Tag Archives: konflik israel – palestina

Sejarah Masjid Ibrahim di Hebron, Wakaf Islam yang Ingin Dirampas Zionis Israel



Jakarta

Ketegangan kembali meningkat di Palestina setelah laporan terbaru menyebutkan rencana Israel untuk mengambil alih Masjid Ibrahimi. Kecaman pun datang dari berbagai pihak untuk menghentikan rencana Israel.

Masjid Al Ibrahimi merupakan salah satu situs paling suci dalam tradisi Islam, Yahudi, dan Kristen. Masjid yang juga dikenal sebagai Makam Para Leluhur ini menjadi pusat perhatian global karena berisiko mengalami perubahan status historis dan keagamaannya secara sepihak.

Sejarah Masjid Al Ibrahimi di Hebron

Dilansir dari laman Hebron Rehabilitation Committee, Masjid Al Ibrahimi di Hebron, Tepi Barat Palestina, merupakan salah satu situs keagamaan paling bersejarah dan paling tua di dunia yang masih digunakan hingga saat ini. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga merupakan makam keluarga Nabi Ibrahim AS, sosok yang dihormati dalam tiga agama: Islam, Kristen, dan Yahudi.


Diyakini bahwa di dalam masjid ini terdapat makam Nabi Ibrahim AS, istrinya Siti Sarah, anaknya Nabi Ishaq AS, cucunya Nabi Ya’qub AS, serta istri-istri mereka: Ribka (istri Nabi Ishaq) dan Lea (istri Nabi Ya’qub). Keberadaan makam para nabi ini menjadikan Masjid Al Ibrahimi sebagai situs ziarah yang sangat penting bagi umat Islam, Yahudi, dan Kristen.

Kesucian situs ini telah menjadi bagian penting dari identitas kota Hebron selama ribuan tahun. Tak heran jika nama Hebron sendiri menjadi terkenal secara global, bahkan digunakan untuk menamai sejumlah tempat di Inggris dan Amerika Serikat.

Asal Usul Masjid Al Ibrahimi

Meskipun menjadi salah satu tempat paling suci di dunia, asal-usul pasti dari Masjid Al Ibrahimi masih diliputi misteri. Tidak ada catatan yang secara jelas menyebutkan kapan masjid ini pertama kali dianggap suci. Sejarahnya sebelum era Romawi pun sangat minim diketahui.

Diperkirakan, tempat pemakaman keluarga Nabi Ibrahim mulai dianggap suci sejak beberapa abad sebelum Masehi. Namun, jarak waktu antara masa hidup Nabi Ibrahim (sekitar abad ke-17 SM) hingga era Romawi yang muncul lebih dari seribu tahun kemudian menyisakan kekosongan catatan sejarah. Reruntuhan di sekitar situs pun tidak memberikan petunjuk konkret mengenai apa yang terjadi di antara periode panjang itu.

Struktur Bangunan Masjid

Struktur utama Masjid Al Ibrahimi saat ini merupakan bangunan besar yang mengelilingi sebuah gua berkamar dua, diyakini sebagai tempat dimakamkannya keluarga Nabi Ibrahim. Namun, siapa pembangun awalnya masih menjadi perdebatan panjang.

Sebagian besar peneliti modern menilai bahwa arsitektur bangunan ini sangat menyerupai gaya Herodian, yaitu gaya bangunan monumental dari masa pemerintahan Raja Herodes (37-4 SM). Namun menariknya, sejarawan Romawi terkenal seperti Josephus tidak pernah menyebutkan situs ini dalam daftar proyek-proyek bangunan Herodes.

Sebaliknya, beberapa arkeolog seperti Conder, Betzinger, Robinson, Warren, dan Heidet justru berpendapat bahwa struktur ini dibangun jauh sebelum masa Herodes, menambah kompleksitas dan keajaiban sejarahnya.

Arsitektur Masjid Al Ibrahimi mengundang kekaguman para ahli bangunan hingga hari ini. Dinding luarnya terbuat dari balok-balok batu raksasa, beberapa di antaranya mencapai panjang 7,5 meter dan tinggi 1,4 meter. Batu-batu ini dipahat sangat halus dengan bingkai 10 cm di sekelilingnya, hal ini menandakan teknik pengerjaan yang sangat presisi.

Struktur asli bangunan adalah persegi panjang tanpa atap setinggi 16 meter, berukuran 59,28 meter x 33,97 meter, dan menghadap ke arah tenggara. Dindingnya sangat tebal, sekitar 2,68 meter, dan terdiri dari dua bagian: bagian bawah menggunakan batu besar polos, sedangkan bagian atas dipenuhi 48 kolom persegi (pilaster) yang memperkuat struktur sekaligus memberikan nilai estetika yang menonjol.

Ketahanan bangunan ini terhadap gempa bumi merupakan keajaiban tersendiri. Hingga kini, bangunan tidak pernah mengalami kerusakan besar atau runtuh, bahkan belum pernah direstorasi secara besar-besaran karena tetap kokoh secara alami.

Beberapa bagian dinding atas sempat dilapisi plester tanah liat yang diperkirakan berasal dari masa pemerintahan Ottoman. Lapisan ini kemudian dikupas dalam upaya renovasi terakhir, memperlihatkan kembali keindahan asli batu-batunya.

Rencana Israel Ambil Alih Masjid Al Ibrahimi

Dilansir dari The Times of Israel, Otoritas Israel mengumumkan bahwa mereka akan mengambil alih pengelolaan situs suci Makam Para Leluhur (Cave of the Patriarchs), yang dalam tradisi Islam dikenal sebagai Masjid Ibrahimi, guna melaksanakan proyek konstruksi di dalam kompleks tersebut. Keputusan ini memicu kecemasan dan kecaman luas karena menyangkut salah satu situs keagamaan paling sensitif di Tepi Barat yang dihormati oleh umat Islam dan Yahudi.

Langkah ini diumumkan oleh Administrasi Sipil, cabang Koordinator Urusan Pemerintahan di Wilayah (COGAT) Kementerian Pertahanan Israel yang menangani hubungan administratif dengan Palestina. Dalam keterangannya, mereka menyebutkan bahwa pemerintah Israel telah menyetujui proses yang memungkinkan pembangunan kanopi di halaman kompleks Masjid Al Ibrahimi. Kanopi ini, menurut Israel, ditujukan untuk memberi naungan bagi para jamaah yang beribadah di tempat tersebut, baik dari kalangan Yahudi maupun Muslim.

“Proses birokrasi sedang berada dalam tahap lanjutan,” ujar perwakilan Administrasi Sipil. Mereka mengklaim bahwa proyek ini dimaksudkan untuk kenyamanan semua kelompok yang berdoa di lokasi tersebut.

(dvs/inf)



Sumber : www.detik.com

Israel Kian Berang, Usai Prancis & Inggris Giliran Kanada Akui Negara Palestina



Jakarta

Pemerintah Kanada akan mengakui negara Palestina dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang. Pengumuman ini disampaikan Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyusul deklarasi yang dilakukan Prancis dan Inggris.

Dilansir detikNews dari AFP, Kamis (31/7/2025), Carney mengatakan perlunya mengambil langkah tersebut untuk menjaga harapan terwujudnya solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina.

“Kanada bermaksud untuk mengakui Negara Palestina pada Sidang ke-80 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2025,” kata Carney.


Rencana Kanada ini, kata Carney, didasari pada komitmen Otoritas Palestina terhadap reformasi yang dibutuhkan. Selain itu karena janji Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk mengadakan pemilihan umum pada 2026 yang mana Hamas tidak bisa berperan dan untuk mendemiliterisasi negara Palestina.

Kanada menjadi negara ketiga yang mengumumkan akan mengakui negara Palestina pada September mendatang, menyusul deklarasi terbaru Prancis dan Inggris.

Israel Kecam Rencana Kanada

Pemerintah Israel mengecam keras pengumuman PM Kanada Mark Carney yang akan mengakui negara Palestina. Mereka menyebut hal ini membahayakan upaya gencatan senjata di Gaza.

“Perubahan dalam posisi pemerintah Kanada saat ini adalah hadiah bagi Hamas dan membahayakan upaya untuk mencapai gencatan senjata di Gaza dan kerangka kerja untuk pelepasan sandera,” tulis Kementerian Luar Negeri Israel dalam unggahan di media sosial X, dilansir media The Times of Israel, Kamis (31/7/2025).

Duta Besar Israel untuk Kanada, Iddo Moed, mengatakan bahwa Israel “tidak akan tunduk pada kampanye tekanan internasional yang menyimpang terhadapnya.”

“Kami tidak akan mengorbankan keberadaan kami dengan mengizinkan pengakuan negara jihadis di tanah leluhur kami yang mengupayakan penghancuran kami,” kata Moed dalam sebuah pernyataan.

Menurut Moed, mengakui negara Palestina hanya akan memberi hadiah bagi Hamas dan “melegitimasi kebiadaban Hamas yang mengerikan”.

Baca selengkapnya di sini dan di sini.

(kri/erd)



Sumber : www.detik.com

Dari New York, 15 Negara Barat Siap Akui Negara Palestina



Jakarta

Sebanyak 15 negara Barat menyatakan keinginannya mengakui negara Palestina. Dalam deklarasi bersama di New York, mereka mengajak negara lain turut bergabung.

Kabar tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot yang turut hadir dalam konferensi di New York yang dipimpin Prancis dan Arab Saudi pada Selasa (29/7/2025).

“Di New York, bersama 14 negara lainnya, Prancis mengeluarkan seruan kolektif: kami menyatakan keinginan kami untuk mengakui Negara Palestina dan mengundang mereka yang belum melakukannya untuk bergabung dengan kami,” tulis Barrot di X, Rabu (30/7/2025) kemarin, dilansir France24.


Pernyataan tersebut ditandatangani oleh menteri luar negeri Andorra, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, San Marino, Slovenia, dan Spanyol.

Dalam pernyataan bersama, 15 negara tersebut menegaskan komitmen mereka terhadap visi solusi dua negara. Visi ini diharapkan bisa menumpas konflik Israel-Palestina, dengan berdirinya negara Palestina di samping Israel.

Presiden Prancis Emmanuel Macron juga telah mengumumkan negaranya akan secara resmi mengakui kenegaraan Palestina di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang. Pernyataan ini membuat Israel dan Amerika Serikat meradang.

Menyusul Prancis, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Selasa (29/7/2025) mengumumkan bahwa Inggris akan mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB pada September nanti jika Israel tak mengambil “langkah substantif”. Langkah tersebut meliputi mengizinkan banyak bantuan masuk Gaza, tak ada aneksasi Tepi Barat, dan berkomitmen untuk tercapainya solusi dua negara.

Terbaru, Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyatakan negaranya akan mengakui negara Palestina pada September. Carney, seperti dilansir AFP, mengatakan perlu mengambil langkah ini dengan harapan terwujudnya solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina.

“Kanada bermaksud untuk mengakui Negara Palestina pada Sidang ke-80 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2025,” kata Carney.

Dukungan negara-negara tersebut terhadap berdirinya negara Palestina akan menambah kekuatan Barat di PBB. Saat ini, status kenegaraan Palestina telah mendapat dukungan dari 147 anggota PBB. Jumlah ini mewakili 75 persen dari seluruh anggota.

(kri/lus)



Sumber : www.detik.com

Suleiman al-Obeid, Mantan Timnas Palestina Tewas dalam Serangan di Gaza



Jakarta

Pasukan Zionis Israel tak hentinya menunjukkan kebengisan. Serangan udara yang dilancarkan ke wilayah Gaza selatan pada Rabu (6/8) menewaskan sedikitnya 18 orang, termasuk di antaranya mantan bintang sepakbola Timnas Palestina, Suleiman al-Obeid.

Wafatnya pesepak bola legendaris yang dijuluki “Pelé Palestina” ini dikonfirmasi oleh Asosiasi Sepak Bola Palestina (PFA).

“Mantan pemain tim nasional dan bintang tim Khadamat al-Shati, Suleiman Al-Obeid, gugur setelah pasukan pendudukan (Israel) menyerang warga yang menunggu bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza selatan pada hari Rabu,” tulis PFA dalam pernyataan resminya pada Rabu (6/8).


Mengutip Al Jazeera (7/8) julukan “Pelé Sepak Bola Palestina” disematkan padanya sebagai penghormatan atas bakat dan kontribusinya di lapangan hijau, meniru nama sang legenda sepak bola Brasil yang dianggap sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa.

Menurut PFA (Palestine Football Association), al-Obeid tewas dalam serangan yang menargetkan warga sipil yang sedang mengantre bantuan kemanusiaan. Sosok berusia 41 tahun ini dikenal sebagai salah satu bintang paling bersinar dalam sejarah sepak bola Palestina, dengan torehan lebih dari 100 gol sepanjang kariernya.

Lahir pada 24 Maret 1984 di Gaza, al-Obeid memulai karier profesionalnya di klub Khadamat al-Shati. Ia juga sempat memperkuat Markaz Shabab al-Am’ari yang berbasis di Tepi Barat serta Gaza Sport. Sejak debutnya di tim nasional Palestina pada tahun 2007, al-Obeid mencatatkan 24 penampilan dan mencetak dua gol. Salah satu momen paling dikenang adalah gol akrobatiknya ke gawang Yaman dalam turnamen Federasi Sepak Bola Asia Barat 2010.

Kematian al-Obeid menambah daftar panjang atlet Palestina yang menjadi korban konflik di Gaza. PFA mencatat sedikitnya 662 atlet dan anggota keluarga mereka telah kehilangan nyawa sejak pecahnya perang. Dari jumlah tersebut, 421 merupakan pesepak bola, termasuk 103 anak-anak, sebagian besar di antaranya meninggal akibat serangan langsung maupun kelaparan.

Selain korban jiwa, infrastruktur olahraga di wilayah Palestina juga mengalami kerusakan parah. PFA melaporkan bahwa sebanyak 288 fasilitas olahraga telah rusak atau hancur, terdiri dari stadion, lapangan latihan, pusat kebugaran, hingga gedung klub. Dari total tersebut, 268 berada di Gaza dan 20 lainnya di Tepi Barat. Sekitar separuh fasilitas itu secara langsung melayani kegiatan sepak bola. Bahkan, markas besar PFA di Gaza turut menjadi sasaran serangan udara.

Tragedi ini mencerminkan dampak kemanusiaan yang semakin dalam dari konflik berkepanjangan di wilayah tersebut. Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 1.300 warga Palestina tewas di sekitar titik distribusi bantuan yang dikelola oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza sejak dibentuknya kelompok logistik gabungan yang didukung Amerika Serikat dan Israel pada akhir Mei lalu.

Suleiman al-Obeid meninggalkan seorang istri dan lima anak, serta warisan abadi dalam sejarah olahraga Palestina.

Sejak mulai beroperasi pada akhir Mei, lebih dari 1.300 warga Palestina dilaporkan tewas di sekitar lokasi distribusi bantuan yang dikelola oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza, yang menuai kontroversi.

Pada Rabu, setidaknya 18 orang kehilangan nyawa saat berusaha mendapatkan bantuan, di tengah situasi krisis pangan yang kian memburuk akibat ketatnya pembatasan yang diberlakukan Israel terhadap aliran bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza, menurut sumber medis kepada Al Jazeera.

Dalam waktu 24 jam terakhir, rumah sakit-rumah sakit di Gaza juga melaporkan empat kematian baru akibat kelaparan dan kekurangan gizi. Data dari Kementerian Kesehatan setempat mencatat total 197 kematian terkait kelaparan sejak dimulainya serangan Israel ke Gaza pada Oktober 2023. Dari jumlah tersebut, 96 di antaranya adalah anak-anak. Mayoritas kasus kematian ini terjadi dalam beberapa pekan terakhir, mencerminkan memburuknya kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut.

(lus/inf)



Sumber : www.detik.com

Bantuan Asing Masih Sulit Masuk Gaza, Aturan Baru Israel Hambat Penyaluran



Jakarta

Undang-Undang baru Israel yang mengatur organisasi bantuan asing kini semakin sering digunakan untuk menolak permohonan pengiriman pasokan ke Gaza. Hal ini terungkap dalam surat bersama yang diterbitkan Kamis (14/08/2025), ditandatangani oleh lebih dari 100 kelompok, termasuk Oxfam dan Dokter Lintas Batas (MSF).

Dilansir dari Arab News pada Kamis (14/08/2025), hubungan antara LSM internasional dan pemerintah Israel memang sudah lama tegang. Pejabat Israel kerap menilai organisasi bantuan bersikap bias. Ketegangan ini memuncak setelah serangan besar Hamas terhadap Israel pada Oktober 2023.

Menurut pernyataan bersama, otoritas Israel telah menolak puluhan permintaan LSM untuk mengirimkan barang penyelamat dengan alasan mereka “tidak berwenang mengirimkan bantuan.” Pada Juli 2025 saja, setidaknya 60 permohonan bantuan ke Gaza ditolak.


Dalam The Journal dikatakan bahwa pada bulan Maret lalu, pemerintah Israel menyetujui seperangkat aturan baru untuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing yang bekerja dengan warga Palestina. Regulasi ini mengatur proses pendaftaran, sekaligus memberi kewenangan pemerintah untuk menolak atau mencabut izin jika suatu organisasi dinilai menentang karakter demokratis Israel atau mendukung kampanye delegitimasi negara tersebut.

Menteri Diaspora Israel, Amichai Chikli, menyatakan banyak organisasi bantuan dijadikan kedok untuk aktivitas permusuhan bahkan kekerasan. Namun, ia menegaskan, LSMyang bebas dari keterlibatan tersebut dan tidak terkait gerakan boikot akan tetap diizinkan beroperasi.

Kelompok bantuan menilai aturan ini membuat warga Gaza kehilangan akses bantuan vital. “Mandat kami adalah menyelamatkan nyawa, tetapi pembatasan pendaftaran membuat warga sipil tak mendapat makanan, obat, dan perlindungan yang mereka butuhkan,” kata Jolien Veldwijk, Direktur CARE untuk wilayah Palestina dalam BBC, Kamis (14/08/2025)

CARE sendiri belum bisa mengirimkan bantuan ke Gaza sejak blokade penuh diberlakukan pada Maret, meski ada sedikit pelonggaran pada Mei.

Israel menuduh Hamas kerap mencuri bantuan yang masuk. Sejak Mei, distribusi makanan dikelola oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung AS. Namun, operasi sering kacau karena ribuan warga berebut setiap hari. Beberapa warga bahkan ditembak, termasuk oleh tentara Israel, ketika mencoba mendekati pusat distribusi.

(lus/inf)



Sumber : www.detik.com

Ini Proposal Gencatan Senjata yang Disetujui Hamas, Israel Belum Merespons


Jakarta

Hamas menyatakan setuju dengan usulan gencatan senjata selama 60 hari yang diajukan oleh Qatar dan Mesir. Proposal ini termasuk pembebasan sandera secara bertahap dan penarikan sebagian pasukan Israel dari Gaza. Namun, Israel hingga kini belum memberikan jawaban resmi dan masih meragukan kesepakatan tersebut.

Menurut laporan BBC, Pejabat Hamas, Taher al-Nunu, menyatakan kepada Al-Araby TV bahwa Hamas menerima proposal tersebut tanpa meminta perubahan apa pun. Ia menyebutnya sebagai “kesepakatan parsial menuju kesepakatan menyeluruh” dan menegaskan bahwa negosiasi untuk mencapai gencatan senjata permanen akan dimulai sejak hari pertama pelaksanaan.

Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, isi proposal gencatan senjata ini hampir identik dengan rencana yang diajukan oleh utusan Amerika Serikat, Steve Witkoff, pada Juni lalu. Rencana Witkoff juga mencakup gencatan senjata selama 60 hari, dengan pembebasan 10 sandera hidup dan 18 jenazah secara bertahap, serta pembebasan tahanan Palestina sebagai imbalannya.


Meskipun pada saat itu Israel menerima rencana Witkoff, Hamas menolaknya karena khawatir gencatan senjata sementara itu tidak akan berlanjut menjadi permanen.

Isi Proposal Gencatan Senjata

Masih dari sumber sebelumnya, berikut isi proposal gencatan senjata.

1. Pembebasan Sandera oleh Hamas

Hamas akan membebaskan sandera secara bertahap sebagai tanda komitmen terhadap gencatan senjata:

  • Hari ke-1: Membebaskan 8 sandera yang masih hidup
  • Hari ke-7: Menyerahkan 5 jenazah sandera
  • Hari ke-30: Menyerahkan 5 jenazah sandera
  • Hari ke-50: Membebaskan 2 sandera hidup lagi
  • Hari ke-60: Menyerahkan 8 jenazah sandera

2. Pembebasan Tahanan oleh Israel

Sebagai imbalan atas pembebasan sandera, Israel akan membebaskan sejumlah tahanan Palestina sebagai bentuk kesepakatan timbal balik:

  • Sekitar 1.500 tahanan asal Gaza dibebaskan
  • Termasuk 150 tahanan dengan hukuman seumur hidup
  • Termasuk 50 tahanan dengan hukuman lebih dari 15 tahun

3. Penarikan Pasukan Israel Selama Gencatan Senjata

Selain aspek pembebasan tahanan, proposal juga mengatur soal penarikan pasukan Israel agar suasana gencatan senjata dapat berjalan efektif:

  • Pasukan Israel akan mundur sejauh 800 meter hingga 1,2 kilometer dari perbatasan Gaza selama masa 60 hari gencatan senjata
  • Namun, Israel tetap mempertahankan posisi di koridor militer Morag dan Philadelphi di selatan Gaza

Jika dibandingkan dengan proposal sebelumnya, utusan AS Steve Witkoff mengajukan rencana yang hampir sama, namun dengan perbedaan signifikan yang membuat Hamas menolaknya:

  • Hamas hanya membebaskan 10 sandera hidup dan 18 jenazah pada hari pertama dan ketujuh
  • Israel membebaskan 125 tahanan seumur hidup, 1.111 tahanan Gaza, dan 180 jenazah Gaza
  • Hamas menolak karena tidak ada jaminan gencatan senjata permanen

Respons Israel Masih Belum Jelas

Pemerintah Israel belum memberikan tanggapan resmi atas proposal tersebut. Namun, juru bicara pemerintah, David Mencer, mengatakan bahwa Israel tidak tertarik pada kesepakatan parsial. Ia menyebut keadaan saat ini telah berbeda. Menurut analisa Al Jazeera, hal ini mengisyaratkan bahwa Israel ingin terus melanjutkan operasi militer di Gaza.

Israel juga menuntut agar seluruh 50 sandera yang diyakini masih ditahan di Gaza dibebaskan sekaligus. Seorang pejabat di kantor Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa pembebasan seluruh sandera adalah syarat utama untuk mengakhiri perang.

Situasi di Gaza Semakin Sulit

Menurut laporan Al Jazeera, Qatar mengonfirmasi bahwa Hamas sudah memberikan tanggapan positif terhadap usulan gencatan senjata tersebut, tetapi Israel belum merespon.

Sementara itu, serangan Israel masih terus terjadi. Dalam beberapa hari terakhir, sedikitnya 12 orang tewas akibat serangan di tenda pengungsian di Khan Younis dan Deir el-Balah. Serangan juga menghancurkan rumah-rumah di Gaza selatan dan terjadi tembakan hebat di wilayah Gaza timur. Jumlah korban tewas dalam serangan sejak pagi hari itu mencapai 40 orang.

Sejak perang dimulai pada Oktober 2023, lebih dari 62.000 orang telah meninggal di Gaza, sementara di Israel, sebanyak 1.139 orang tewas dan lebih dari 200 orang disandera.

(inf/lus)



Sumber : www.detik.com

Peringati HUT ke-80, Indonesia Kirim Bantuan ke Gaza Lewat Udara



Jakarta

Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80 pada 17 Agustus 2025, Satgas TNI Garuda Merah Putih-II menjalankan misi kemanusiaan dengan mengirimkan bantuan ke Jalur Gaza, Palestina. Misi ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mendukung rakyat Palestina melalui aksi nyata solidaritas kemanusiaan.

Sebagaimana dilaporkan oleh Puspen TNI dan laman resmi TNI AU, bantuan seberat 17,8 ton diterbangkan menggunakan dua unit pesawat C-130J Super Hercules dari Skadron Udara 31 TNI Angkatan Udara, masing-masing bernomor registrasi A-1339 dan A-1344. Sebanyak 66 personel dilibatkan dalam misi ini di bawah komando Kolonel Pnb Puguh Yulianto selaku Komandan Wing I Lanud Halim Perdanakusuma sekaligus Mission Commander.

Setibanya di Pangkalan Udara King Abdullah II, Amman, Yordania, Satgas GMP-II bergabung dengan operasi multinasional Solidarity Path Operation-2 (SPO-2) yang dipimpin oleh Royal Jordanian Air Force dan didukung oleh 12 negara peserta. Di lokasi, tim melaksanakan persiapan lanjutan serta pengemasan bantuan sebelum proses dropping dilakukan ke wilayah sasaran di Gaza.


Adapun jenis bantuan yang dikirim meliputi makanan pokok, makanan siap konsumsi, perlengkapan medis, selimut, serta kebutuhan anak-anak. Pemilihan jumlah 17,8 ton sendiri bersifat simbolis yang merepresentasikan tanggal bersejarah 17 Agustus 1945, hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

“Momentum Hari Kemerdekaan tidak hanya kita rayakan dengan upacara, tetapi juga dengan aksi nyata kemanusiaan. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita di Gaza,” ungkap Kolonel Pnb Puguh Yulianto sebagaimana dilansir dari detikNews.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa keikutsertaan TNI dalam operasi SPO-2 menunjukkan komitmen Indonesia terhadap solidaritas global, khususnya untuk rakyat Palestina. Ia menekankan bahwa metode airdrop menjadi solusi efektif untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses melalui darat, sekaligus memperlihatkan peran aktif TNI dalam misi-misi kemanusiaan internasional.

Distribusi ini merupakan bagian awal dari rencana pengiriman bantuan total sekitar 800 ton ke Gaza, hasil kolaborasi antara Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Kementerian Pertahanan RI (Kemenhan), dan Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu). Di dalamnya termasuk 1.000 dus makanan instan yang disiapkan oleh Kemenhan.

Mengutip laman resmi Baznas, pengiriman bantuan ke Palestina akan berlangsung dalam beberapa tahap, dimulai pada 1 Agustus hingga 24 Agustus 2025.

Adapun bantuan yang disalurkan pada 17 Agustus 2025 merupakan tahap ke-II. Sebelumnya telah dilakukan prosesi pembukaan misi dan penyaluran tahap I pada 12 Agustus 2025 lalu.

TNI memanfaatkan momen pembukaan blokade yang dilakukan Israel untuk mengirimkan bantuan semaksimal mungkin sebelum jalur distribusi kembali ditutup.

Penyaluran bantuan yang bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, menjadi simbol kebersamaan dan kepedulian bangsa terhadap Palestina.

(inf/lus)



Sumber : www.detik.com

Miris! Kelaparan Membuat Anak-anak Gaza Tak Kuat Lagi Menangis



Jakarta

Karena tubuh kecilnya yang terlalu lemah, anak-anak di Gaza sudah tak sanggup lagi menangis. Kelaparan selama berminggu-minggu membuat tubuh mereka mengonsumsi lemaknya sendiri untuk bertahan hidup.

Jika cadangan lemak habis, tubuh anak mengonsumsi dirinya sendiri dengan memakan otot dan organ vital, lalu meninggal secara perlahan dan menyakitkan.

Pimpinan Save the Children, Inger Ashing menggambarkan secara rinci mengenai penderitaan yang dihadapi anak-anak Gaza yang kelaparan secara perlahan pada Rabu (27/8/2025). Sampai-sampai mereka terlalu lemah sehingga tidak bisa menangis.


“Klinik kami kini sangat sunyi. Sekarang, anak-anak tidak memiliki kekuatan untuk berbicara bahkan menangis kesakitan. Mereka hanya bisa terbaring dengan tubuh yang kurus kering, benar-benar merana,” kata Ashing.

Berpidato di pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang konflik Israel-Palestina, presiden lembaga amal internasional, Ashing mengatakan bahwa kelaparan yang dinyatakan oleh PBB pekan lalu terjadi di Gaza. Ini hal yang benar-benar terjadi bukan sekedar istilah teknis.

“Ketika tidak ada cukup makanan, anak-anak menjadi sangat kekurangan gizi dan kemudian mereka meninggal secara perlahan dan menyakitkan. Secara sederhana inilah yang disebut kelaparan,” ujar Ashing yang dikutip dalam The Strait Times pada Kamis (28/8/2025).

Ia mengatakan kelompok-kelompok bantuan telah memperingatkan dengan lantang bahwa kelaparan akan datang karena Israel mencegah makanan dan kebutuhan pokok lainnya memasuki Gaza selama dua tahun perang yang dipicu oleh serangan Hamas pada Oktober 2023 lalu.

“Setiap orang di ruangan ini memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk bertindak menghentikan kekejaman ini,” jelas Ashing.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi menyatakan kelaparan di Gaza pada 22 Agustus, menyalahkan apa yang disebutnya sebagai penghalang sistematis bantuan oleh Israel selama lebih dari 22 bulan perang.

Sebuah lembaga pemantau kelaparan yang didukung PBB yang disebut Integrated Food Security Phase Classification Initiative (IPC) mengatakan kelaparan telah mempengaruhi 500.000 orang di wilayah Palestina termasuk Kota Gaza.

IPC memproyeksikan bahwa bencana kelaparan akan meluas hingga mencakup sekitar dua pertiga wilayah Gaza pada akhir September mendatang.

Pada 27 Agustus, Israel menuntut IPC untuk mencabut laporan tersebut, menyebutnya “direkayasa”.

Setelah pertemuan Dewan Keamanan pada 27 Agustus, 14 anggota – semuanya kecuali Amerika Serikat, sekutu utama Israel – mengeluarkan deklarasi bersama yang menyatakan “kekhawatiran dan kesedihan mendalam” atas deklarasi bencana kelaparan tersebut dan menyatakan bahwa mereka memercayai pekerjaan dan metodologi IPC.

“Penggunaan bencana kelaparan sebagai senjata perang jelas dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Bencana kelaparan di Gaza harus segera dihentikan,” demikian bunyi deklarasi tersebut yang dilansir AFP.

(lus/inf)



Sumber : www.detik.com

Memaknai Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar di Indonesia



Jakarta

Untuk ketiga kalinya sejak ditabalkan sebagai Pimpinan tertinggi institusi Al-Azhar, Mesir pada 2010, Grand Syekh Al-Azhar, Prof. Dr. Ahmed Mohammad Ahmed Al-Thayeb, menyambangi Indonesia pada 8 hingga 12 Juli 2024.

Kehadirannya di negeri yang amat sangat majemuk dan sekaligus relijius ini selalu bermakna penting, mengingat reputasi dan komitmen Syekh Al-Thayeb di tingkat global dalam mendakwahkan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

Kita mungkin masih ingat, pada 4 Februari 2019 di Abu Dhabi, Grand Syekh Ahmed Al-Thayeb mengadakan pertemuan bersejarah dengan Pemimpin Gereja Katolik Vatikan, Paus Fransiskus, dan bersama-sama menandatangani dokumen persaudaraan kemanusiaan (human fraternity document), yang menegaskan keberpihakan untuk menciptakan perdamaian.
Pertemuan dua tokoh agama besar di dunia saat itu mengirim pesan kepada khalayak bahwa musuh bersama kita yang perlu diwaspadai sesungguhnya adalah ekstremisme akut (fanatic extremism), hasrat saling memusnahkan (destruction), perang (war), intoleransi (intolerance), serta rasa benci (hateful attitudes) di antara sesama umat manusia, yang semuanya mengatasnamakan agama.


Pesan moral keagamaan dan kemanusiaan lima tahun lalu itu masih sangat relevan hingga saat ini, ketika di belahan dunia, perang Rusia-Ukrania dan konflik Israel-Palestina yang mengakibatkan ribuan korban kemanusiaan tak kunjung mereda, dan ketika di Negeri sendiri gesekan antarumat beragama sesekali masih mengemuka.

Marwah Indonesia

Mengapa kehadiran Grand Syekh Ahmed Al-Thayeb ketiga kalinya ini menjadi penting bagi kita, bangsa Indonesia?
Pertama, saya meyakini bahwa Syekh Al-Thayeb memahami betul bahwa Indonesia mewarisi tradisi, peradaban, dan marwah (wibawa) keilmuan Islam adiluhung yang telah berusia lebih dari 500 tahun. Syekh Al-Thayeb nyaman berkunjung ke Indonesia.

Sebagai seorang akademisi, Syekh Al-Tayeb niscaya sangat mengapresiasi para ahl al-‘ilmi yang dilahirkan dari rahim bumi Nusantara, yakni para ulama masa silam yang telah mendakwahkan Islam secara damai melalui penyebaran ilmu pengetahuan, menulis manuskrip-manuskrip keagamaan, seraya menerjemahkan ajaran-ajaran Islam ke dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, beragam dari segi suku, etnis, bahasa, aksara, dan agamanya.

Bagi seorang ilmuwan seperti Grand Syekh Ahmed Al-Thayeb, mengenal tradisi keilmuan seperti yang kita miliki itu jelas teramat penting, karena dapat menjadi pintu masuk untuk memahami karakter keberagamaan masyarakat Indonesia secara lebih empatik.

Terlebih, corak keilmuan sufistik yang sangat kental mewarnai karakter Islam awal Indonesia, juga sangat sejalan dengan pandangan keagamaan Syekh Al-Thayeb yang pernah mengatakan bahwa:

“Keberterimaan pendekatan pendidikan dan dakwah Al-Azhar di dunia Islam dan luar Islam itu karena spirit yang menggabungkan antara pemikiran ilmiah dan tasawuf dan semangat berpegang pada batas-batas moderat dalam hal akidah dan amal yang mencerminkan jiwa Islam sejati” (kuliah umum Grand Syekh Al-Azhar di kampus UIN Malang, Februari 2016).
Kedua, saya ingin memaknai kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ini sebagai isyarat pentingnya Indonesia dalam konteks perjuangan menegakkan nilai-nilai luhur kemanusiaan dan perdamaian dunia.

Indonesia ini negara yang unik. Masyarakatnya amat majemuk dan sekaligus relijius. Hampir tidak ada aktivitas warga masyarakat Indonesia, termasuk dalam bidang sosial-politik, yang tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran agama. Namun begitu, Indonesia bukan negara agama, masyarakat yang majemuk tadi memiliki ruang leluasa dalam mengekspresikan keragaman dan sikap keberagamaannya.

Dalam konteks bernegara, tidak mudah mengelola kemajemukan dan relijiusitas warga yang sangat majemuk itu. Negara harus senantiasa menjaga keseimbangan antara melindungi hak beragama setiap warga yang beragam cara pandang, sikap, dan praktik beragamanya di satu sisi, dengan keharusan menegakkan komitmen kebangsaan untuk menjaga persatuan dan kesatuan.

Syukurlah sejauh ini kita berhasil mengelola keragaman dan keberagamaan masyarakat Indonesia itu dengan baik, antara lain melalui ijtihad merumuskan konsep Moderasi Beragama.
Moderasi Beragama adalah salah satu tawaran solusi untuk mengarusutamakan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama – yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum – berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.
Ketiga, kehadiran (lagi) Grand Syekh Al-Azhar di Indonesia dapat kita maknai sebagai pesan bahwa upaya untuk merawat kerukunan, toleransi, perdamaian, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan di Indonesia masih perlu terus-menerus dilakukan.

Agama harus menjadi inspirasi sejati agar kita bisa bersama-sama menjaga hak kodrati setiap manusia, memenuhi hajat hidup orang banyak, memberikan perlindungan kaum lemah, serta mengatur dengan baik tata kehidupan masyarakat yang beragam.

Berharap Langkah Konkrit

Mungkin, hal berikutnya yang penting dipikirkan bersama adalah apa langkah-langkah konkrit yang bisa Indonesia lakukan bersama Grand Syekh Al-Azhar?
Pesan kemanusiaan dan perdamaian tidak cukup berhenti di atas mimbar atau di forum diskusi. Gaungnya akan terasa hambar kalau prinsip kemanusiaan belum bisa tegak diatas sikap keberagamaan, sebagaimana sering disampaikan oleh ulama ahli tafsir kita, Prof. Dr. Quraish Shihab.

Saya tentu tidak dalam kapasitas menawarkan solusi. Namun, kita bersyukur bahwa Indonesia dipercaya menjadi salah satu pusat aktivitas Majelis Hukama Muslimin (MHM) tingkat Asia Tenggara, lembaga yang dipimpin langsung oleh Grand Syekh Al-Azhar Prof. Dr. Ahmed Mohammad Ahmed Al-Thayeb, pemegang otoritas tertinggi keagamaan di Mesir.
Karenanya, sambutan hangat dan terbaik sepatutnya kita berikan menyambut kedatangan Syekh Al-Thayeb di Indonesia, ahlan wa sahlan wa marhaban bi-ziyaratikum…

Kita patut berharap bahwa para ulama, tokoh agama, dan kaum cerdik-cendikia di Indonesia, khususnya yang tergabung dalam Majelis Hukama Muslimin itu, dapat melanjutkan membangun marwah peradaban keagamaan dan kemanusiaan yang kita warisi, sehingga kita, bangsa Indonesia, bisa menegakkan kepala berkontribusi bagi dunia. Semoga.

Ciputat, 6 Juli 2024

Oman Fathurahman
Guru Besar Filologi FAH UIN Jakarta, Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah Depok

Artikel ini adalah kiriman dari pembaca detikcom. Seluruh isi artikel menjadi tanggung jawab penulis

(erd/erd)



Sumber : www.detik.com