Tag Archives: otoritas palestina

Saudi, Qatar dan Mesir Serukan agar Hamas Melucuti Senjata untuk Akhiri Perang Gaza



Jakarta

Negara-negara Arab termasuk Qatar, Arab Saudi dan Mesir meminta Hamas untuk menyerahkan senjata dan mengakhiri kekuasaan di Gaza, Palestina. Seruan ini dilakukan untuk mengakhiri perang dengan cara menghidupkan solusi dua negara bagi Israel dan Palestina.

Melansir dari Arab News pada Rabu (30/7/2025), 17 negara ditambah Uni Eropa dan Liga Arab menyepakati deklarasi yang menjadi bagian dari dokumen tujuh halaman dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Deklarasi berfokus pada penghidupan kembali solusi dua negara.


“Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka,” bunyi pernyataan dalam deklarasi tersebut.

Deklarasi ini menyusul seruan delegasi Palestina di PBB agar Israel dan Hamas meninggalkan Gaza yang memungkinkan otoritas Palestina mengelola wilayah pesisir tersebut. Negara Prancis yang menjadi tuan rumah konferensi bersama Arab Saudi itu menyebut deklarasi tersebut bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya.

“Untuk pertama kalinya, negara-negara Arab dan Timur Tengah mengecam Hamas, mengecam serangan 7 Oktober, menyerukan pelucutan senjata Hamas, menolak keikutsertaannya dalam pemerintahan Palestina, serta menyatakan niat untuk menormalisasi hubungan dengan Israel di masa depan,” ungkap Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot.

Deklarasi diteken bersama oleh Prancis, Inggris, dan Kanada di antara negara-negara Barat lainnya. Mereka juga menyerukan kemungkinan pengerahan pasukan asing untuk menstabilkan Gaza setelah berakhirnya peperangan. Meski demikian, Israel dan sekutunya Amerika Serikat tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

(aeb/lus)



Sumber : www.detik.com

Kritik Israel Lewat Khutbah Jumat, Mufti Besar Ini Dilarang Masuk Masjid Al Aqsa



Jakarta

Pemerintah Israel melarang mufti besar Yerusalem dan Palestina yang bernama Syekh Muhammad Hussein memasuki kompleks suci Masjid Al Aqsa. Larangan ini berlaku hingga enam bulan dikarenakan khutbahnya pada 25 Juli lalu.

Melansir dari Arab News, melalui khutbahnya Syeikh Hussein mengecam “kebijakan kelaparan” yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza. Ulama terkemuka itu kemudian ditangkap polisi Israel di hari yang sama.


Pemerintah wilayah administratif Yerusalem menyatakan bahwa Syeikh Hussein dipanggil otoritas Israel pada 27 Juli dan dijatuhi larangan awal untuk memasuki Masjid Al Aqsa selama satu pekan. Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Otoritas Palestina mengecam keputusan Israel tersebut.

“Larangan mufti tersebut merupakan upaya nyata pendudukan (Israel) untuk mengosongkan Al-Aqsa dari otoritas keagamaan yang menentang rencananya, dan menunjukkan luas serta cakup pelanggarannya di jalur Gaza dan Tepi Barat secara umum, serta Masjid Al-Aqsa secara khusus.” demikian bunyi pernyataan Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Otoritas Palestina.

Melansir dari AFP, pengacara Syeikh Hussein yang bernama Khaldoun Najem mengatakan bahwa kepolisian Israel tidak menginterogasi atau menggelar persidangan untuk sang mufti sebelum memberlakukan larangan tersebut.

Menurut Najem, khutbah yang disampaikan oleh kliennya itu tidak mengandung hal-hal yang tidak pantas. Senada dengan itu, kantor berita Palestina WAFA melaporkan khutbah tersebut berfokus pada kondisi memburuk di Jalur Gaza dan meningkatkan kelaparan di wilayah itu imbas perang antara Israel dan Hamas selama hampir dua tahun terakhir. Pertempuran itu bahkan memicu krisis kemanusiaan yang mengerikan.

(aeb/lus)



Sumber : www.detik.com