Tag Archives: benjamin netanyahu

Profil Calon Walkot Muslim Pertama New York yang Pro Palestina


Jakarta

Zohran Mamdani merupakan kandidat Wali Kota muslim yang pertama di New York dari Partai Demokrat. Pria berusia 33 tahun itu merupakan sosok yang sangat menentang agresi Israel terhadap Gaza, Palestina.

Mamdani merupakan seorang legislator di negara bagian New York mewakili Queens. Ia mengungguli kandidat berpengaruh yang tak lain adalah mantan Gubernur New York Andrew Cuomo dalam pemilihan pendahuluan (primary) Partai Demokrat untuk calon Wali Kota New York yang digelar Selasa (24/6/2025) lalu.

Hasil perolehan suara Mamdani jauh di atas Cuomo hingga sulit mengejarnya. Cuomo sendiri telah mengakui kekalahannya dan mengucapkan selamat kepada Mamdani.


Setelah memenangkan pemilihan pendahuluan Partai Demokrat, kemenangan Mamdani ini disebut sebagai momen penting politik pro-Palestina di Amerika Serikat. Meski belum sah, Mamdani telah mendeklarasikan kemenangan dalam pidato di depan para pendukungnya.

“Malam ini, kita mencetak sejarah. Mengingat kata-kata Nelson Mandela, ini semua terlihat tidak mungkin sampai benar-benar terjadi.Teman-teman, kita telah berhasil. Saya akan menjadi kandidat Demokrat untuk Wali Kota New York,” katanya dikutip dari New York Times.

Profil Zohran Mamdani

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs New York State Assembly, nama lengkap calon Wali Kota Muslim di New York itu adalah Zohran Kwame Mamdani. Ia lahir dan dibesarkan di Kampala, Uganda.

Mamdani pindah ke New York bersama keluarganya saat berusia 7 tahun. Ia menempuh pendidikan di Bronx High School of Science sebelum meraih gelar di bidang Kajian Afrika dari Bowdoin College.

Sebelum terjun ke politik, ia bekerja sebagai penasihat perumahan untuk membantu warga berpenghasilan rendah mencegah penggusuran. Mamdani terpilih sebagai anggota dewan Negara Bagian New York pada 2020 dari Distrik 36 yang mencakup Astoria, Queens.

Awal tahun ini, Mamdani menikah dengan seorang seniman wanita bernama Rama Duwaij. Wanita itu merupakan keturunan Suriah yang tinggal di Brooklyn.

Lantang Kritik Agresi Israel Terhadap Gaza

Masih dari sumber yang sama, Mamdani sangat vokal dalam mengkritik agresi Israel di Gaza. Bahkan, ketika menjadi mahasiswa di kampusnya ia mendirikan cabang Students for Justice in Palestine (Solidaritas Mahasiswa untuk Palestina).

Dalam unggahannya di X pada 31 Oktober 2024 lalu, Mamdani mengkritik pendudukan Israel di Gaza. Ia menyebut yang dilakukan Israel sebagai bentuk genosida.

“Saya akan selalu jelas dalam bahasa saya dan berdasarkan fakta: Israel sedang melakukan genosida.” tulisnya.

Secara terbuka, Mamdani juga mendukung gerakan boikot, divestasi dan sanksi (BDS) terhadap entitas yang berafiliasi dengan Israel.

Melalui sesi wawancara pada Desember 2024 lalu bersama seorang jurnalis bernama Mehdi Hasan, Zohran Mamdani secara publik menyatakan akan menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jika berkunjung ke New York.

“Sebagai wali kota, saya akan menangkap Netanyahu jika datang ke New York. Ini adalah kota yang nilainya sejalan dengan hukum internasional,” ujarnya seperti dikutip dari laporan Al Jazeera.

Donald Trump Cemooh Zohran Mamdani

Kemenangan sensasional Zohran Mamdani memicu reaksi keras dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Melalui media sosialnya, ia melontarkan cemoohan terhadap calon Wali Kota Muslim New York pertama itu.

“Akhirnya terjadi, Partai Demokrat telah melewati batas. Zohran Mamdani, seorang komunis gila 100 persen,” tulis Trump dalam unggahannya di akun Truth Social pribadinya pada Kamis (25/6/2025) lalu.

“Baru saja memenangkan pemilihan pendahuluan Partai Demokrat, dan ada dalam jalur untuk menjadi Wali Kota.” tambah Trump.

(aeb/lus)



Sumber : www.detik.com

Negara-negara Islam Kecam Rencana Israel Caplok Tepi Barat



Jakarta

Negara-negara Arab dan Islam termasuk yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengecam persetujuan yang diberikan Parlemen Israel atau Knesset untuk aneksasi Tepi Barat.

Dilansir Al Jazeera dan Al Arabiya, Jumat (25/7/2025), pemungutan suara pada Rabu waktu setempat yang disetujui oleh lebih dari 70 anggota Knesset menyerukan “penerapan kedaulatan Israel atas Yudea, Samaria, dan Lembah Yordan,” sebutan mereka untuk wilayah Tepi Barat.

Dikatakan, pencaplokan Tepi Barat akan “memperkuat negara Israel, keamanannya, dan mencegah pertanyaan apa pun soal hak dasar orang Yahudi untuk mendapatkan perdamaian dan keamanan di tanah air mereka.”

Mosi tersebut diajukan oleh koalisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Menyusul keputusan tersebut, negara-negara Arab dan Islam dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan Arab Saudi, Bahrain, Mesir, Indonesia, Yordania, Nigeria, Palestina, Qatar, Turki, Uni Emirat Arab, negara-negara Liga Arab, dan OKI, mengecam keras upaya Knesset Israel.

“Mengutuk keras persetujuan Knesset Israel atas deklarasi yang menyerukan penerapan apa yang disebut “kedaulatan Israel” atas Tepi Barat yang diduduki,” demikian bunyi pernyataan bersama yang dibagikan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi lewat X, Kamis (24/7/2025).

Para pihak itu menganggapnya sebagai pelanggaran hukum internasional terang-terangan dan tidak dapat diterima, melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.

Negara-negara Islam menegaskan lagi bahwa Israel tidak punya hak atas kedaulatan wilayah Palestina yang diduduki. “Tindakan Israel ini tidak punya kekuatan hukum dan tidak bisa mengubah status wilayah Palestina yang diduduki, terutama Yerusalem Timur, yang tetap menjadi bagian integral dari wilayah Palestina yang diduduki,” tegas pernyataan itu.

Mereka juga menegaskan usulan soal solusi dua negara berdasarkan legitimasi internasional dan Inisiatif Perdamaian Arab, dan untuk terwujudnya negara Palestina yang merdeka sesuai garis yang ditetapkan pada 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

OKI, seperti dilaporkan WAFA, turut menyeru masyarakat internasional untuk memenuhi tanggung jawabnya dan mengambil langkah-langkah politik serta hukum guna mendukung hak-hak rakyat Palestina.

Selain OKI, Liga Muslim Dunia (MWL) yang beranggotakan negara-negara Islam dari berbagai mazhab mengutuk keras persetujuan Knesset Israel atas pencaplokan Tepi Barat. MWL menilai upaya Israel telah merenggut hak-hak hidup dan bernegara rakyat Palestina.

“Pemerintah ekstremis ini (red-Israel), melalui perilaku kriminalnya, telah menjadi hambatan utama bagi tercapainya perdamaian yang adil dan komprehensif serta stabilitas yang dicita-citakan semua pihak di kawasan,” bunyi pernyataan yang dikeluarkan Sekretariat Jenderal MWL yang dibagikan dalam situsnya, Kamis (24/7/2025).

(kri/lus)



Sumber : www.detik.com

Israel Setuju Caplok Gaza, Pindah Paksa Warga Palestina



Jakarta

Kabinet politik-keamanan Israel menyetujui rencana pencaplokan Kota Gaza. Rencana tersebut melibatkan evakuasi warga Palestina dan serangan darat.

Dilansir Reuters, Jumat (8/8/2025), persetujuan tersebut tercapai beberapa jam setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan mengambil alih kendali militer atas seluruh Jalur Gaza.

“IDF akan bersiap untuk menguasai Kota Gaza sambil memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran,” kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan, merujuk pada Pasukan Pertahanan Israel.


Reporter Axios Barak Ravid, mengutip seorang pejabat Israel, mengatakan di X rencana tersebut melibatkan evakuasi warga sipil Palestina dari Kota Gaza dan melancarkan serangan darat di sana.

Sebelumnya, Netanyahu dalam sebuah wawancara di Fox News Channel pada Kamis (7/8/2025) mengatakan “bermaksud” mengambil alih kendali militer seluruh Gaza.

“Kami bermaksud demikian,” kata Netanyahu ketika ditanya apakah Israel akan mengambil alih seluruh wilayah pesisir tersebut.

Netanyahu mengatakan Israel ingin menyerahkan pemerintahan atas wilayah tersebut kepada pasukan Arab. Namun, dia tidak merinci tata kelola atau negara mana saja yang kemungkinan terlibat.

“Kami tidak ingin mempertahankannya. Kami ingin memiliki perimeter keamanan. Kami tidak ingin mengaturnya. Kami tidak ingin berada di sana sebagai badan pemerintahan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Hamas menyebut pernyataan Netanyahu itu sebagai “kudeta terang-terangan” terhadap proses negosiasi.

“Rencana Netanyahu untuk memperluas agresi menegaskan tanpa keraguan bahwa ia berusaha menyingkirkan tawanannya dan mengorbankan mereka,” kata Hamas dalam pernyataannya, dilansir Reuters.

Sementara itu, sumber resmi Yordania mengatakan negara-negara Arab hanya akan mendukung apa yang diputuskan dan disetujui oleh Palestina. Sumber tersebut juga mengatakan keamanan di Gaza harus ditangani melalui “lembaga-lembaga Palestina yang sah.”

(kri/lus)



Sumber : www.detik.com

Kecam Rencana Israel Kuasai Gaza, Saudi Desak Dewan Keamanan PBB Ambil Tindakan



Jakarta

Arab Saudi mengecam keras rencana Israel untuk kuasai Gaza. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui akun X-nya.

“Kerajaan Arab Saudi mengutuk sekeras-kerasnya keputusan otoritas pendudukan Israel untuk menduduki Jalur Gaza dan dengan tegas mengutuk kegigihan mereka dalam melakukan kejahatan kelaparan, praktik brutal dan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina,” demikian bunyi pernyataannya seperti dikutip dari unggahan X-nya @KSAmofaEN.


Lebih lanjut, Saudi memperingatkan bahwa kegagalan berkelanjutan komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk segera menghentikan serangan serta pelanggaran Israel yang merusak pondasi tatanan internasional sekaligus legitimasi internasional. Selain itu, tindakan Israel juga mengancam perdamaian serta keamanan regional. Juga, meramalkan konsekuensi mengerikan yang mendorong genosida dan pengungsian secara paksa.

“Gagasan dan keputusan tidak manusiawi yang diadopsi oleh otoritas pendudukan Israel tanpa pencegahan menegaskan kembali kegagalan mereka dalam memahami ikatan emosional, historis, dan hukum rakyat Palestina dengan tanah ini dan hak mereka atasnya, berdasarkan hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan,” lanjut pernyataan tersebut.

Kemudian, Kerajaan Saudi juga menegaskan bahwa kejahatan Israel yang terus berlanjut menuntun komunitas internasional untuk mengambil sikap yang efektif, tegas dan jera untuk mengakhiri bencana kemanusiaan yang dihadapi rakyat Palestina dan memungkinkan tercapainya solusi yang disepakati oleh negara-negara pecinta damai.

“Yaitu implementasi solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina di perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, berdasarkan resolusi PBB yang relevan,” sambungnya.

Sebagaimana diketahui, kabinet keamanan Israel menyetujui rencana yang diusulkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar militer mengambil alih kendali Kota Gaza. Hal ini disampaikan oleh Netanyahu di kantornya dalam pernyataan yang dirilis pada Jumat lalu (8/8).

“Berdasarkan rencana untuk ‘mengalahkan’ Hamas di Jalur Gaza, pasukan Israel “akan bersiap untuk mengambil alih kendali Kota Gaza sambil mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran,” demikian pernyataan tersebut, dilansir kantor berita AFP.

(aeb/lus)



Sumber : www.detik.com

Gila! Netanyahu Mau Bikin ‘Israel Raya’ Caplok Negara-negara Islam



Jakarta

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan berkomitmen mewujudkan visi ‘Israel Raya’. Rencana tersebut meliputi pencaplokan sejumlah negara Arab yang mayoritas muslim.

Dilansir Middle East Eye dan Times of Israel, pernyataan Netanyahu itu dilontarkan saat wawancara dengan i24 News yang disiarkan pada Selasa (12/8/2025) petang. Netanyahu menjawab pertanyaan pembawa acara, Sharon Gal, terkait visi ‘Israel Raya’ dan dia menyebut “sangat” terhubung dengan itu.


Rencana ‘Israel Raya’ mencakup wilayah Palestina yang tengah diduduki dan sebagian wilayah Mesir, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Menurut versi lain, ini juga mencakup wilayah Arab Saudi.

Negara-negara Arab Meradang

Pernyataan Netanyahu membuat negara-negara Arab meradang. Arab Saudi melalui Kementerian Luar Negeri mengecam apa yang disebut ‘Israel Raya’ dan menolak tegas rencana pembangunan pemukiman dan perluasan yang diadopsi otoritas pendudukan Israel.

“Kementerian Luar Negeri menyatakan kecaman keras Kerajaan Arab Saudi terhadap pernyataan Perdana Menteri pemerintah pendudukan Israel mengenai apa yang disebut “Visi Israel Raya’ dan penolakan tegas terhadap rencana pembangunan pemukiman dan ekspansionis yang diadopsi otoritas pendudukan Israel,” bunyi pernyataan itu, dilansir kantor berita SPA, Rabu (13/8/2025).

Arab Saudi juga menegaskan dukungannya terhadap berdirinya negara Palestina dan hak-hak rakyatnya. Pihaknya juga memperingatkan masyarakat internasional soal “pelanggaran berat” yang terus dilakukan Israel.

Yordania dalam pernyataannya yang dirilis di situs resmi pemerintah pada Rabu (13/8/2025) menolak keras pernyataan Benjamin Netanyahu tentang “Visi Israel Raya”. Petra menyebutnya sebagai “delusi palsu dan retorika tak berdasar”.

Mesir, seperti dilansir Anadolu Agency, minta klarifikasi soal pernyataan Benyamin Netanyahu terkait ‘Israel Raya’. Mereka menilai pernyataan tersebut “memicu ketidakstabilan dan menunjukkan penolakan terhadap perdamaian di kawasan.”

Kecaman keras juga datang dari negara-negara Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dalam pernyataan terpisah, Liga Arab menganggap pernyataan Benjamin Netanyahu soal ‘Israel Raya’ merupakan pengabaian terhadap kedaulatan negara-negara Arab dan merusak keamanan dan stabilitas regional.

“Pernyataan-pernyataan ini merupakan ancaman serius terhadap keamanan kolektif Arab dan tantangan nyata terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip legitimasi internasional,” tegas Sekretariat Jenderal Liga Arab dalam pernyataannya, Rabu (13/8/2025).

Sementara OKI dalam pernyataannya menyebut apa yang dikatakan Benjamin Netanyahu soal ‘Israel Raya’ adalah retorika ekstremisme, hasutan, dan agresi. OKI juga menilai pernyataan Israel mengabaikan kedaulatan negara dan melanggar hukum internasional.

(kri/inf)



Sumber : www.detik.com

Muhammadiyah Sebut Aksi Israel Pindahkan Warga Gaza Awal ‘Israel Raya’


Jakarta

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas mengecam keras rencana Israel yang ingin memindahkan paksa warga dari Gaza utara ke selatan. Menurutnya, langkah ini adalah bagian dari “rencana jahat” Israel untuk mencaplok wilayah Gaza sepenuhnya.

Anwar Abbas menyebut pemindahan paksa ini adalah langkah awal dari impian Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mendirikan Negara Israel Raya.

“Jangankan akan memindahkan warga Gaza utara ke selatan, Netanyahu dan Donald Trump malah ingin mengevakuasi seluruh rakyat Gaza ke luar negeri, termasuk ke Indonesia,” ujar Anwar Abbas dalam keterangannya, Senin (18/8/2025), dikutip detikNews.


“Mereka mengatakan hal itu karena mereka katanya akan membangun kembali Gaza yang porak poranda. Padahal sejatinya mereka ingin mencaplok Gaza dan menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian dari negara Israel,” imbuhnya.

Anwar Abbas menjelaskan, impian Negara Israel Raya mencakup seluruh wilayah Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania, sebagian Mesir, Arab Saudi, dan Irak. Oleh karena itu, langkah pemindahan warga Gaza utara ke selatan adalah bagian dari strategi zionis untuk menguasai Gaza secara bertahap.

“Jadi usaha pihak Israel memaksa warga Gaza utara untuk pindah ke selatan itu merupakan bagian dari strategi mereka untuk menduduki dan menguasai Gaza secara bertahap dalam konteks mendirikan Israel Raya yang sudah menjadi cita-cita dari zionis Israel,” tegasnya.

PBB Diharapkan Turun Tangan

Anwar Abbas mendesak agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan para pemimpin dunia tidak tinggal diam. Ia berharap PBB bisa mencegah rencana jahat Israel yang berdalih demi keamanan warga.

“Untuk itu kita berharap agar dunia termasuk PBB jangan berdiam diri dan harus bisa mencegah tindakan Israel tersebut karena tindakan ini jelas-jelas merupakan bagian dari niat jahat Israel untuk mencaplok wilayah Gaza yang sangat strategis tersebut secara bertahap,” pungkas Wakil Ketua Umum MUI itu.

Seperti diketahui, rencana Israel untuk memindahkan warga Gaza utara ke selatan telah memicu kekhawatiran internasional. Pihak militer Israel beralasan relokasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan warga karena mereka akan memulai serangan baru.

Bahkan, militer Israel menjanjikan tenda dan peralatan perlindungan di zona relokasi, sebagaimana dilansir Reuters, Minggu (17/8/2025).

Namun, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan justru menyatakan keprihatinan. Mereka khawatir rencana Israel ini hanya akan menambah penderitaan bagi 2,2 juta penduduk di wilayah kantong tersebut.

Selengkapnya baca di sini.

(hnh/kri)



Sumber : www.detik.com

Israel Serbu Gaza, Bentrokan Besar dengan Hamas Terjadi di Khan Younis



Jakarta

Konflik di Jalur Gaza memasuki babak baru. Militer Israel mengumumkan telah memulai fase awal serangan darat menuju Kota Gaza dan kini menguasai sebagian wilayah pinggiran kota tersebut. Di sisi lain, Hamas terus melakukan perlawanan, termasuk melalui serangan besar di Khan Younis, Gaza bagian selatan.

Juru bicara militer Israel, Brigadir Jenderal Effie Defrin, menyampaikan pasukan Israel telah bergerak ke tepian Kota Gaza dalam rangka merebut pusat kota yang menjadi target utama operasi saat ini.

“Kami telah memulai fase pertama operasi ini dan berhasil menempatkan pasukan di sekitar Kota Gaza,” ujar Defrin, dikutip dari Reuters, Kamis (21/8/2025). Ia menambahkan Hamas kini hanya mampu bertahan dengan strategi gerilya dan berada dalam kondisi yang melemah.


Pengerahan pasukan tambahan juga dilakukan secara besar-besaran. Dilansir detikNews, Rabu (20/8/2025), Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menyetujui pengaktifan hingga 60.000 tentara cadangan guna mendukung serangan ke Kota Gaza. Langkah ini diambil sementara pemerintah Israel masih mempertimbangkan tawaran gencatan senjata yang diajukan oleh para mediator internasional.

Rencana penyerangan ke Kota Gaza sendiri telah disetujui oleh kabinet keamanan Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Menurut laporan, pasukan Israel saat ini telah menguasai sekitar 75 persen wilayah Jalur Gaza, dan berencana memperluas serangan demi merebut seluruh wilayah yang masih dikuasai Hamas.

Meski tekanan militer terus meningkat, perlawanan dari Hamas belum berhenti. Middle East Eye melaporkan pada Rabu (20/8/2025) pasukan Brigade al-Qassam meluncurkan serangan mendadak terhadap markas militer Israel di Khan Younis. Serangan tersebut melibatkan sedikitnya 18 pejuang Hamas dan menyebabkan tiga tentara Israel luka-luka, salah satunya dalam kondisi serius.

Serangan ini menunjukkan Hamas masih memiliki kemampuan tempur meski terus dibombardir selama hampir dua tahun oleh Israel. Pejabat dari Amerika Serikat mengakui Hamas masih sanggup merekrut pasukan baru untuk menggantikan yang telah gugur dalam pertempuran.

Di sisi lain, laporan Al Jazeera mencatat operasi militer Israel di Kota Gaza telah memaksa hampir satu juta warga Palestina meninggalkan rumah mereka. Serangan demi serangan menghancurkan banyak infrastruktur sipil dan kawasan permukiman. Hamas menyalahkan Netanyahu karena dinilai tidak mengindahkan upaya para mediator yang mencoba mendamaikan konflik, dan justru melanjutkan kampanye militer secara agresif.

Di tengah konflik yang terus memburuk, jumlah korban terus meningkat. Pada Rabu (20/8/2025), serangan udara Israel menewaskan setidaknya 81 warga Palestina. Berdasarkan data terkini, korban tewas di pihak Palestina telah mencapai 62.122 jiwa, dengan 156.758 orang lainnya terluka. Di sisi Israel, sebanyak 1.139 orang tewas dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, sementara lebih dari 200 orang masih ditawan hingga kini.

(inf/kri)



Sumber : www.detik.com

Pembakaran Masjid Al-Aqsa pada 1969 Disebut Rencana ‘Israel Raya’



Jakarta

Peristiwa pembakaran Masjid Al Aqsa di Kota Tua Yerusalem 56 tahun lalu menggegerkan umat Islam Palestina dan dunia. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Yaman menyebut insiden itu bagian dari rencana sistematis untuk ‘Israel Raya’.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada peringatan 56 tahun pembakaran Masjid Al-Aqsa, Kamis (21/8/2025) kemarin, dilansir kantor berita SABA, Yaman menegaskan pembakaran Masjid Al-Aqsa dan rentetan kejahatan seperti penyerbuan Al-Quds saat ini, penodaan tempat sucinya, hingga penggalian yang mengancam fondasi masjid hanya kelanjutan dari kejahatan untuk menghapus identitas Arab dan Islam Al-Quds serta me-Yahudikannya.

“Merupakan bagian tak terpisahkan dari skema yang lebih luas dan lebih berbahaya yang dikenal sebagai ‘Israel Raya’,” kata Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Yaman seperti dinarasikan SABA.


Pernyataan tersebut menunjukkan impian Israel, yang ditegaskan lagi oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu baru-baru ini, bukan khayalan melainkan roadmap yang tengah dijalankan.

Kisah Pembakaran Masjid Al-Aqsa 21 Agustus 1969

Pembakaran Masjid Al-Aqsa memicu kemarahan umat Islam dan tanggal kejadiannya kini diperingati sebagai Hari Masjid Sedunia. Sejumlah media Arab menyebut pelakunya adalah ekstremis Yahudi.

Peristiwa itu terjadi pada 21 Agustus 1969 pukul 7 pagi waktu setempat. Warga Palestina digegerkan dengan kepulan asap dari Masjid Al-Aqsa. Seseorang yang kemudian diketahui bernama Michael Dennis Rohan telah membakar area salat dan mimbar masjid tersebut.

Rohan, menurut The New Arab, merasa mendapat pesan dari Tuhan agar membakar Masjid Al-Aqsa dan ingin orang-orang Yahudi menjadikannya sebagai kuil. Dalam kepercayaan Yahudi, lokasi berdirinya Masjid Al-Aqsa saat ini diyakini sebagai tempat berdirinya kuil Yahudi kuno, mereka menyebut wilayah itu Temple Mount.

Turis Australia itu lantas membakar aula salat al-Qibli dan mimbar Shalahuddin al-Ayyubi. Area tersebut ludes terbakar.

Warga Palestina di sekitar lokasi bergegas masuk masjid untuk menyelamatkan sebanyak mungkin artefak dan mencoba memadamkan api. Tim pemadam kebakaran akhirnya tiba, setelah sempat dihadang oleh pasukan pendudukan Israel.

Rohan kemudian ditangkap pada 23 Agustus dan ditetapkan sebagai tersangka atas kejahatan pembakaran Masjid Al-Aqsa.

(kri/lus)



Sumber : www.detik.com

Korban Tewas Gaza Akibat Genosida Israel Capai 62.686 Jiwa



Jakarta

Genosida di Gaza masih berlanjut. Otoritas kesehatan setempat dalam laporan terbaru menyebut korban tewas Palestina sejak serangan pada Oktober 2023 melonjak jadi 62.686 jiwa dan ratusan ribu lainnya luka-luka.

“Otoritas kesehatan setempat mengonfirmasi jumlah korban tewas Palestina akibat serangan Israel sejak Oktober 2023 melonjak jadi 62.686 jiwa, dengan 157.951 lainnya mengalami luka-luka. Mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak,” lapor WAFA seperti dikutip, Senin (25/8/2025).


Menurut keterangan sumber yang sama, lonjakan kematian terjadi setelah Israel memulai kembali genosida pada 18 Maret atau dua bulan setelah gencatan senjata. Jumlah korban tewas meningkat menjadi 10.842 orang dengan 45.910 lainnya dilaporkan luka-luka.

Petugas kesehatan disebut masih kesulitan menjangkau banyak korban karena serangan brutal Israel yang terus berlanjut. Banyak korban masih terjebak di jalan-jalan dan di bawah reruntuhan.

Kota Gaza Resmi Dilanda Kelaparan Parah

Tingginya angka kematian di Gaza diperparah dengan krisis kelaparan yang melanda wilayah tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (22/8/2025) resmi mengumumkan bencana kelaparan di Gaza dan sekitarnya.

Integrated Food Security Phase Classification (IPC), seperti dilansir Reuters, mencatat 514.000 orang atau seperempat warga Palestina di Gaza mengalami kelaparan. Jumlah tersebut diprediksi meningkat menjadi 641.000 pada September.

Sementara itu, Israel membantah telah terjadi bencana kelaparan di Gaza dan menyebut sebagian besar data IPC berasal dari Hamas yang tidak memperhitungkan banyaknya bantuan masuk wilayah tersebut.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut laporan itu adalah “kebohongan besar”.

“Israel tidak memiliki kebijakan kelaparan,” katanya dalam sebuah pertanyaan. “Israel memiliki kebijakan mencegah kelaparan. Sejak awal perang, Israel telah membuka 2 juta ton bantuan masuk Jalur Gaza, lebih dari 1 ton bantuan per orang,” tambahnya.

(kri/lus)



Sumber : www.detik.com

Turki Desak Negara Islam Kompak Boikot Israel di Sidang PBB



Jakarta

Turki mendesak negara-negara Islam menangguhkan partisipasi Israel dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang. Hal ini buntut genosida yang terus berlanjut di Gaza.

Desakan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan saat berbicara di forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh, Senin (25/8/2025) kemarin. Fidan mengatakan Palestina butuh tindakan kolektif untuk mengakhiri genosida Israel di Gaza dan kekerasan pemukim di Tepi Barat.

“Pertemuan ini akan berfokus pada tiga hal mendesak: menghentikan perang, mendorong respons persatuan umat Islam, dan memobilisasi komunitas internasional,” kata Fidan dikutip dari Middle East Eye.


Fidan menekankan kondisi yang tengah berlangsung di Gaza dan menyoroti pernyataan PBB yang secara resmi mengumumkan kelaparan di wilayah tersebut. Ia juga mengkritik Israel yang masih berupaya menghapus Palestina.

“Oleh karena itu, kita harus kompak mempertahankan dan memperluas momentum pengakuan Palestina, sekaligus meluncurkan inisiatif di PBB untuk keanggotaan penuh Palestina dan mempertimbangkan penangguhan Israel dari tugas Majelis Umum,” tambahnya.

Dalam pertemuan pada Senin kemarin, para menteri luar negeri OKI mengeluarkan pernyataan yang mendesak negara-negara anggota OKI mengkaji lebih lanjut keanggotaan Israel di PBB. Mereka menilai Israel melanggar syarat keanggotaan dan tidak mematuhi resolusi-resolusi PBB.

“Selain itu, upaya harus dikoordinasikan untuk menangguhkan keanggotaan Israel di PBB,” serunya.

Terpisah, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dilansir WAFA, mengecam tindakan “kejam tanpa henti” Israel yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Erdogan mengatakan hal itu usai rapat kabinet menyusul pembantaian 20 warga Palestina termasuk 5 jurnalis di Khan Younis, Gaza selatan.

Laporan terbaru Al Jazeera total 21 orang tewas dalam serangan militer Israel pada Senin (25/8/2025) kemarin. Juru kamera Al Jazeera, Mohammad Salama, menjadi korban dalam serangan brutal itu.

Al Jazeera menyebut pembunuhan Israel terhadap para jurnalis itu sebagai upaya sistematis untuk membungkam kebenaran. Pihaknya menyebut serangan itu sebagai “kejahatan perang”.

(kri/inf)



Sumber : www.detik.com