Artikel Pilihan

Sehat

Cegah Keracunan, Menkes Usul Rapid Test Hidangan MBG Sebelum Dikonsumsi

October 17, 2025 detikcom Leave a comment

Jakarta –

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan rapid test untuk menu makan bergizi gratis (MBG) akan dilakukan pada dua tahap. Pertama pemeriksaan pada bahan baku dan air, lalu pada makanan yang sudah matang.

“Ada yang bisa dilakukan pengujian kualitas bahan baku. Nah, ini yang kita bicarakan dengan BGN (Badan Gizi Nasional), supaya bahan bakunya nanti termasuk airnya, kalau bisa diuji rapid,” ujar Menkes ketika ditemui awak media di Kantor Kemenkes, Kamis (2/10/2025).

Pada rapid test untuk masakan, nanti pemeriksaan dilakukan untuk menemukan apakah ada kontaminan pada makanan. Seperti yang diketahui, banyak kejadian keracunan MBG terjadi akibat infeksi bakteri dan virus.

Ia lantas membandingkan metode ini pada pengamanan makanan untuk jamaah Haji. Menurutnya, pengamanan pangan harus benar-benar dilakukan dengan serius agar masalah keracunan tidak muncul lagi.

“Jenis (rapid test) kedua untuk makanan setelah jadi, ada rapid test-rapid test untuk ngecek bakterinya apa, ngecek keracunan kimianya apa,” ujar Menkes.

“Contohnya setiap pejabat negara atau kepala negara kalau mau makan kan harus di-rapid test dulu. Kita juga lakukan dengan katering haji, kan Kemenkes melakukan catering untuk 200 ribuan jamaah haji tiap musim haji, itu sudah dilakukan. Nanti itu yang akan kita ajarin teman-teman di SPPG supaya mereka bisa melakukan itu secara lebih baik,” sambungnya.

Selain itu, Menkes juga berbicara soal kemungkinan kasus keracunan MBG ini naik level menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) nasional. Seperti yang diketahui, beberapa wilayah di Indonesia sudah menetapkan KLB keracunan MBG.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada pembicaraan terkait status kasus keracunan makanan menjadi KLB nasional.

“Kalau KLB naik menjadi KLB nasional itu sudah ada aturannya ya di undang-undang dan sama peraturan presiden. Saya untuk jawab sekarang jadi KLB nasional itu memang harus ada beberapa provinsi beberapa banyak itu ya tapi sekarang belum masuk ya,” tandasnya.

(avk/naf)

Sehat

BGN Sebut Menu MBG Pangsit Viral di SDN Depok Tak ‘Kopong’, Ada Isi Ayam-Tahu

October 17, 2025 detikcom Leave a comment

Jakarta –

Badan Gizi Nasional (BGN) ikut menyoroti laporan viral menu makanan bergizi gratis di Depok, dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mampang 1 Depok, Selasa (7/10/2025).

Pasalnya, menu yang disajikan dinilai tidak sesuai dengan standar gizi lantaran hanya berupa pangsit goreng, kentang rebus, wortel rebus, pisang, hingga saus tomat. Tim investigasi BGN mengklaim menemukan pangsit tersebut berisi tahu, telur, dan ayam.

Bukan seperti yang terlihat di unggahan foto media sosial.

“Kami meninjau kesesuaian menu yang beredar di media dengan yang didistribusikan ke sekolah pada Senin, 6 Oktober 2025. Yang beredar di media benar hanya pangsit goreng satu biji, beberapa potong kentang rebus, beberapa potong wortel, pisang, saus tomat. Pangsit goreng itu sesungguhnya tidak hanya kulit pangsit, namun juga berisi tahu, telur, dan ayam,” kata anggota tim investigasi independen BGN, Raniah Salsabila dalam keterangannya, dikutip Rabu (8/10/2025).

BGN juga melaporkan pemilihan kentang digunakan sebagai pemanfaatan sisa makanan yang berisiko terbuang. “Sementara, menu di hari lain sudah cukup sesuai dengan standar kelayakan dan ketentuan,” ujar Raniah.

Tim independen menilai dapur MBG di SDN Mampang 1 relatif layak, meskipun ada beberapa aspek infrastruktur yang perlu dilengkapi sesuai dengan petunjuk teknis program MBG.

Tim Investigasi merekomendasikan beberapa hal untuk memastikan pelayanan gizi yang optimal. “Perlu evaluasi menu dan porsi makanan, serta perbaikan dan kelengkapan infrastruktur SPPG sesuai dengan Juknis MBG,” kata Rania.

(naf/kna)

Sehat

Menkes Update Data Keracunan MBG, Soroti Kasus di NTT yang Menimpa Bayi-Bumil

October 7, 2025 detikcom Leave a comment

Jakarta –

Pemerintah memperbaiki sistem pelaporan keracunan makanan bergizi gratis (MBG) agar terintegrasi, demi memantau setiap kasus. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan lebih cepat dan tepat di lapangan.

Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, sejak libur panjang beberapa waktu lalu, kasus baru sempat berhenti muncul. Namun, data terbaru pada 4 Oktober 2025 mencatat dua kejadian baru yang dilaporkan resmi ke Kementerian Kesehatan.

“Sekarang tiap hari kita lihat. Karena liburan jadi nggak ada. Tapi tanggal 4 kemarin saya dapat laporan. Satu di Soe, NTT, dan satu lagi di Jakarta. Dua-duanya tidak ada yang fatal, anak-anaknya sudah dirawat,” kata Budi di Jakarta, Senin (6/10/2025).

Ia menambahkan, laporan tersebut kini tidak hanya berasal dari media sosial seperti pada awal pelaksanaan program, tetapi juga langsung dari dinas kesehatan daerah yang sudah dilibatkan secara aktif.

“Sekarang laporan itu sudah terintegrasi. Dinas kesehatan di daerah sudah mengisi laporan secara resmi. Kalau ada di media sosial, kita langsung cocokkan agar penanganannya lebih cepat,” jelas Budi.

Melalui sistem baru ini, Kemenkes dapat segera memberikan umpan balik ke Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program MBG. Nantinya, BGN bersama dinas kesehatan akan turun langsung melakukan audit tata kelola dan prosedur implementasi di lapangan.

“BGN sedang membangun infrastruktur di daerah, memang belum lengkap semua. Tapi dengan laporan dari dinas kesehatan, kita bisa cepat feedback ke BGN. Mereka akan turun bersama untuk memperbaiki tata kelola dan prosedur implementasinya di satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG),” ujar Budi.

Langkah ini, menurutnya, mirip dengan sistem pelaporan COVID-19 yang dilakukan secara real-time. Data kasus kini diperbarui setiap hari, memungkinkan pengawasan lebih akurat terhadap potensi kejadian luar biasa (KLB) pangan di berbagai daerah.

“Iya, datanya sekarang tiap hari kita masuk. Mirip seperti COVID-19 dulu,” kata Budi.

Meski tidak menyebut angka pasti, Budi mengatakan bahwa jumlah anak terdampak di dua lokasi terakhir mencapai ratusan orang.

Kementerian Kesehatan memastikan, selain memberikan perawatan bagi anak-anak yang terdampak, pemerintah juga memprioritaskan evaluasi sistem penyediaan dan distribusi makanan. Audit bersama BGN diharapkan dapat mengidentifikasi titik rawan, mulai dari bahan baku, penyimpanan, hingga proses distribusi makanan bergizi gratis ke sekolah-sekolah.

Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan status gizi dan ketahanan pangan anak-anak sekolah dasar dan menengah. Namun, beberapa kali laporan dugaan keracunan di sejumlah daerah memicu evaluasi serius terhadap mekanisme pengawasan pangan di tingkat daerah.

“Yang tahu duluan kan daerah. Dengan keterlibatan dinas kesehatan, kita bisa langsung tangani dan perbaiki,” tegas Budi.

Sebelumnya diberitakan, Korban keracunan usai menyantap makan bergizi gratis (MBG) di Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) bertambah menjadi 384 dari sebelumnya 331 orang.
Kepala Dinas Kesehatan TTS, dr. R.A. Karolina Tahun mengatakan korban diduga keracunan MBG bertambah sebanyak 53 orang pada Sabtu (4/10).

“Iya ada tambahan hari kedua (Sabtu 4/10) jadi 384 orang,” kata Karolina, dikutip dari CNNIndonesia.

Korban yang terdampak termasuk seorang ibu hamil dan tiga orang balita berusia 1,6 tahun, 2,7 tahun dan 2 tahun 10 bulan serta satu bayi berusia sembilan bulan.

(naf/kna)

Khazanah

Menag Resmikan Dapur MBG Pertama di Bone, Jadi Penggerak Ekonomi Warga

Jakarta –

Menteri Agama Nasaruddin Umar meresmikan Dapur Makan Bergizi Gratis (Dapur MBG), di Pondok Pesantren Al-Ikhlas, Desa Ujung, Kabupaten Bone. Peresmian yang berlangsung pada Minggu (27/7/2025) ini menandai dimulainya program strategis pemenuhan gizi yang inovatif, sekaligus menjadi yang pertama di Kabupaten Bone.

“Kami berharap dapur ini dapat menjadi model layanan gizi yang tidak hanya sehat, tetapi juga berkelanjutan. Ini langkah penting dalam memperkuat sistem dukungan sosial dan pendidikan di lingkungan pesantren,” kata Menag Nasaruddin, dikutip dari laman Kemenag.

Selain itu, dapur MBG ini diharapkan bisa menjadi penggerak ekonomi lokal. Karena dapur akan memasok bahan pangan langsung dari masyarakat sekitar, termasuk nelayan, petani, dan peternak di Kabupaten Bone.

“Ikannya dari nelayan setempat, sayur-mayur dari pedagang lokal, ayam dan daging juga dari peternak di sekitar sini. Jadi, selain menyuplai makanan bergizi, dapur ini juga menjadi penggerak ekonomi warga. Manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menag Nasaruddin mengapresiasi Badan Gizi Nasional dan Presiden RI atas inisiatif program ini. Menyebut pemilihan Kabupaten Bone sebagai lokasi perdana sebagai wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.

“Atas nama warga Desa Ujung dan sekitarnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan BGN. Kami merasa sangat bangga dan gembira karena Bone dipilih menjadi tempat penyelenggaraan program ini,” tuturnya.

Kementerian Agama berkomitmen menjadikan Dapur MBG di Bone ini sebagai model percontohan nasional. Fasilitas yang ada akan terus dilengkapi agar kualitasnya melampaui standar yang ditetapkan BGN.

“Ini sejalan dengan visi Pondok Pesantren Al-Ikhlas sebagai pesantren berkelas internasional,” tegas pria yang juga menjabat sebagai imam besar Masjid Istiqlal itu.

Acara peresmian turut dihadiri oleh Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN), Nyoto Suwignyo. Sejumlah pejabat daerah dan tokoh masyarakat setempat juga ikut menyaksikan.

Dapur MBG ini direncanakan akan mulai beroperasi penuh pada awal Agustus 2025, dengan target produksi 3.000 hingga 4.000 porsi makan siang per hari untuk para santri. Sekitar 50 juru masak akan bertugas dalam tiga shift selama lima hari kerja untuk memastikan kelancaran operasional.

(hnh/erd)

Khazanah

PBNU Resmikan Dapur MBG di Cirebon, Targetkan 1.000 Titik di Pesantren NU

Cirebon –

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Pesantren Mualimin Mualimat, Babakan Ciwaringin, Cirebon.

Program ini menjadi wujud komitmen PBNU dalam mendukung pemenuhan gizi santri dan pelajar di lingkungan lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama.

Dalam rilis yang diterima detikHikmah pada Sabtu (2/7/2025), Peresmian dapur MBG tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), bersama jajaran pengurus PBNU, pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), dan pimpinan 13 pesantren mitra MBG yang turut meresmikan dapurnya pada kesempatan yang sama.

Adapun 13 pesantren dan yayasan pendidikan mitra MBG yang terlibat dalam peresmian ini antara lain:

Ponpes Mualimin-Mualimat Babakan Ciwaringin, Cirebon
Ponpes Abu Manshur, Cirebon
Ponpes Sirajul Mukhlasin 2 Yajri, Magelang
Ponpes Assalafiyah Mlangi, Yogyakarta
Ponpes Ma’hadul Muta’allimin, Ngawi
Ponpes Darussyifa Yaspida, Sukabumi
Ponpes Duta Aswaja, Kudus
Ponpes Krapyak Yayasan Ali Maksum, Yogyakarta
Yayasan Pendidikan Azzam Abu Haidir Anshor, Labuhan Batu Utara
Yayasan Mukti Khoiriyah, Banyumas
Yayasan Al Musaddadiyah, Garut
Yayasan Al Muhajirin, Purwakarta
Ponpes Putra Putri Marsahaja, Riau

Dalam sambutannya, Gus Yahya menegaskan bahwa inisiatif pembangunan dapur MBG merupakan bentuk konkret dukungan PBNU terhadap program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam mempercepat pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.

“Di tahap awal ini, sebanyak 218 yayasan pesantren dan lembaga pendidikan di bawah naungan NU sudah mulai diproses oleh BGN,” ujar Gus Yahya.

Ia juga menambahkan, PBNU menargetkan pembangunan 1.000 dapur MBG yang tersebar di berbagai pesantren dan sekolah/madrasah NU di seluruh Indonesia. Dari sekitar 26 ribu pesantren serta lebih dari 10 ribu sekolah dan madrasah di lingkungan NU, setidaknya 426 pesantren dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang akan menjadi prioritas utama.

“Kami ingin memastikan setiap anak mendapatkan hak dasar atas gizi yang baik. Lewat program ini, kami berharap bisa mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan unggul untuk masa depan bangsa,” ungkap Gus Yahya.

Peresmian 13 dapur MBG ini menjadi tonggak penting dalam mempercepat realisasi target 1.000 titik dapur MBG NU di seluruh Indonesia. Lewat inisiatif ini, PBNU ingin berperan aktif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia sekaligus mendukung visi pemerintah dalam menciptakan generasi emas yang sehat dan kompetitif.

(lus/erd)

Khazanah

BPJPH Perkuat Sinergi Dukung Program MBG Lewat Sertifikasi Halal

Jakarta –

Pemerintah menggelar Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta. Rakor membahas percepatan sertifikasi halal pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham menegaskan pihaknya berupaya memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga dalam pelaksanaan program MBG melalui sertifikasi halal.

Terlebih, MBG diluncurkan sebagai program strategis pemerintah untuk mendukung salah satu dari delapan misi Asta Cita, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

“Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya investasi gizi, tapi juga investasi kepercayaan. Dengan sertifikasi halal, masyarakat mendapatkan kepastian bahwa pangan yang dikonsumsi sehat, aman, dan sesuai syariat,” ungkap Aqil, dalam keterangan tertulis, Senin (25/8/2025).

Plt Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas RI Pungkas Bahjuri Ali juga mengatakan keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh aspek pemenuhan gizi saja. Tetapi, juga harus menjamin keamanan dan kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat.

Menurut Bahjuri, aspek halal merupakan bagian penting untuk memastikan penerimaan masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik. Berdasarkan hasil pembahasan, mekanisme sertifikasi halal MBG akan difasilitasi melalui kerja sama antara BPJPH dan BGN.

Bentuk sinergi yang dapat dilaksanakan, salah satunya adalah melalui skema fasilitasi sertifikasi halal. Dalam hal ini, BGN bertindak sebagai fasilitator sertifikasi halal bagi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

Rakor juga membahas penyusunan peta jalan percepatan sertifikasi halal SPPG MBG Tahun 2025-2029, termasuk prioritas lokasi, pelatihan penyelia halal, dan penguatan peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di daerah.

Sinergi ini diharapkan dapat segera terimplementasikan dengan baik, sehingga berimplikasi positif pada pelaksanaan program MBG yang tidak hanya memperhatikan aspek peningkatan gizi, namun juga memastikan jaminan kehalalan produk.

Sebagai informasi, rakor ini dihadiri oleh Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal Mamat Salamet Burhanuddin, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan BPJPH EA Chuzaemi Abidin, Plt Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas Pungkas Bahjuri Ali, Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi BGN Rufriyanto Maulana Yusuf, serta Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III BGN Enny Indarti.

(anl/ega)

Khazanah

Ompreng MBG Diduga Mengandung Minyak Babi, Benarkah?

Jakarta –

Heboh kabar mengenai nampan atau food tray yang digunakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) diduga bukan produk lokal melainkan impor dari China dan disebut mengandung minyak babi. Terkait hal ini, pemerintah buka suara.

Masalah ini bermula dari laporan Indonesia Business Post (IBP) yang menemukan 30-40 pabrik produsen ompreng makanan untuk pasar global di China, salah satunya diduga untuk program MBG di Indonesia.

Dalam laporan tersebut mengklaim adanya dugaan praktik pemalsuan label ‘Made in Indonesia’ dan logo SNI pada ompreng yang sebenarnya diproduksi di China.

IBP melampirkan foto-foto hasil investigasi yang memperlihatkan para pekerja di Cina sedang memproduksi ompreng dengan label “Program Makan Bergizi Gratis”.

Terdapat juga foto yang berisi informasi bahan dan produsen dalam bahasa Indonesia dan kandungan utama dalam ompreng MBG tersebut tertulis salah satunya adalah lemak babi olahan.

Laporan investigasi IBP di beberapa pabrik di Chaoshan, China menemukan indikator yang menunjukkan produksi ompreng makanan, baik tipe 201 maupun 304, kemungkinan besar menggunakan minyak lemak babi sebagai pelumas.

Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengatakan selama ini belum ditemukan adanya kandungan minyak atau lemak babi dalam food tray MBG.

“Tapi kalau memang ada kekhawatiran soal itu, kita riset, bisa diuji di BPOM,” kata Hasan dilansir detikNews, Selasa(26/8/2025).

Hasan juga minta tidak terlalu gampang termakan isu yang sensitif. “Kita bisa uji kok tadi saya sudah ketemu sama kepala BPOM dan itu perlu diperiksa,” sambung Hasan.

Badan Gizi Nasional (BGN) juga merespon soal dugaan ompreng atau food tray Makanan Bergizi Gratis (MBG). “Sedang check dan recheck (diperiksa kembali),” kata Kepala BGN Dadan Hindayana yang dilansir Antara, Selasa (26/8/2025).

Sikap BGN yang berhati-hati menjawab rumor mengenai ompreng MBG mengandung lemak babi ini juga sejalan dengan sikap Menag Nasaruddin Umar yang mengatakan jika memang terbukti ada kandungan babi, pemerintah harus memperbaikinya.

Sebelumnya, Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menetapkan aturan resmi terkait penggunaan wadah makan bersekat (food tray) berbahan baja tahan karat untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aturan ini tertuang dalam SNI 9369:2025.

“Standar tersebut ditetapkan pada 18 Juni 2025 melalui Keputusan Kepala BSN Nomor 182/KEP/BSN/6/2025. Ini adalah standar baru yang dikembangkan secara mandiri oleh Komite Teknis 77-02, Produk Logam Hilir,” ujar Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN, Hendro Kusumo, dilansir detikNews.

Menurut Hendro, tujuan utama penetapan standar ini adalah memastikan food tray yang dipakai dalam Program MBG aman, tahan lama, serta bebas dari zat berbahaya. Selain itu, penerapan SNI juga diharapkan dapat mendorong industri dalam negeri untuk menghasilkan peralatan makan yang lebih berkualitas.

(lus/kri)

Khazanah

Heboh Nampan MBG Diduga Mengandung Minyak Babi, Ini Respons Menag Nasaruddin

Jakarta –

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar angkat bicara terkait isu nampan atau food tray yang digunakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) diduga mengandung minyak babi. Nasaruddin menegaskan, pihaknya akan segera menindaklanjuti temuan tersebut dan memastikan program ini sepenuhnya halal.

“Kalau memang ada temuan itu, segera kita akan perbaiki,” kata Nasaruddin saat ditemui di Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Jakarta, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (26/8/2025).

Menurut Nasaruddin, Kementerian Agama selama ini hanya berperan sebagai pihak penerima makanan yang didistribusikan untuk siswa madrasah dan pesantren. Oleh karena itu, jika ada temuan, ia meminta masyarakat untuk langsung melaporkannya kepada pengelola program, yaitu Badan Gizi Nasional (BGN).

“Masukan-masukan itu silakan sampaikan ke pengelolanya ya. Tapi secara formal, kita mau terima jadi dan beres semuanya,” imbuhnya.

Pemerintah akan segera bertindak dan melakukan perbaikan jika temuan tersebut benar adanya. Ia menekankan pentingnya aspek halal mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.

Asumsikan semuanya baik,” lanjutnya.

Meskipun ada isu pada nampan, Nasaruddin memastikan bahwa bahan makanan yang digunakan dalam program MBG telah terverifikasi kehalalannya. Kemenag, katanya, bersikap proaktif dalam memastikan aspek kehalalan tersebut.

“Insyaallah kami yang proaktif untuk menekankan aspek kehalalan semua makanan. Jadi insyaallah seluruh makanan yang dipakai di seluruh Indonesia itu terjamin kehalalannya,” tegasnya.

Nasaruddin menambahkan, pemerintah terus berkoordinasi dengan para pemasok dan perusahaan pangan untuk memastikan bahan makanan yang diberikan adalah yang terbaik. Ia juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah mewanti-wanti seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk menjamin nilai gizi setiap makanan yang diberikan.

“Pimpinan di perusahaan-perusahaan juga sudah diwanti-wanti ya untuk memberikan makanan yang halal dan bergizi terhadap anak-anak kita,” pungkasnya.

Ompreng MBG Diduga Mengandung Minyak Babi

Seperti diketahui, temuan ini bermula dari laporan Indonesia Business Post (IBP) yang melakukan investigasi wilayah Chaoshan, bagian timur Provinsi Guangdong, China. Dalam laporan tersebut, mereka melaporkan penemuan 30-40 pabrik yang memproduksi ompreng makanan untuk pasar global, termasuk salah satunya diduga untuk program MBG di Indonesia.

Laporan yang beredar menyebutkan adanya dugaan pemalsuan label ‘Made in Indonesia’ dan logo SNI pada nampan (ompreng) makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nampan tersebut berbahan tipe 201, yang dikhawatirkan memiliki kandungan mangan (logam berwarna putih keabu-abuan) tinggi dan tidak aman untuk makanan yang bersifat asam.

Selain itu, laporan ini juga mengindikasikan adanya penggunaan minyak babi atau lard dalam proses produksi nampan itu. Baik tipe 201 maupun 304.

Menanggapi isu ini, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pihaknya sedang melakukan pemeriksaan.
Dadan juga menegaskan bahwa BGN selama ini belum pernah melakukan pengadaan nampan untuk program MBG.

“Sedang check and recheck (diperiksa kembali),” kata Dadan, seperti dilansir Antara, Selasa (26/8/2025).

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan hingga saat ini belum ditemukan kandungan minyak atau lemak babi dalam food tray MBG. Hasan juga meminta masyarakat agar tidak mudah termakan isu sensitif dan menekankan bahwa pihak terkait siap melakukan pengujian.

“Tapi kalau memang ada kekhawatiran soal itu, kita riset, bisa diuji di BPOM,” kata Hasan, dilansir detikNews, Selasa (26/8/2025).

“Kita bisa uji kok, tadi saya sudah ketemu sama kepala BPOM dan itu perlu diperiksa,” tambahnya.

(hnh/lus)

Khazanah

Dugaan Nampan MBG Mengandung Minyak Babi, MUI Minta BGN Tidak Teledor

Jakarta –

Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut menanggapi isu dugaan nampan atau food tray yang digunakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengandung minyak babi. MUI mendorong pengelola program, dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN), untuk menjamin aspek kehalalan secara menyeluruh.

Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh mengatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi untuk memastikan program yang dinilai sangat strategis dan bermanfaat bagi masyarakat ini berjalan sesuai syariat.

“Program MBG ini sangat strategis dan bagus, MUI menilai program ini penting dan harus didukung. Karenanya dalam implementasinya harus dijalankan secara proper dan bagus, termasuk jaminan kehalalan,” ujar Niam saat dihubungi detikcom, Rabu (27/8/2025).

Menurut Niam, jaminan kehalalan ini sangat penting untuk menyempurnakan program MBG. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara BGN dan otoritas terkait agar tidak terjadi keteledoran.

“Pengelola, dalam hal ini BGN dan otoritas terkait, harus bahu membahu bekerja sama, jangan sampai teledor. Informasi dugaan adanya pemanfaatan minyak babi dalam food tray perlu ditelusuri dan dimitigasi,” tegasnya.

Ompreng MBG Diduga Mengandung Minyak Babi

Selain itu, laporan ini juga mengindikasikan adanya penggunaan minyak babi atau lard dalam proses produksi nampan itu. Baik tipe 201 maupun 304.

Menanggapi isu ini, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pihaknya sedang melakukan pemeriksaan.
Dadan juga menegaskan bahwa BGN selama ini belum pernah melakukan pengadaan nampan untuk program MBG.

“Sedang check and recheck (diperiksa kembali),” kata Dadan, seperti dilansir Antara, Selasa (26/8/2025).

“Tapi kalau memang ada kekhawatiran soal itu, kita riset, bisa diuji di BPOM,” kata Hasan, dilansir detikNews, Selasa (26/8/2025).

“Kita bisa uji kok, tadi saya sudah ketemu sama kepala BPOM dan itu perlu diperiksa,” tambahnya.

(hnh/inf)