Tag Archives: kekerasan

Negara Arab Kecam Serangan Israel di Suriah, Desak Rekonsiliasi Internasional



Jakarta

Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan Israel terhadap wilayah Suriah. Situasi ini memicu respons tegas dari negara-negara Arab dan regional, yang menyuarakan solidaritas terhadap Suriah dan menentang segala bentuk pelanggaran kedaulatan negara tersebut.

Mengutip Saudi Gazette (17/7/2025), para menteri luar negeri dari 11 negara, yaitu Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Turki, Irak, Oman, Qatar, Kuwait, Lebanon, dan Mesir, mengeluarkan pernyataan bersama setelah melakukan konsultasi intensif selama dua hari. Mereka menekankan dukungan terhadap stabilitas Suriah serta menolak campur tangan eksternal dalam urusan dalam negerinya.

Pernyataan tersebut menyambut baik kesepakatan gencatan senjata di provinsi Sweida dan mendorong pelaksanaannya secara penuh demi melindungi warga sipil, memulihkan otoritas negara, dan menjaga persatuan nasional. Para menteri juga memuji komitmen Presiden Ahmad Al-Sharaa dalam menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan baru-baru ini di wilayah tersebut, serta mendukung upaya pemerintah menegakkan hukum dan mendorong rekonsiliasi.


Mereka mengecam serangan udara berulang Israel sebagai “pelanggaran nyata terhadap hukum internasional” dan memperingatkan bahwa tindakan semacam itu mengancam langsung kedaulatan Suriah serta berisiko mengganggu stabilitas kawasan. Dalam pernyataan itu disebutkan, “Keamanan Suriah adalah pilar penting bagi perdamaian regional yang lebih luas dan tidak boleh dikompromikan oleh permusuhan yang terus berlanjut.”

Negara-negara peserta juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk mendukung upaya rekonstruksi Suriah. Selain itu, mereka mendesak Dewan Keamanan PBB agar menjalankan tanggung jawabnya, termasuk memastikan penarikan Israel dari seluruh wilayah Suriah yang diduduki, menghentikan pelanggaran, dan menerapkan resolusi internasional yang relevan, khususnya Resolusi DK PBB 2766 dan Perjanjian Pemisahan Pasukan tahun 1974.

Pernyataan ditutup dengan penegasan atas komitmen kolektif terhadap diplomasi Arab yang terkoordinasi, dengan menempatkan kedaulatan, persatuan, dan stabilitas jangka panjang Suriah sebagai prioritas.

Sementara itu, laporan Arab News (17/7/2025) menyebutkan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi juga menyampaikan kecaman terhadap serangan Israel melalui pernyataan resmi di platform X. Dalam pernyataan tersebut, kementerian menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah pemerintah Suriah dalam menjaga keamanan dan stabilitas, serta menyerukan kepada komunitas internasional untuk mendukung Suriah dalam menghadapi pelanggaran yang terus dilakukan oleh Israel.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, turut membahas situasi tersebut dengan Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, pada hari Rabu (16/7). Pertemuan ini terjadi setelah Israel meluncurkan serangan udara di Damaskus yang menghancurkan sebagian gedung kementerian pertahanan dan menghantam area di dekat istana kepresidenan.

Mengutip Arab News, serangan ini menjadi eskalasi besar terhadap pemerintahan Presiden Ahmad Al-Sharaa, meskipun hubungan pemerintahannya dengan Amerika Serikat mulai membaik dan terdapat komunikasi keamanan dengan Israel.

Dalam waktu yang sama, puluhan orang dilaporkan tewas dalam bentrokan di kota Sweida dan sekitarnya. Kekerasan ini melibatkan pertikaian antara kelompok Druze, pasukan keamanan pemerintah, dan anggota suku Badui.

(inf/lus)



Sumber : www.detik.com

Menag Bicara Soal Penyebab Masih Maraknya Kekerasan terhadap Anak



Jakarta

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyoroti penyebab maraknya kekerasan pada anak. Ia menilai, hal ini berkaitan dengan kematangan orang tua.

Persoalan tersebut tak bisa hanya dibebankan kepada anak, melainkan juga menyangkut peran orang tua.

“Sebetulnya yang perlu diperbaiki bukan hanya anak, tetapi orang tuanya juga bertanggung jawab, ada orang tua dewasa secara umur tetapi childish secara kepribadian. Ada juga anak-anak masih muda kepribadiannya matang,” ungkap Menag usai menghadiri acara Hari Anak Nasional di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (20/7/2025).


Pria yang juga menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal itu juga mengklaim bahwa sarana pendidikan anak yang paling aman adalah pondok pesantren (Ponpes). Bukan tanpa alasan, ia berpendapat bahwa kehidupan di Ponpes lebih teratur.

Hal tersebut dapat dilihat dari segi statistik. Pola hidup anak di Ponpes juga cenderung lebih terkontrol.

“Maka kami mengimbau anak anak yang paling aman saat ini di pondok pesantren. Ponpes secara statistik anak yang lebih teratur, disiplin pola hidupnya lahir dan batin terpelihara, terkontrol saya kira ini yang sangat penting,” terang Menag Nasaruddin.

Selengkapnya mengenai respons Menag soal maraknya kekerasan anak bisa dibaca DI SINI.

(aeb/inf)



Sumber : www.detik.com

MUI Minta Polisi Tak Represif ke Pengibar Bendera One Piece Jelang HUT RI



Jakarta

Majelis Ulama Indonesia (MUI) angkat bicara soal fenomena pengibaran bendera kelompok fiksi bajak laut dari serial One Piece yang dilakukan oleh sebagian masyarakat jelang peringatan HUT ke-80 RI. MUI meminta aparat penegak hukum untuk tidak mengambil tindakan represif.

Ketua MUI Bidang Infokom, KH Masduki Baidlowi, mengatakan bahwa pendekatan persuasif harus dikedepankan. Ia menilai banyak anak muda yang kreatif dan semangatnya bisa disalurkan untuk hal-hal yang lebih positif.

“Kalau saya sih setuju dilakukan langkah-langkah persuasif, karena banyak anak muda yang kreatif bisa dilarikan ke soal-soal yang solutif dan bisa kreatif membangun bangsa ke depan,” ujar Masduki di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2025), dikutip dari laman MUI.


Menurut Masduki, pengibaran bendera One Piece ini bisa dimaknai sebagai cara anak muda menyampaikan aspirasinya, meskipun ia menilai momennya kurang tepat. Sebagai negara yang menjunjung tinggi kebebasan, Masduki menegaskan bahwa kekerasan bukanlah solusi.

“Tapi setidaknya itu tidak tepat waktu, dan sebaiknya kita imbau kepada generasi muda, yang mengibarkan hal-hal semacam itu, saya kira waktunya tidak pas,” tegasnya.

Masduki menjelaskan, saat ini Indonesia sedang berada dalam masa transisi kekuasaan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo, dengan tantangan ekonomi yang cukup besar. Ia menilai, bulan Agustus seharusnya menjadi momentum untuk membangun semangat kebangsaan bersama.

“Kondisi ekonominya masih penuh tantangan ke depan yang harus kita bangun. Kemudian suasana kebatinan, kita susun bersama, melangkah bersama secara integral, ini membutuhkan suasana di bulan Agustus ini untuk membangun batin semangat ke depan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Masduki menyebut pengibaran bendera fiksi ini bertolak belakang dengan semangat kebangsaan yang biasa digaungkan menjelang HUT RI. Ia membandingkannya dengan kreativitas lain yang justru menguatkan nilai-nilai kebangsaan, seperti mengibarkan bendera Merah Putih di bawah laut atau di puncak gunung.

“Pengibaran bendera one piece bertentangan dengan nuansa kebangsaan jelang HUT ke-80 RI,” pungkasnya.

(hnh/inf)



Sumber : www.detik.com

MUI Minta Polisi Tak Represif ke Pengibar Bendera One Piece Jelang HUT RI



Jakarta

Majelis Ulama Indonesia (MUI) angkat bicara soal fenomena pengibaran bendera kelompok fiksi bajak laut dari serial One Piece yang dilakukan oleh sebagian masyarakat jelang peringatan HUT ke-80 RI. MUI meminta aparat penegak hukum untuk tidak mengambil tindakan represif.

Ketua MUI Bidang Infokom, KH Masduki Baidlowi, mengatakan bahwa pendekatan persuasif harus dikedepankan. Ia menilai banyak anak muda yang kreatif dan semangatnya bisa disalurkan untuk hal-hal yang lebih positif.

“Kalau saya sih setuju dilakukan langkah-langkah persuasif, karena banyak anak muda yang kreatif bisa dilarikan ke soal-soal yang solutif dan bisa kreatif membangun bangsa ke depan,” ujar Masduki di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2025), dikutip dari laman MUI.


Menurut Masduki, pengibaran bendera One Piece ini bisa dimaknai sebagai cara anak muda menyampaikan aspirasinya, meskipun ia menilai momennya kurang tepat. Sebagai negara yang menjunjung tinggi kebebasan, Masduki menegaskan bahwa kekerasan bukanlah solusi.

“Tapi setidaknya itu tidak tepat waktu, dan sebaiknya kita imbau kepada generasi muda, yang mengibarkan hal-hal semacam itu, saya kira waktunya tidak pas,” tegasnya.

Masduki menjelaskan, saat ini Indonesia sedang berada dalam masa transisi kekuasaan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo, dengan tantangan ekonomi yang cukup besar. Ia menilai, bulan Agustus seharusnya menjadi momentum untuk membangun semangat kebangsaan bersama.

“Kondisi ekonominya masih penuh tantangan ke depan yang harus kita bangun. Kemudian suasana kebatinan, kita susun bersama, melangkah bersama secara integral, ini membutuhkan suasana di bulan Agustus ini untuk membangun batin semangat ke depan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Masduki menyebut pengibaran bendera fiksi ini bertolak belakang dengan semangat kebangsaan yang biasa digaungkan menjelang HUT RI. Ia membandingkannya dengan kreativitas lain yang justru menguatkan nilai-nilai kebangsaan, seperti mengibarkan bendera Merah Putih di bawah laut atau di puncak gunung.

“Pengibaran bendera one piece bertentangan dengan nuansa kebangsaan jelang HUT ke-80 RI,” pungkasnya.

(hnh/inf)



Sumber : www.detik.com

MUI Kecam Keras Israel atas Pembunuhan 5 Jurnalis Al Jazeera di Gaza


Jakarta

Militer Israel kembali melancarkan serangan mematikan yang menewaskan lima jurnalis Al Jazeera di Gaza, Minggu malam, 10 Agustus 2025. Serangan terjadi di luar gerbang utama Rumah Sakit al-Shifa, Kota Gaza, saat para jurnalis berada di tenda untuk meliput perkembangan terbaru di wilayah konflik.

Menurut laporan Al Jazeera, para korban adalah Anas al-Sharif, Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal, dan Moamen Aliwa. Serangan terjadi sekitar pukul 23.35 waktu setempat, ketika drone Israel menargetkan lokasi tempat para wartawan berkumpul.


Kecaman Keras dari MUI

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim mengecam keras serangan Israel yang menewaskan jurnalis Al Jazeera.

“Majelis Ulama Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam sekaligus mengecam dengan sekeras-kerasnya tindakan militer Israel yang telah membunuh lima wartawan Al-Jazeera,” ujarnya, dikutip dari MUI Digital, Selasa (12/8/2025).

Ia menilai serangan itu melanggar prinsip-prinsip perlindungan terhadap jurnalis dalam konflik bersenjata dan merupakan pelanggaran serius.

Sudarnoto turut mengecam narasi militer Israel yang menyebut para jurnalis sebagai “teroris”. Ia menilai tuduhan tersebut tidak berdasar dan hanya digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan terhadap media yang menyuarakan kebenaran.

Menurutnya, tuduhan seperti ini telah mendapat kecaman dari berbagai organisasi hak asasi manusia dan lembaga pers internasional.

MUI menyoroti tingginya jumlah korban jiwa di kalangan media sejak konflik meletus. Berdasarkan data dari Committee to Protect Journalists (CPJ) per 24 Juli 2025, sebanyak 186 jurnalis dan pekerja media telah terbunuh. Sementara itu, menurut International Federation of Journalists (IFJ), 164 di antaranya merupakan warga Palestina hingga Mei 2025.

Sudarnoto bilang angka-angka tersebut kemungkinan belum mencerminkan jumlah korban yang sebenarnya, mengingat keterbatasan akses dan dokumentasi di wilayah konflik.

Menanggapi tragedi yang berulang, MUI menyerukan tiga hal penting:

  1. Mendesak penyelidikan independen internasional terhadap setiap serangan terhadap jurnalis, melibatkan lembaga seperti PBB, UNESCO, CPJ, IFJ, dan lainnya.
  2. Menegaskan bahwa kebebasan pers adalah hak asasi manusia, yang harus dijamin dan dilindungi dalam situasi apa pun.
  3. Mengajak solidaritas global dari seluruh jurnalis untuk mengecam kejahatan ini dan mendukung proses hukum terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ).

“Mereka harus dilindungi, bukan diserang. Menyuarakan bahwa kebebasan pers adalah hak asasi yang harus dilindungi,” pungkasnya.

Rentetan Serangan Sebelumnya terhadap Jurnalis Al Jazeera

Sebelum 10 Agustus 2025, sedikitnya lima jurnalis Al Jazeera telah menjadi korban serangan Israel, menurut laporan Al Jazeera berikut nama-nama jurnalis yang gugur:

  • 14 Desember 2023: Samer Abudaqa tewas dalam serangan udara saat meliput di Khan Younis bersama Kepala Biro Gaza, Wael Dahdouh. Tim medis tidak dapat menyelamatkannya karena dihalangi militer Israel.
  • 7 Januari 2024: Hamza Dahdouh, anak tertua Wael Dahdouh sekaligus jurnalis Al Jazeera, gugur akibat serangan rudal terhadap kendaraan yang ia tumpangi.
  • 31 Juli 2024: Ismail al-Ghoul dan juru kameranya Rami al-Rifi tewas dalam serangan di kamp pengungsi Shati, meski sudah mengenakan rompi pers dan menggunakan kendaraan bertanda media.
  • 15 Desember 2024: Ahmed al-Louh menjadi korban serangan udara di kamp Nuseirat, Gaza tengah.
  • 24 Maret 2025: Hossam Shabat (23) tewas dalam serangan di wilayah Beit Lahiya, Gaza utara.

(inf/kri)



Sumber : www.detik.com

Turki Desak Negara Islam Kompak Boikot Israel di Sidang PBB



Jakarta

Turki mendesak negara-negara Islam menangguhkan partisipasi Israel dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang. Hal ini buntut genosida yang terus berlanjut di Gaza.

Desakan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan saat berbicara di forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh, Senin (25/8/2025) kemarin. Fidan mengatakan Palestina butuh tindakan kolektif untuk mengakhiri genosida Israel di Gaza dan kekerasan pemukim di Tepi Barat.

“Pertemuan ini akan berfokus pada tiga hal mendesak: menghentikan perang, mendorong respons persatuan umat Islam, dan memobilisasi komunitas internasional,” kata Fidan dikutip dari Middle East Eye.


Fidan menekankan kondisi yang tengah berlangsung di Gaza dan menyoroti pernyataan PBB yang secara resmi mengumumkan kelaparan di wilayah tersebut. Ia juga mengkritik Israel yang masih berupaya menghapus Palestina.

“Oleh karena itu, kita harus kompak mempertahankan dan memperluas momentum pengakuan Palestina, sekaligus meluncurkan inisiatif di PBB untuk keanggotaan penuh Palestina dan mempertimbangkan penangguhan Israel dari tugas Majelis Umum,” tambahnya.

Dalam pertemuan pada Senin kemarin, para menteri luar negeri OKI mengeluarkan pernyataan yang mendesak negara-negara anggota OKI mengkaji lebih lanjut keanggotaan Israel di PBB. Mereka menilai Israel melanggar syarat keanggotaan dan tidak mematuhi resolusi-resolusi PBB.

“Selain itu, upaya harus dikoordinasikan untuk menangguhkan keanggotaan Israel di PBB,” serunya.

Terpisah, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dilansir WAFA, mengecam tindakan “kejam tanpa henti” Israel yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Erdogan mengatakan hal itu usai rapat kabinet menyusul pembantaian 20 warga Palestina termasuk 5 jurnalis di Khan Younis, Gaza selatan.

Laporan terbaru Al Jazeera total 21 orang tewas dalam serangan militer Israel pada Senin (25/8/2025) kemarin. Juru kamera Al Jazeera, Mohammad Salama, menjadi korban dalam serangan brutal itu.

Al Jazeera menyebut pembunuhan Israel terhadap para jurnalis itu sebagai upaya sistematis untuk membungkam kebenaran. Pihaknya menyebut serangan itu sebagai “kejahatan perang”.

(kri/inf)



Sumber : www.detik.com

PBNU Ajak Ciptakan Rasa Damai Pascatragedi Driver Ojol



Jakarta

Pengemudi ojek online (ojol) mendapat kekerasan dari oknum polisi saat demonstrasi. Dari dua orang yang dilindas mobil Brimob, satu di antaranya dinyatakan meninggal dunia.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan duka cita atas kejadian tersebut. Salah satunya dari Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

“Atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, atas nama jamiyyah Nahdlatul Ulama, saya menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya saudara Affan Kurniawan dan juga keprihatinan yang mendalam atas keadaan Saudara Muhammad Umar Amarudin sekarang,” ujar Gus Yahya, dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (29/8/2025).


Gus Yahya menegaskan, PBNU mendukung penuh aspirasi masyarakat dan berjanji akan ikut mengupayakan segala harapan tersebut. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk menempuh jalan yang lebih tenang.

“Insyaallah NU akan ikut serta mendukung, mendampingi, dan ikut menyuarakan, mengupayakan apa yang menjadi harapan dan aspirasi dari masyarakat tersebut,” tuturnya.

Gus Yahya berharap pemerintah segera mengambil kebijakan yang tepat agar persoalan ini tidak berlarut. Ia menegaskan, musibah yang terjadi harus ditangani dengan adil dan transparan.

“Saya kira tidak ada lagi jalan untuk tidak menanganinya secara adil dan transparan. Saya yakin sekali sesudah ini akan ada proses yang adil dan transparan untuk menangani musibah yang sudah terjadi,” katanya.

Ia meyakini bahwa aspirasi masyarakat sudah didengar oleh semua pihak yang berwenang. Maka dari itu, ia mengajak semua pihak untuk mencari mekanisme yang lebih konstruktif dan substansial dalam mencapai kebijakan yang diperlukan.

“Mari kita bangun mekanisme yang lebih tenang, mekanisme yang lebih substansial untuk mencari jalan keluar bagi pemenuhan aspirasi-aspirasi tersebut,” tambahnya.

NU Ajak Masyarakat Jaga Persaudaraan

Sementara itu, Rais Aam PBNU KH. Miftachul Akhyar juga menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi yang menimpa Affan Kurniawan. Ia menekankan bahwa penyampaian aspirasi adalah hak konstitusional, namun harus dilakukan dengan cara-cara yang damai.

“Kami minta aparat untuk senantiasa sabar dan menahan diri, agar tidak terjadi benturan yang dapat merugikan semua pihak,” kata Miftachul Akhyar.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak bertindak anarkis dan menghindari provokasi. Menurutnya, arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus menjadi pedoman bersama untuk menjaga keamanan dan persaudaraan nasional.

“Perbedaan pendapat harus disalurkan dengan cara yang damai dan bermartabat. Jangan sampai aksi menyuarakan aspirasi justru melahirkan korban jiwa dan merugikan bangsa dan negara,” tegasnya.

Miftachul Akhyar meminta seluruh warga NU untuk ikut serta menenangkan situasi dan tidak mudah terprovokasi. “Mari kita jaga persaudaraan, keamanan, dan ketertiban. PBNU mengajak seluruh warga NU untuk menjadi peneduh di tengah masyarakat,” pungkasnya.

(hnh/inf)



Sumber : www.detik.com

Turut Berduka, KH Miftachul Ahyar Serukan Kedamaian Pasca Tragedi Driver Ojol



Jakarta

Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Miftachul Ahyar, menyampaikan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan salah seorang driver ojek online (ojol) dalam aksi unjuk rasa yang terjadi di Jakarta pada Kamis 28 Agustus kemarin.

Sebagai pimpinan tertinggi di PBNU, KH. Miftachul Ahyar menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada keluarga almarhum.

“Kami keluarga besar Nahdlatul Ulama turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran,” kata KH. Miftachul Ahyar dalam keterangan tertulisnya Jumat, 29 Agustus 2025.


Menurut Rais Aam, penyampaian aspirasi adalah hak konstitusional warga negara dan harus dihormati oleh siapapun.

Namun, Rais Aam PBNU juga meminta semua pihak, terutama aparat dan petugas di lapangan, untuk senantiasa bersikap sabar, bijaksana, dan mengedepankan dialog dalam menangani aksi demonstrasi.

“Kami minta aparat untuk senantiasa sabar dan menahan diri, agar tidak terjadi benturan yang dapat merugikan semua pihak,” kata dia.

Dalam kesempatan ini, Rais Aam juga mengimbau seluruh elemen masyarakat, termasuk peserta aksi, untuk tidak bertindak anarkis dan menghindari provokasi yang dapat memperkeruh keadaan. Tragedi ini harus dijadikan pelajaran bersama agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Rais Aam menambahkan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus menjadi pedoman bersama: menjaga keamanan, ketertiban, dan persaudaraan nasional dengan cara-cara yang damai, tanpa kekerasan, dan tanpa provokasi.

“Perbedaan pendapat harus disalurkan dengan cara yang damai dan bermartabat. Jangan sampai aksi menyuarakan aspirasi justru melahirkan korban jiwa dan merugikan bangsa dan negara,” kata Rais Aam.

KH Miftachul Ahyar juga meminta seluruh jajaran pengurus dan warga Nahdlatul Ulama di berbagai tingkatan untuk ikut menenangkan situasi, tidak terprovokasi, dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bersifat anarkis.

“Mari kita jaga persaudaraan, keamanan, dan ketertiban. PBNU mengajak seluruh warga NU untuk menjadi peneduh di tengah masyarakat,” kata dia.

(erd/erd)



Sumber : www.detik.com

Laporan Rahasia Bocor, Ungkap Populasi Muslim India Meningkat hingga 85 Persen



Jakarta

Populasi muslim di negara bagian India meningkat jadi 85 persen. Data ini terungkap dari laporan setebal 450 halaman.

Dilansir dari situs Times of India pada Sabtu (30/8/2025), Komisi Yudisial beranggotakan tiga orang yang dibentuk untuk menyelidiki kekerasan pada 2024 lalu di kota Sambhal, Uttar Pradesh telah menyerahkan laporannya kepada Menteri Utama Yogi Adityanath pada Kamis (28/8) lalu. Informasi ini diungkap oleh Departemen Informasi negara bagian.


Survei yang dimandatkan oleh pengadilan tersebut menginvestigasi atas sebuah masjid di mana empat orang terbunuh dan beberapa orang lainnya terluka. Laporan setebal 450 halaman tersebut menjelaskan tentang detail penting perubahan demografi di Sambhal.

Laporan dari komisi yang beranggotakan tiga orang itu akan diserahkan kepada kabinet negara bagian dan setelah disetujui maka laporan tersebut akan diajukan ke Majelis. Laporan terdiri dari rincian tentang kekerasan Sambhal pada November 2024 dan menyinggung tentang kerusuhan yang sebelumnya terjadi di kota tersebut.

Pada suatu masa, komunitas Hindu mencapai 45 persen tetapi kini menurun menjadi 20 persen. Meski laporan tersebut tidak dipublikasikan, menurut sumber laporan itu selama masa kemerdekaan jumlah penduduk beragama Islam yaitu 55 persen dan penduduk beragama Hindu sebesar 45 persen di wilayah Sambhal Nagar Palika.

Namun, saat ini populasi Hindu menurun menjadi 15 persen sementara muslim melonjak hingga 85 persen. Laporan dengan tebal 450 halaman itu juga menjelaskan alasan di balik perubahan demografis ini dan alasan di balik kerusuhan komunal yang berulang.

Selain itu, dalam laporan tersebut dikatakan bahwa perubahan demografis disebabkan oleh politik peredaan, kerusuhan komunal terencana dan penyebaran suasana ketakutan. Sidang kasus deretan kuil dan masjid di Sambhal dijadwalkan pada 25 September 2025.

Pada laporan tersebut dibahas pula bahwa komunitas Hindu telah menanggung beban kerusuhan komunal. Dikatakan informasi tentang survei yang diusulkan terhadap masjid di Sambhal bocor, kemungkinan dari Jama Masjid dan akibatnya kerumunan orang berkumpul di sana ketika tim survei sampai.

Pada November 2024, kekerasan meletus selama survei yang diperintahkan oleh pengadilan terhadap Masjid Shahi Jama di Sambhal. Kekerasan tersebut mengakibatkan kematian empat orang dan melukai beberapa orang lainnya termasuk para pejabat dan penduduk setempat.

Saat penduduk muslim setempat berkumpul di luar masjid dan ketegangan meningkat, polisi menggunakan kekerasan dan menembaki para pengunjuk ras, menewaskan sedikitnya empat orang dan beberapa lainnya terluka.

Umat Hindu mengklaim bahwa Masjid Jama dibangun setelah menghancurkan Kuil Harihar yang merupakan tempat paling religius bagi mereka. Sementara itu, pihak muslim menolak klaim tersebut dan mengatakan bahwa tidak ada bukti kuat yang mendukung pernyataan Masjid Jama dibangun setelah menghancurkan kuil.

(aeb/lus)



Sumber : www.detik.com

ICMI Serukan Sikap Bijak Hadapi Situasi Politik dan Gelombang Demonstrasi



Jakarta

Gelombang demonstrasi yang merebak di berbagai wilayah Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, dan sejumlah kota lain, pada awalnya berlangsung damai. Namun kemudian berkembang menjadi aksi anarkis, perusakan fasilitas publik, hingga jatuhnya korban jiwa. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan mendalam dari banyak pihak, khususnya organisasi kemasyarakatan dan tokoh bangsa.

Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dalam pernyataannya menyerukan perlunya sikap bijak demi menjaga persatuan dan stabilitas nasional. Pihaknya minta presiden mengambil langkah cepat dan bijaksana.


“ICMI secara khusus menyerukan kepada Presiden selaku kepala negara untuk mengambil sikap tegas dan cepat dalam mengatasi situasi. Tindakan yang tangkas, cepat, dan bijaksana dari pucuk pimpinan sangat krusial untuk mencegah perpecahan dan memulihkan stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi. Rakyat membutuhkan kepastian dan bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat, bukan sekadar janji politik,” kata ICMI dalam keterangannya, Minggu (31/8/2025).

ICMI juga mendesak evaluasi kebijakan fiskal dan praktik ekonomi yang selama ini dirasa tak berpihak pada rakyat. Selain itu, ICMI mengimbau masyarakat agar tak terprovokasi pihak-pihak yang memanfaatkan momentum demonstrasi untuk memecah belah bangsa.

Sikap ICMI terhadap Situasi Politik dan Demonstrasi

Berikut adalah pernyataan sikap ICMI terhadap situasi politik dan eskalasi gelombang demonstrasi di Tanah Air selengkapnya:

1. Duka Cita dan Tuntutan Keadilan

Dengan hati yang berduka, ICMI menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya atas wafatnya korban-korban, termasuk pengemudi ojek online. Kehilangan seorang anak bangsa adalah duka bagi seluruh rakyat. Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas peristiwa ini secara transparan, adil, dan tanpa pandang bulu, serta menindak tegas oknum yang bertanggung jawab.

2. Perlu Langkah Cepat dan Bijak dari Presiden

ICMI secara khusus menyerukan kepada Presiden selaku kepala negara untuk mengambil sikap tegas dan cepat dalam mengatasi situasi. Tindakan yang tangkas, cepat, dan bijaksana dari pucuk pimpinan sangat krusial untuk mencegah perpecahan dan memulihkan stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi. Rakyat membutuhkan kepastian dan bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat, bukan sekadar janji politik.

3. Perlu Empati Pejabat dan Wakil Rakyat

ICMI memandang bahwa kemarahan rakyat seringkali berakar dari kondisi ekonomi yang sulit dan kurangnya sensitivitas para pejabat. Kami mendesak para pejabat dan wakil rakyat untuk berempati, memberikan narasi-narasi kebijakan yang menyejukkan, menjauhi sikap pamer kemewahan, dan fokus pada kebijakan yang mensejahterakan rakyat. Kesadaran dan tanggung jawab ini adalah kunci untuk meredam gejolak sosial dan mengembalikan kepercayaan publik.

4. Mendesak Evaluasi Kebijakan Fiskal dan Praktik Ekonomi

ICMI mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi kebijakan fiskal, dan praktik ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat, dan bahkan menjadi beban baru bagi rakyat.

5. Mendorong Dialog dan Menghindari Kekerasan

ICMI mengingatkan bahwa demonstrasi adalah hak konstitusional, namun harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, damai, menghindari kekerasan, dan tindakan anarkis. Kami menyerukan kepada seluruh pihak, baik demonstran maupun aparat keamanan, untuk mengedepankan dialog dan musyawarah.

Kecendekiaan menuntut kita untuk mencari solusi melalui akal sehat, bukan dengan emosi yang berujung pada kekerasan dan perusakan fasilitas publik yang merugikan semua pihak.

6. Menjaga Persatuan dan Menolak Provokasi

ICMI mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin menunggangi momentum demonstrasi untuk kepentingan politik sempit atau memecah belah bangsa. Keberagaman dan persaudaraan sesama anak bangsa adalah aset terbesar yang harus dijaga. Kita harus bersatu untuk membangun Indonesia yang lebih adil, makmur, dan beradab.

Dalam pesan yang ditandatangani Ketua Umum ICMI Arif Satria ini, ICMI juga mengajak seluruh umat dan bangsa untuk kembali pada nilai-nilai luhur Pancasila. Dengan berpegang teguh pada fondasi ini, bangsa Indonesia dapat melewati berbagai ujian dan tantangan.

(dvs/kri)



Sumber : www.detik.com