Tag Archives: madinah

Haji Umroh

Kode Warna di Setiap Akses Pintu Keluar Masjid Nabawi, Bantu Navigasi Jemaah

Leave a comment


Madinah –

Masjid Nabawi memiliki 69 gerbang yang masing-masing diberi warna dan angka untuk memudahkan pergerakan para jemaah yang mengunjunginya.

Mengutip Gulf News (23/11/2024) Otoritas Umum untuk Perawatan Dua Masjid Suci di Arab Saudi menjelaskan bahwa setiap pintu keluar diberi warna khusus untuk membantu jemaah menavigasi masjid dan dengan mudah mencapai akomodasi mereka setelah melakukan salat dan berziarah ke makam Rasulullah.

Sebagai upaya tambahan untuk membantu jemaah agar fokus pada ibadah mereka, pihak berwenang telah mendirikan pusat penitipan anak di halaman masjid. Pusat ini beroperasi setiap hari dari pukul 5 pagi hingga 11 malam waktu Arab Saudi di bawah pengawasan spesialis.


“Pusat Keramahtamahan Anak-anak di halaman Masjid Nabawi menyediakan tempat yang aman dan menghibur dengan konten budaya, yang memungkinkan orang tua menikmati saat-saat beribadah dengan tenang,” Tawfik Rabiah selaku Menteri Haji Saudi dalam pernyataannya di X.

Dalam laman Himpuh dijelaskan beberapa warna dan kode gerbang di pintu Masjid Nabawi:

1. Gerbang Warna Ungu (309)

Gate atau pintu ini terletak di arah timur laut, di sebelah kanan hadapan imam. Ini adalah satu-satunya gerbang yang berwarna ungu dan dekat dengan Masjid Ghamamah dan Masjid Abu Bakar.

2. Gerbang Warna Orange (310-326)

Gerbang ini terletak di sisi timur, di samping kanan masjid. Gerbang ini mengarah ke Pasar Bilal dan Taman Saqifah Bani Saidah

3. Gerbang Warna Merah (328-338)

Gerbang ini terletak di sisi selatan, tepat di bagian belakang masjid, mengarah ke pertokoan, pusat perbelanjaan, dan perhotelan. Banyak di antaranya sering diinapi oleh jemaah asal Indonesia.

4. Gerbang Warna Biru (340-364)

Berlokasi di sisi barat, di sebelah kiri imam. Gerbang ini berdekatan dengan area pemakaman Baqi’ atau Jannatul Baqi’, tempat para jemaah bisa berziarah ke makam keluarga dan sahabat Nabi Muhammad SAW.

Area ini juga biasanya dijadikan tempat berkumpul jemaah Indonesia yang akan memasuki Raudhah dengan tasreh yang sudah disediakan Petugas Haji seksus Nabawi.

5. Gerbang Warna Hijau (301-308, 365-369)

Terletak di sisi utara, dekat dengan makam Rasulullah SAW. Gerbang ini sering digunakan oleh jemaah yang ingin berziarah ke makam Nabi SAW.

Pada tahun 2023, lebih dari 280 juta muslim beribadah di Masjid Nabawi, yang merupakan tempat Al Rawda Al Sherifa (Raudhah), tempat makam Nabi Muhammad SAW.

Setelah melaksanakan umrah, atau ziarah kecil, di Masjidil Haram di Makkah, banyak jemaah melanjutkan perjalanan mereka ke Madinah untuk beribadah di Masjid Nabawi.

Menurut data Saudi terkini, lebih dari 10 juta Muslim telah beribadah di Al Rawda Al Sherifa (Raudhah) sepanjang tahun ini, menandai peningkatan sebesar 26% dibandingkan tahun lalu.

(lus/inf)



Sumber : www.detik.com

Haji Umroh

Kunjungi Raudhah, Menag Langitkan Doa untuk Rakyat dan Pemimpin Indonesia

Leave a comment



Jakarta –

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar tengah melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi. Salah satu agenda kegiatannya yakni mengunjungi Masjid Nabawi di Madinah dan berdoa di Raudhah.

Raudhah merupakan salah satu tempat mustajab untuk berdoa. Kesempatan ini digunakan Menag Nasaruddin untuk melangitkan doa yang ditujukan untuk rakyat dan para pemimpin di Indonesia serta kedamaian di Palestina.

Dilansir dari laman Kementerian Agama, Selasa (26/11/2024), kunjungan Menag ke Raudhah ini dilakukan usai menunaikan salat Magrib berjamaah di Masjid Nabawi.


“Kita diberi kesempatan khusus antara Magrib dan Isya untuk menunaikan berbagai ibadah dan berdoa semoga Allah SWT memberkati seluruh warga masyarakat Indonesia,” ujar Menag.

Lebih lanjut Menag juga mendoakan para pemimpin bangsa agar senantiasa menjalankan amanah dengan baik.

“Semoga pemimpin bangsa insya Allah betul-betul menjalankan amanahnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Semoga masyarakat Indonesia betul-betul semakin meningkat keimanan dan ketakwaannya,” lanjutnya.

Menag juga melangitkan harapannya, semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada seluruh bangsa Indonesia. “Kita mendoakan seluruh pejuang-pejuang kita yang telah mendahului kita dan kita berdoa seluruh orang-orang yang pernah berjasa untuk agama Allah semoga mendapat berkat, bahagia dunia akhirat,” ujarnya.

Tidak hanya mendoakan kebaikan bagi Indonesia, Menag juga mendoakan kedamaian bagi masyarakat Palestina.

“Kita berharap semoga Allah SWT memberikan ketenangan, kedamaian, termasuk Palestina. Semoga bangsa ini cepat merdeka dan semoga diberikan kedamaian di kawasan Palestina,” harapnya.

Kunjungan Menag kali ini didampingi Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Hilman Latief, stafsus Menag Gugun Gumilar dan Bunyamin, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, serta Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.

Kunjungan ini dilakukan setelah agenda pertemuan Menag dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah.

Atas kesempatan mengunjungi Raudhah, Menag menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Arab Saudi. Selain Raudhah di Masjid Nabawi, selama di Madinah, Menag juga berkesempatan mengunjungi As Safiyyah Museum and Park, Masjid Ali bin Abi Thalib, Masjid Al Ghamamah, dan Ma’radl ‘Imarah Al Masjid An Nabawi (The Prophet’s Mosque Expansion Exhibition).

(dvs/inf)



Sumber : www.detik.com

Haji Umroh

Menag RI Bertemu Menteri Haji Saudi di Masjidil Haram, Ini yang Dibahas

Leave a comment



Jakarta –

Menteri Agama RI Nasaruddin Umar baru saja bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah. Ada sejumlah hal penting yang dibahas dalam pertemuan ini.

Kegiatan pertemuan dua menteri ini berlangsung di Masjidil Haram, Makkah.

Menag Nasaruddin menjelaskan pertemuan ini untuk membahas beberapa hal penting yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan ibadah haji hingga pemberdayaan umat. Pertemuan ini juga berlangsung akrab dan hangat.


“Alhamdulillah kami melakukan pertemuan dengan Menteri Haji, dr Tawfiq Al Rabiah. Alhamdulillah kami diterima dengan baik di Masjidil Haram. Ternyata di Masjidil Haram itu ada tempat pertemuan yang sangat luar biasa,” ujar Menag Nasaruddin sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima detikHikmah.

“Kita membicarakan banyak hal, antara lain: beliau meminta Kemenag RI untuk lebih siap menghadapi haji mendatang. Sebab, akan ada penyempurnaan-penyempurnaan,” lanjut Menag.

Menag juga menyampaikan bahwa saat ini sudah ada Badan Penyelenggara Haji yang diharapkan mampu memberikan bantuan yang sangat signifikan terhadap penyempurnaan pelaksanaan ibadah haji Indonesia.

Poin Pembahasan Menag RI dan Menhaj Saudi

Berikut sejumlah poin penting yang dibicarakan Menag RI dan Menhaj Saudi:

Pertama, Menag meminta agar jemaah haji Indonesia tidak menempati kawasan Mina Jadid. “Alhamdulillah itu diapresiasi,” ucap Menag.

Kedua, Menag meminta penambahan jumlah petugas. Menurutnya, banyak jemaah Indonesia yang lanjut usia saat beribadah haji. Sehingga, perlu petugas yang memadai untuk memberikan pendampingan dan pelayanan, termasuk dari unsur dokter dan tenaga medis kesehatan.

“Jadi petugas haji kami mohon ditambah, minimal dipertahankan seperti haji tahun lalu dengan segala konsekuensinya karena kami perlu pelayan jemaah haji yang sudah banyak berumur,” ucap Menag.

“Tanggapan Menteri Haji akan mempertimbangkan mengingat kenyataannya seperti itu. Pemerintah Saudi menurut informasi akan mengurangi 50% dari total kuota petugas. Tapi malah justru kita minta ditambahkan dan itu akan dipertimbangkan dengan alasan alasan tadi. Mudah-mudahan berhasil perjuangan kita,’ lanjut Menag yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal ini.

Ketiga, Menag dan Menhaj berdiskusi tentang murur. Menag melihat Murur, jika diperbolehkan oleh fatwa MUI, akan lebih melancarkan pergerakan jemaah haji.

Keempat, diskusi tentang Dam. Menag menyampaikan bahwa di Indonesia, ada kajian bahwa Dam boleh dilaksanakan di Indonesia. Artinya, kambing Dam dipotong di Indonesia, dan dagingnya didistribusikan ke warga Indonesia.

“Kata Menteri Haji, tergantung. Kalau misalnya pertimbangan ulama setempat menganggap itu boleh, kami tidak ada masalah. Malah lebih ringan: mengurangi beban kami dan menambah manfaat bagi masyarakat Indonesia itu sendiri,” sebut Menag.

“Sekali lagi, apakah itu sudah dibenarkan oleh fatwa MUI? Ini kami akan diskusikan,” lanjutnya.

Kepada Menhaj Tawfiq, Menag sempat menanyakan apakah ada negara yang menerapkan Dam seperti itu? Menhaj Saudi menjelaskan bahwa ada, tapi secara sporadis, termasuk Turki juga banyak melaksanakan hal yang sama.

Kelima, Tanazul. Isu ini juga dibahas dalam pertemuan Menag dan Menhaj. Menteri Tawfiq, kata Menag menjelaskan bahwa kebijakan Tanazul diserahkan ke Indonesia.

“Kalau memang itu lebih siap, sebetulnya lebih bagus, melonggarkan pergerakan di Mina,” ucap Menag.

Isu keenam yang didiskusikan adalah terkait maskapai penerbangan. Keduanya mendiskusikan kemungkinan penggunaan Garuda dan Saudia, serta maskapai lain sebagai alternatif. “Ini kita akan diskusikan lebih lanjut,” ucap Menag.

Ketujuh, Menteri Tawfiq mengimbau Indonesia segera kontrak layanan hotel jika ingin mendapat lokasi lebih dekat, khususnya ke Masjid Nabawi di Madinah. Perlu lebih cepat karena pendekatannya adalah first come first served, siapa cepat akan dapat layanan lebih awal.

Topik Pemberdayaan Umat

Pertemuan Menag dan Menhaj Saudi di Masjidil Haram tidak hanya membahas urusan haji. Kedua tokoh ini juga membincang masalah pemberdayaan umat.

Menag Nasaruddin mengaku punya pandangan yang sama dengan Menhaj Tawfiq berkenaan perlunya upaya mengangkat harkat dan martabat umat Islam, bukan saja di Indonesia dan Saudi Arabia tapi juga dunia Islam.

Kepada Menteri Tawfiq, Menag usul agar bisa dibangun Museum Hadits di Masjid Istiqlal, seperti yang ada di Madinah.

“Menhaj bertanya ada tidak space untuk dibangun? Saya bilang ada dan lengkap,” ujar Menag.

“Dalam waktu dekat ini, insya Allah beliau akan melakukan pendekatan – pendekatan, kemungkinan untuk kita membuka Museum Hadits di Istiqlal,” sambungnya.

Selain Makkah, Menag juga akan melakukan kunjungan kerja ke Madinah. Menhaj Tawfiq meminta Menag untuk mengunjungi beberapa tempat penting di Kota Nabi.

Menag tiba di Jeddah pada 23 November 2024. Menag telah menggelar rapat koordinasi dengan Kantor Urusan Haji (KUH) untuk membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2025. Menag juga sempat meninjau wisma baru KUH yang saat ini dalam tahap renovasi. Wisma baru ini rencananya akan mulai ditempati pada akhir Desember 2024.

Menag akan berkunjung ke Madinah pada 25 November 2024. Menag dijadwalkan kembali ke Tanah Air pada 26 November 2024.

Turut hadir dalam pertemuan terbatas ini, Kepala Badan Penyelenggara Haji Muchammad Irfan Yusuf, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Dubes RI di Saudi Abdul Aziz, Konjen RI di Jeddah Yusron Ambary, dan Konsul Haji KJRI Jeddah, Nasrullah Jasam.

(dvs/erd)



Sumber : www.detik.com

Haji Umroh

Komnas Haji Desak Komisi VIII DPR RI Segera Bahas Biaya Haji 2025

Leave a comment



Jakarta –

Jika merujuk kepada rencana Kemenag penyelenggaraan ibadah haji 1446 H tinggal beberapa bulan lagi. Penerbangan kloter pertama ke tanah suci direncanakan pada 2 Mei 2025.

Jadi jika dihitung, penyelenggaraan ibadah haji tinggal 5 bulan lagi. Akan tetapi hingga saat ini Komisi VIII DPR RI belum menyepakati dan menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) serta terkait dengan berbagai persiapan teknis lainnya, termasuk besaran kuota jemaah.

Dalam rilis yang diterima detikHikmah Jum’at (29/11/2024) disebutkan bahwa Desember 2024 hingga Januari 2025 DPR akan memasuki reses. Berkaca pada musim haji tahun lalu, awal November 2023 Panja Haji sudah bekerja secara maraton dan akhir November hasil kesepakatan BPIH sudah disampaikan ke Presiden.


Persiapan haji yang terlalu mepet dikhawatirkan akan berdampak pada penyelenggaraan ibadah haji yang tidak maksimal. Di sisi lain calon jemaah butuh segera kepastian besaran biaya yang harus dilunasi dan jadwal keberangkatan.

Menurut Mustolih Siradj selaku Ketua Komnas Haji, “Waktunya sudah mepet. Saya khawatir jika persiapan tidak maksimal penyelenggaraan haji bisa terganggu. Bagi calon jemaah bisa banyak yang tidak mampu melunasi karena minim sosialisasi dan mendadak sehingga akan banyak kuota haji yang tidak terserap.”

Penyelenggaraan ibadah haji tentu memerlukan persiapan yang sangat matang. Karena hal ini menyangkut banyak aspek teknis yang diselenggarakan di Arab Saudi meliputi penyiapan dokumen visa, paspor, penerbangan, aspek kesehatan, konsumsi, pemondokan, transportasi, manasik dan sebagainya.

Semua aspek tersebut membutuhkan biaya oleh sebab itu harus dihitung dengan cermat yang nantinya masuk dalam komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dimana di dalamnya juga terdapat Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dilunasi calon jemaah dan berapa nilai manfaat dana haji yang akan disubsidi dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Kesepakatan rapat Panja antara Komisi VIII DPR dengan Kemenag, BPH dan BPKH nanti akan diserahkan kepada Presiden untuk diterbitkan Keputusan Presiden (Keppres) sebagai payung hukum penerbitan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji).

Keppres tersebut menjadi dasar dan payung hukum pembiayaan penyelenggaraan haji dan seberapa banyak kuota haji reguler dan haji khusus. Dimana syarat dari penetapan BPIH harus atas persetujuan DPR.

Berbagai kontrak untuk pembiayaan hotel di Mekkah, Madinah, konsumsi, transportasi, kesehatan, biaya di Masya’ir termasuk pemondokan di Arafah dan Mina harus segera dilakukan dan tidak boleh terlambat.

Jika terlambat maka risikonya lokasi jemaah haji ditempatkan jauh dari pusat-pusat zona/kawasan ring satu yang dekat dengan pusat penyelenggaraan ibadah haji seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan khususnya pemondokan di Mina untuk menuju pelaksanaan ibadah di Jamarat.

Jika tempatnya jauh, maka jemaah butuh effort yang luar biasa, terlebih bagi para lansia dan yang beresiko tinggi (risti) secara kesehatan. Pendampingan para petugas juga butuh konsentrasi lebih besar.

Sebagai informasi, saat ini pemerintah Arab Saudi menerapkan sistem first come first serve, siapa cepat akan dapat layanan lebih awal. Oleh sebab itu, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah saat bertemu dengan Menteri Agama RI Nasaruddin Umar di Mekkah baru-baru ini memberi saran agar kontrak-kontrak untuk kebutuhan jemaah Indonesia segera dilakukan, sebab jika terlambat akan diambil oleh negara lain.

“Di setiap musim haji, Indonesia dan berbagai negara dari segala penjuru dunia bersaing mendapatkan tempat strategis yang dekat dengan pusat penyelenggaraan ibadah haji” jelas sosok yang juga Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta.

Saat ini kewenangan untuk membahas BPIH ada ditangan Komisi VIII untuk memanggil Kemenag, Badan Penyelenggara Haji (BPH), dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Merujuk pada UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang menjadi leading sector musim haji 2025 tetap berada di tangan Kementerian Agama karena beleid tersebut belum direvisi. Adapun kedudukan BPH lembaga yang baru dibentuk ini jika merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2024 masih sebatas supervisi dan koordinasi.

Terkait peran BPH menjadi leading sector penyelenggaraan haji setelah ada revisi UU, Nomor 8 Tahun 2019 yang baru akan dibahas tahun depan Mustolih mengatakan, “Dalam tata urut perundang-undangan, sudah jelas, undang-undang (UU) berada lebih tinggi dari Peraturan Presiden (Perpres). Karena itu Komisi VIII tidak perlu mempertentangkan kewenangan Kemenag dan BPH. Siapa yang menjadi penanggungjawab dan pelaksana sudah terang diatur dalam undang-undang.”

Komnas Haji berharap, penyelenggaraan ibadah haji 2025 bisa lebih baik dari pada tahun-tahun sebelumnya. Terlebih musim ini merupakan penyelenggaraan haji pertama di pemerintahan Presiden Prabowo karena itu harus aman, nyaman dan sukses.

(lus/erd)



Sumber : www.detik.com

Haji Umroh

Cerita Ustaz Fakhrurrazi yang Ingin Berangkatkan Umrah Penjual Es Teh

Leave a comment



Jakarta –

Ustaz Muhammad Fakhrurrazi Anshar berhasil menyentuh hati banyak orang. Ia adalah sosok di balik kebahagiaan Sunhaji, sang penjual es teh yang diolok oleh Gus Miftah.

Kepada detikHikmah, Ustaz Muhammad Fakhrurrazi Anshar menceritakan awal mula dirinya ingin memberangkatkan Sunhaji untuk umrah. Hatinya terluka ketika melihat video Sunhaji viral di media sosial.

“Qadarallah saya kemarin pas lagi pake kain ihram, lagi di stasiun kereta, kereta cepet di Madinah ngelihat itu tuh sedih banget, ngeliat video itu tuh. Responnya sedih banget. Langsung saya bikin videonya (untuk Sunhaji),” kata Ustaz Fakhrurrazi melalui sambungan telepon, Rabu (4/12/2024).


Karena menurut Fakhrurrazi, umroh adalah hadiah yang sangat berkesan. Ia ingin mengobati luka Sunhaji dengan kebahagiaan yang tak terbayangkan.

“Niat saya cuman pengen ngebahagiain Bapak itu. Titik. Nggak ada yang lain,” ujarnya.

Namun siapa sangka, video Fakhrurrazi yang ingin memberangkatkan Sunhaji umrah ikut viral. Instagramnya pun dibanjiri ucapan terima kasih dari para netizen.

“Saya nggak pernah nyangka. Dan saya umrohin orang bukan pertama kali, udah banyak. Tapi ini viralnya luar biasa,” ungkap Fakhrurrazi.

Followers akun media sosialnya pun bertambah seiring berjalannya waktu. Ia pun takjub dengan kekuasaan Allah yang langsung membalas niat baiknya.

“Itu followers saya nambah luar biasa itu. Nggak tahu dari mana orang- orang itu. Semua, Facebook, TikTok, tapi paling cepet Instagram itu nambahnya nggak tahu berapa tuh. Sebelumnya 80 ribu sekian gitu lah,” papar Fakhrurrazi.

“Tapi mungkin Allah yang ngatur saya yang bikin video dan saya yang viral. Kita nggak tahu juga kenapa, itu udah pengaturan Allah juga. Lagi-lagi kembali ke niat sih kalau saya ngelihatnya. Mungkin saya pun merasa saya nggak ada kebutuhan apa-apa sama nih bapak waktu bikin video,” tukasnya.

Jika tak ada halangan, Ustaz Muhammad Fakhrurrazi Anshar akan memberangkatkan Sunhaji penjual es teh umrah pada bulan Ramadan. Tepatnya tanggal 3 Maret 2025.

(hnh/inf)



Sumber : www.detik.com

Haji Umroh

Catat! Ini 9 Aturan Khusus untuk Jemaah Perempuan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi

Leave a comment


Jakarta –

Otoritas umum untuk perawatan Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi, baru-baru ini telah menetapkan sejumlah pedoman untuk jemaah perempuan yang berkunjung ke kedua tempat tersebut.

Aturan ini wajib dipatuhi demi menjaga kesucian tempat ibadah sekaligus memberikan kenyamanan bagi para jemaah. Simak selengkapnya berikut ini.

Aturan Khusus untuk Jemaah Perempuan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi

Menurut laporan Gulf News, Jumat (6/12/2024), yang mengutip informasi Otoritas Umum untuk Perawatan Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Arab Saudi, terdapat sembilan aturan yang diberlakukan khusus untuk jemaah perempuan, terutama di area salat, yaitu:


  1. Memakai pakaian yang sesuai dengan syariat Islam.
  2. Bersikap kooperatif terhadap petugas.
  3. Tidak tidur atau duduk di lantai.
  4. Menjaga kelurusan saf salat.
  5. Memelihara kebersihan area salat.
  6. Dilarang makan atau minum di area salat.
  7. Tidak membuat keributan di area salat.
  8. Dilarang berjalan di atas karpet dengan menggunakan sepatu.
  9. Tidak meninggalkan barang bawaan tanpa pengawasan.

Otoritas setempat mengungkapkan bahwa tujuan disusunnya aturan ini adalah untuk menjaga kesucian tempat ibadah dan meningkatkan pengalaman ibadah bersama bagi seluruh jemaah.

Selain itu, otoritas juga mengatur jadwal akses ke Raudah Asy-Syarifah untuk jemaah laki-laki dan perempuan.

Perempuan dapat mengunjungi area tersebut setelah salat Subuh hingga pukul 11.00 waktu setempat, dan kembali mengaksesnya setelah salat Isya hingga pukul 02.00 dini hari.

Sementara itu, jemaah laki-laki bisa mengakses Raudah Asy-Syarifah dari pukul 02.00 hingga Subuh, dan dari pukul 11.30 hingga Isya.

(inf/inf)



Sumber : www.detik.com

Haji Umroh

Asphirasi Dukung Kampung Haji Indonesia di Makkah, Ajak Pengusaha Investasi

Leave a comment



Jakarta –

Aliansi Pengusaha Haramain Seluruh Indonesia (Asphirasi) mendukung rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi. Pihaknya mengajak para pengusaha ikut berinvestasi.

Wakil Ketua Umum Bidang Keuangan, Investasi, Sponsorship & Pengembangan Bisnis Asphirasi H. M. Tauhid Hamdi mengatakan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah merupakan program yang sedang dikaji dan disusun oleh Pemerintah Indonesia.

“Asphirasi juga mengajak bapak ibu untuk program-program investasi yang akan dilakukan nanti di Arab Saudi, termasuk program Kampung Haji,” ujar Tauhid dalam sambutan acara pelatihan penyusunan laporan keuangan dan perpajakan yang digelar Asphirasi di Ballroom BSI Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).


Lebih lanjut, Tauhid juga berharap agar lebih banyak pengusaha Indonesia yang melakukan investasi di Arab Saudi.

“Kita tahu bahwa banyak teman-teman yang sudah membuat restoran di Saudi, di Makkah dan Madinah. Ini merupakan bentuk perwujudan program pemerintah yang ingin membangun perkampungan haji,” lanjut Tauhid.

Tauhid juga menyebut sudah banyak pengusaha asal Indonesia yang memiliki restoran di Makkah dan Madinah. Asphirasi mendukung penuh para investor yang ingin lebih lanjut berbisnis di Arab Saudi.

“Baik itu hotel, transportasi, katering karena sudah banyak orang-orang yang membangun restoran di Makkah dan Madinah. Jadi bukan hanya agen travel haji dan umroh tapi juga investasi untuk berbagai usaha,” kata Tauhid.

Rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah merupakan keinginan Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dikatakan Wamenag Romo HR Muhammad Syafi’i. Keinginan Prabowo ini berangkat dari kerisauan melihat keberadaan jemaah haji asal Tanah Air yang tidak mendapatkan layanan maksimal.

(kri/kri)



Sumber : www.detik.com

Haji Umroh

Menag Pastikan Biaya Haji 2025 Akan Lebih Murah, Berapa?

Leave a comment


Jakarta –

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan bahwa biaya haji 2025 akan lebih murah dari sebelumnya. Pernyataan ini disampaikan Menag saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Dilansir dari detikNews, Menag Nasaruddin Umar belum menyebut berapa biaya pastinya untuk ibadah haji tahun ini. Namun, biaya penurunan itu tidak akan mengurangi kualitas pelayanan.

“Kita membicarakan banyak hal, kira-kira apa yang bisa membikin jamaah haji nanti kita ini lebih nyaman, lebih tenang, dan yang paling penting juga adalah lebih murah,” kata Nasaruddin Umar.


“Tetapi murahnya bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan,” lanjutnya.

Menag menegaskan bahwa efisiensi yang akan dilakukan tidak akan berdampak negatif. Sebagai contoh, ia menyoroti pentingnya memastikan armada penerbangan yang digunakan tetap memenuhi standar keamanan dan kenyamanan.

“Misalnya pesawatnya jangan-jangan kita mencari murah, tetapi malah justru pesawat tua. Jadi itu di-warning juga buat kita,” jelas Imam Besar Masjid Istiqlal itu.

Selain itu, Nasaruddin menyatakan bahwa petugas haji ke depan akan dipilih dengan lebih selektif. Mereka tidak hanya dituntut memiliki kemampuan fisik, tetapi juga profesional dalam membimbing calon jamaah.

Penurunan biaya haji, menurut Nasaruddin, akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk inflasi dan nilai tukar mata uang. Langkah-langkah lain yang diambil pemerintah, seperti pembersihan terhadap berbagai penyimpangan dalam pengelolaan haji sebelumnya, juga diharapkan dapat berkontribusi pada efisiensi biaya.

“Yang jelas bahwa spiritnya kita ingin lebih murah dijangkau masyarakat melalui efisiensi yang kita lakukan. Maka itu melalui pembersihan seluruh hal-hal yang menyimpang itu juga akan berkontribusi terhadap penurunan harga,” imbuh Nasaruddin.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafii menambahkan, biaya haji pada 2025 hampir dipastikan memang akan lebih murah. Namun, besaran penurunannya masih menunggu keputusan panitia kerja (Panja) DPR.

“Tanggal 30-an (Desember) rapat pembentukan panja. Baru setelah itu rapat panja. Di situlah baru diputuskan berapa ongkos haji,” papar Syafii.

“Tetapi hampir kita pastikan ya Pak Menteri, ongkos haji tahun ini turun. Berapa besarannya? Itu enggak bisa disebut sekarang, karena harus ada kesepakatan di panja,” sambungnya.

Wamenag juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki visi untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji sekaligus menurunkan biaya yang harus ditanggung jamaah.

“Intinya Presiden kita Pak Haji Prabowo Subianto ingin agar haji tahun ini lebih berkualitas. Tetapi pada saat yang sama beliau juga melihat banyak biaya yang bisa dirasionalisasi, sehingga kualitasnya makin baik, tetapi harganya makin murah,” tukas Syafii.

Biaya Haji 2024

Mengutip situs resmi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, setiap jemaah dikenakan biaya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) rata-rata sebesar Rp 93,4 juta perjemaah pada tahun 2024.

Namun, perlu dicatat bahwa jemaah hanya perlu menanggung 60% dari total BPIH, yakni sekitar Rp 56,04 juta.

“Besaran rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1445 H/2024 M per jemaah untuk jemaah haji reguler sebesar Rp 93,410.286,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi membacakan hasil keputusan rapat Panja BPIH 2024, Senin (27/11/2023).

Besaran tersebut mencakup biaya penerbangan, akomodasi di Makkah, sebagian akomodasi Madinah, biaya hidup (living cost), dan biaya visa. Adapun, 40% atau Rp 37.364.114 dibayarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang bersumber dari Nilai Manfaat Keuangan Haji.

(hnh/inf)



Sumber : www.detik.com

Haji Umroh

Menag Usul BPIH 2025 Rp 93,3 Juta, Jemaah Haji Bayar Rp 65 Juta

Leave a comment


Jakarta –

Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Agama dan Kepala BP Haji terkait pendahuluan haji 2025. Dalam bahasannya, Menag Nasaruddin Umar mengusulkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 93.389.684,99 atau sekitar Rp 93,3 juta.

Usulan ini merujuk pada nilai tukar Dolar Amerika sebesar Rp 16.000 dan Riyal Arab Saudi sebesar Rp 4.266,67. Sementara itu, besaran yang dibayarkan oleh jemaah haji 2025 atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) mencapai Rp 65,3 juta.

“Pemerintah mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas di dalam menentukan komponen BPIH sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat terlaksana dengan baik dengan biaya yang wajar,” terang Menag Nasaruddin dalam raker yang disiarkan secara daring, Senin (30/12/2024).


Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa usulan Bipih tersebut sekitar 70 persen dari total BPIH. Adapun, nilai manfaat sebesar 30 persen yang dikeluarkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebesar Rp 28.016.905,5.

“Pemerintah telah menyusun formulasi pembebanan BPIH tahun 1446H/2025M yang telah melalui proses kajian. Usulan rata-rata BPIH Rp 93.389.684,99; Bipih (70%) Rp 65.372.779,49; Nilai manfaat (30%) Rp 28.016.905,5,” tambah Menag.

Dibandingkan dengan tahun 2024, Bipih meningkat hampir Rp 10 juta. Tahun lalu, Bipih yang ditanggung jemaah haji sebesar Rp 56.046.172.

Perlu dipahami, besaran Bipih dan BPIH 2025 ini masih berupa usulan. Komisi VIII DPR RI belum menyepakati angka pasti.

Rincian Usulan Komponen Bipih

Berdasarkan pemaparan Kemenag dalam raker bersama Komisi VIII DPR RI, berikut rincian komponen Bipih:

  • Biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi (PP) : Rp 34.386.390,68
  • Akomodasi Makkah: Rp 15.232.011,90
  • Akomodasi Madinah: Rp 4.454.403,48
  • Living cost: Rp 3.200.002,50
  • Paket layanan masyair (sebagian) : Rp 8.099.970,94

(aeb/kri)



Sumber : www.detik.com

Haji Umroh

Usulan Biaya Haji 2025 Turun, Pemerintah-DPR Akan Tetapkan Sore Ini

Leave a comment



Jakarta –

Pemerintah bersama DPR RI masih membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M. Terbaru, usulan biaya haji turun dari yang disampaikan sebelumnya.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI hari ini, Senin (6/1), Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) RI Hilman Latief menyampaikan usulan BPIH 1446 H/2025 M sebesar Rp 89,6 juta.

“Untuk BPIH biaya penyelenggaraan ibadah haji setelah kami kaji rasionalitasnya, kualitas layanan, dan tentu saja efisiensi di sana sini kami saat ini mengajukan Rp 89.666.469,26” kata Hilman dalam rapat yang turut disiarkan secara daring melalui YouTube DPR RI.


Hilman merinci, dari angka tersebut, besaran Bipih atau biaya haji yang dibayar jemaah Rp 55.593.201,57 dan nilai manfaat Rp 34.073.267,69. Persentase Bipih dan nilai manfaat sebesar 62 persen dan 38 persen.

“Komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji, dengan menggunakan asumsi dasar di atas, pemerintah mengusulkan bahwa biaya untuk besaran Bipih 1446 H/2025 sebesar Rp 55.593.201,57 ini terdiri dari beberapa komponen,” ujar dia.

Bipih tersebut meliputi biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi (PP) Rp 33.100.000,00, akomodasi Makkah Rp 14.775.478,21, akomodasi Madinah Rp 4.517,720,86, dan living cost Rp 3.200.002,50. Sehingga, total biaya haji yang dibebankan kepada jemaah Rp 55,5 juta.

Usulan BPIH 1446 H/2025 yang disampaikan hari ini turun dari yang sebelumnya Rp 93,3 dengan Bipih Rp 65,3 juta dan nilai manfaat Rp 28 juta. Persentase Bipih dan nilai manfaat pada usulan awal itu 70 persen dan 30 persen.

“Pemerintah telah menyusun formulasi pembebanan BPIH tahun 1446H/2025M yang telah melalui proses kajian. Usulan rata-rata BPIH Rp 93.389.684,99; Bipih (70%) Rp 65.372.779,49; Nilai manfaat (30%) Rp 28.016.905,5,” jelas Menag Nasaruddin Umar saat raker bersama Komisi VIII DPR RI pekan lalu, Senin (30/12/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Wamenag Romo H.R. Muhammad Syafi’i mengatakan usulan BPIH 2025 masih bisa turun. Formulasi Bipih dan nilai manfaat dari 70:30 bisa dipertahankan seperti tahun lalu, 60:40.

“Itu kan bisa selesai ketika komponennya bisa kita pertahankan 60:40, karena perubahan 60:40 ke 70:30 ini gak diatur oleh undang-undang,” kata Romo Syafi’i.

Menurut agenda DPR RI hari ini seperti dilihat dari situsnya, Komisi VIII DPR RI akan mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI dan Kepala Badan Penyelenggara Haji serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BPKH. Rapat dijadwalkan mulai pukul 15.30 WIB.

Agenda raker sore nanti terkait penyampaian hasil pembahasan BPIH 1446 H/2025 M, diikuti pandangan fraksi-fraksi atas BPIH tersebut lalu ditutup dengan pengesahan dan penetapan BPIH 1446 H/2025 M.

(kri/inf)



Sumber : www.detik.com