaporkan tewas pada Minggu (3/8) saat menunggu distribusi bantuan PBB di perbatasan Zikim, utara Jalur Gaza.

Kain Kafan Mulai Langka, Jenazah Dibungkus Selimut

Di tengah meningkatnya jumlah korban, keterbatasan kain kafan menjadi persoalan baru. Banyak jenazah kini hanya bisa dibungkus selimut tebal bermotif karena kain kafan putih, yang memiliki makna religius dalam pemakaman Islam semakin sulit ditemukan. Hal ini disebabkan oleh penutupan perbatasan dan peningkatan jumlah korban harian.

“Kami tidak ingin perang. Kami ingin perdamaian dan hidup normal seperti manusia lainnya. Tapi yang ada hanyalah penderitaan, kelaparan, dan kekosongan,” tambah Thari kepada Reuters.

Hingga kini, tidak ada tanggapan resmi dari militer Israel terkait insiden penembakan pada Minggu dan Senin. Israel justru menyalahkan Hamas atas kondisi kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Otoritas Israel mengklaim telah mengambil langkah untuk memperluas akses bantuan, seperti membuka jeda pertempuran terbatas, pengiriman bantuan udara, serta menyediakan rute aman untuk konvoi bantuan.

Korban Kelaparan Terus Bertambah

Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa lima orang kembali meninggal dunia dalam 24 jam terakhir akibat kelaparan dan malnutrisi, meningkatkan total korban tewas akibat kelaparan menjadi 180 jiwa sejak perang dimulai, termasuk 93 anak-anak.

PBB dan lembaga-lembaga kemanusiaan internasional menegaskan bahwa bantuan melalui jalur udara tidak cukup, dan mendesak Israel untuk membuka akses darat yang lebih besar demi menanggulangi krisis pangan akut di Gaza.

COGAT (Coordination of Government Activities in the Territories), badan militer Israel yang mengatur bantuan ke wilayah Palestina, menyatakan bahwa sebanyak 1.200 truk yang membawa lebih dari 23.000 ton bantuan telah memasuki Gaza dalam sepekan terakhir. Namun, banyak dari truk tersebut belum berhasil menjangkau pusat distribusi karena berbagai hambatan logistik.

Sementara itu, kantor media pemerintah Gaza yang dikelola Hamas menyebutkan bahwa lebih dari 600 truk bantuan telah tiba sejak akhir Juli, saat Israel mulai melonggarkan sebagian pembatasan. Namun, beberapa di antaranya dijarah oleh pengungsi yang putus asa dan kelompok bersenjata lokal, menurut saksi dan sumber Hamas.

PBB menekankan bahwa Gaza memerlukan setidaknya 600 truk bantuan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduknya, angka yang sempat terpenuhi sebelum perang pecah.

Menurut Pejabat Kesehatan Setempat yang detikHikmah kutip dari Arab News pada Selasa (5/8/2025), Perang Gaza terjadi sejak 7 Oktober 2023, setelah Hamas melancarkan serangan di wilayah selatan Israel, menewaskan 1.200 orang dan menyandera 251 lainnya. Sebagai balasan, Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Gaza yang hingga kini telah menewaskan lebih dari 60.000 warga Palestina.

(aeb/inf)



Sumber : www.detik.com

Profesor Australia Kritik Negara Arab-Islam Banyak Bicara Gaza tapi Tak Bertindak



Jakarta

Sikap negara-negara Arab dan Islam melihat konflik berkepanjangan di Gaza membuat geram Profesor Emeritus Amin Saikal dari Sekolah Ilmu Sosial The University of Western Australia. Menurutnya, Dunia Muslim terlalu banyak bicara tapi kurang bertindak untuk itu.

Saikal melontarkan pernyataannya dalam sebuah tulisan opini yang diterbitkan di The Conversation pada 31 Juli 2025. Tulisan ini juga dipublikasikan di situs kampus tempatnya mengabdi.

Saikal melihat sikap Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang beranggotakan 57 negara mayoritas muslim “sangat tidak efektif”. Ia menilai OKI telah gagal menjalankan tugasnya.


“Dalam menghadapi dua krisis terbesar di dunia muslim saat ini–kehancuran Gaza dan kekejaman pemerintah Taliban di Afghanistan–negara-negara Arab dan Muslim sangat tidak efektif. Badan utama mereka, khususnya OKI, sangat kuat dalam retorika tapi sangat minim dalam tindakan serius dan nyata,” kata Saikal dikutip dari situs The University of Western Australia, Selasa (5/8/2025).

OKI yang menyebut dirinya “suara kolektif Dunia Muslim” menurut Saikal terbukti tak berdaya menghadapi serangan Israel terhadap Gaza yang merespons serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

“OKI memang piawai dalam mengeluarkan pernyataan. Namun, pendekatan ini tidak jauh berbeda dari pendekatan komunitas global yang lebih luas. Sebagian besar masih bersifat verbal, dan tanpa langkah-langkah praktis apa pun,” kritiknya.

Negara Arab-Islam Harusnya Bisa Berbuat Banyak

Menurut Saikal, negara-negara Arab dan Islam, khususnya yang tergabung di OKI, seharusnya bisa berbuat lebih banyak dalam menghadapi apa yang terjadi di Gaza. Seperti membujuk negara tetangga Israel khususnya Mesir dan Yordania untuk membuka jalur masuk bantuan kemanusiaan atau bisa memaksa Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko menangguhkan hubungan mereka dengan Israel hingga menyetujui solusi dua negara. Namun, hal tersebut gagal dilakukan oleh OKI.

Saikal juga menyoroti peluang pemanfaatan sumber daya dari negara-negara kaya minyak (Arab Saudi dan UEA) untuk menekan Amerika Serikat dalam memasok amunisi ke Israel. Namun, hal ini tak juga dilakukan OKI.

Sikap OKI yang dinilai tak efektif itu memang bukan tanpa alasan. Menurut Saikal, perbedaan politik, sosial, budaya, dan ekonomi negara-negara anggota OKI menjadi salah satu alasan di balik ini.

Namun, Saikal melihat satu alasan penting terkait ini karena anggota OKI belum berfungsi sebagai “pembangun jembatan” dalam merumuskan strategi untuk mengatasi perbedaan geopolitik dan sektarian.

“Sudah saatnya melihat fungsi OKI dan menentukan bagaimana ia dapat lebih efektif menyatukan umat,” tandas Saikal.

Kondisi di Gaza makin memprihatinkan, ditambah krisis kelaparan yang melanda belakangan ini. Sumber-sumber medis di Gaza, seperti dilansir WAFA, Senin (4/8/2025), melaporkan jumlah korban tewas sejak 7 Oktober 2023 melonjak menjadi 60.939. Mayoritas adalah perempuan dan anak-anak.

Selain itu, lebih dari 150 ribu orang dilaporkan luka-luka akibat agresi brutal Israel di daerah kantong tersebut. Tim ambulans masih kesulitan menjangkau korban yang terjebak di bawah reruntuhan atau jalan-jalan akibat bombardir yang terus berlanjut.

(kri/lus)



Sumber : www.detik.com

Menag Sebut Agama Seperti Nuklir, Apa Maksudnya?



Jakarta

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan pandangan menarik tentang peran agama dalam kehidupan berbangsa. Dalam pidatonya, ia mengibaratkan agama layaknya energi nuklir. Apa maksudnya?

Energi nuklir menurut Nasaruddin Umar punya dua sisi. Bisa membawa manfaat luar biasa bagi kemanusiaan, atau sebaliknya, menjadi kekuatan yang menghancurkan.

“Agama itu seperti nuklir. Nuklir itu bisa memberikan jasa yang luar biasa,” ujar Nasaruddin Umar dalam acara Silaturahmi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Lembaga Keagamaan 2025 di Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Rabu (6/8/2025).


Ia mencontohkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan Jerman yang tarif listriknya murah karena memaksimalkan penggunaan energi nuklir. Namun, Nasaruddin juga mengingatkan bahwa energi nuklir dapat disalahgunakan menjadi bom yang memusnahkan peradaban.

“Jadi tergantung, nuklir itu nanti kita mau pakai untuk jasa kemanusiaan atau juga pemusnahan kemanusiaan,” ujarnya.

Menariknya, Menag Nasaruddin menegaskan bahwa agama seharusnya menjadi faktor sentripetal, yaitu kekuatan yang menyatukan. Bukan sentrifugal yang mencerai-beraikan umat dari satu titik. Dengan kata lain, agama harus menjadi perekat yang mengintegrasikan berbagai perbedaan menjadi satu kesatuan yang utuh.

Ia yakin bahwa jika setiap umat beragama mendalami ajaran agamanya dengan sungguh-sungguh, mereka tidak akan mempertajam perbedaan, melainkan akan menemukan titik temu. Hal ini menjadi landasan penting bagi kerukunan umat.

Nasaruddin juga menyoroti bahwa pemahaman agama yang benar tidak hanya sebatas simbol atau atribut, tetapi tercermin dari perilaku sehari-hari seperti tutur kata, bahasa tubuh, kearifan, dan kebajikan. Ia pun menyerukan pentingnya membangun kurikulum cinta yang tidak hanya diajarkan di sekolah, tetapi juga di masjid, rumah ibadah, hingga lingkungan rumah tangga.

“Kurikulum cinta ini bukan hanya untuk di sebuah ruang yang namanya sekolah, kurikulum cinta itu juga berlaku di masjid, di rumah-rumah ibadah yang lain, berlaku di lingkungan RT, di lingkungan rumah tangga,” pungkasnya.

(hnh/lus)



Sumber : www.detik.com

Suleiman al-Obeid, Mantan Timnas Palestina Tewas dalam Serangan di Gaza



Jakarta

Pasukan Zionis Israel tak hentinya menunjukkan kebengisan. Serangan udara yang dilancarkan ke wilayah Gaza selatan pada Rabu (6/8) menewaskan sedikitnya 18 orang, termasuk di antaranya mantan bintang sepakbola Timnas Palestina, Suleiman al-Obeid.

Wafatnya pesepak bola legendaris yang dijuluki “Pelé Palestina” ini dikonfirmasi oleh Asosiasi Sepak Bola Palestina (PFA).

“Mantan pemain tim nasional dan bintang tim Khadamat al-Shati, Suleiman Al-Obeid, gugur setelah pasukan pendudukan (Israel) menyerang warga yang menunggu bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza selatan pada hari Rabu,” tulis PFA dalam pernyataan resminya pada Rabu (6/8).


Mengutip Al Jazeera (7/8) julukan “Pelé Sepak Bola Palestina” disematkan padanya sebagai penghormatan atas bakat dan kontribusinya di lapangan hijau, meniru nama sang legenda sepak bola Brasil yang dianggap sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa.

Menurut PFA (Palestine Football Association), al-Obeid tewas dalam serangan yang menargetkan warga sipil yang sedang mengantre bantuan kemanusiaan. Sosok berusia 41 tahun ini dikenal sebagai salah satu bintang paling bersinar dalam sejarah sepak bola Palestina, dengan torehan lebih dari 100 gol sepanjang kariernya.

Lahir pada 24 Maret 1984 di Gaza, al-Obeid memulai karier profesionalnya di klub Khadamat al-Shati. Ia juga sempat memperkuat Markaz Shabab al-Am’ari yang berbasis di Tepi Barat serta Gaza Sport. Sejak debutnya di tim nasional Palestina pada tahun 2007, al-Obeid mencatatkan 24 penampilan dan mencetak dua gol. Salah satu momen paling dikenang adalah gol akrobatiknya ke gawang Yaman dalam turnamen Federasi Sepak Bola Asia Barat 2010.

Kematian al-Obeid menambah daftar panjang atlet Palestina yang menjadi korban konflik di Gaza. PFA mencatat sedikitnya 662 atlet dan anggota keluarga mereka telah kehilangan nyawa sejak pecahnya perang. Dari jumlah tersebut, 421 merupakan pesepak bola, termasuk 103 anak-anak, sebagian besar di antaranya meninggal akibat serangan langsung maupun kelaparan.

Selain korban jiwa, infrastruktur olahraga di wilayah Palestina juga mengalami kerusakan parah. PFA melaporkan bahwa sebanyak 288 fasilitas olahraga telah rusak atau hancur, terdiri dari stadion, lapangan latihan, pusat kebugaran, hingga gedung klub. Dari total tersebut, 268 berada di Gaza dan 20 lainnya di Tepi Barat. Sekitar separuh fasilitas itu secara langsung melayani kegiatan sepak bola. Bahkan, markas besar PFA di Gaza turut menjadi sasaran serangan udara.

Tragedi ini mencerminkan dampak kemanusiaan yang semakin dalam dari konflik berkepanjangan di wilayah tersebut. Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 1.300 warga Palestina tewas di sekitar titik distribusi bantuan yang dikelola oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza sejak dibentuknya kelompok logistik gabungan yang didukung Amerika Serikat dan Israel pada akhir Mei lalu.

Suleiman al-Obeid meninggalkan seorang istri dan lima anak, serta warisan abadi dalam sejarah olahraga Palestina.

Sejak mulai beroperasi pada akhir Mei, lebih dari 1.300 warga Palestina dilaporkan tewas di sekitar lokasi distribusi bantuan yang dikelola oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza, yang menuai kontroversi.

Pada Rabu, setidaknya 18 orang kehilangan nyawa saat berusaha mendapatkan bantuan, di tengah situasi krisis pangan yang kian memburuk akibat ketatnya pembatasan yang diberlakukan Israel terhadap aliran bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza, menurut sumber medis kepada Al Jazeera.

Dalam waktu 24 jam terakhir, rumah sakit-rumah sakit di Gaza juga melaporkan empat kematian baru akibat kelaparan dan kekurangan gizi. Data dari Kementerian Kesehatan setempat mencatat total 197 kematian terkait kelaparan sejak dimulainya serangan Israel ke Gaza pada Oktober 2023. Dari jumlah tersebut, 96 di antaranya adalah anak-anak. Mayoritas kasus kematian ini terjadi dalam beberapa pekan terakhir, mencerminkan memburuknya kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut.

(lus/inf)



Sumber : www.detik.com

Ramai-ramai Sekutu AS Akan Akui Negara Palestina



Jakarta

Suara Barat untuk kedaulatan negara Palestina kian kuat. Sejumlah negara sekutu Amerika Serikat (AS) ramai-ramai akan mengakui Palestina di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang.

Dalam pernyataan terbaru hari ini, Senin (11/8), Australia mengatakan akan mengakui negara Palestina. Canberra menegaskan berkomitmen untuk solusi dua negara dan memastikan Hamas tak terlibat dalam negara mana pun nantinya.

“Australia akan mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB ke-80 pada bulan September, untuk berkontribusi pada momentum internasional menuju solusi dua negara, gencatan senjata di Gaza, dan pembebasan sandera,” kata Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam konferensi pers, dikutip dari Reuters, Senin (11/8/2025).


Albanese menilai solusi dua negara bisa menciptakan perdamaian di Timur Tengah. “Solusi dua negara adalah harapan terbaik umat manusia untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah dan mengakhiri konflik, penderitaan, dan kelaparan di Gaza,” tegasnya.

Selain Australia, Selandia Baru kemungkinan juga akan mengumumkan pengakuannya terhadap negara Palestina pada forum yang sama. Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peter mengatakan negaranya tengah mempertimbangkan hal tersebut.

Rencana Australia untuk mengakui kedaulatan Palestina akan menjadi tekanan bagi Israel dan membuat AS makin terisolasi dari sekutu utamanya. Akhir bulan lalu, Prancis, yang memiliki hubungan dekat dengan AS selama Perang Revolusi, memutuskan akan mengakui negara Palestina di PBB pada September nanti.

“Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September,” kata Presiden Prancis Emmanuel Macron di media sosial X dan Instagram, Kamis (24/7/2025).

Kurang dari sepekan, pernyataan Macron itu disusul Inggris. Diketahui, Inggris adalah sekutu terdekat AS, “Amerika Serikat tak punya sekutu yang lebih dekat daripada United Kingdom” demikian kata Departemen Luar Negeri AS menggambarkan kedekatan mereka.

Inggris, kata Perdana Menteri Keir Starmer, siap mengakui negara Palestina kecuali Israel mengambil tindakan untuk mengizinkan lebih banyak bantuan ke Gaza, tak ada aneksasi Tepi Barat, dan berkomitmen untuk solusi dua negara. Langkah tersebut merupakan tanggapan Inggris atas kemarahan publik melihat krisis kelaparan di Gaza.

Dukungan Barat atas negara Palestina juga datang dari negara-negara yang hadir dalam konferensi di New York yang dipimpin Prancis dan Arab Saudi akhir bulan lalu. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot mengatakan pihaknya dan 14 negara lain mengeluarkan deklarasi bersama mendukung Palestina dan terciptanya solusi dua negara.

“Di New York, bersama 14 negara lainnya, Prancis mengeluarkan seruan kolektif: kami menyatakan keinginan kami untuk mengakui Negara Palestina dan mengundang mereka yang belum melakukannya untuk bergabung dengan kami,” tulis Barrot di X, Rabu (30/7/2025), dilansir France24.

Negara yang masuk deklarasi tersebut antara lain Andorra, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, San Marino, Slovenia, dan Spanyol.

(kri/erd)



Sumber : www.detik.com

31 Negara Arab Kecam Keras Visi Israel Raya Gagasan Netanyahu



Jakarta

Sebanyak 31 Menteri Luar Negeri negara-negara Arab dan negara mayoritas muslim mengecam keras pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ingin mewujudkan visi ‘Israel Raya’ dan mencaplok sejumlah negara Arab. Mereka menilai tersebut merupakan pelanggaran yang berbahaya terhadap hukum internasional sekaligus ancaman langsung terhadap keamanan nasional Arab.

“Pernyataan-pernyataan ini merupakan pengabaian yang serius, dan pelanggaran yang terang-terangan dan berbahaya, terhadap aturan hukum internasional dan fondasi hubungan internasional yang stabil,” tulis laporan yang dikutip dari kantor berita Saudi, SPA pada Sabtu (16/8/2025).


Mengutip dari Arab News, kecaman itu diungkapkan dalam pernyataan bersama yang diteken oleh para Menteri Luar Negeri dari 31 negara dan para pemimpin Liga Arab, OKI dan GCC. Mereka juga menentang persetujuan Menteri Israel Bezalel Smotrich atas rencana pemukiman di wilayah E1 d Tepi Barat serta pernyataannya yang menolak pembentukan negara Palestina.

Negara-negara Eropa yang khawatir dengan rencana tersebut juga telah mendesak pemerintah Israel untuk menghentikannya. Jerman memperingati bahwa pemukiman E1 dan perluasan Maale Adumim akan semakin membatasi mobilitas penduduk Palestina di Tepi Barat dengan membaginya menjadi dua dan memisahkan wilayah tersebut dari Yerusalem Timur.

Pernyataan bersama yang ditandatangani oleh puluhan menteri itu menegaskan bahwa rencana Israel adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan serangan terang-terangan terhadap hak asasi rakyat palestina untuk mewujudkan negara merdeka dan berdaulat.

Para menteri memperingatkan bahwa pengabaian terang-terangan Israel terhadap hak-hak warga Palestina itu dapat memicu siklus kekerasan dan konflik serta merusak prospek tercapainya perdamaian yang adil dan komprehensif di kawasan tersebut.

Pada kesempatan yang sama, pernyataan bersama yang diteken 31 Menteri Luar Negeri itu menegaskan penolakan dan kecaman atas kejahatan agresi, genosida dan pembersihan etnis yang dilakukan Israel. Mereka menyebut perlu adanya gencatan senjata di Jalur Gaza sekaligus memastikan akses kemanusiaan tanpa syarat untuk mengakhiri kebijakan kelaparan sistematis yang diupayakan Israel sebagai senjata genosida.

“Hal ini menuntut pencabutan segera blokade mematikan Israel di Jalur Gaza, pembukaan perlintasan Israel ke Gaza, dan meminta pertanggungjawaban penuh israel, sebagai Kekuatan Pendudukan, atas konsekuensi kejahatannya di Jalur Gaza, termasuk runtuhnya sistem kesehatan dan bantuan,” tulis pernyataan tersebut.

Para Menteri Luar Negeri itu juga kembali menegaskan penolakannya pada penggusuran rakyat Palestina dalam bentuk apa pun dengan dalih apa pun. Mereka juga menyerukan agar masyarakat internasional bisa menekan Israel mengakhiri agresinya dan menarik diri sepenuhnya dari Jalur Gaza.

Mereka juga menyerukan kepada masyarakat internasional, terutama anggota tetap Dewan Keamanan, khususnya Amerika Serikat, untuk memikul tanggung jawab hukum dan moral mereka untuk mengambil tindakan segera. Hal tersebut dilakukan untuk memaksa Israel menghentikan agresi yang sedang berlangsung terhadap Jalur Gaza dan eskalasi berbahaya di Tepi Barat yang diduduki.

Berikut daftar 31 negara asal Menteri Luar Negeri meneken pernyataan bersama terkait kecaman keras terhadap visi Israel Raya Netanyahu.

  1. Arab Saudi
  2. Aljazair
  3. Bahrain
  4. Bangladesh
  5. Chad
  6. Komoro
  7. Djibouti
  8. Mesir
  9. Gambia
  10. Indonesia
  11. Irak
  12. Yordania
  13. Kuwait
  14. Lebanon
  15. Libya
  16. Maladewa
  17. Mauritania
  18. Maroko
  19. Nigeria
  20. Oman
  21. Pakistan
  22. Palestina
  23. Qatar
  24. Senegal
  25. Sierra Leone
  26. Somalia
  27. Sudan
  28. Suriah
  29. Turki
  30. Uni Emirat Arab
  31. Yaman

(aeb/lus)



Sumber : www.detik.com