Tag Archives: netanyahu

Negara-negara Islam Kecam Rencana Israel Caplok Tepi Barat



Jakarta

Negara-negara Arab dan Islam termasuk yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengecam persetujuan yang diberikan Parlemen Israel atau Knesset untuk aneksasi Tepi Barat.

Dilansir Al Jazeera dan Al Arabiya, Jumat (25/7/2025), pemungutan suara pada Rabu waktu setempat yang disetujui oleh lebih dari 70 anggota Knesset menyerukan “penerapan kedaulatan Israel atas Yudea, Samaria, dan Lembah Yordan,” sebutan mereka untuk wilayah Tepi Barat.

Dikatakan, pencaplokan Tepi Barat akan “memperkuat negara Israel, keamanannya, dan mencegah pertanyaan apa pun soal hak dasar orang Yahudi untuk mendapatkan perdamaian dan keamanan di tanah air mereka.”

Mosi tersebut diajukan oleh koalisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Menyusul keputusan tersebut, negara-negara Arab dan Islam dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan Arab Saudi, Bahrain, Mesir, Indonesia, Yordania, Nigeria, Palestina, Qatar, Turki, Uni Emirat Arab, negara-negara Liga Arab, dan OKI, mengecam keras upaya Knesset Israel.

“Mengutuk keras persetujuan Knesset Israel atas deklarasi yang menyerukan penerapan apa yang disebut “kedaulatan Israel” atas Tepi Barat yang diduduki,” demikian bunyi pernyataan bersama yang dibagikan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi lewat X, Kamis (24/7/2025).

Para pihak itu menganggapnya sebagai pelanggaran hukum internasional terang-terangan dan tidak dapat diterima, melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.

Negara-negara Islam menegaskan lagi bahwa Israel tidak punya hak atas kedaulatan wilayah Palestina yang diduduki. “Tindakan Israel ini tidak punya kekuatan hukum dan tidak bisa mengubah status wilayah Palestina yang diduduki, terutama Yerusalem Timur, yang tetap menjadi bagian integral dari wilayah Palestina yang diduduki,” tegas pernyataan itu.

Mereka juga menegaskan usulan soal solusi dua negara berdasarkan legitimasi internasional dan Inisiatif Perdamaian Arab, dan untuk terwujudnya negara Palestina yang merdeka sesuai garis yang ditetapkan pada 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

OKI, seperti dilaporkan WAFA, turut menyeru masyarakat internasional untuk memenuhi tanggung jawabnya dan mengambil langkah-langkah politik serta hukum guna mendukung hak-hak rakyat Palestina.

Selain OKI, Liga Muslim Dunia (MWL) yang beranggotakan negara-negara Islam dari berbagai mazhab mengutuk keras persetujuan Knesset Israel atas pencaplokan Tepi Barat. MWL menilai upaya Israel telah merenggut hak-hak hidup dan bernegara rakyat Palestina.

“Pemerintah ekstremis ini (red-Israel), melalui perilaku kriminalnya, telah menjadi hambatan utama bagi tercapainya perdamaian yang adil dan komprehensif serta stabilitas yang dicita-citakan semua pihak di kawasan,” bunyi pernyataan yang dikeluarkan Sekretariat Jenderal MWL yang dibagikan dalam situsnya, Kamis (24/7/2025).

(kri/lus)



Sumber : www.detik.com

Israel Setuju Caplok Gaza, Pindah Paksa Warga Palestina



Jakarta

Kabinet politik-keamanan Israel menyetujui rencana pencaplokan Kota Gaza. Rencana tersebut melibatkan evakuasi warga Palestina dan serangan darat.

Dilansir Reuters, Jumat (8/8/2025), persetujuan tersebut tercapai beberapa jam setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan mengambil alih kendali militer atas seluruh Jalur Gaza.

“IDF akan bersiap untuk menguasai Kota Gaza sambil memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran,” kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan, merujuk pada Pasukan Pertahanan Israel.


Reporter Axios Barak Ravid, mengutip seorang pejabat Israel, mengatakan di X rencana tersebut melibatkan evakuasi warga sipil Palestina dari Kota Gaza dan melancarkan serangan darat di sana.

Sebelumnya, Netanyahu dalam sebuah wawancara di Fox News Channel pada Kamis (7/8/2025) mengatakan “bermaksud” mengambil alih kendali militer seluruh Gaza.

“Kami bermaksud demikian,” kata Netanyahu ketika ditanya apakah Israel akan mengambil alih seluruh wilayah pesisir tersebut.

Netanyahu mengatakan Israel ingin menyerahkan pemerintahan atas wilayah tersebut kepada pasukan Arab. Namun, dia tidak merinci tata kelola atau negara mana saja yang kemungkinan terlibat.

“Kami tidak ingin mempertahankannya. Kami ingin memiliki perimeter keamanan. Kami tidak ingin mengaturnya. Kami tidak ingin berada di sana sebagai badan pemerintahan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Hamas menyebut pernyataan Netanyahu itu sebagai “kudeta terang-terangan” terhadap proses negosiasi.

“Rencana Netanyahu untuk memperluas agresi menegaskan tanpa keraguan bahwa ia berusaha menyingkirkan tawanannya dan mengorbankan mereka,” kata Hamas dalam pernyataannya, dilansir Reuters.

Sementara itu, sumber resmi Yordania mengatakan negara-negara Arab hanya akan mendukung apa yang diputuskan dan disetujui oleh Palestina. Sumber tersebut juga mengatakan keamanan di Gaza harus ditangani melalui “lembaga-lembaga Palestina yang sah.”

(kri/lus)



Sumber : www.detik.com

Kecam Rencana Israel Kuasai Gaza, Saudi Desak Dewan Keamanan PBB Ambil Tindakan



Jakarta

Arab Saudi mengecam keras rencana Israel untuk kuasai Gaza. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui akun X-nya.

“Kerajaan Arab Saudi mengutuk sekeras-kerasnya keputusan otoritas pendudukan Israel untuk menduduki Jalur Gaza dan dengan tegas mengutuk kegigihan mereka dalam melakukan kejahatan kelaparan, praktik brutal dan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina,” demikian bunyi pernyataannya seperti dikutip dari unggahan X-nya @KSAmofaEN.


Lebih lanjut, Saudi memperingatkan bahwa kegagalan berkelanjutan komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk segera menghentikan serangan serta pelanggaran Israel yang merusak pondasi tatanan internasional sekaligus legitimasi internasional. Selain itu, tindakan Israel juga mengancam perdamaian serta keamanan regional. Juga, meramalkan konsekuensi mengerikan yang mendorong genosida dan pengungsian secara paksa.

“Gagasan dan keputusan tidak manusiawi yang diadopsi oleh otoritas pendudukan Israel tanpa pencegahan menegaskan kembali kegagalan mereka dalam memahami ikatan emosional, historis, dan hukum rakyat Palestina dengan tanah ini dan hak mereka atasnya, berdasarkan hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan,” lanjut pernyataan tersebut.

Kemudian, Kerajaan Saudi juga menegaskan bahwa kejahatan Israel yang terus berlanjut menuntun komunitas internasional untuk mengambil sikap yang efektif, tegas dan jera untuk mengakhiri bencana kemanusiaan yang dihadapi rakyat Palestina dan memungkinkan tercapainya solusi yang disepakati oleh negara-negara pecinta damai.

“Yaitu implementasi solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina di perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, berdasarkan resolusi PBB yang relevan,” sambungnya.

Sebagaimana diketahui, kabinet keamanan Israel menyetujui rencana yang diusulkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar militer mengambil alih kendali Kota Gaza. Hal ini disampaikan oleh Netanyahu di kantornya dalam pernyataan yang dirilis pada Jumat lalu (8/8).

“Berdasarkan rencana untuk ‘mengalahkan’ Hamas di Jalur Gaza, pasukan Israel “akan bersiap untuk mengambil alih kendali Kota Gaza sambil mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran,” demikian pernyataan tersebut, dilansir kantor berita AFP.

(aeb/lus)



Sumber : www.detik.com

Gila! Netanyahu Mau Bikin ‘Israel Raya’ Caplok Negara-negara Islam



Jakarta

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan berkomitmen mewujudkan visi ‘Israel Raya’. Rencana tersebut meliputi pencaplokan sejumlah negara Arab yang mayoritas muslim.

Dilansir Middle East Eye dan Times of Israel, pernyataan Netanyahu itu dilontarkan saat wawancara dengan i24 News yang disiarkan pada Selasa (12/8/2025) petang. Netanyahu menjawab pertanyaan pembawa acara, Sharon Gal, terkait visi ‘Israel Raya’ dan dia menyebut “sangat” terhubung dengan itu.


Rencana ‘Israel Raya’ mencakup wilayah Palestina yang tengah diduduki dan sebagian wilayah Mesir, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Menurut versi lain, ini juga mencakup wilayah Arab Saudi.

Negara-negara Arab Meradang

Pernyataan Netanyahu membuat negara-negara Arab meradang. Arab Saudi melalui Kementerian Luar Negeri mengecam apa yang disebut ‘Israel Raya’ dan menolak tegas rencana pembangunan pemukiman dan perluasan yang diadopsi otoritas pendudukan Israel.

“Kementerian Luar Negeri menyatakan kecaman keras Kerajaan Arab Saudi terhadap pernyataan Perdana Menteri pemerintah pendudukan Israel mengenai apa yang disebut “Visi Israel Raya’ dan penolakan tegas terhadap rencana pembangunan pemukiman dan ekspansionis yang diadopsi otoritas pendudukan Israel,” bunyi pernyataan itu, dilansir kantor berita SPA, Rabu (13/8/2025).

Arab Saudi juga menegaskan dukungannya terhadap berdirinya negara Palestina dan hak-hak rakyatnya. Pihaknya juga memperingatkan masyarakat internasional soal “pelanggaran berat” yang terus dilakukan Israel.

Yordania dalam pernyataannya yang dirilis di situs resmi pemerintah pada Rabu (13/8/2025) menolak keras pernyataan Benjamin Netanyahu tentang “Visi Israel Raya”. Petra menyebutnya sebagai “delusi palsu dan retorika tak berdasar”.

Mesir, seperti dilansir Anadolu Agency, minta klarifikasi soal pernyataan Benyamin Netanyahu terkait ‘Israel Raya’. Mereka menilai pernyataan tersebut “memicu ketidakstabilan dan menunjukkan penolakan terhadap perdamaian di kawasan.”

Kecaman keras juga datang dari negara-negara Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dalam pernyataan terpisah, Liga Arab menganggap pernyataan Benjamin Netanyahu soal ‘Israel Raya’ merupakan pengabaian terhadap kedaulatan negara-negara Arab dan merusak keamanan dan stabilitas regional.

“Pernyataan-pernyataan ini merupakan ancaman serius terhadap keamanan kolektif Arab dan tantangan nyata terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip legitimasi internasional,” tegas Sekretariat Jenderal Liga Arab dalam pernyataannya, Rabu (13/8/2025).

Sementara OKI dalam pernyataannya menyebut apa yang dikatakan Benjamin Netanyahu soal ‘Israel Raya’ adalah retorika ekstremisme, hasutan, dan agresi. OKI juga menilai pernyataan Israel mengabaikan kedaulatan negara dan melanggar hukum internasional.

(kri/inf)



Sumber : www.detik.com

31 Negara Arab Kecam Keras Visi Israel Raya Gagasan Netanyahu



Jakarta

Sebanyak 31 Menteri Luar Negeri negara-negara Arab dan negara mayoritas muslim mengecam keras pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ingin mewujudkan visi ‘Israel Raya’ dan mencaplok sejumlah negara Arab. Mereka menilai tersebut merupakan pelanggaran yang berbahaya terhadap hukum internasional sekaligus ancaman langsung terhadap keamanan nasional Arab.

“Pernyataan-pernyataan ini merupakan pengabaian yang serius, dan pelanggaran yang terang-terangan dan berbahaya, terhadap aturan hukum internasional dan fondasi hubungan internasional yang stabil,” tulis laporan yang dikutip dari kantor berita Saudi, SPA pada Sabtu (16/8/2025).


Mengutip dari Arab News, kecaman itu diungkapkan dalam pernyataan bersama yang diteken oleh para Menteri Luar Negeri dari 31 negara dan para pemimpin Liga Arab, OKI dan GCC. Mereka juga menentang persetujuan Menteri Israel Bezalel Smotrich atas rencana pemukiman di wilayah E1 d Tepi Barat serta pernyataannya yang menolak pembentukan negara Palestina.

Negara-negara Eropa yang khawatir dengan rencana tersebut juga telah mendesak pemerintah Israel untuk menghentikannya. Jerman memperingati bahwa pemukiman E1 dan perluasan Maale Adumim akan semakin membatasi mobilitas penduduk Palestina di Tepi Barat dengan membaginya menjadi dua dan memisahkan wilayah tersebut dari Yerusalem Timur.

Pernyataan bersama yang ditandatangani oleh puluhan menteri itu menegaskan bahwa rencana Israel adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan serangan terang-terangan terhadap hak asasi rakyat palestina untuk mewujudkan negara merdeka dan berdaulat.

Para menteri memperingatkan bahwa pengabaian terang-terangan Israel terhadap hak-hak warga Palestina itu dapat memicu siklus kekerasan dan konflik serta merusak prospek tercapainya perdamaian yang adil dan komprehensif di kawasan tersebut.

Pada kesempatan yang sama, pernyataan bersama yang diteken 31 Menteri Luar Negeri itu menegaskan penolakan dan kecaman atas kejahatan agresi, genosida dan pembersihan etnis yang dilakukan Israel. Mereka menyebut perlu adanya gencatan senjata di Jalur Gaza sekaligus memastikan akses kemanusiaan tanpa syarat untuk mengakhiri kebijakan kelaparan sistematis yang diupayakan Israel sebagai senjata genosida.

“Hal ini menuntut pencabutan segera blokade mematikan Israel di Jalur Gaza, pembukaan perlintasan Israel ke Gaza, dan meminta pertanggungjawaban penuh israel, sebagai Kekuatan Pendudukan, atas konsekuensi kejahatannya di Jalur Gaza, termasuk runtuhnya sistem kesehatan dan bantuan,” tulis pernyataan tersebut.

Para Menteri Luar Negeri itu juga kembali menegaskan penolakannya pada penggusuran rakyat Palestina dalam bentuk apa pun dengan dalih apa pun. Mereka juga menyerukan agar masyarakat internasional bisa menekan Israel mengakhiri agresinya dan menarik diri sepenuhnya dari Jalur Gaza.

Mereka juga menyerukan kepada masyarakat internasional, terutama anggota tetap Dewan Keamanan, khususnya Amerika Serikat, untuk memikul tanggung jawab hukum dan moral mereka untuk mengambil tindakan segera. Hal tersebut dilakukan untuk memaksa Israel menghentikan agresi yang sedang berlangsung terhadap Jalur Gaza dan eskalasi berbahaya di Tepi Barat yang diduduki.

Berikut daftar 31 negara asal Menteri Luar Negeri meneken pernyataan bersama terkait kecaman keras terhadap visi Israel Raya Netanyahu.

  1. Arab Saudi
  2. Aljazair
  3. Bahrain
  4. Bangladesh
  5. Chad
  6. Komoro
  7. Djibouti
  8. Mesir
  9. Gambia
  10. Indonesia
  11. Irak
  12. Yordania
  13. Kuwait
  14. Lebanon
  15. Libya
  16. Maladewa
  17. Mauritania
  18. Maroko
  19. Nigeria
  20. Oman
  21. Pakistan
  22. Palestina
  23. Qatar
  24. Senegal
  25. Sierra Leone
  26. Somalia
  27. Sudan
  28. Suriah
  29. Turki
  30. Uni Emirat Arab
  31. Yaman

(aeb/lus)



Sumber : www.detik.com

Muhammadiyah Sebut Aksi Israel Pindahkan Warga Gaza Awal ‘Israel Raya’


Jakarta

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas mengecam keras rencana Israel yang ingin memindahkan paksa warga dari Gaza utara ke selatan. Menurutnya, langkah ini adalah bagian dari “rencana jahat” Israel untuk mencaplok wilayah Gaza sepenuhnya.

Anwar Abbas menyebut pemindahan paksa ini adalah langkah awal dari impian Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mendirikan Negara Israel Raya.

“Jangankan akan memindahkan warga Gaza utara ke selatan, Netanyahu dan Donald Trump malah ingin mengevakuasi seluruh rakyat Gaza ke luar negeri, termasuk ke Indonesia,” ujar Anwar Abbas dalam keterangannya, Senin (18/8/2025), dikutip detikNews.


“Mereka mengatakan hal itu karena mereka katanya akan membangun kembali Gaza yang porak poranda. Padahal sejatinya mereka ingin mencaplok Gaza dan menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian dari negara Israel,” imbuhnya.

Anwar Abbas menjelaskan, impian Negara Israel Raya mencakup seluruh wilayah Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania, sebagian Mesir, Arab Saudi, dan Irak. Oleh karena itu, langkah pemindahan warga Gaza utara ke selatan adalah bagian dari strategi zionis untuk menguasai Gaza secara bertahap.

“Jadi usaha pihak Israel memaksa warga Gaza utara untuk pindah ke selatan itu merupakan bagian dari strategi mereka untuk menduduki dan menguasai Gaza secara bertahap dalam konteks mendirikan Israel Raya yang sudah menjadi cita-cita dari zionis Israel,” tegasnya.

PBB Diharapkan Turun Tangan

Anwar Abbas mendesak agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan para pemimpin dunia tidak tinggal diam. Ia berharap PBB bisa mencegah rencana jahat Israel yang berdalih demi keamanan warga.

“Untuk itu kita berharap agar dunia termasuk PBB jangan berdiam diri dan harus bisa mencegah tindakan Israel tersebut karena tindakan ini jelas-jelas merupakan bagian dari niat jahat Israel untuk mencaplok wilayah Gaza yang sangat strategis tersebut secara bertahap,” pungkas Wakil Ketua Umum MUI itu.

Seperti diketahui, rencana Israel untuk memindahkan warga Gaza utara ke selatan telah memicu kekhawatiran internasional. Pihak militer Israel beralasan relokasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan warga karena mereka akan memulai serangan baru.

Bahkan, militer Israel menjanjikan tenda dan peralatan perlindungan di zona relokasi, sebagaimana dilansir Reuters, Minggu (17/8/2025).

Namun, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan justru menyatakan keprihatinan. Mereka khawatir rencana Israel ini hanya akan menambah penderitaan bagi 2,2 juta penduduk di wilayah kantong tersebut.

Selengkapnya baca di sini.

(hnh/kri)



Sumber : www.detik.com

Ini Proposal Gencatan Senjata yang Disetujui Hamas, Israel Belum Merespons


Jakarta

Hamas menyatakan setuju dengan usulan gencatan senjata selama 60 hari yang diajukan oleh Qatar dan Mesir. Proposal ini termasuk pembebasan sandera secara bertahap dan penarikan sebagian pasukan Israel dari Gaza. Namun, Israel hingga kini belum memberikan jawaban resmi dan masih meragukan kesepakatan tersebut.

Menurut laporan BBC, Pejabat Hamas, Taher al-Nunu, menyatakan kepada Al-Araby TV bahwa Hamas menerima proposal tersebut tanpa meminta perubahan apa pun. Ia menyebutnya sebagai “kesepakatan parsial menuju kesepakatan menyeluruh” dan menegaskan bahwa negosiasi untuk mencapai gencatan senjata permanen akan dimulai sejak hari pertama pelaksanaan.

Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, isi proposal gencatan senjata ini hampir identik dengan rencana yang diajukan oleh utusan Amerika Serikat, Steve Witkoff, pada Juni lalu. Rencana Witkoff juga mencakup gencatan senjata selama 60 hari, dengan pembebasan 10 sandera hidup dan 18 jenazah secara bertahap, serta pembebasan tahanan Palestina sebagai imbalannya.


Meskipun pada saat itu Israel menerima rencana Witkoff, Hamas menolaknya karena khawatir gencatan senjata sementara itu tidak akan berlanjut menjadi permanen.

Isi Proposal Gencatan Senjata

Masih dari sumber sebelumnya, berikut isi proposal gencatan senjata.

1. Pembebasan Sandera oleh Hamas

Hamas akan membebaskan sandera secara bertahap sebagai tanda komitmen terhadap gencatan senjata:

  • Hari ke-1: Membebaskan 8 sandera yang masih hidup
  • Hari ke-7: Menyerahkan 5 jenazah sandera
  • Hari ke-30: Menyerahkan 5 jenazah sandera
  • Hari ke-50: Membebaskan 2 sandera hidup lagi
  • Hari ke-60: Menyerahkan 8 jenazah sandera

2. Pembebasan Tahanan oleh Israel

Sebagai imbalan atas pembebasan sandera, Israel akan membebaskan sejumlah tahanan Palestina sebagai bentuk kesepakatan timbal balik:

  • Sekitar 1.500 tahanan asal Gaza dibebaskan
  • Termasuk 150 tahanan dengan hukuman seumur hidup
  • Termasuk 50 tahanan dengan hukuman lebih dari 15 tahun

3. Penarikan Pasukan Israel Selama Gencatan Senjata

Selain aspek pembebasan tahanan, proposal juga mengatur soal penarikan pasukan Israel agar suasana gencatan senjata dapat berjalan efektif:

  • Pasukan Israel akan mundur sejauh 800 meter hingga 1,2 kilometer dari perbatasan Gaza selama masa 60 hari gencatan senjata
  • Namun, Israel tetap mempertahankan posisi di koridor militer Morag dan Philadelphi di selatan Gaza

Jika dibandingkan dengan proposal sebelumnya, utusan AS Steve Witkoff mengajukan rencana yang hampir sama, namun dengan perbedaan signifikan yang membuat Hamas menolaknya:

  • Hamas hanya membebaskan 10 sandera hidup dan 18 jenazah pada hari pertama dan ketujuh
  • Israel membebaskan 125 tahanan seumur hidup, 1.111 tahanan Gaza, dan 180 jenazah Gaza
  • Hamas menolak karena tidak ada jaminan gencatan senjata permanen

Respons Israel Masih Belum Jelas

Pemerintah Israel belum memberikan tanggapan resmi atas proposal tersebut. Namun, juru bicara pemerintah, David Mencer, mengatakan bahwa Israel tidak tertarik pada kesepakatan parsial. Ia menyebut keadaan saat ini telah berbeda. Menurut analisa Al Jazeera, hal ini mengisyaratkan bahwa Israel ingin terus melanjutkan operasi militer di Gaza.

Israel juga menuntut agar seluruh 50 sandera yang diyakini masih ditahan di Gaza dibebaskan sekaligus. Seorang pejabat di kantor Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa pembebasan seluruh sandera adalah syarat utama untuk mengakhiri perang.

Situasi di Gaza Semakin Sulit

Menurut laporan Al Jazeera, Qatar mengonfirmasi bahwa Hamas sudah memberikan tanggapan positif terhadap usulan gencatan senjata tersebut, tetapi Israel belum merespon.

Sementara itu, serangan Israel masih terus terjadi. Dalam beberapa hari terakhir, sedikitnya 12 orang tewas akibat serangan di tenda pengungsian di Khan Younis dan Deir el-Balah. Serangan juga menghancurkan rumah-rumah di Gaza selatan dan terjadi tembakan hebat di wilayah Gaza timur. Jumlah korban tewas dalam serangan sejak pagi hari itu mencapai 40 orang.

Sejak perang dimulai pada Oktober 2023, lebih dari 62.000 orang telah meninggal di Gaza, sementara di Israel, sebanyak 1.139 orang tewas dan lebih dari 200 orang disandera.

(inf/lus)



Sumber : www.detik.com

Pembakaran Masjid Al-Aqsa pada 1969 Disebut Rencana ‘Israel Raya’



Jakarta

Peristiwa pembakaran Masjid Al Aqsa di Kota Tua Yerusalem 56 tahun lalu menggegerkan umat Islam Palestina dan dunia. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Yaman menyebut insiden itu bagian dari rencana sistematis untuk ‘Israel Raya’.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada peringatan 56 tahun pembakaran Masjid Al-Aqsa, Kamis (21/8/2025) kemarin, dilansir kantor berita SABA, Yaman menegaskan pembakaran Masjid Al-Aqsa dan rentetan kejahatan seperti penyerbuan Al-Quds saat ini, penodaan tempat sucinya, hingga penggalian yang mengancam fondasi masjid hanya kelanjutan dari kejahatan untuk menghapus identitas Arab dan Islam Al-Quds serta me-Yahudikannya.

“Merupakan bagian tak terpisahkan dari skema yang lebih luas dan lebih berbahaya yang dikenal sebagai ‘Israel Raya’,” kata Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Yaman seperti dinarasikan SABA.


Pernyataan tersebut menunjukkan impian Israel, yang ditegaskan lagi oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu baru-baru ini, bukan khayalan melainkan roadmap yang tengah dijalankan.

Kisah Pembakaran Masjid Al-Aqsa 21 Agustus 1969

Pembakaran Masjid Al-Aqsa memicu kemarahan umat Islam dan tanggal kejadiannya kini diperingati sebagai Hari Masjid Sedunia. Sejumlah media Arab menyebut pelakunya adalah ekstremis Yahudi.

Peristiwa itu terjadi pada 21 Agustus 1969 pukul 7 pagi waktu setempat. Warga Palestina digegerkan dengan kepulan asap dari Masjid Al-Aqsa. Seseorang yang kemudian diketahui bernama Michael Dennis Rohan telah membakar area salat dan mimbar masjid tersebut.

Rohan, menurut The New Arab, merasa mendapat pesan dari Tuhan agar membakar Masjid Al-Aqsa dan ingin orang-orang Yahudi menjadikannya sebagai kuil. Dalam kepercayaan Yahudi, lokasi berdirinya Masjid Al-Aqsa saat ini diyakini sebagai tempat berdirinya kuil Yahudi kuno, mereka menyebut wilayah itu Temple Mount.

Turis Australia itu lantas membakar aula salat al-Qibli dan mimbar Shalahuddin al-Ayyubi. Area tersebut ludes terbakar.

Warga Palestina di sekitar lokasi bergegas masuk masjid untuk menyelamatkan sebanyak mungkin artefak dan mencoba memadamkan api. Tim pemadam kebakaran akhirnya tiba, setelah sempat dihadang oleh pasukan pendudukan Israel.

Rohan kemudian ditangkap pada 23 Agustus dan ditetapkan sebagai tersangka atas kejahatan pembakaran Masjid Al-Aqsa.

(kri/lus)



Sumber : www.detik.com

Negara Arab Kompak Katakan Israel Lakukan Genosida di Gaza



Jakarta

Negara-negara Arab mengecam Israel atas bencana kelaparan yang secara resmi diumumkan di Gaza. Arab Saudi, Kuwait, Yordania dan Gulf Cooperation Council (GCC) atau Dewan Kerjasama Teluk menuduh Tel Aviv melakukan kejahatan berat terhadap warga sipil yang kelaparan dan menyerukan intervensi internasional yang mendesak.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Saudi menuduh Israel melakukan genosida terhadap warga sipil di Gaza, menggambarkan bencana kelaparan tersebut sebagai “Noda di hati nurani umat manusia.”

Kementerian tersebut mengatakan bahwa bencana kelaparan yang dikonfirmasi oleh Integrated Food Security Phase Classification (IPC) yang didukung PBB adalah akibat langsung dari kejahatan sistematis yang dilakukan oleh tentara Israel, termasuk menghalangi bantuan kemanusiaan dan pemindahan paksa warga negara sipil yang terkepung.


“Kerajaan Arab Saudi menyatakan keprihatinannya yang mendalam setelah laporan IPC dan deklarasi resmi bencana kelaparan di Gaza,” kata Kementerian tersebut.

Berlanjut kejahatan ini tanpa pencegahan atau akuntabilitas merupakan aib bagi komunitas internasional.

Riyadh mengutuk apa yang disebutnya sebagai “Kejahatan Genosida Berulang” oleh pasukan Israel dan mendesak masyarakat Internasional khususnya anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah-langkah mendesak guna mengakhiri kelaparan dan menghentikan perang permusuhan Israel terhadap rakyat Palestina.

Kuwait juga mengecam kebijakan kelaparan, penindasan dan pemindahan paksa Israel di Gaza.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri mendesak masyarakat Internasional untuk menghentikan genosida yang sedang berlangsung di Gaza dan meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatan terhadap kemanusiaan dengan mengutip Resolusi Dewan Keamanan PBB 2417, yang melarang penggunaan kelaparan sebagai senjata perang.

Gulf Cooperation Council (GCC) juga mendesak tekanan internasional segera kepada Israel untuk membuka penyeberangan dan mengizinkan bantuan kemanusiaan tanpa batas masuk ke Gaza.

Sekretaris Jenderal GCC, Jasem al-Budaiwi menyebut kelaparan tersebut sebagai akibat dari “kebijakan kelaparan yang tidak manusiawi” Israel dan menegaskan kembali dukungannya terhadap hak-hak Palestina dan perlindungan di bawah hukum internasional.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania, Sufyan Qudah, menyebut deklarasi tersebut sebagai “indikator berbahaya dari situasi kemanusiaan yang sangat buruk di Jalur Gaza, akibat kebijakan dan tindakan tidak manusiawi sistematis pemerintah Israel yang telah menjadikan kelaparan sebagai senjata melawan Palestina.”

Ia mengecam pembatasan berkelanjutan Israel terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, yang menurutnya telah menyebabkan “tingkat kelaparan yang mengkhawatirkan.”

Qudah menyerukan kepada masyarakat internasional untuk “bertindak segera dan tanpa penundaan untuk memaksa Israel mengakhiri agresinya terhadap Gaza, mengakhiri kelaparan dan bencana kemanusiaan yang disebabkan oleh agresi tersebut, dan memastikan masuknya bantuan yang cukup dan berkelanjutan ke Jalur Gaza.”

Dilansir Anadolu Agency, laporan terbaru IPC yang dirilis Jumat (23/8/2025) lalu mengonfirmasi kondisi kelaparan sudah terjadi di Gaza yang mempengaruhi lebih dari 500.000 orang. Krisis ini yang digambarkan oleh badan-badan PBB sebagai sepenuhnya buatan manusia, diproyeksikan akan menyebar lebih jauh ke selatan dalam beberapa minggu mendatang, kecuali jika respons kemanusiaan skala besar segera diizinkan.

Para pejabat PBB dan badan-badan kemanusiaan menyalahkan blokade Israel, penghancuran infrastruktur sipil, pengungsian berulang, dan pembatasan ketat pengiriman bantuan sebagai penyebab utama bencana kelaparan ini.

Israel telah membunuh hampir 62.300 warga Palestina di Gaza sejak Oktober 2023. Kampanye militer telah menghancurkan wilayah kantong tersebut, yang kini menghadapi bencana kelaparan.

November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang yang dilakukannya di wilayah kantong tersebut.

(lus/kri)



Sumber : www.detik.com