Tag Archives: donald trump

Profil Calon Walkot Muslim Pertama New York yang Pro Palestina


Jakarta

Zohran Mamdani merupakan kandidat Wali Kota muslim yang pertama di New York dari Partai Demokrat. Pria berusia 33 tahun itu merupakan sosok yang sangat menentang agresi Israel terhadap Gaza, Palestina.

Mamdani merupakan seorang legislator di negara bagian New York mewakili Queens. Ia mengungguli kandidat berpengaruh yang tak lain adalah mantan Gubernur New York Andrew Cuomo dalam pemilihan pendahuluan (primary) Partai Demokrat untuk calon Wali Kota New York yang digelar Selasa (24/6/2025) lalu.

Hasil perolehan suara Mamdani jauh di atas Cuomo hingga sulit mengejarnya. Cuomo sendiri telah mengakui kekalahannya dan mengucapkan selamat kepada Mamdani.


Setelah memenangkan pemilihan pendahuluan Partai Demokrat, kemenangan Mamdani ini disebut sebagai momen penting politik pro-Palestina di Amerika Serikat. Meski belum sah, Mamdani telah mendeklarasikan kemenangan dalam pidato di depan para pendukungnya.

“Malam ini, kita mencetak sejarah. Mengingat kata-kata Nelson Mandela, ini semua terlihat tidak mungkin sampai benar-benar terjadi.Teman-teman, kita telah berhasil. Saya akan menjadi kandidat Demokrat untuk Wali Kota New York,” katanya dikutip dari New York Times.

Profil Zohran Mamdani

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs New York State Assembly, nama lengkap calon Wali Kota Muslim di New York itu adalah Zohran Kwame Mamdani. Ia lahir dan dibesarkan di Kampala, Uganda.

Mamdani pindah ke New York bersama keluarganya saat berusia 7 tahun. Ia menempuh pendidikan di Bronx High School of Science sebelum meraih gelar di bidang Kajian Afrika dari Bowdoin College.

Sebelum terjun ke politik, ia bekerja sebagai penasihat perumahan untuk membantu warga berpenghasilan rendah mencegah penggusuran. Mamdani terpilih sebagai anggota dewan Negara Bagian New York pada 2020 dari Distrik 36 yang mencakup Astoria, Queens.

Awal tahun ini, Mamdani menikah dengan seorang seniman wanita bernama Rama Duwaij. Wanita itu merupakan keturunan Suriah yang tinggal di Brooklyn.

Lantang Kritik Agresi Israel Terhadap Gaza

Masih dari sumber yang sama, Mamdani sangat vokal dalam mengkritik agresi Israel di Gaza. Bahkan, ketika menjadi mahasiswa di kampusnya ia mendirikan cabang Students for Justice in Palestine (Solidaritas Mahasiswa untuk Palestina).

Dalam unggahannya di X pada 31 Oktober 2024 lalu, Mamdani mengkritik pendudukan Israel di Gaza. Ia menyebut yang dilakukan Israel sebagai bentuk genosida.

“Saya akan selalu jelas dalam bahasa saya dan berdasarkan fakta: Israel sedang melakukan genosida.” tulisnya.

Secara terbuka, Mamdani juga mendukung gerakan boikot, divestasi dan sanksi (BDS) terhadap entitas yang berafiliasi dengan Israel.

Melalui sesi wawancara pada Desember 2024 lalu bersama seorang jurnalis bernama Mehdi Hasan, Zohran Mamdani secara publik menyatakan akan menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jika berkunjung ke New York.

“Sebagai wali kota, saya akan menangkap Netanyahu jika datang ke New York. Ini adalah kota yang nilainya sejalan dengan hukum internasional,” ujarnya seperti dikutip dari laporan Al Jazeera.

Donald Trump Cemooh Zohran Mamdani

Kemenangan sensasional Zohran Mamdani memicu reaksi keras dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Melalui media sosialnya, ia melontarkan cemoohan terhadap calon Wali Kota Muslim New York pertama itu.

“Akhirnya terjadi, Partai Demokrat telah melewati batas. Zohran Mamdani, seorang komunis gila 100 persen,” tulis Trump dalam unggahannya di akun Truth Social pribadinya pada Kamis (25/6/2025) lalu.

“Baru saja memenangkan pemilihan pendahuluan Partai Demokrat, dan ada dalam jalur untuk menjadi Wali Kota.” tambah Trump.

(aeb/lus)



Sumber : www.detik.com

Kian Banyak Bangsa Eropa Akui Negara Palestina, Setelah Prancis Kini Inggris



Jakarta

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan Inggris siap mengakui negara Palestina. Langkah ini menanggapi meningkatnya kemarahan publik atas krisis kelaparan di Gaza.

Dilansir Reuters, Starmer menyatakan hal itu pada Selasa (29/7/2025), sehari setelah pembicaraan di Skotlandia dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump sendiri keberatan dengan rencana Inggris tersebut.


Inggris berencana mengakui kemerdekaan Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang. Starmer mengatakan pihaknya akan merealisasikan pernyataan itu kecuali Israel mengambil tindakan untuk mengizinkan lebih banyak bantuan ke Gaza, tak ada aneksasi Tepi Barat, dan berkomitmen pada solusi dua negara.

“Rakyat Palestina telah menanggung penderitaan mengerikan,” ujar Starmer dilansir Reuters.

“Sekarang, di Gaza, karena kegagalan bantuan yang dahsyat, kami melihat kelaparan, anak-anak yang terlalu lemah untuk berdiri, gambaran yang akan terus kami ingat seumur hidup. Penderitaan ini harus diakhiri,” tegasnya.

Kementerian Luar Negeri Israel turut menanggapi pernyataan Inggris. Dalam sebuah unggahan di X, pihaknya menyebut langkah Inggris merupakan “hadiah bagi Hamas” dan akan merugikan upaya gencatan senjata.

Langkah Inggris untuk mengakui negara Palestina di PBB akan menjadi kekuatan tambahan bagi Barat. Menyusul pengumuman yang sebelumnya disampaikan Prancis pada pekan lalu.

Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan negaranya akan mengakui kemerdekaan Palestina.

“Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September,” tulis kepala negara Prancis tersebut di media sosial X dan Instagram.

Keputusan tersebut mendapat pujian dari Arab Saudi. Kerajaan juga menyerukan negara-negara lain untuk melakukan langkah positif seperti yang dilakukan Prancis.

(kri/erd)



Sumber : www.detik.com

Muhammadiyah Sebut Aksi Israel Pindahkan Warga Gaza Awal ‘Israel Raya’


Jakarta

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas mengecam keras rencana Israel yang ingin memindahkan paksa warga dari Gaza utara ke selatan. Menurutnya, langkah ini adalah bagian dari “rencana jahat” Israel untuk mencaplok wilayah Gaza sepenuhnya.

Anwar Abbas menyebut pemindahan paksa ini adalah langkah awal dari impian Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mendirikan Negara Israel Raya.

“Jangankan akan memindahkan warga Gaza utara ke selatan, Netanyahu dan Donald Trump malah ingin mengevakuasi seluruh rakyat Gaza ke luar negeri, termasuk ke Indonesia,” ujar Anwar Abbas dalam keterangannya, Senin (18/8/2025), dikutip detikNews.


“Mereka mengatakan hal itu karena mereka katanya akan membangun kembali Gaza yang porak poranda. Padahal sejatinya mereka ingin mencaplok Gaza dan menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian dari negara Israel,” imbuhnya.

Anwar Abbas menjelaskan, impian Negara Israel Raya mencakup seluruh wilayah Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania, sebagian Mesir, Arab Saudi, dan Irak. Oleh karena itu, langkah pemindahan warga Gaza utara ke selatan adalah bagian dari strategi zionis untuk menguasai Gaza secara bertahap.

“Jadi usaha pihak Israel memaksa warga Gaza utara untuk pindah ke selatan itu merupakan bagian dari strategi mereka untuk menduduki dan menguasai Gaza secara bertahap dalam konteks mendirikan Israel Raya yang sudah menjadi cita-cita dari zionis Israel,” tegasnya.

PBB Diharapkan Turun Tangan

Anwar Abbas mendesak agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan para pemimpin dunia tidak tinggal diam. Ia berharap PBB bisa mencegah rencana jahat Israel yang berdalih demi keamanan warga.

“Untuk itu kita berharap agar dunia termasuk PBB jangan berdiam diri dan harus bisa mencegah tindakan Israel tersebut karena tindakan ini jelas-jelas merupakan bagian dari niat jahat Israel untuk mencaplok wilayah Gaza yang sangat strategis tersebut secara bertahap,” pungkas Wakil Ketua Umum MUI itu.

Seperti diketahui, rencana Israel untuk memindahkan warga Gaza utara ke selatan telah memicu kekhawatiran internasional. Pihak militer Israel beralasan relokasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan warga karena mereka akan memulai serangan baru.

Bahkan, militer Israel menjanjikan tenda dan peralatan perlindungan di zona relokasi, sebagaimana dilansir Reuters, Minggu (17/8/2025).

Namun, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan justru menyatakan keprihatinan. Mereka khawatir rencana Israel ini hanya akan menambah penderitaan bagi 2,2 juta penduduk di wilayah kantong tersebut.

Selengkapnya baca di sini.

(hnh/kri)



Sumber : www.detik.com