Tag Archives: kemanusiaan

PBNU Jalin Kolaborasi Strategis dengan Jerman, Perkuat Misi Kemanusiaan Global



Jakarta

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), baru saja bertemu dengan pejabat tinggi Pemerintah Jerman. Pertemuan itu membahas kerjasama di bidang kemanusiaan dunia.

Pejabat yang ditemui oleh Gus Yahya adalah Thomas Rachel. Thomas menjabat sebagai The Federal Government Commissioner for Freedom of Religion or Belief dalam Kabinet Kanselir Friedrich Merz.

Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Luar Negeri Jerman, Berlin, pada Selasa, 7 Juli 2025, pukul 14.00 waktu setempat. Gus Yahya didampingi oleh Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni dan Penasihat Khusus Urusan Internasional H. Muhammad Kholil dalam kunjungan tersebut.


Kepada Thomas, Gus Yahya memaparkan secara rinci inisiatif Gerakan Global Religion of Twenty (R20). Gagasan ini dibentuk oleh Nahdlatul Ulama (NU) dan diluncurkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 2022.

Beliau menjelaskan bahwa R20 berupaya menjadikan agama sebagai kekuatan pendorong solusi untuk tantangan global. Bukan justru sebagai sumber konflik.

R20 adalah ikhtiar NU agar agama-agama turut mengambil tanggung jawab dalam merumuskan solusi peradaban, bukan sekadar menjadi bagian dari masalah,” ujar Gus Yahya dalam dalam keterangan persnya.

Selain itu, Gus Yahya juga menyoroti konsensus kebangsaan Indonesia. Meliputi NKRI sebagai bentuk negara, Pancasila sebagai ideologi, UUD 1945 sebagai dasar konstitusi, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai prinsip kebhinekaan-sebagai model inspiratif.

Menurut Gus Yahya, pengalaman Indonesia dalam merawat konsensus dapat menjadi contoh bagi komunitas internasional dalam membangun tatanan dunia yang lebih inklusif dan harmonis.

Inisiatif PBNU mendapat sambutan hangat dari Thomas Rachel. Sebagai tokoh yang dihormati di Jerman dan Eropa, Thomas mengungkapkan kekagumannya terhadap NU, yang ia sebut sebagai organisasi Islam terbesar di dunia yang teguh memperjuangkan toleransi, demokrasi, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Mengakhiri pertemuan, kedua belah pihak menegaskan komitmen kuat untuk berkolaborasi dalam proyek-proyek kemanusiaan. Harapan dapat mempererat jejaring global untuk membangun peradaban yang lebih adil dan damai di masa depan.

(hnh/lus)



Sumber : www.detik.com

Bantuan Asing Masih Sulit Masuk Gaza, Aturan Baru Israel Hambat Penyaluran



Jakarta

Undang-Undang baru Israel yang mengatur organisasi bantuan asing kini semakin sering digunakan untuk menolak permohonan pengiriman pasokan ke Gaza. Hal ini terungkap dalam surat bersama yang diterbitkan Kamis (14/08/2025), ditandatangani oleh lebih dari 100 kelompok, termasuk Oxfam dan Dokter Lintas Batas (MSF).

Dilansir dari Arab News pada Kamis (14/08/2025), hubungan antara LSM internasional dan pemerintah Israel memang sudah lama tegang. Pejabat Israel kerap menilai organisasi bantuan bersikap bias. Ketegangan ini memuncak setelah serangan besar Hamas terhadap Israel pada Oktober 2023.

Menurut pernyataan bersama, otoritas Israel telah menolak puluhan permintaan LSM untuk mengirimkan barang penyelamat dengan alasan mereka “tidak berwenang mengirimkan bantuan.” Pada Juli 2025 saja, setidaknya 60 permohonan bantuan ke Gaza ditolak.


Dalam The Journal dikatakan bahwa pada bulan Maret lalu, pemerintah Israel menyetujui seperangkat aturan baru untuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing yang bekerja dengan warga Palestina. Regulasi ini mengatur proses pendaftaran, sekaligus memberi kewenangan pemerintah untuk menolak atau mencabut izin jika suatu organisasi dinilai menentang karakter demokratis Israel atau mendukung kampanye delegitimasi negara tersebut.

Menteri Diaspora Israel, Amichai Chikli, menyatakan banyak organisasi bantuan dijadikan kedok untuk aktivitas permusuhan bahkan kekerasan. Namun, ia menegaskan, LSMyang bebas dari keterlibatan tersebut dan tidak terkait gerakan boikot akan tetap diizinkan beroperasi.

Kelompok bantuan menilai aturan ini membuat warga Gaza kehilangan akses bantuan vital. “Mandat kami adalah menyelamatkan nyawa, tetapi pembatasan pendaftaran membuat warga sipil tak mendapat makanan, obat, dan perlindungan yang mereka butuhkan,” kata Jolien Veldwijk, Direktur CARE untuk wilayah Palestina dalam BBC, Kamis (14/08/2025)

CARE sendiri belum bisa mengirimkan bantuan ke Gaza sejak blokade penuh diberlakukan pada Maret, meski ada sedikit pelonggaran pada Mei.

Israel menuduh Hamas kerap mencuri bantuan yang masuk. Sejak Mei, distribusi makanan dikelola oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung AS. Namun, operasi sering kacau karena ribuan warga berebut setiap hari. Beberapa warga bahkan ditembak, termasuk oleh tentara Israel, ketika mencoba mendekati pusat distribusi.

(lus/inf)



Sumber : www.detik.com

Dorong RI Beri Penghargaan ke Tokoh Perdamaian Dunia, Menag: Kita Harus Go International



Jakarta

Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai bahwa sudah saatnya bagi Indonesia memberikan penghargaan tingkat internasional kepada individu maupun kelompok yang berjasa bagi perdamaian dunia. Dengan begitu, RI tak hanya menerima pengakuan atau penghargaan.

“Jadi, jangan hanya kita menerima award, kita juga harus memberikan pengakuan, penghargaan,” terangnya setelah acara 2025 Human Fraternity Fellowship di Duta Besar Uni Emirat (UAE), Jakarta, Jumat (15/8/2025) malam, dikutip dari kantor berita Antara.


Pria yang juga menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal itu mengungkap pernyataan tersebut dalam merespons Zayed Award for Human Fraternity dari UAE yang diberikan kepada banyak organisasi serta tokoh dunia yang mendorong perdamaian hingga kerukunan umat beragama.

Menag menuturkan, nominasi yang banyak dan adanya penerima Zayed Award dari Indonesia yaitu organisasi Islam besar yang tak lain Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, membuktikan kualitas SDM Indonesia di mata dunia. Dengan demikian, hal tersebut sepatutnya mendorong RI untuk membalas dan menghadirkan penghargaan serupa di tingkat dunia.

Terlebih, Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Hal tersebut menjadi nilai tambah untuk memiliki penghargaan bergengsi bagi tokoh perdamaian.

Pada kesempatan yang sama, Menag juga memastikan agar Kementerian Agama memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang berprestasi dalam mewujudkan perdamaian dunia.

“Ke depan, kita juga akan memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi, kita harus go international,” ungkap Menag Nasaruddin.

Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin yang juga menghadiri acara tersebut juga mendukung wacana pemberian penghargaan bagi tokoh perdamaian dunia.

“Orang berbuat baik kalau diberi penghargaan tentu semakin terdorong untuk berbuat lebih banyak lagi. Saya yakin banyak orang yang akan melakukan hal-hal baik,” terangnya.

Sebagai informasi, Zayed Award for Human Fraternity digelar untuk mengapresiasi individu dan entitas yang berkontribusi besar terhadap kemajuan peradaban manusia dan hidup berdampingan secara damai.

Penghargaan tersebut digagas pada 2019 untuk menandai penandatanganan “Piagam Persaudaraan Kemanusiaan” yang bersejarah oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Azhar Ahmed Al-Tayeb di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Pemenang Zayed Award akan mendapatkan hadiah senilai 1 juta dolar AS.

Organisasi Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menjadi penerima bersama penghargaan tersebut pada 2024. Sementara itu, Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri sempat diamanahi menjadi anggota dewan juri Zayed Award edisi 2024.

(aeb/lus)



Sumber : www.detik.com