Tag Archives: negara arab

Negara Arab Kecam Serangan Israel di Suriah, Desak Rekonsiliasi Internasional



Jakarta

Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan Israel terhadap wilayah Suriah. Situasi ini memicu respons tegas dari negara-negara Arab dan regional, yang menyuarakan solidaritas terhadap Suriah dan menentang segala bentuk pelanggaran kedaulatan negara tersebut.

Mengutip Saudi Gazette (17/7/2025), para menteri luar negeri dari 11 negara, yaitu Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Turki, Irak, Oman, Qatar, Kuwait, Lebanon, dan Mesir, mengeluarkan pernyataan bersama setelah melakukan konsultasi intensif selama dua hari. Mereka menekankan dukungan terhadap stabilitas Suriah serta menolak campur tangan eksternal dalam urusan dalam negerinya.

Pernyataan tersebut menyambut baik kesepakatan gencatan senjata di provinsi Sweida dan mendorong pelaksanaannya secara penuh demi melindungi warga sipil, memulihkan otoritas negara, dan menjaga persatuan nasional. Para menteri juga memuji komitmen Presiden Ahmad Al-Sharaa dalam menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan baru-baru ini di wilayah tersebut, serta mendukung upaya pemerintah menegakkan hukum dan mendorong rekonsiliasi.


Mereka mengecam serangan udara berulang Israel sebagai “pelanggaran nyata terhadap hukum internasional” dan memperingatkan bahwa tindakan semacam itu mengancam langsung kedaulatan Suriah serta berisiko mengganggu stabilitas kawasan. Dalam pernyataan itu disebutkan, “Keamanan Suriah adalah pilar penting bagi perdamaian regional yang lebih luas dan tidak boleh dikompromikan oleh permusuhan yang terus berlanjut.”

Negara-negara peserta juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk mendukung upaya rekonstruksi Suriah. Selain itu, mereka mendesak Dewan Keamanan PBB agar menjalankan tanggung jawabnya, termasuk memastikan penarikan Israel dari seluruh wilayah Suriah yang diduduki, menghentikan pelanggaran, dan menerapkan resolusi internasional yang relevan, khususnya Resolusi DK PBB 2766 dan Perjanjian Pemisahan Pasukan tahun 1974.

Pernyataan ditutup dengan penegasan atas komitmen kolektif terhadap diplomasi Arab yang terkoordinasi, dengan menempatkan kedaulatan, persatuan, dan stabilitas jangka panjang Suriah sebagai prioritas.

Sementara itu, laporan Arab News (17/7/2025) menyebutkan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi juga menyampaikan kecaman terhadap serangan Israel melalui pernyataan resmi di platform X. Dalam pernyataan tersebut, kementerian menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah pemerintah Suriah dalam menjaga keamanan dan stabilitas, serta menyerukan kepada komunitas internasional untuk mendukung Suriah dalam menghadapi pelanggaran yang terus dilakukan oleh Israel.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, turut membahas situasi tersebut dengan Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, pada hari Rabu (16/7). Pertemuan ini terjadi setelah Israel meluncurkan serangan udara di Damaskus yang menghancurkan sebagian gedung kementerian pertahanan dan menghantam area di dekat istana kepresidenan.

Mengutip Arab News, serangan ini menjadi eskalasi besar terhadap pemerintahan Presiden Ahmad Al-Sharaa, meskipun hubungan pemerintahannya dengan Amerika Serikat mulai membaik dan terdapat komunikasi keamanan dengan Israel.

Dalam waktu yang sama, puluhan orang dilaporkan tewas dalam bentrokan di kota Sweida dan sekitarnya. Kekerasan ini melibatkan pertikaian antara kelompok Druze, pasukan keamanan pemerintah, dan anggota suku Badui.

(inf/lus)



Sumber : www.detik.com

Saudi, Qatar dan Mesir Serukan agar Hamas Melucuti Senjata untuk Akhiri Perang Gaza



Jakarta

Negara-negara Arab termasuk Qatar, Arab Saudi dan Mesir meminta Hamas untuk menyerahkan senjata dan mengakhiri kekuasaan di Gaza, Palestina. Seruan ini dilakukan untuk mengakhiri perang dengan cara menghidupkan solusi dua negara bagi Israel dan Palestina.

Melansir dari Arab News pada Rabu (30/7/2025), 17 negara ditambah Uni Eropa dan Liga Arab menyepakati deklarasi yang menjadi bagian dari dokumen tujuh halaman dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Deklarasi berfokus pada penghidupan kembali solusi dua negara.


“Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka,” bunyi pernyataan dalam deklarasi tersebut.

Deklarasi ini menyusul seruan delegasi Palestina di PBB agar Israel dan Hamas meninggalkan Gaza yang memungkinkan otoritas Palestina mengelola wilayah pesisir tersebut. Negara Prancis yang menjadi tuan rumah konferensi bersama Arab Saudi itu menyebut deklarasi tersebut bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya.

“Untuk pertama kalinya, negara-negara Arab dan Timur Tengah mengecam Hamas, mengecam serangan 7 Oktober, menyerukan pelucutan senjata Hamas, menolak keikutsertaannya dalam pemerintahan Palestina, serta menyatakan niat untuk menormalisasi hubungan dengan Israel di masa depan,” ungkap Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot.

Deklarasi diteken bersama oleh Prancis, Inggris, dan Kanada di antara negara-negara Barat lainnya. Mereka juga menyerukan kemungkinan pengerahan pasukan asing untuk menstabilkan Gaza setelah berakhirnya peperangan. Meski demikian, Israel dan sekutunya Amerika Serikat tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

(aeb/lus)



Sumber : www.detik.com

Profesor Australia Kritik Negara Arab-Islam Banyak Bicara Gaza tapi Tak Bertindak



Jakarta

Sikap negara-negara Arab dan Islam melihat konflik berkepanjangan di Gaza membuat geram Profesor Emeritus Amin Saikal dari Sekolah Ilmu Sosial The University of Western Australia. Menurutnya, Dunia Muslim terlalu banyak bicara tapi kurang bertindak untuk itu.

Saikal melontarkan pernyataannya dalam sebuah tulisan opini yang diterbitkan di The Conversation pada 31 Juli 2025. Tulisan ini juga dipublikasikan di situs kampus tempatnya mengabdi.

Saikal melihat sikap Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang beranggotakan 57 negara mayoritas muslim “sangat tidak efektif”. Ia menilai OKI telah gagal menjalankan tugasnya.


“Dalam menghadapi dua krisis terbesar di dunia muslim saat ini–kehancuran Gaza dan kekejaman pemerintah Taliban di Afghanistan–negara-negara Arab dan Muslim sangat tidak efektif. Badan utama mereka, khususnya OKI, sangat kuat dalam retorika tapi sangat minim dalam tindakan serius dan nyata,” kata Saikal dikutip dari situs The University of Western Australia, Selasa (5/8/2025).

OKI yang menyebut dirinya “suara kolektif Dunia Muslim” menurut Saikal terbukti tak berdaya menghadapi serangan Israel terhadap Gaza yang merespons serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

“OKI memang piawai dalam mengeluarkan pernyataan. Namun, pendekatan ini tidak jauh berbeda dari pendekatan komunitas global yang lebih luas. Sebagian besar masih bersifat verbal, dan tanpa langkah-langkah praktis apa pun,” kritiknya.

Negara Arab-Islam Harusnya Bisa Berbuat Banyak

Menurut Saikal, negara-negara Arab dan Islam, khususnya yang tergabung di OKI, seharusnya bisa berbuat lebih banyak dalam menghadapi apa yang terjadi di Gaza. Seperti membujuk negara tetangga Israel khususnya Mesir dan Yordania untuk membuka jalur masuk bantuan kemanusiaan atau bisa memaksa Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko menangguhkan hubungan mereka dengan Israel hingga menyetujui solusi dua negara. Namun, hal tersebut gagal dilakukan oleh OKI.

Saikal juga menyoroti peluang pemanfaatan sumber daya dari negara-negara kaya minyak (Arab Saudi dan UEA) untuk menekan Amerika Serikat dalam memasok amunisi ke Israel. Namun, hal ini tak juga dilakukan OKI.

Sikap OKI yang dinilai tak efektif itu memang bukan tanpa alasan. Menurut Saikal, perbedaan politik, sosial, budaya, dan ekonomi negara-negara anggota OKI menjadi salah satu alasan di balik ini.

Namun, Saikal melihat satu alasan penting terkait ini karena anggota OKI belum berfungsi sebagai “pembangun jembatan” dalam merumuskan strategi untuk mengatasi perbedaan geopolitik dan sektarian.

“Sudah saatnya melihat fungsi OKI dan menentukan bagaimana ia dapat lebih efektif menyatukan umat,” tandas Saikal.

Kondisi di Gaza makin memprihatinkan, ditambah krisis kelaparan yang melanda belakangan ini. Sumber-sumber medis di Gaza, seperti dilansir WAFA, Senin (4/8/2025), melaporkan jumlah korban tewas sejak 7 Oktober 2023 melonjak menjadi 60.939. Mayoritas adalah perempuan dan anak-anak.

Selain itu, lebih dari 150 ribu orang dilaporkan luka-luka akibat agresi brutal Israel di daerah kantong tersebut. Tim ambulans masih kesulitan menjangkau korban yang terjebak di bawah reruntuhan atau jalan-jalan akibat bombardir yang terus berlanjut.

(kri/lus)



Sumber : www.detik.com

Negara Arab Kompak Katakan Israel Lakukan Genosida di Gaza



Jakarta

Negara-negara Arab mengecam Israel atas bencana kelaparan yang secara resmi diumumkan di Gaza. Arab Saudi, Kuwait, Yordania dan Gulf Cooperation Council (GCC) atau Dewan Kerjasama Teluk menuduh Tel Aviv melakukan kejahatan berat terhadap warga sipil yang kelaparan dan menyerukan intervensi internasional yang mendesak.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Saudi menuduh Israel melakukan genosida terhadap warga sipil di Gaza, menggambarkan bencana kelaparan tersebut sebagai “Noda di hati nurani umat manusia.”

Kementerian tersebut mengatakan bahwa bencana kelaparan yang dikonfirmasi oleh Integrated Food Security Phase Classification (IPC) yang didukung PBB adalah akibat langsung dari kejahatan sistematis yang dilakukan oleh tentara Israel, termasuk menghalangi bantuan kemanusiaan dan pemindahan paksa warga negara sipil yang terkepung.


“Kerajaan Arab Saudi menyatakan keprihatinannya yang mendalam setelah laporan IPC dan deklarasi resmi bencana kelaparan di Gaza,” kata Kementerian tersebut.

Berlanjut kejahatan ini tanpa pencegahan atau akuntabilitas merupakan aib bagi komunitas internasional.

Riyadh mengutuk apa yang disebutnya sebagai “Kejahatan Genosida Berulang” oleh pasukan Israel dan mendesak masyarakat Internasional khususnya anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah-langkah mendesak guna mengakhiri kelaparan dan menghentikan perang permusuhan Israel terhadap rakyat Palestina.

Kuwait juga mengecam kebijakan kelaparan, penindasan dan pemindahan paksa Israel di Gaza.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri mendesak masyarakat Internasional untuk menghentikan genosida yang sedang berlangsung di Gaza dan meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatan terhadap kemanusiaan dengan mengutip Resolusi Dewan Keamanan PBB 2417, yang melarang penggunaan kelaparan sebagai senjata perang.

Gulf Cooperation Council (GCC) juga mendesak tekanan internasional segera kepada Israel untuk membuka penyeberangan dan mengizinkan bantuan kemanusiaan tanpa batas masuk ke Gaza.

Sekretaris Jenderal GCC, Jasem al-Budaiwi menyebut kelaparan tersebut sebagai akibat dari “kebijakan kelaparan yang tidak manusiawi” Israel dan menegaskan kembali dukungannya terhadap hak-hak Palestina dan perlindungan di bawah hukum internasional.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania, Sufyan Qudah, menyebut deklarasi tersebut sebagai “indikator berbahaya dari situasi kemanusiaan yang sangat buruk di Jalur Gaza, akibat kebijakan dan tindakan tidak manusiawi sistematis pemerintah Israel yang telah menjadikan kelaparan sebagai senjata melawan Palestina.”

Ia mengecam pembatasan berkelanjutan Israel terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, yang menurutnya telah menyebabkan “tingkat kelaparan yang mengkhawatirkan.”

Qudah menyerukan kepada masyarakat internasional untuk “bertindak segera dan tanpa penundaan untuk memaksa Israel mengakhiri agresinya terhadap Gaza, mengakhiri kelaparan dan bencana kemanusiaan yang disebabkan oleh agresi tersebut, dan memastikan masuknya bantuan yang cukup dan berkelanjutan ke Jalur Gaza.”

Dilansir Anadolu Agency, laporan terbaru IPC yang dirilis Jumat (23/8/2025) lalu mengonfirmasi kondisi kelaparan sudah terjadi di Gaza yang mempengaruhi lebih dari 500.000 orang. Krisis ini yang digambarkan oleh badan-badan PBB sebagai sepenuhnya buatan manusia, diproyeksikan akan menyebar lebih jauh ke selatan dalam beberapa minggu mendatang, kecuali jika respons kemanusiaan skala besar segera diizinkan.

Para pejabat PBB dan badan-badan kemanusiaan menyalahkan blokade Israel, penghancuran infrastruktur sipil, pengungsian berulang, dan pembatasan ketat pengiriman bantuan sebagai penyebab utama bencana kelaparan ini.

Israel telah membunuh hampir 62.300 warga Palestina di Gaza sejak Oktober 2023. Kampanye militer telah menghancurkan wilayah kantong tersebut, yang kini menghadapi bencana kelaparan.

November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang yang dilakukannya di wilayah kantong tersebut.

(lus/kri)



Sumber : www.detik.com