Tag Archives: hukum

Haji Umroh

BPKH Tetapkan 30 Bank Syariah sebagai Penerima Setoran Dana Haji

Leave a comment



Jakarta –

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggandeng 30 bank syariah sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) untuk periode Juli 2024 hingga Juni 2027. Bank tersebut terdiri dari 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan 19 Unit Usaha Syariah (UUS).

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan oleh Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana Jayaprawira, Ketua Bidang Perbankan Syariah ASBANDA, Kukuh Rahardjo, Ketua Umum ASBISINDO Hery Gunardi serta 30 Direktur Utama BPS BPIH dari seluruh Indonesia.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan perjanjian ini merupakan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan haji yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan Rekening Tabungan Jemaah Haji (RTJH) serta keuangan haji secara keseluruhan.


“Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji dan memastikan pengelolaan dana yang lebih amanah sesuai prinsip syariah,” ujar Fadlul dalam keterangannya, Senin (22/7/2024).

“Kami percaya bahwa seluruh BPS BPIH akan menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan dalam menjaga, menghimpun dan mengoptimalisasi dana haji dengan sebaik-baiknya. Serta memberikan kontribusi positif dalam penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya secara hati-hati, akuntabel, professional dan terpercaya,” lanjutnya.

Senada, Ketua Umum ASBISINDO Hery Gunardi menyatakan siap melaksanakan tanggung jawab tersebut. “Kami siap untuk melaksanakan amanah ini dan mendukung BPKH dalam pengelolaan dana haji yang lebih efektif dan efisien,” kata Hery.

Perjanjian ini mengacu pada berbagai regulasi, termasuk UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta peraturan terkait lainnya.

Sebanyak 30 BPS BPIH yang ditunjuk oleh BPKH adalah BUS/UUS yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan, sehingga diberikan kepercayaan untuk menerima setoran BPIH dari calon jemaah haji dan menjadi mitra BPKH dalam pengelolaan keuangan haji.

Perjanjian kerja sama antara BPKH dan 30 BPS BPIH ini merupakan bentuk komitmen untuk menjalankan tugas dengan integritas tinggi dan terus meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji.

Seperti diketahui, BPS BPIH bertugas menerima setoran awal dan setoran lunas biaya dari calon jemaah haji untuk penyelenggaraan ibadah haji. Selain itu, mengelola rekening tabungan yang dibuka oleh calon jemaah haji untuk tujuan pembayaran setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus.

Kegiatan usaha BPS BPIH harus berdasarkan prinsip syariah, memastikan semua transaksi dan pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Kerja sama ini berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan penilaian kinerja dan kepatuhan oleh BPKH terhadap BPS BPIH. Selama masa kerja sama, BPKH akan terus memantau dan mengevaluasi kinerja BPS BPIH dalam menjalankan fungsinya.

(hnh/kri)



Sumber : www.detik.com

Haji Umroh

Munas Ke-2 Asosiasi Mutiara Haji, Perkuat Sinergi demi Kemaslahatan Jemaah

Leave a comment



Jakarta –

Asosiasi Mutiara Haji (Majelis Utama Travel Indonesia Arahan Haji dan Umrah) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada 2-3 Agustusdi Hotel Gren Alia Jakarta. Munas ini bertujuan memperkuat sinergi antar anggota asosiasi demi memperkuat kemaslahatan para jemaah yang melakukan perjalanan haji dan umrah.

Kegiatan Munas dibuka secara langsung oleh Ketua Umum Asosiasi Mutiara Haji Ustaz Khalid Zeed Abdullah Basalamah. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama RI Jaja Jaelani, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Muhammad Neil El Himam, serta puluhan anggota asosiasi.

Dalam kegiatan dengan agenda utama pemilihan pengurus inti Asosiasi Mutiara Haji ini, Ustaz Khalid menyampaikan sambutan mengenai 10 program unggulan Asosiasi Mutiara Haji. Sederet program tersebut diharapkan dapat membantu para anggota asosiasi dalam membimbing maupun memberi arahan bagi para jemaahnya sesuai dengan syariat Islam.


“Alhamdulillah, kami dalam 2 hari ke depan akan mengadakan Munas. Setelah 3 tahun berjalan, banyak sekali kegiatan-kegiatan walaupun belum maksimal semuanya dikerjakan, tapi intinya kami hadir untuk mempermudah perjalanan haji dan umrah untuk masyarakat kita,” ujar Ustaz Khalid dalam keterangan tertulis, Jumat (2/8/2024).

10 Program Mutiara Haji

Adapun program pertama, kata Ustaz Khalid, anggota yang tergabung ke dalam Asosiasi Mutiara Haji bebas dari iuran keanggotan. Ia menjelaskan Asosiasi Mutiara Haji didirikan dengan semangat kerja sama demi meningkatkan kualitas pelayanan perjalanan haji dan umrah bagi jemaah di Tanah Air.

“Asosiasi kami mungkin berbeda dengan asosiasi-asosiasi lainnya, walaupun teman-teman yang lain sudah jauh lebih besar dari kami. Kami tidak pungut iuran sama sekali karena memang pertama bekerja sama tujuannya bekerja sama,” ungkap Ustadz Khalid.

Program kedua, Asosiasi Mutiara Haji menerapkan Standarisasi Pelayanan dan Fasilitas dengan membuat umrah-umrah konsorsium meliputi pelayanan di bandara, transportasi, hotel, hingga fasilitas saat city tour ke Madinah, lokasi Perang Uhud, serta Kota Makkah bagi para jemaah haji maupun umrah. Tujuannya adalah agar ibadah para jemaah lebih berkualitas.

Ketiga, Asosiasi Mutiara Haji juga memfasilitasi Sertifikasi Profesi untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi para profesional di bidang ini. Program ini memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada tenaga kerja di sektor haji dan umrah, memastikan mereka memiliki kualifikasi yang memadai.

“Sertifikasi tour guide dan tour leader itu kalau tidak salah program dari pemerintah dan ini kita coba untuk membantu siapapun anggota yang butuh bantuan kita bantu fasilitasi,” terangnya.

Keempat, Asosiasi Mutiara Haji yang menyadari pentingnya kepatuhan hukum menyediakan bantuan dalam pemenuhan legalitas perusahaan. Program ini membantu anggota dalam memenuhi persyaratan hukum yang diperlukan untuk operasional yang sah dan teratur.

“Kita ada bantuan-bantuan legalitas perusahaan, jadi bisa saja anggota yang masih PPIU (Pendirian Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) pindah ke PUHK (Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus) atau upgrade kepada yang lebih baik, bahkan di mana jika ada yang di bawah itu lagi legalitasnya, maka akan ada divisi hukum insyaallah akan membantu,” ucapnya.

tagsite_mutiara_haji

Foto: dok. Asosiasi Mutiara Haji

Selanjutnya kelima, Koperasi Mutiara Haji. Program koperasi ini bertujuan memperkuat kerja sama di antara anggota dengan membentuk sebuah koperasi yang menyediakan berbagai layanan dan fasilitas. Koperasi Mutiara Haji akan memungkinkan anggota untuk berbagi sumber daya, informasi, dan dukungan dalam operasional dan pengembangan bisnis.

“Alhamdulillah, koperasi yang selama ini berjalan untuk membuat konsorsium tersebut. Insyaallah program ke depannya kita ada perusahaan PT khusus untuk menjalankan konsorsium-konsorsium tersebut,” jelasnya.

“Insyaallah ke depannya juga ada program di koperasi seperti pengadaan semua perlengkapan jemaah haji dan umrah, dari koper, ihram dan lain-lainnya, maka itu koperasi yang menyiapkan untuk para anggota dengan harga terjangkau, dengan merk logo masing-masing anggota,” imbuhnya.

Keenam, untuk membantu anggota dalam menyusun paket haji dan umrah yang sesuai dengan kebutuhan jemaah, asosiasi juga menawarkan bantuan konsultasi. Program ini mencakup perencanaan dan pengembangan paket yang menarik, serta strategi untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi jamaah secara efektif.

“Ini siapa saja anggota yang membutuhkan untuk konsultasi kira-kira seperti apa membuat paket dari yang standar, kemudian yang medium, kemudian yang misalnya, lebih bagus lagi dari itu, biasanya kami namakan paket platinumnya, maka ini insyaallah bisa konsultasi, agar kita bisa meng-upgrade membuat paket sebagai pilihan di travel kita,” jelasnya.

Ketujuh, Pelatihan dan Pengembangan IT yang bertujuan memperkuat keterampilan teknis anggota asosiasi dalam menggunakan teknologi informasi. Dengan pelatihan ini, anggota dapat memanfaatkan sistem dan aplikasi digital untuk meningkatkan operasional perusahaan.

Kedelapan, kegiatan taklim rutin menjadi salah satu inisiatif penting untuk memperdalam pengetahuan agama dan meningkatkan kualitas ibadah. Program ini melibatkan seluruh anggota asosiasi untuk membahas berbagai topik seperti terkait haji, umrah, dan ajaran Islam. Tujuannya memberikan kesempatan bagi anggota untuk belajar dan berdiskusi dalam menambah ilmu agama.

“Ini mungkin belum terlalu intens kita rembukkan pada waktu-waktu lalu, tapi insyaallah ini lillahitaala, karena itu kepadatan jadwal yang ada, tapi insyaallah ke depannya kita akan buat taklim rutin minimal sebulan sekali, dengan seluruh anggota yang memberikan warna berbeda, karena dengan taklim ini kita ada penambahan ilmu agama,” terang Ustadz Khalid.

Kesembilan, dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan dan transparansi, asosiasi juga menerapkan sistem transparansi dalam profit sharing. Program ini memastikan informasi mengenai pembagian keuntungan disampaikan dengan jelas, mengurangi potensi konflik, dan meningkatkan integritas dalam bisnis.

“Kita ada transparansi profit sharing dan ini juga akan dilihat sendiri oleh anggota pada saat laporan Munas kami sampaikan, berapa kali konsorsium, berapa HPP-nya, berapa keuntungannya, akan kita sampaikan semua kepada anggota, dan semua anggota akan mendapatkan hasil dari situ, artinya hasil di sini kalau kami buat umrah konsorsium dengan harga sekian misalnya maka akan ada setiap anggota bisa mendapatkan harga khusus dari mutiara haji dan akhirnya mereka dapat margin,” jelasnya.

Terakhir kesepuluh, Asosiasi Mutiara Haji juga menawarkan program Muslim Tour yakni pengalaman perjalanan yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dengan memastikan semua aspek perjalanan mematuhi standar halal, program ini memberikan kenyamanan dan kepastian bagi jemaah selama perjalanan haji dan umrah.

“Ini memang mungkin belum berjalan, Muslim tour kami ingin buat 2 program, pertama itu ke negeri-negeri yang punya sejarah Islam, yang mungkin selama ini saya pribadi yang diamanatkan oleh Allah untuk membuat Uhud Tour saya sudah sering buat di 4 negara,” jelasnya.

“Pertama itu negara Palestina sendiri dengan Jordan, cuman di saat sekarang kami yang membatalkannya, walaupun Masjid Al-Aqsa masih bisa dikunjungi, cuman perasaan hati yang masih ada iman, saya yakin tidak mungkin mau melakukan perjalanan ke sana, karena pembayaran visa ke pemerintah Israel, ada 3 penerbangan kami yang terakhir dari perjalanan Gaza sudah kami batalkan,” tuturnya.

tagsite_mutiara_haji

Foto: dok. Asosiasi Mutiara Haji

Maksimalkan Pelayanan Jemaah Haji dan Umrah

Sementara itu, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Kementerian Agama RI, Jaja Jaelani, yang hadir dalam kesempatan ini berharap Musyawarah Nasional Asosiasi Mutiara Haji bisa menghasilkan program kerja yang dapat memaksimalkan pelayanan jemaah haji dan umrah di Tanah Air.

“Pelaksanaan Munas Mutiara Haji ini mudah-mudahan menghasilkan program kerja yang dapat diimplementasikan pada tahun 2025 dan selanjutnya mudah-mudahan rumusan program kerja yang betul-betul dapat kita lakukan dan juga kita maksimalkan pelayanan jemaah haji,” jelasnya.

Ia mengatakan saat ini hanya ada 11 asosiasi di Indonesia yang menaungi Pendirian Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus (PUHK). Namun, banyak PPIU dan PUHK lainnya yang belum tergabung ke dalam asosiasi.

Dia mendorong Asosiasi Mutiara Haji dapat mengajak PPIU dan PUHK yang belum tergabung untuk ikut masuk ke dalam asosiasi, sehingga pelayanan haji dan umrah di Indonesia lebih maksimal. Khususnya dalam koordinasi, informasi, dan sebagainya.

“Pada hari ini di Indonesia ada 11 Asosiasi, saya ingin mengungkap data dari semua asosiasi, ini dari Mutiara Haji sudah diterima. Masih ada PUHK yang belum masuk asosiasi, saya ingin mendorong, kecepatan untuk berkoordinasi, informasi dan sebagainya penting,” ungkapnya.

“Karena hampir PPIU dan PUHK 50% ada yang belum masuk dalam keanggotaan, terutama untuk umroh mungkin 500an, tinggal bapak ibu sekalian berkoordinasi dengan PPHU dan PUHK yang belum masuk di dalam asosiasi di 11 ini agar bisa masuk,” tambahnya.

tagsite_mutiara_haji

Di sisi lain, mewakili Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Muhammad Neil El Himam mengucapkan selamat kepada Asosiasi Mutiara Haji yang hari ini melaksanakan Munas kedua. Ia berharap Munas kedua ini bisa menghasilkan output atau program yang konkret.

“Selamat kepada Mutiara Haji yang hari ini Munas kedua, semoga Munas ini dapat berjalan dengan baik lancar dan menghasilkan output yang konkret dan bisa dilaksanakan ke depan, dan tentunya lebih bermanfaat dan lebih baik buat para anggotanya dan juga bangsa ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Neil setuju dengan program standarisasi Mutiara Haji yang disampaikan Ustaz Khalid. Menurutnya, program ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan dan fasilitas yang disediakan selama ibadah haji dan umrah memenuhi standar tinggi yang konsisten.

“Betul kita ini butuh standardisasi, jadi siapapun penyelenggara, haji dan umrah ini, kalau standarnya benar-benar dibuat sedemikian rupa, sedemikian baik, minat dan kualitas, dan saya suka tadi yang disampaikan Pak Ustaz terkait dengan halal dan toyiban, selama ini kita fokusnya halal tapi lupa yang toyibannya, harusnya yang halal dan berkualitas,” terangnya.

Mengacu pada data BPKH dan juga data yang lain yang sudah ada, tambah Neil, PT BSI telah melakukan kajian dan menyampaikan nilai ekonomi haji dan umrah di Indonesia mencapai lebih dari Rp 63 triliun. Sebagian besar atau lebih dari 80%-nya yang menikmati adalah Saudi Arabia.

Oleh karena itu, kata dia, Kemenparekraf membentuk Tim 7 yang berisikan Kemenparekraf dan swasta untuk mempercepat masuknya produk ekonomi kreatif ke dalam ekosistem haji dan umrah.

“Contoh dari ekonomi kreatif dari haji dan umrah itu, adalah butuh ihram, selama ini ihramnya apakah buatan indonesia atau dibeli di Indonesia, tentunya kalo dibuat di Indonesia akan menjadi peluang ekonomi masyarakat lokal. Selain itu, selain pakaian, kemudian makanan sebetulnya, makanan juga bagian termasuk yang cukup besar, orang Indonesia,” pungkasnya.

(Tagsite/Mutiara Haji)



Sumber : www.detik.com

Haji Umroh

Kemenag Tepis Isu Adanya Jual Beli Kuota Haji 2024

Leave a comment



Jakarta –

Kementerian Agama (Kemenag) dengan tegas menepis isu terkait jual beli kuota haji. Isu ini diangkat dan dibeberkan dalam rapat Pansus Angket Haji Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief membantah adanya jual beli dalam alokasi tambahan kuota haji 20 persen sebagaimana pertanyaan sejumlah anggota DPR dalam agenda rapat bersama Pansus Angket Haji, di Gedung DPR RI, Jakarta hari ini.

Mengutip keterangan tertulis yang diterima detikHikmah, Rabu (21/8/2024), Hilman menegaskan, secara sistem, jual beli kuota tidak bisa dilakukan oleh Kemenag.


“Kemenag tidak ada penjualan kuota. Karenanya kami akan tindaklanjuti setiap pengaduan,” tegas Hilman.

Ia juga menegaskan kepada siapa pun yang mengetahui adanya informasi terkait jual beli kuota haji bisa melaporkan ke Kemenag. Melalui laporan ini nantinya bisa ditelusuri datanya, proses penjualannya, caranya seperti apa, serta oknumnya dari Kemenag mana, apakah di daerah, wilayah, atau pusat.

Marak Isu Jual Beli Kuota Haji

Isu jual beli kuota tambahan haji menjadi salah satu poin yang diangkat dan ditanyakan Pansus Angket Haji DPR RI di sidang perdana yang dimulai pukul 10.00 WIB tersebut.

Dalam rapat ini, sejumlah anggota pansus menanyakan dan mengkonfirmasi soal isu yang mereka dengar tentang jual beli kuota haji.

Tidak hanya menepis anggapan soal Kemenag melakukan jual beli kuota haji, Hilman juga mengingatkan Pansus untuk menyampaikan informasi yang valid terkait hal tersebut. Ini dilakukan untuk menghindari adanya fitnah dan merusak kepercayaan publik.

“Kami mohon info lebih valid. Saya khawatir ini yang menjadi kecurigaan atau pandangan negatif terhadap proses penyelenggaraan haji,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Direktur Layanan Haji dalam Negeri Saiful Mujab. Menurutnya, jemaah yang berangkat haji tahun ini sesuai dengan regulasi dan sesuai dengan Siskohat.

“Kalau ada kasus, laporkan secara tertulis. Apakah orang Kemenag atau bukan. Saya ingin tahu siapa yang main. Kita semua sudah berbasis aplikasi. Kalau ada yang menawarkan, jelas itu penipuan,” tandasnya.

Pansus Angket Haji DPR hari ini memulai persidangan untuk meminta keterangan sejumlah saksi. Hari ini, selain Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, dihadirkan juga sebagai saksi adalah Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab.

Kuota Haji Indonesia 2024

Untuk musim haji tahun 1445 H/2024 M, kuota haji Indonesia berjumlah 221.000, terdiri atas 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus. Indonesia juga kemudian mendapat 20.000 kuota tambahan.

Total kuota haji Indonesia adalah 241.000 jemaah, terdiri atas 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menegaskan bahwa Kemenag tidak melakukan pelanggaran dalam proses pengalokasian kuota tambahan bagi jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus.

“Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 pasal 8, pasal 9, dan pasal 64; Menag membagi kuota haji reguler sebesar 92 persen yang merupakan kuota pokok. Tapi jika ada kuota tambahan, maka itu menjadi diskresi Menag,” ungkap Mustolih.

“Berdasarkan regulasi tersebut, saya tegaskan bahwa Menag tidak melanggar aturan,” imbuhnya.

Mustolih berpendapat, jika dikaji lebih dalam, yang diramaikan adalah soal kesepakatan. Tentu hal tersebut berbeda dengan pelanggaran hukum.

“Dan lagi pula, sebelum sampai ke pansus, ada proses atau mekanisme yang harus dilalui dulu, yakni forum evaluasi haji. Evaluasinya saja belum, tapi langsung lompat ke pansus. Ya, beginilah kalau motifnya politik, bukan untuk mencapai perbaikan,” beber Mustolih.

(dvs/rah)



Sumber : www.detik.com

Doa Hadits

Hukum Menyegerakan Berbuka Puasa Dijelaskan melalui Hadits Rasulullah SAW

Leave a comment



Jakarta –

Menyegerakan berbuka puasa menjadi salah satu sunnah yang dianjurkan. Setiap muslim yang berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, diperintahkan untuk segera berbuka saat matahari telah terbenam.

Hukum menyegerakan berbuka puasa merupakan sunnah yang dilakukan Rasulullah SAW semasa hidup. Beliau juga menjelaskannya melalui beberapa hadits.

Dalam Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim, Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam menjelaskan hadits yang berisi anjuran menyegerakan berbuka puasa.


Dari Sahl bin Sa’ad As Sa’idi RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Manusia senantiasa dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka.”

Dalam riwayat Ahmad, “Dan mengakhirkan sahur.”

Hadits ini menegaskan bahwa Rasulullah SAW menjelaskan terbenamnya matahari sebagai waktu berbuka bagi orang yang berpuasa. Beliau memerintahkan untuk segera berbuka pada awal waktu dan mengabarkan, “Manusia senantiasa dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka.” Dengan begitu, mereka tetap memelihara as sunnah.

Dalam hadits lain dari Umar bin Khattab RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Jika waktu malam tiba dari arah sana dan waktu siang berlalu dari arah sana, berarti orang yang berpuasa telah berbuka.”

Mengutip buku Ramadhankan Dirimu oleh Ishaq Subu, Rasulullah SAW tidak sekedar menganjurkan kepada umatnya, tetapi beliau juga memberi contohnya.

Dari Anas bin Malik, ia berkata, “Sungguh Rasulullah SAW tidak menunaikan salat maghrib sampai beliau berbuka walau hanya dengan seteguk air.” (HR Tirmidzi)

Makna Hadits Menyegerakan Berbuka Puasa

Hadits yang menerangkan anjuran untuk menyegerakan berbuka puasa ini berlaku bagi setiap muslim yang berpuasa.

Menyegerakan berbuka puasa berlaku ketika matahari telah terbenam. Sebelum berbuka puasa, harus dipastikan dahulu wujud datangnya malam.

Hadits ini menjelaskan bahwa waktu puasa menurut ketetapan syariat ialah semenjak terbit fajar hingga matahari terbenam. Karena itulah Rasulullah SAW memberikan pengertian kepada umatnya bahwa jika waktu malam mulai terlihat di arah timur dan siang hari berlalu di arah barat, artinya terbenamnya matahari, berarti orang yang berpuasa telah memasuki waktu berbuka, yang tidak seharusnya ditunda-tunda.

Bahkan orang yang menunda berbuka puasa layak dicela, karena mengikuti perintah syariat dan mewujudkan ketaatan serta membedakan antara waktu ibadah dan selain ibadah, serta memberikan hak kepada jiwa untuk menikmati kehidupan yang mubah.

(dvs/erd)



Sumber : www.detik.com

Muslimah

Hukum Penggunaan Parfum bagi Wanita Muslim, Boleh atau Haram?

Leave a comment


Jakarta –

Parfum merupakan wewangian yang dipakai di baju atau beberapa bagian tubuh tertentu. Dalam Islam, penggunaan parfum bagi wanita ada batasannya.

Bukan berarti wanita tidak diperkenankan memakai parfum, hanya saja ada aturan yang harus diperhatikan. Menurut buku Kala Kanjeng Nabi Menangis Menyaksikan Wanita Diazab susunan El-Hosniah, wewangian termasuk ke dalam kategori aurat.

Meski bukan anggota tubuh, jika wewangian digunakan secara berlebih dan di luar batas maka akan merangsang syahwat lelaki yang mencium baunya. Dalam sebuah hadits, Nabi SAW bersabda:


“Siapa saja wanita yang memakai wangi-wangian kemudian melewati suatu kaum supaya mereka itu mencium baunya, maka wanita itu telah dianggap melakukan zina dan tiap-tiap mata ada zinanya,” (HR Nasa’i)

Hukum Penggunaan Parfum bagi Wanita

Wanita dan pria memiliki aturan yang berbeda terkait pemakaian wewangian. Apabila wanita menggunakan parfum secara berlebihan dengan bau tajam, maka haram hukumnya.

Dijelaskan dalam buku Andakah Perempuan Malang Itu? karya Syauqi Abdillah Zein, hukum penggunaan parfum sendiri ialah sunnah sebagaimana tercantum dalam sebuah hadits yang berbunyi:

“Ada 4 perkara yang merupakan sunnah para rasul: yaitu malu, memakai parfum, bersiwak, dan menikah,” (HR Ahmad dan Tirmidzi)

Meski dianjurkan, wanita sebaiknya menggunakan parfum dengan aroma lembut dan tidak menyengat. Hal ini bertujuan agar tidak menarik minat pria yang mencium wangi tersebut.

Selain itu, maksud dari larangan penggunaan parfum berlebihan karena hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tabarruj. Arti dari tabarruj adalah memperlihatkan sesuatu yang wajib disembunyikan sekalipun tidak bermaksud untuk bersolek.

Secara sederhana, makna tabarruj adalah berhias secara berlebihan sehingga mengundang syahwat lawan jenis.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Islam mengizinkan wanita muslim untuk menggunakan parfum atau wewangian dengan syarat tidak berlebihan dan aromanya lembut. Sementara, jika pemakaian parfum itu dapat membangkitkan gairah lawan jenis yang mencium aromanya, maka hukumnya berubah menjadi haram.

Keharaman wewangian mutlak bagi wanita muslim, terutama ketika berada di luar rumah. Wallahualam.

(aeb/dvs)



Sumber : www.detik.com

Muslimah

Wanita Berdesakan dengan Pria saat Thawaf, Apa Hukumnya?

Leave a comment



Jakarta –

Pelaksanaan haji ke Baitullah yang hanya terjadi setahun sekali, membuat umat Islam dari seluruh dunia tumpah ruah dalam satu waktu dan tempat. Terlebih ketika menjalankan thawaf, di mana pria dan wanita bercampur serta saling berdesakan. Lantas bagaimana hukumnya?

Thawaf merupakan salah satu rukun ibadah dalam rangkaian pelaksanaan haji dan umrah sehingga pengerjaannya benar harus ditunaikan. Jika tidak, maka ibadah haji dan umrahnya tidak sah atau batal.

Allah SWT melalui kalam-Nya secara langsung mensyariatkan thawaf bagi jemaah haji dan umrah, sebagaimana termaktub dalam Surat Al Hajj ayat 29:


وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ – 29 …

Artinya: “… Dan melakukan tawaf di sekeliling al-Bait al-‘Atīq (Baitullah).”

Namun ketika mengerjakan thawaf pada waktu haji, jemaah menghadapi kesulitan yang tak bisa dihindarkan seperti berdesakan satu sama lain baik laki-laki dan perempuan. Begitu juga saat jemaah ingin mengambil sunnah dalam mencium Hajar Aswad.

Hukum Wanita Berdesakan dengan Pria saat Thawaf

Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim melalui Kitab Fiqh as-Sunnah li an-Nisa’ mengemukakan pendapatnya, “Tidak sepatutnya bagi kaum wanita untuk berdesak-desakan dengan kaum laki-laki dalam melakukan thawaf, untuk menyentuh dua rukun Yamani atau mencium Hajar Aswad.”

Bahkan Imam Syafi’i dalam kitab fikihnya Al Umm menyatakan makruh bagi pria dan wanita untuk berdesakan di saat thawaf. Ia mengambil dalil dasar dari riwayat Aisyah, Ummul Mukminin.

Disebutkan, “Sa’id bin Salim mengabari kami, dari Umar bin Sa’id bin Abu Husein, dari Manbudz bin Abu Sulaiman, dari ibunya, bahwa suatu ketika dia bersama Aisyah.

Lalu masuklah seorang maulah kepadanya yang kemudian berkata kepadanya, ‘Wahai Ummul Mukminin, aku berthawaf mengelilingi Baitullah tujuh kali dan aku beristilam (menyentuh dan mencium Hajar Aswad) pada rukun dua atau tiga kali.’

Aisyah lalu berkata kepadanya, ‘Allah tidak memberi pahala kepadamu, dan Dia tidak akan memberi pahala kepadamu karena engkau mendorong-dorong para laki-laki. Kenapa engkau tidak bertakbir dan terus lewat saja?'”

Hal ini juga diterangkan dalam riwayat lain, “Sa’id mengabari kami, dari Utsman bin Miqsam al-Rabi, dari Aisyah binti Sa’d, bahwa ia berkata, ‘Ayahku berkata kepada kami, ‘Apabila kalian menemukan kesenggangan di tengah orang-orang (thawaf), maka beristilamlah. Tetapi jika tidak, maka bertakbirlah kalian dan lewatlah.'”

Imam Syafi’i kemudian menegaskan, “Ketika Aisyah, Ummul Mukminin dan Sa’d sudah memerintahkan para laki-laki jika wanita melakukan istilam maka janganlah mereka berdesakan dengan para wanita itu melainkan melanjutkan meninggalkan mereka, karenanya saya nyatakan makruh bagi laki-laki dan perempuan untuk berdesakan di saat thawaf.”

Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah dalam buku Al-Jami’ fii Fiqhi An-Nisa menjelaskan bahwa perempuan sunnah untuk melakukan thawaf di malam hari. Menurutnya, karena itu lebih melindungi aurat wanita dan menghindarkannya dari desakan banyak orang, sehingga ia baginya memungkinkan untuk mendekati Kakbah dan mencium Hajar Aswad.

Sebagaimana sebuah riwayat dari Ibnu Juraij, ia mengatakan: “Atha’ bercerita kepadaku bahwa ketika Ibnu Hisyam melarang perempuan melakukan thawaf bersama dengan kaum laki-laki, dia berkata, ‘Bagaimana engkau melarang mereka, padahal istri-istri Rasulullah SAW melakukan thawaf bersama dengan kaum laki-laki?”

Aku (Ibnu Juraij) bertanya, ‘Apakah mereka melakukannya setelah ayat hijab turun atau sebelumnya?’ Atha’ menjawab, ‘Aku bersumpah, mereka melakukannya setelah ayat hijab turun.’ Aku bertanya, ‘Bagaimana mereka bercampur dengan kaum laki-laki?’

Atha’ menjawab, ‘Mereka tidak bercampur dengan kaum laki-laki. Aisyah thawaf di tempat terpisah dari kaum laki-laki. Seorang perempuan (yang ikut thawaf bersama Aisyah) berkata, ‘Wahai Ummul Mukminin, mari kita menyentuh Hajar Aswad.’ Aisyah berkata, ‘Lakukan sendiri.’ Aisyah tidak mau diajak menyentuh Hajar Aswad.

Istri-istri Rasulullah SAW pada malam hari keluar dengan menyamar lalu melakukan thawaf bersama kaum laki-laki. Tetapi, ketika mereka ingin masuk Ka’bah, mereka menunggu hingga kaum laki-laki yang berada di dalam diperintahkan untuk keluar.” (HR Bukhari dalam kitab al-Hajju, [618])

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah menerangkan bahwa perempuan boleh istilam jika situasi kosong dan jauh dari kalangan laki-laki. Tetapi jika kaum pria berebut menyentuh dan mencium Hajar Aswad, maka wanita hendaknya membaca takbir dan tahlil saja sesuai perkataan Aisyah, Ummul Mukminin.

Buku Al-Jami’ fii Fiqhi An-Nisa turut menyebut perempuan tidak disunnahkan berdesak dengan laki-laki saat thawaf untuk menyentuh Hajar Aswad. Tetapi baginya cukup mengisyaratkan tangan ke arah Hajar Aswad.

(rah/rah)



Sumber : www.detik.com