Tag Archives: gencatan

Persatuan Ulama Muslim Dunia Desak Mesir dan Al-Azhar Hentikan Genosida Gaza



Jakarta

Persatuan Ulama Muslim Dunia (International Union of Muslim Scholars/IUMS) kembali menyampaikan seruan penting kepada Mesir dan Imam Besar Al-Azhar untuk segera mengambil langkah konkret dalam menghentikan genosida di Jalur Gaza.

IUMS juga mendesak agar perlintasan Rafah dibuka kembali demi menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada jutaan warga Palestina yang terancam kelaparan.

Pernyataan ini selaras dengan isi fatwa IUMS yang dirilis pada 22 Juli 2025, yang memuat sembilan poin seruan kepada negara-negara Muslim, rakyat Mesir, Al-Azhar, lembaga keilmuan, organisasi kemanusiaan, serta masyarakat global untuk bertindak nyata menyelamatkan Gaza.


Peran Strategis Mesir dalam Buka Akses Bantuan

Mengutip laman iumsonline.org, Sekretaris Jenderal IUMS, Dr. Ali Muhammad al-Sallabi, menyebut bahwa situasi di Gaza saat ini sangat kritis. Ia menegaskan, “Rakyat Palestina sedang mengalami genosida tidak hanya melalui senjata, tetapi juga melalui kelaparan sistematis.” Ia menyoroti bahwa penggunaan kelaparan sebagai alat pembunuhan bertentangan dengan hukum Islam dan nilai-nilai kemanusiaan.

Laporan Kementerian Kesehatan Palestina mencatat telah lebih dari 900 warga Gaza, termasuk 71 anak-anak, meninggal dunia akibat kelaparan dan malnutrisi, serta 6.000 orang terluka sejak dimulainya perang.

Sementara itu, menurut data Aljazeera, krisis pangan dan medis akibat blokade terus memburuk. Rumah sakit kewalahan atau tidak lagi beroperasi, dan lebih dari satu juta anak menderita gizi buruk.

Al-Sallabi menambahkan bahwa Mesir memiliki tanggung jawab historis dan moral untuk menghentikan pengepungan. “Rakyat Mesir, berdasarkan kedekatan, sejarah, dan tanggung jawab bersama mereka, adalah satu-satunya yang mampu menghentikan genosida ini,” ujarnya.

Mesir disebut sebagai negara yang memegang posisi penting dalam konflik ini karena letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan Jalur Gaza.

Perlintasan Rafah, satu-satunya gerbang darat Gaza yang tidak dikuasai Israel, berada di wilayah Mesir dan menjadi jalur krusial untuk masuknya bantuan medis, pangan, dan bahan bakar. Dalam sejarahnya, Mesir juga pernah menjadi penengah dalam berbagai kesepakatan gencatan senjata antara Palestina dan Israel.

Seruan Kepada Al-Azhar dan Dunia Islam

IUMS juga menyerukan kepada Imam Besar Al-Azhar agar menunjukkan sikap tegas. Dalam pernyataannya, al-Sallabi menyampaikan bahwa umat Islam menantikan fatwa yang jelas dari Al-Azhar, yang mengharamkan penggunaan kelaparan sebagai senjata dan mengecam pengepungan sebagai tindakan yang melanggar syariat.

Pernyataan ini memperkuat isi fatwa yang sebelumnya telah disampaikan IUMS, khususnya pada poin kedua dan ketiga, yaitu dorongan kepada rakyat Mesir dan kepada Al-Azhar untuk bertindak aktif menghentikan kejahatan kemanusiaan di Gaza.

Panggilan untuk Aksi Global

Sebagai penutup, al-Sallabi menyampaikan seruan kepada seluruh dunia, terutama mereka yang masih memiliki nurani dan kepedulian terhadap kemanusiaan. “Diam di sini adalah pengkhianatan,” tegasnya. Ia menekankan bahwa keselamatan hanya bisa dicapai melalui tindakan nyata dan keberanian moral untuk menentang ketidakadilan.

Melalui serangkaian fatwa dan pernyataan resmi ini, IUMS berharap semua pihak, baik pemerintah, lembaga keagamaan, maupun masyarakat sipil dapat bersatu untuk menghentikan genosida dan menyelamatkan warga Gaza dari bencana yang lebih parah.

(inf/dvs)



Sumber : www.detik.com

Ramai-ramai Sekutu AS Akan Akui Negara Palestina



Jakarta

Suara Barat untuk kedaulatan negara Palestina kian kuat. Sejumlah negara sekutu Amerika Serikat (AS) ramai-ramai akan mengakui Palestina di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang.

Dalam pernyataan terbaru hari ini, Senin (11/8), Australia mengatakan akan mengakui negara Palestina. Canberra menegaskan berkomitmen untuk solusi dua negara dan memastikan Hamas tak terlibat dalam negara mana pun nantinya.

“Australia akan mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB ke-80 pada bulan September, untuk berkontribusi pada momentum internasional menuju solusi dua negara, gencatan senjata di Gaza, dan pembebasan sandera,” kata Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam konferensi pers, dikutip dari Reuters, Senin (11/8/2025).


Albanese menilai solusi dua negara bisa menciptakan perdamaian di Timur Tengah. “Solusi dua negara adalah harapan terbaik umat manusia untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah dan mengakhiri konflik, penderitaan, dan kelaparan di Gaza,” tegasnya.

Selain Australia, Selandia Baru kemungkinan juga akan mengumumkan pengakuannya terhadap negara Palestina pada forum yang sama. Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peter mengatakan negaranya tengah mempertimbangkan hal tersebut.

Rencana Australia untuk mengakui kedaulatan Palestina akan menjadi tekanan bagi Israel dan membuat AS makin terisolasi dari sekutu utamanya. Akhir bulan lalu, Prancis, yang memiliki hubungan dekat dengan AS selama Perang Revolusi, memutuskan akan mengakui negara Palestina di PBB pada September nanti.

“Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September,” kata Presiden Prancis Emmanuel Macron di media sosial X dan Instagram, Kamis (24/7/2025).

Kurang dari sepekan, pernyataan Macron itu disusul Inggris. Diketahui, Inggris adalah sekutu terdekat AS, “Amerika Serikat tak punya sekutu yang lebih dekat daripada United Kingdom” demikian kata Departemen Luar Negeri AS menggambarkan kedekatan mereka.

Inggris, kata Perdana Menteri Keir Starmer, siap mengakui negara Palestina kecuali Israel mengambil tindakan untuk mengizinkan lebih banyak bantuan ke Gaza, tak ada aneksasi Tepi Barat, dan berkomitmen untuk solusi dua negara. Langkah tersebut merupakan tanggapan Inggris atas kemarahan publik melihat krisis kelaparan di Gaza.

Dukungan Barat atas negara Palestina juga datang dari negara-negara yang hadir dalam konferensi di New York yang dipimpin Prancis dan Arab Saudi akhir bulan lalu. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot mengatakan pihaknya dan 14 negara lain mengeluarkan deklarasi bersama mendukung Palestina dan terciptanya solusi dua negara.

“Di New York, bersama 14 negara lainnya, Prancis mengeluarkan seruan kolektif: kami menyatakan keinginan kami untuk mengakui Negara Palestina dan mengundang mereka yang belum melakukannya untuk bergabung dengan kami,” tulis Barrot di X, Rabu (30/7/2025), dilansir France24.

Negara yang masuk deklarasi tersebut antara lain Andorra, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, San Marino, Slovenia, dan Spanyol.

(kri/erd)



Sumber : www.detik.com