Tag Archives: hamas

Khazanah

Kritik Israel Lewat Khutbah Jumat, Mufti Besar Ini Dilarang Masuk Masjid Al Aqsa

Leave a comment



Jakarta –

Pemerintah Israel melarang mufti besar Yerusalem dan Palestina yang bernama Syekh Muhammad Hussein memasuki kompleks suci Masjid Al Aqsa. Larangan ini berlaku hingga enam bulan dikarenakan khutbahnya pada 25 Juli lalu.

Melansir dari Arab News, melalui khutbahnya Syeikh Hussein mengecam “kebijakan kelaparan” yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza. Ulama terkemuka itu kemudian ditangkap polisi Israel di hari yang sama.


Pemerintah wilayah administratif Yerusalem menyatakan bahwa Syeikh Hussein dipanggil otoritas Israel pada 27 Juli dan dijatuhi larangan awal untuk memasuki Masjid Al Aqsa selama satu pekan. Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Otoritas Palestina mengecam keputusan Israel tersebut.

“Larangan mufti tersebut merupakan upaya nyata pendudukan (Israel) untuk mengosongkan Al-Aqsa dari otoritas keagamaan yang menentang rencananya, dan menunjukkan luas serta cakup pelanggarannya di jalur Gaza dan Tepi Barat secara umum, serta Masjid Al-Aqsa secara khusus.” demikian bunyi pernyataan Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Otoritas Palestina.

Melansir dari AFP, pengacara Syeikh Hussein yang bernama Khaldoun Najem mengatakan bahwa kepolisian Israel tidak menginterogasi atau menggelar persidangan untuk sang mufti sebelum memberlakukan larangan tersebut.

Menurut Najem, khutbah yang disampaikan oleh kliennya itu tidak mengandung hal-hal yang tidak pantas. Senada dengan itu, kantor berita Palestina WAFA melaporkan khutbah tersebut berfokus pada kondisi memburuk di Jalur Gaza dan meningkatkan kelaparan di wilayah itu imbas perang antara Israel dan Hamas selama hampir dua tahun terakhir. Pertempuran itu bahkan memicu krisis kemanusiaan yang mengerikan.

(aeb/lus)



Sumber : www.detik.com

Khazanah

Israel Setuju Caplok Gaza, Pindah Paksa Warga Palestina

Leave a comment



Jakarta –

Kabinet politik-keamanan Israel menyetujui rencana pencaplokan Kota Gaza. Rencana tersebut melibatkan evakuasi warga Palestina dan serangan darat.

Dilansir Reuters, Jumat (8/8/2025), persetujuan tersebut tercapai beberapa jam setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan mengambil alih kendali militer atas seluruh Jalur Gaza.

“IDF akan bersiap untuk menguasai Kota Gaza sambil memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran,” kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan, merujuk pada Pasukan Pertahanan Israel.


Reporter Axios Barak Ravid, mengutip seorang pejabat Israel, mengatakan di X rencana tersebut melibatkan evakuasi warga sipil Palestina dari Kota Gaza dan melancarkan serangan darat di sana.

Sebelumnya, Netanyahu dalam sebuah wawancara di Fox News Channel pada Kamis (7/8/2025) mengatakan “bermaksud” mengambil alih kendali militer seluruh Gaza.

“Kami bermaksud demikian,” kata Netanyahu ketika ditanya apakah Israel akan mengambil alih seluruh wilayah pesisir tersebut.

Netanyahu mengatakan Israel ingin menyerahkan pemerintahan atas wilayah tersebut kepada pasukan Arab. Namun, dia tidak merinci tata kelola atau negara mana saja yang kemungkinan terlibat.

“Kami tidak ingin mempertahankannya. Kami ingin memiliki perimeter keamanan. Kami tidak ingin mengaturnya. Kami tidak ingin berada di sana sebagai badan pemerintahan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Hamas menyebut pernyataan Netanyahu itu sebagai “kudeta terang-terangan” terhadap proses negosiasi.

“Rencana Netanyahu untuk memperluas agresi menegaskan tanpa keraguan bahwa ia berusaha menyingkirkan tawanannya dan mengorbankan mereka,” kata Hamas dalam pernyataannya, dilansir Reuters.

Sementara itu, sumber resmi Yordania mengatakan negara-negara Arab hanya akan mendukung apa yang diputuskan dan disetujui oleh Palestina. Sumber tersebut juga mengatakan keamanan di Gaza harus ditangani melalui “lembaga-lembaga Palestina yang sah.”

(kri/lus)



Sumber : www.detik.com

Khazanah

Kecam Rencana Israel Kuasai Gaza, Saudi Desak Dewan Keamanan PBB Ambil Tindakan

Leave a comment



Jakarta –

Arab Saudi mengecam keras rencana Israel untuk kuasai Gaza. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui akun X-nya.

“Kerajaan Arab Saudi mengutuk sekeras-kerasnya keputusan otoritas pendudukan Israel untuk menduduki Jalur Gaza dan dengan tegas mengutuk kegigihan mereka dalam melakukan kejahatan kelaparan, praktik brutal dan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina,” demikian bunyi pernyataannya seperti dikutip dari unggahan X-nya @KSAmofaEN.


Lebih lanjut, Saudi memperingatkan bahwa kegagalan berkelanjutan komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk segera menghentikan serangan serta pelanggaran Israel yang merusak pondasi tatanan internasional sekaligus legitimasi internasional. Selain itu, tindakan Israel juga mengancam perdamaian serta keamanan regional. Juga, meramalkan konsekuensi mengerikan yang mendorong genosida dan pengungsian secara paksa.

“Gagasan dan keputusan tidak manusiawi yang diadopsi oleh otoritas pendudukan Israel tanpa pencegahan menegaskan kembali kegagalan mereka dalam memahami ikatan emosional, historis, dan hukum rakyat Palestina dengan tanah ini dan hak mereka atasnya, berdasarkan hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan,” lanjut pernyataan tersebut.

Kemudian, Kerajaan Saudi juga menegaskan bahwa kejahatan Israel yang terus berlanjut menuntun komunitas internasional untuk mengambil sikap yang efektif, tegas dan jera untuk mengakhiri bencana kemanusiaan yang dihadapi rakyat Palestina dan memungkinkan tercapainya solusi yang disepakati oleh negara-negara pecinta damai.

“Yaitu implementasi solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina di perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, berdasarkan resolusi PBB yang relevan,” sambungnya.

Sebagaimana diketahui, kabinet keamanan Israel menyetujui rencana yang diusulkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar militer mengambil alih kendali Kota Gaza. Hal ini disampaikan oleh Netanyahu di kantornya dalam pernyataan yang dirilis pada Jumat lalu (8/8).

“Berdasarkan rencana untuk ‘mengalahkan’ Hamas di Jalur Gaza, pasukan Israel “akan bersiap untuk mengambil alih kendali Kota Gaza sambil mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran,” demikian pernyataan tersebut, dilansir kantor berita AFP.

(aeb/lus)



Sumber : www.detik.com

Khazanah

Lawan Rencana Israel Ambil Alih Gaza, Turki Ajak Negara-negara Muslim Bersatu

Leave a comment



Jakarta –

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mendesak agar negara-negara muslim bersatu dan memberi dukungan internasional dalam menentang rencana Israel menguasai Gaza yang berada di bagian utara Jalur Gaza. Hal ini disampaikan pada Sabtu (9/8/2025) kemarin usai perundingan di Mesir bersama Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi.

“Tidak ada yang ingin menanggung beban moral dengan mendukung Israel lagi. Seluruh dunia kini tahu bahwa Israel dipimpin dengan mentalitas fasis,” ungkap Fidan seperti dilaporkan oleh Al Jazeera.


Fidan menyebut bahwa jumlah negara yang mengakui Palestina kian bertambah. Hal ini menunjukkan perkembangan positif dan menjanjikan.

“Palestina adalah milik rakyat Palestina. Setiap upaya untuk mengusir mereka dari tanahnya sendiri adalah tidak sah dan batal demi hukum,” tegasnya.

Selain itu, Fidan juga menyoroti terkait pentingnya pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza serta menegaskan komitmen Turki untuk bekerja sama dengan Mesir agar bantuan bisa menjangkau warga Palestina yang membutuhkan.

Melansir dari Alarabiya English, kekuatan regional Mesir dan Turki sama-sama mengecam rencana pengambil alihan Gaza oleh Israel. Sebab, hal itu menandai dimulainya fase baru genosida dan tindakan ekspansi Israel.

Fidan juga menyebut bahwa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) telah dipanggil untuk menghadiri pertemuan darurat. Kebijakan Israel menurutnya bertujuan untuk memaksa warga Palestina keluar dari tanah mereka, menyebabkan kelaparan serta menginvasi Gaza secara permanen. Menurutnya tak ada lagi alasan yang bisa dibenarkan bagi negara-negara lain untuk terus mendukung Israel.

Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty mengatakan bahwa rencana Israel tak dapat diterima. Ia menyebut terdapat koordinasi penuh dengan Turki mengenai Gaza dan merujuk pada pernyataan yang dikeluarkan pada hari Sabtu oleh Komite Menteri OKI yang mengecam rencana Israel.

Komite OKI mengatakan rencana Israel menandai eskalasi yang berbahaya dan tidak dapat diterima, pelanggaran berat terhadap hukum internasional, dan upaya untuk memperkuat pendudukan ilegal, serta memperingatkan bahwa hal itu akan menghilangkan setiap peluang perdamaian.

OKI juga mendesak negara-negara adidaya dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memikul tanggung jawab hukum dan kemanusiaan mereka serta mengambil tindakan segera untuk menghentikan rencana Israel di Gaza. Hal tersebut dilakukan sekaligus memastikan akuntabilitas segera atas apa yang disebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional oleh Israel.

(aeb/lus)



Sumber : www.detik.com

Khazanah

Innalillahi! Ini Nama-nama Jurnalis yang Tewas di Gaza Akibat Serangan Israel

Leave a comment


Jakarta –

Serangan Israel di Gaza tidak hanya menimbulkan banyak korban jiwa di kalangan warga sipil, tetapi juga menewaskan ratusan jurnalis yang bertugas di lapangan.

Salah satu serangan paling tragis terjadi pada Minggu (10/8/2025) malam di depan Rumah Sakit al-Shifa, Kota Gaza. Sebuah drone milik Israel menargetkan tenda media yang digunakan para jurnalis untuk berlindung dan bekerja.

Menurut laporan Al Jazeera, serangan tersebut menewaskan tujuh orang, lima di antaranya adalah jurnalis/staf Al Jazeera, yaitu:


  • Anas al-Sharif (28), jurnalis Al Jazeera
  • Mohammed Qreiqeh (33), koresponden Al Jazeera
  • Ibrahim Zaher (25), juru kamera
  • Mohammed Noufal (29), juru kamera
  • Moamen Aliwa (23), juru kamera

Selain itu, reporter lepas Mohammed Al-Khaldi juga dilaporkan tewas.

Rekan mereka, Hani al-Shaer, yang selamat, menyatakan bahwa tenda tersebut jelas bertanda media, sehingga serangan ini diduga sengaja dilakukan.

Beberapa Jurnalis Al Jazeera yang Sebelumnya Tewas

Serangan terhadap jurnalis Al Jazeera bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, beberapa jurnalis Al Jazeera juga tewas dalam serangan Israel, antara lain:

  • Samer Abudaqa, juru kamera yang meninggal pada 14 Desember 2023 saat meliput di Khan Younis.
  • Hamza Dahdouh, putra kepala biro Al Jazeera di Gaza, yang tewas dalam serangan rudal pada 7 Januari 2024.
  • Ahmed al-Louh, yang terbunuh pada 15 Desember 2023 di kamp Nuseirat.
  • Ismail al-Ghoul dan juru kameranya, Rami al-Rifi, yang tewas pada 31 Juli 2024 di kamp pengungsi Shati.
  • Hossam Shabat (23), meninggal pada 24 Maret 2024 di Beit Lahiya, Gaza utara.

Jumlah Jurnalis Tewas di Gaza Tinggi

Menurut data dari Costs of War Project Universitas Brown, jumlah jurnalis yang tewas di Gaza sejak Oktober 2023 lebih banyak dibandingkan dengan jumlah jurnalis yang gugur dalam Perang Dunia I dan II, Perang Korea, Perang Vietnam, konflik di bekas Yugoslavia, dan perang di Afghanistan setelah 9/11 jika digabungkan.

Laporan dari Reporters Without Borders (RSF) menyebut 2024 sebagai tahun paling mematikan bagi jurnalis. Lebih dari 120 jurnalis tewas secara global, dengan lebih dari 50 di antaranya akibat serangan Israel di Gaza dalam delapan bulan terakhir.

Statistik Korban Jurnalis di Gaza

Menurut situs Shireen.ps, yang dinamai dari jurnalis Al Jazeera Shireen Abu Akleh, hampir 270 jurnalis dan pekerja media tewas dalam 22 bulan terakhir akibat serangan Israel di Gaza. Artinya, rata-rata 13 jurnalis tewas setiap bulan.

Sementara menurut kantor media Gaza yang dikelola Hamas, seperti dilansir Reuters, total jurnalis yang tewas sejak serangan 7 Oktober 2023 ada 238 orang. Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) mencatat setidaknya 186 jurnalis tewas akibat konflik Gaza.

CPJ mengatakan pembunuhan dan penahanan jurnalis telah menyebabkan kekosongan informasi yang dapat membuat pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang sulit didokumentasikan.

Pada Juni 2024 lalu, organisasi media dunia seperti RSF dan CPJ bersama sejumlah media lainnya mengeluarkan surat terbuka yang menyatakan bahwa jurnalis Palestina menghadapi ancaman serius hanya karena menjalankan tugas mereka.

Amnesty International juga menyatakan bahwa Israel tidak hanya membunuh jurnalis tetapi juga menyerang dunia jurnalisme dengan mencegah pendokumentasian kejahatan perang.

(inf/kri)



Sumber : www.detik.com

Khazanah

Ramai-ramai Sekutu AS Akan Akui Negara Palestina

Leave a comment



Jakarta –

Suara Barat untuk kedaulatan negara Palestina kian kuat. Sejumlah negara sekutu Amerika Serikat (AS) ramai-ramai akan mengakui Palestina di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang.

Dalam pernyataan terbaru hari ini, Senin (11/8), Australia mengatakan akan mengakui negara Palestina. Canberra menegaskan berkomitmen untuk solusi dua negara dan memastikan Hamas tak terlibat dalam negara mana pun nantinya.

“Australia akan mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB ke-80 pada bulan September, untuk berkontribusi pada momentum internasional menuju solusi dua negara, gencatan senjata di Gaza, dan pembebasan sandera,” kata Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam konferensi pers, dikutip dari Reuters, Senin (11/8/2025).


Albanese menilai solusi dua negara bisa menciptakan perdamaian di Timur Tengah. “Solusi dua negara adalah harapan terbaik umat manusia untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah dan mengakhiri konflik, penderitaan, dan kelaparan di Gaza,” tegasnya.

Selain Australia, Selandia Baru kemungkinan juga akan mengumumkan pengakuannya terhadap negara Palestina pada forum yang sama. Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peter mengatakan negaranya tengah mempertimbangkan hal tersebut.

Rencana Australia untuk mengakui kedaulatan Palestina akan menjadi tekanan bagi Israel dan membuat AS makin terisolasi dari sekutu utamanya. Akhir bulan lalu, Prancis, yang memiliki hubungan dekat dengan AS selama Perang Revolusi, memutuskan akan mengakui negara Palestina di PBB pada September nanti.

“Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September,” kata Presiden Prancis Emmanuel Macron di media sosial X dan Instagram, Kamis (24/7/2025).

Kurang dari sepekan, pernyataan Macron itu disusul Inggris. Diketahui, Inggris adalah sekutu terdekat AS, “Amerika Serikat tak punya sekutu yang lebih dekat daripada United Kingdom” demikian kata Departemen Luar Negeri AS menggambarkan kedekatan mereka.

Inggris, kata Perdana Menteri Keir Starmer, siap mengakui negara Palestina kecuali Israel mengambil tindakan untuk mengizinkan lebih banyak bantuan ke Gaza, tak ada aneksasi Tepi Barat, dan berkomitmen untuk solusi dua negara. Langkah tersebut merupakan tanggapan Inggris atas kemarahan publik melihat krisis kelaparan di Gaza.

Dukungan Barat atas negara Palestina juga datang dari negara-negara yang hadir dalam konferensi di New York yang dipimpin Prancis dan Arab Saudi akhir bulan lalu. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot mengatakan pihaknya dan 14 negara lain mengeluarkan deklarasi bersama mendukung Palestina dan terciptanya solusi dua negara.

“Di New York, bersama 14 negara lainnya, Prancis mengeluarkan seruan kolektif: kami menyatakan keinginan kami untuk mengakui Negara Palestina dan mengundang mereka yang belum melakukannya untuk bergabung dengan kami,” tulis Barrot di X, Rabu (30/7/2025), dilansir France24.

Negara yang masuk deklarasi tersebut antara lain Andorra, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, San Marino, Slovenia, dan Spanyol.

(kri/erd)



Sumber : www.detik.com

Khazanah

Wasiat Anas al-Sharif, Jurnalis Palestina yang Tewas Dibom Israel

Leave a comment



Jakarta –

Jurnalis Al Jazeera di Gaza, Anas al-Sharif, tewas akibat serangan udara Israel. Ia menjadi sasaran militer Israel atas tuduhan memimpin sel Hamas dan terlibat dalam serangan roket terhadap Israel.

Dilansir Reuters, Anas tewas pada Minggu (10/8/2025) waktu setempat bersama empat rekannya. Pejabat Gaza dan Al Jazeera mengatakan Anas dan jurnalis lainnya tewas dalam sebuah serangan di tenda dekat Rumah Sakit Shifa di Kota Gaza bagian timur.


Al Jazeera menyebut Anas adalah “salah satu jurnalis paling berani di Gaza”. Pihaknya juga menepis klaim Israel yang menyebut Anas berhubungan dengan Hamas.

“Perintah untuk membunuh Anas Al Sharif, salah satu jurnalis paling berani di Gaza, dan rekan-rekannya merupakan upaya putus asa untuk membungkam suara-suara yang mengungkap rencana perebutan dan pendudukan Gaza,” kata Al Jazeera.

Anas al-Sharif adalah jurnalis kelahiran Palestina yang vokal menyuarakan kekejaman Israel di Gaza. Ia pernah memenangkan Penghargaan Pulitzer untuk liputan perang Israel-Hamas bersama tim Reuters pada 2024.

Sebelum meninggal, Anas menulis di X tentang kondisi memilukan di Gaza. Ia menyaksikan pengeboman tanpa henti selama dua jam yang menargetkan penduduk sipil Gaza.

Wasiat Anas al-Sharif

Dilansir Al Jazeera, Anas al-Sharif sempat menulis wasiat pada 6 April yang akan ia publikasikan jika ia meninggal. Wasiat tersebut kini telah diunggah di X Anas al-Sharif hari ini.

“Ini adalah wasiat dan pesan terakhirku. Jika kata-kata ini sampai padamu, ketahuilah bahwa Israel telah membunuhku dan membungkam suaraku,” kata Anas mengawali wasiatnya.

Anas mengatakan bahwa Allah SWT mengetahui apa yang ia lakukan untuk membela Gaza. Ia berharap Allah SWT memperpanjang umurnya, tapi takdir berkata lain.

“Saya telah mengalami semua penderitaan itu, merasakan penderitaan, kehilangan berkali-kali, namun saya tidak pernah ragu menyampaikan kebenaran apa adanya,” ujarnya seraya menyebut agar Allah SWT yang menjadi saksi atas mereka yang diam dan menerima segala penderitaan.

“Kupercayakan Palestina kepadamu–permata Dunia Muslim, detak jantung setiap orang merdeka di dunia ini. Kupercayakan rakyatnya kepadamu, anak-anak yang terzalimi dan tak berdosa yang tak pernah punya waktu untuk bermimpi dan atau hidup aman dan damai. Tubuh mereka yang suci hancur lebur di bawah ribuan ton bom dan rudal Israel, terkoyak dan berserakan di dinding-dinding,” ujarnya.

Anas menuliskan pesan panjangnya menitipkan Palestina kepada dunia. Jurnalis kelahiran Gaza itu juga berpesan agar tak melupakan Gaza di setiap doa.

Tewasnya Anas al-Sharif menambah daftar panjang jurnalis yang gugur akibat serangan brutal Israel di Gaza. Sejak serangan pada 7 Oktober 2023, total ada 237 jurnalis yang tewas, menurut catatan kantor media Gaza yang dikelola Hamas.

(kri/inf)





Sumber : www.detik.com

Khazanah

Bantuan Asing Masih Sulit Masuk Gaza, Aturan Baru Israel Hambat Penyaluran

Leave a comment



Jakarta –

Undang-Undang baru Israel yang mengatur organisasi bantuan asing kini semakin sering digunakan untuk menolak permohonan pengiriman pasokan ke Gaza. Hal ini terungkap dalam surat bersama yang diterbitkan Kamis (14/08/2025), ditandatangani oleh lebih dari 100 kelompok, termasuk Oxfam dan Dokter Lintas Batas (MSF).

Dilansir dari Arab News pada Kamis (14/08/2025), hubungan antara LSM internasional dan pemerintah Israel memang sudah lama tegang. Pejabat Israel kerap menilai organisasi bantuan bersikap bias. Ketegangan ini memuncak setelah serangan besar Hamas terhadap Israel pada Oktober 2023.

Menurut pernyataan bersama, otoritas Israel telah menolak puluhan permintaan LSM untuk mengirimkan barang penyelamat dengan alasan mereka “tidak berwenang mengirimkan bantuan.” Pada Juli 2025 saja, setidaknya 60 permohonan bantuan ke Gaza ditolak.


Dalam The Journal dikatakan bahwa pada bulan Maret lalu, pemerintah Israel menyetujui seperangkat aturan baru untuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing yang bekerja dengan warga Palestina. Regulasi ini mengatur proses pendaftaran, sekaligus memberi kewenangan pemerintah untuk menolak atau mencabut izin jika suatu organisasi dinilai menentang karakter demokratis Israel atau mendukung kampanye delegitimasi negara tersebut.

Menteri Diaspora Israel, Amichai Chikli, menyatakan banyak organisasi bantuan dijadikan kedok untuk aktivitas permusuhan bahkan kekerasan. Namun, ia menegaskan, LSMyang bebas dari keterlibatan tersebut dan tidak terkait gerakan boikot akan tetap diizinkan beroperasi.

Kelompok bantuan menilai aturan ini membuat warga Gaza kehilangan akses bantuan vital. “Mandat kami adalah menyelamatkan nyawa, tetapi pembatasan pendaftaran membuat warga sipil tak mendapat makanan, obat, dan perlindungan yang mereka butuhkan,” kata Jolien Veldwijk, Direktur CARE untuk wilayah Palestina dalam BBC, Kamis (14/08/2025)

CARE sendiri belum bisa mengirimkan bantuan ke Gaza sejak blokade penuh diberlakukan pada Maret, meski ada sedikit pelonggaran pada Mei.

Israel menuduh Hamas kerap mencuri bantuan yang masuk. Sejak Mei, distribusi makanan dikelola oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung AS. Namun, operasi sering kacau karena ribuan warga berebut setiap hari. Beberapa warga bahkan ditembak, termasuk oleh tentara Israel, ketika mencoba mendekati pusat distribusi.

(lus/inf)



Sumber : www.detik.com

Khazanah

Ini Proposal Gencatan Senjata yang Disetujui Hamas, Israel Belum Merespons

Leave a comment


Jakarta –

Hamas menyatakan setuju dengan usulan gencatan senjata selama 60 hari yang diajukan oleh Qatar dan Mesir. Proposal ini termasuk pembebasan sandera secara bertahap dan penarikan sebagian pasukan Israel dari Gaza. Namun, Israel hingga kini belum memberikan jawaban resmi dan masih meragukan kesepakatan tersebut.

Menurut laporan BBC, Pejabat Hamas, Taher al-Nunu, menyatakan kepada Al-Araby TV bahwa Hamas menerima proposal tersebut tanpa meminta perubahan apa pun. Ia menyebutnya sebagai “kesepakatan parsial menuju kesepakatan menyeluruh” dan menegaskan bahwa negosiasi untuk mencapai gencatan senjata permanen akan dimulai sejak hari pertama pelaksanaan.

Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, isi proposal gencatan senjata ini hampir identik dengan rencana yang diajukan oleh utusan Amerika Serikat, Steve Witkoff, pada Juni lalu. Rencana Witkoff juga mencakup gencatan senjata selama 60 hari, dengan pembebasan 10 sandera hidup dan 18 jenazah secara bertahap, serta pembebasan tahanan Palestina sebagai imbalannya.


Meskipun pada saat itu Israel menerima rencana Witkoff, Hamas menolaknya karena khawatir gencatan senjata sementara itu tidak akan berlanjut menjadi permanen.

Isi Proposal Gencatan Senjata

Masih dari sumber sebelumnya, berikut isi proposal gencatan senjata.

1. Pembebasan Sandera oleh Hamas

Hamas akan membebaskan sandera secara bertahap sebagai tanda komitmen terhadap gencatan senjata:

  • Hari ke-1: Membebaskan 8 sandera yang masih hidup
  • Hari ke-7: Menyerahkan 5 jenazah sandera
  • Hari ke-30: Menyerahkan 5 jenazah sandera
  • Hari ke-50: Membebaskan 2 sandera hidup lagi
  • Hari ke-60: Menyerahkan 8 jenazah sandera

2. Pembebasan Tahanan oleh Israel

Sebagai imbalan atas pembebasan sandera, Israel akan membebaskan sejumlah tahanan Palestina sebagai bentuk kesepakatan timbal balik:

  • Sekitar 1.500 tahanan asal Gaza dibebaskan
  • Termasuk 150 tahanan dengan hukuman seumur hidup
  • Termasuk 50 tahanan dengan hukuman lebih dari 15 tahun

3. Penarikan Pasukan Israel Selama Gencatan Senjata

Selain aspek pembebasan tahanan, proposal juga mengatur soal penarikan pasukan Israel agar suasana gencatan senjata dapat berjalan efektif:

  • Pasukan Israel akan mundur sejauh 800 meter hingga 1,2 kilometer dari perbatasan Gaza selama masa 60 hari gencatan senjata
  • Namun, Israel tetap mempertahankan posisi di koridor militer Morag dan Philadelphi di selatan Gaza

Jika dibandingkan dengan proposal sebelumnya, utusan AS Steve Witkoff mengajukan rencana yang hampir sama, namun dengan perbedaan signifikan yang membuat Hamas menolaknya:

  • Hamas hanya membebaskan 10 sandera hidup dan 18 jenazah pada hari pertama dan ketujuh
  • Israel membebaskan 125 tahanan seumur hidup, 1.111 tahanan Gaza, dan 180 jenazah Gaza
  • Hamas menolak karena tidak ada jaminan gencatan senjata permanen

Respons Israel Masih Belum Jelas

Pemerintah Israel belum memberikan tanggapan resmi atas proposal tersebut. Namun, juru bicara pemerintah, David Mencer, mengatakan bahwa Israel tidak tertarik pada kesepakatan parsial. Ia menyebut keadaan saat ini telah berbeda. Menurut analisa Al Jazeera, hal ini mengisyaratkan bahwa Israel ingin terus melanjutkan operasi militer di Gaza.

Israel juga menuntut agar seluruh 50 sandera yang diyakini masih ditahan di Gaza dibebaskan sekaligus. Seorang pejabat di kantor Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa pembebasan seluruh sandera adalah syarat utama untuk mengakhiri perang.

Situasi di Gaza Semakin Sulit

Menurut laporan Al Jazeera, Qatar mengonfirmasi bahwa Hamas sudah memberikan tanggapan positif terhadap usulan gencatan senjata tersebut, tetapi Israel belum merespon.

Sementara itu, serangan Israel masih terus terjadi. Dalam beberapa hari terakhir, sedikitnya 12 orang tewas akibat serangan di tenda pengungsian di Khan Younis dan Deir el-Balah. Serangan juga menghancurkan rumah-rumah di Gaza selatan dan terjadi tembakan hebat di wilayah Gaza timur. Jumlah korban tewas dalam serangan sejak pagi hari itu mencapai 40 orang.

Sejak perang dimulai pada Oktober 2023, lebih dari 62.000 orang telah meninggal di Gaza, sementara di Israel, sebanyak 1.139 orang tewas dan lebih dari 200 orang disandera.

(inf/lus)



Sumber : www.detik.com

Khazanah

Hamas Setujui Usulan Gencatan Senjata, Israel Masih Bungkam

Leave a comment



Jakarta –

Hamas menyetujui proposal baru dari para mediator internasional terkait gencatan senjata di Gaza, wilayah yang hancur akibat perang lebih dari 22 bulan dengan Israel.

“Hamas telah menyampaikan tanggapannya kepada para mediator, mengonfirmasi bahwa Hamas dan faksi-faksi menyetujui proposal gencatan senjata baru tanpa meminta perubahan apa pun,” ujar seorang sumber Hamas kepada AFP, Senin (19/8). Sumber tersebut meminta identitasnya dirahasiakan.


Seorang sumber Palestina yang memahami jalannya perundingan menyebut para mediator Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat diperkirakan akan segera mengumumkan tercapainya kesepakatan sekaligus menetapkan jadwal dimulainya kembali negosiasi. Mereka juga memberikan jaminan kepada Hamas dan faksi-faksi Palestina terkait implementasi perjanjian, serta komitmen untuk melanjutkan perundingan menuju solusi permanen.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Israel mengenai perkembangan tersebut. Upaya mediator sebelumnya berkali-kali gagal menghasilkan gencatan senjata jangka panjang, sementara perang yang telah memasuki bulan ke-23 terus memicu krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.

Dilansir Arab News, Senin (18/8), menurut pejabat Palestina lain, proposal terbaru mencakup gencatan senjata awal selama 60 hari, disertai pembebasan sandera dalam dua tahap. Informasi serupa juga disampaikan sumber dari Islamic Jihad, faksi militan yang turut berperang di Gaza.

Rencana itu disebut akan dimulai dengan pembebasan 10 sandera Israel dalam kondisi hidup, serta sejumlah jenazah, selama periode 60 hari gencatan senjata. Pada tahap kedua, tawanan lain akan dibebaskan, dengan negosiasi lanjutan untuk kesepakatan lebih luas yang bertujuan mengakhiri perang secara permanen dengan dukungan jaminan internasional.

Hingga kini, 49 dari dari 251 sandera dalam serangan sejak 7 Oktober 2023 masih ditahan di Gaza. Militer Israel menyebut 27 di antaranya telah tewas. Serangan tersebut menewaskan 1.219 orang, mayoritas warga sipil.

Sementara itu, serangan balasan Israel dilaporkan telah menewaskan lebih dari 62.000 warga Palestina, sebagian besar warga sipil, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai sumber terpercaya.

(lus/kri)



Sumber : www.detik.com