Negara Palestina telah mendapat pengakuan lebih dari 140 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Terbaru, Prancis berencana mengumumkan di Majelis Umum PBB pada September mendatang.
Inggris juga akan menyusul jika Israel tak penuhi syarat: mengambil tindakan untuk mengizinkan lebih banyak bantuan ke Gaza, tak ada aneksasi Tepi Barat, dan berkomitmen pada solusi dua negara.
(kri/erd)
Jakarta –
Setiap pagi di tenda pengungsian yang berlokasi di tepi laut Gaza, Abeer dan Fadi Sobh membuka mata dengan satu pertanyaan yang selalu menghantui: Bagaimana caranya memberi makan keenam anak mereka hari ini?
Pilihan mereka terbatas. Jika dapur umum buka, mungkin mereka bisa membawa pulang sepanci lentil encer. Jika tidak, mereka harus bersaing dengan ratusan orang lain untuk sekarung tepung dari truk bantuan. Dan jika semua gagal, hanya satu jalan tersisa: mengemis.
“Kadang kami tidak makan sama sekali,” ujar Abeer, 29 tahun dalam Aljazeera (2/8/2025) . “Kelaparan bukan lagi ancaman-ia sudah menjadi keseharian.”
Masih dalam sumber yang sama, Keluarga Sobh telah berpindah-pindah tempat berkali-kali sejak perang berkecamuk. Kini, mereka tinggal di tenda seadanya di kamp pengungsian di Gaza Barat. Seperti ribuan keluarga lainnya, mereka kehilangan rumah, mata pencaharian, dan rasa aman.
Konflik yang sudah berlangsung hampir dua tahun ini telah membuat akses bantuan kemanusiaan nyaris mustahil. Blokade total selama dua setengah bulan oleh Israel-yang bertujuan menekan Hamas untuk membebaskan sandera sejak serangan 7 Oktober 2023-memicu krisis pangan terburuk yang pernah terjadi di Gaza. Meskipun bantuan mulai masuk lagi sejak Mei, jumlahnya jauh dari cukup.
“Ini bukan lagi peringatan. Ini adalah kelaparan yang sedang terjadi,” ujar para ahli pangan.
Saat matahari belum tinggi, Abeer menyiapkan anak-anak untuk ‘mandi’ dengan air laut yang dia ambil sendiri. Mereka berdiri di baskom logam, sementara air asin dituang ke kepala mereka. Bayi mereka, Hala yang baru berusia sembilan bulan, menangis kesakitan karena perih di matanya.
Tanpa makanan sisa dari hari sebelumnya, Abeer keluar untuk meminta-minta. Kadang tetangga memberinya sedikit lentil, kadang tidak ada yang bisa diberikan. Jika beruntung, ia mencampur lentil dengan air untuk diberikan pada Hala.
“Satu hari terasa seperti seratus hari,” katanya. “Karena panas, kelaparan, dan tekanan yang tidak berhenti.”
Sementara Abeer mencoba mencari sarapan, Fadi menuju dapur umum terdekat-yang hanya buka sekali seminggu. Kebanyakan, ia pulang dengan tangan kosong.
Dulu, Fadi masih sanggup ikut berdesakan di Gaza utara, tempat truk bantuan kadang muncul. Tapi sejak ia tertembak di kaki saat mencoba mengambil makanan, ia tak bisa lagi bersaing. Kini, hanya dapur umum yang tersisa sebagai harapan.
Sementara itu, Abeer dan ketiga anak sulung mereka-Youssef (10), Mohammed (9), dan Malak (7) berjalan jauh untuk mengisi jeriken air dari truk bantuan. Jeriken yang berat membuat anak-anak harus menyeretnya di jalanan berdebu. Tapi itu satu-satunya cara agar keluarga mereka bisa memiliki air bersih untuk hari itu.
Terkadang, Abeer pergi sendiri ke titik distribusi bantuan. Dikelilingi para pria yang lebih kuat dan cepat, dia hampir selalu kalah. “Tapi saya tetap mencoba,” katanya.
Kalau gagal, ia meminta belas kasih dari mereka yang berhasil mendapatkan makanan. “Kalian selamat hari ini karena Tuhan, tolong beri saya sedikit saja,” ucapnya. Ada yang mengabaikannya, tapi banyak pula yang membagi sedikit tepung atau makanan.
Abeer dan putranya kini dikenal di antara para penerima bantuan. Salah satu dari mereka, Youssef Abu Saleh, sering melihat Abeer berjuang. “Kami semua lapar,” katanya, “tapi mereka lebih butuh.”
Saat panas mereda, anak-anak keluar menjelajah reruntuhan kota. Mereka mencari apa saja yang bisa dibakar-potongan kayu, kertas, plastik, bahkan sepatu tua untuk menyalakan kompor darurat keluarga. Satu hari, mereka menemukan panci di tempat sampah yang kini jadi harta berharga mereka.
“Kami nyaris tak punya barang apa-apa lagi,” kata Abeer. “Tapi saya harus bisa bertahan, untuk anak-anak.”
Setelah seharian mencari makan, air, dan bahan bakar, jika semua tersedia, Abeer bisa memasak. Biasanya hanya sup lentil encer, tapi itu sudah cukup untuk membuat anak-anak tertidur tanpa kelaparan yang menyiksa.
Namun, lebih sering dari itu, mereka tidur tanpa makan.
“Saya makin lemah,” katanya pelan. “Sering pusing saat berjalan mencari air atau makanan. Saya tidak tahu berapa lama lagi saya bisa seperti ini.”
Di ujung ceritanya, Abeer tak bisa menahan air mata. “Kalau perang ini terus begini… saya mulai berpikir lebih baik saya mati saja. Saya sudah kehabisan kekuatan.”
(lus/erd)
Pemerintah Kanada akan mengakui negara Palestina dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang. Pengumuman ini disampaikan Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyusul deklarasi yang dilakukan Prancis dan Inggris.
Dilansir detikNews dari AFP, Kamis (31/7/2025), Carney mengatakan perlunya mengambil langkah tersebut untuk menjaga harapan terwujudnya solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina.
“Kanada bermaksud untuk mengakui Negara Palestina pada Sidang ke-80 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2025,” kata Carney.
Rencana Kanada ini, kata Carney, didasari pada komitmen Otoritas Palestina terhadap reformasi yang dibutuhkan. Selain itu karena janji Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk mengadakan pemilihan umum pada 2026 yang mana Hamas tidak bisa berperan dan untuk mendemiliterisasi negara Palestina.
Kanada menjadi negara ketiga yang mengumumkan akan mengakui negara Palestina pada September mendatang, menyusul deklarasi terbaru Prancis dan Inggris.
Pemerintah Israel mengecam keras pengumuman PM Kanada Mark Carney yang akan mengakui negara Palestina. Mereka menyebut hal ini membahayakan upaya gencatan senjata di Gaza.
“Perubahan dalam posisi pemerintah Kanada saat ini adalah hadiah bagi Hamas dan membahayakan upaya untuk mencapai gencatan senjata di Gaza dan kerangka kerja untuk pelepasan sandera,” tulis Kementerian Luar Negeri Israel dalam unggahan di media sosial X, dilansir media The Times of Israel, Kamis (31/7/2025).
Duta Besar Israel untuk Kanada, Iddo Moed, mengatakan bahwa Israel “tidak akan tunduk pada kampanye tekanan internasional yang menyimpang terhadapnya.”
“Kami tidak akan mengorbankan keberadaan kami dengan mengizinkan pengakuan negara jihadis di tanah leluhur kami yang mengupayakan penghancuran kami,” kata Moed dalam sebuah pernyataan.
Menurut Moed, mengakui negara Palestina hanya akan memberi hadiah bagi Hamas dan “melegitimasi kebiadaban Hamas yang mengerikan”.
Baca selengkapnya di sini dan di sini.
(kri/erd)
Sebanyak 15 negara Barat menyatakan keinginannya mengakui negara Palestina. Dalam deklarasi bersama di New York, mereka mengajak negara lain turut bergabung.
Kabar tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot yang turut hadir dalam konferensi di New York yang dipimpin Prancis dan Arab Saudi pada Selasa (29/7/2025).
“Di New York, bersama 14 negara lainnya, Prancis mengeluarkan seruan kolektif: kami menyatakan keinginan kami untuk mengakui Negara Palestina dan mengundang mereka yang belum melakukannya untuk bergabung dengan kami,” tulis Barrot di X, Rabu (30/7/2025) kemarin, dilansir France24.
Pernyataan tersebut ditandatangani oleh menteri luar negeri Andorra, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, San Marino, Slovenia, dan Spanyol.
Dalam pernyataan bersama, 15 negara tersebut menegaskan komitmen mereka terhadap visi solusi dua negara. Visi ini diharapkan bisa menumpas konflik Israel-Palestina, dengan berdirinya negara Palestina di samping Israel.
Presiden Prancis Emmanuel Macron juga telah mengumumkan negaranya akan secara resmi mengakui kenegaraan Palestina di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang. Pernyataan ini membuat Israel dan Amerika Serikat meradang.
Menyusul Prancis, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Selasa (29/7/2025) mengumumkan bahwa Inggris akan mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB pada September nanti jika Israel tak mengambil “langkah substantif”. Langkah tersebut meliputi mengizinkan banyak bantuan masuk Gaza, tak ada aneksasi Tepi Barat, dan berkomitmen untuk tercapainya solusi dua negara.
Terbaru, Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyatakan negaranya akan mengakui negara Palestina pada September. Carney, seperti dilansir AFP, mengatakan perlu mengambil langkah ini dengan harapan terwujudnya solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina.
“Kanada bermaksud untuk mengakui Negara Palestina pada Sidang ke-80 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2025,” kata Carney.
Dukungan negara-negara tersebut terhadap berdirinya negara Palestina akan menambah kekuatan Barat di PBB. Saat ini, status kenegaraan Palestina telah mendapat dukungan dari 147 anggota PBB. Jumlah ini mewakili 75 persen dari seluruh anggota.
(kri/lus)
Negara-negara Arab dan Islam mengecam aksi Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa dan berdoa di sana. Aksi provokatif itu memicu kekhawatiran meningkatnya ketegangan yang tengah berlangsung.
Dilansir Arab News dan Saudi Gazette, Senin (4/8/2025), Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dalam pernyataannya mengatakan “praktik provokatif” yang dilakukan Ben-Gvir memicu konflik di wilayah tersebut.
“Arab Saudi mengecam keras praktik provokatif berulang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pendudukan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa dan menekankan praktik ini memicu konflik di kawasan tersebut,” kata Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dalam pernyataannya di X pada Minggu (3/8/2025), menyusul aksi yang dilakukan Ben-Gvir di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem.
“Kerajaan Arab Saudi terus menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menghentikan praktik-praktik pejabat pendudukan Israel, yang melanggar hukum dan norma internasional serta melemahkan upaya perdamaian di wilayah tersebut,” tambah pernyataan itu.
Selain Arab Saudi, Yordania turut mengecam keras aksi Ben-Gvir. Kementerian Luar Negeri Yordania dalam pernyataannya mengatakan tindakan itu sebagai “pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional, provokasi yang tidak dapat diterima dan eskalasi yang dikutuk.”
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yordania Sufian Qudah juga menegaskan kembali penolakan Yordania atas serangan provokatif berulang yang dilakukan menteri ekstremis Israel terhadap Masjid Al-Aqsa.
“Tindakan-tindakan seperti itu merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap status quo masjid tersebut dan merupakan upaya memecah belah masjid tersebut secara temporal dan spasial, serta penodaan terhadap kesuciannya,” tegas Qudah.
Yordania sendiri memegang tanggung jawab atas urusan administratif di kompleks Masjid Al-Aqsa lewat Badan Waqf Yerusalem.
Kementerian Luar Negeri Palestina, seperti dilansir Anadolu Agency, menyebut serangan yang dipimpin Ben-Gvir ke Al-Aqsa “bukan insiden yang terisolasi”. Palestina menyebut penyerbuan berulang oleh pejabat Israel menegaskan kebijakan kolonial dan rasis untuk menghilangkan keberadaan Palestina di Yerusalem.
Kelompok jihad Palestina, Hamas, menyebut apa yang dilakukan Ben-Gvir sebagai “tindakan kriminal” yang mengancam perdamaian dan keamanan regional dan internasional.
Sejumlah organisasi negara-negara Islam seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab mengeluarkan pernyataan terpisah yang menyebut aksi Ben-Gvir bersama ribuan pemukim Israel adalah “provokasi serius terhadap sentimen muslim”.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa pada Minggu (3/8/2025) pagi. Dilansir Reuters, Ben-Gvir mengaku berdoa di situs suci tersebut.
Dalam sebuah video yang dirilis organisasi Yahudi bernama Temple Mount Administration, terlihat Ben-Gvir memimpin sekelompok orang berjalan di kompleks tersebut. Video lain memperlihatkan Ben-Gvir sedang berdoa.
Laporan Departemen Wakaf Islam di Yerusalem, ada 1.251 pemukim yang ikut serta dalam penyerbuan ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Mereka melakukan ritual Talmud, menari, dan berteriak hingga mengganggu kesucian masjid.
Masjid Al-Aqsa di Kota Tua Yerusalem adalah situs suci ketiga bagi umat Islam. Ini juga menjadi tempat bersejarah umat Kristen dan disucikan oleh umat Yahudi. Aturan yang berlaku di tempat tersebut hanya mengizinkan umat Islam beribadah di sana.
(kri/inf)
Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI BP) minta Presiden Prabowo Subianto memimpin seruan penghentian genosida di Gaza. Permintaan ini disampaikan dalam aksi solidaritas bertajuk “Bersatu Padu Selamatkan Gaza” di kawasan Monas, Jakarta Pusat kemarin.
“Meminta kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk memimpin seruan dunia, khususnya negara-negara Islam, dalam menghentikan genosida dan pelaparan di Gaza,” bunyi pernyataan sikap yang dibacakan Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis dalam aksi, Minggu (3/8/2025), dilansir MUI Digital.
“Serta mendorong terwujudnya kemerdekaan penuh bangsa Palestina sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945: “Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan,” sambungnya.
Massa aksi juga menyerukan pemimpin negara-negara Islam dan lainnya untuk mengambil langkah konkret dalam menghentikan pembantaian serta pelaparan terhadap rakyat Gaza. Mereka juga mendesak Pemerintah Mesir dan Yordania memfasilitasi masuknya bantuan ke Gaza.
Mereka juga minta umat Islam dan masyarakat secara umum memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel serta berdoa dengan qunut nazilah.
Berikut pernyataan sikap selengkapnya:
1. Mengutuk keras genosida yang terjadi di Gaza, Palestina berupa pembantaian dan pelaparan massal yang telah merenggut puluhan ribu nyawa tak berdosa, terutama dari kalangan perempuan dan anak-anak
2. Menyerukan kepada seluruh pemimpin negara-negara Islam, serta pemimpin negara-negara lainnya yang masih memiliki nurani dan rasa kemanusiaan, untuk segera mengambil langkah konkret secepat-cepatnya dalam menghentikan pembantaian serta penggunaan pelaparan sebagai senjata perang terhadap rakyat Gaza
3. Mendesak dan memohon kepada Pemerintah Mesir dan Yordania agar segera membuka blokade dan memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dalam jumlah yang cukup dan berkelanjutan
4. Meminta kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk memimpin seruan dunia, khususnya negara-negara Islam, dalam menghentikan genosida dan pelaparan di Gaza, serta mendorong terwujudnya kemerdekaan penuh bangsa Palestina sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945: “Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.”
5. Meminta seluruh umat Islam dan penduduk dunia untuk terus memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Zionis Israel, dan terus berdoa dengan Qunut Nazilah sampai genosida terhenti dan Palestina merdeka penuh.
Aksi “Bersatu Padu Selamatkan Gaza” di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Minggu (3/8/2025) menjadi bentuk seruan moral atas tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung di Gaza, Palestina.
Dilansir detikNews, dua perwakilan pemerintah hadir dan menyampaikan orasi, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Keduanya menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional.
Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fakhri Hamzah, Mantan Ketua Muhammadiyah 2005-2010, Prof Din Syamsudin, penceramah kondang Ustaz Abdul Somad, Ustaz Das’ad Latif, Ustadzah Oki Setiawan, dan aktivis Muhammad Husein serta tokoh lainnya.
Ketua Panitia Aksi, Ustaz Zaitun Rasmin, menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan pemerintah terhadap aksi tersebut. Ia juga mengapresiasi kehadiran sejumlah pejabat negara sebagai bentuk nyata dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina.
“Kami terima kasih pada Presiden Prabowo yang sangat peduli, dan tentu telah mengizinkan para menterinya untuk hadir di sini, mewakili beliau, menyatakan komitmen untuk menghentikan genosida, menghentikan pembantaian dan pelaparan massal tersebut,” kata Zaitun di hadapan awak media, Minggu (3/8/2025).
Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menyerukan ambil alih Jalur Gaza. Ia “mendorong emigrasi sukarela” warga Palestina dari wilayah tersebut.
Dilansir Times of Israel, Minggu (3/8/2025), seruan itu disampaikan Ben-Gvir dalam pernyataan video saat berkunjung ke Temple Mount–sebutan untuk Masjid Al Aqsa–di Yerusalem hari ini.
“Dari (Temple Mount) kita harus mengirim pesan: taklukkan seluruh Gaza, nyatakan kedaulatan atas seluruh Jalur Gaza, singkirkan semua anggota Hamas, dan dorong emigrasi sukarela. Inilah satu-satunya cara kita akan memulangkan para sandera dan memenangkan perang,” ujarnya dalam video yang diunggah di akun X pribadinya.
Menteri garis keras Israel itu juga menyebut “video-video mengerikan Hamas” bertujuan untuk menekan Israel, merujuk pada video yang dirilis Hamas baru-baru ini yang memperlihatkan kondisi sandera Rom Braslavski dan Evyatar David sangat kurus.
Sebelumnya diberitakan, Ben-Gvir memasuki halaman Masjid Al Aqsa hari ini, Minggu (3/8/2025) pagi. Ia terlihat berdoa dan memimpin doa di tempat suci tersebut, sebuah tindakan yang dinilai melanggar status quo Masjid Al Aqsa.
Seperti diketahui, aturan yang berlaku hanya umat Islam yang diizinkan beribadah di kompleks tersebut, sedangkan umat Yahudi dilarang untuk itu.
Serbuan ke halaman Masjid Al Aqsa hari ini diikuti ribuan pemukim Israel. Menurut Departemen Wakaf Islam di Yerusalem yang bertanggung jawab atas situs tersebut, seperti dilansir Jordan News dan WAFA, ada sekitar 1.251 pemukim yang menerobos halaman Masjid Al Aqsa. Mereka melakukan ritual Talmud, menari, dan berteriak hingga mengganggu kesucian masjid.
(kri/erd)
Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memasuki kompleks Masjid Al Aqsa di Yerusalem pagi tadi. Dia melakukan ritual yang dinilai melanggar status quo di tempat suci tersebut.
Dilansir Reuters, Minggu (3/8/2025), dalam sebuah video yang dirilis oleh organisasi Yahudi bernama Temple Mount Administration, terlihat Ben-Gvir memimpin sekelompok orang berjalan di kompleks tersebut. Video lain yang beredar memperlihatkan Ben-Gvir sedang berdoa.
Departemen Wakaf Islam di Yerusalem yang bertanggung jawab atas situs suci tersebut mengatakan ada sekitar 1.251 pemukim menyerbu halaman Masjid Al Aqsa hari ini. Selama penyerbuan berlangsung, mereka melakukan ritual Talmud, menari, dan berteriak hingga mengganggu kesucian masjid.
Laporan Jordan News, Minggu (3/8/2025), Ben-Gvir memimpin para pemukim untuk melakukan ritual Talmud di halaman Masjid Al Aqsa. Malam sebelumnya, ia juga memimpin pawai provokatif.
“Ben-Gvir juga memimpin pawai provokatif para pemukim tadi malam melalui Kota Tua Yerusalem yang diduduki, menandai apa yang dalam tradisi Yahudi disebut sebagai ‘Penghancuran Bait Suci’,” sebut laporan itu.
Serbuan menteri sayap kanan Israel dan para pemukim Yahudi itu bertepatan dengan peringatan yang mereka sebut “Penghancuran Bait Suci”. Sejumlah organisasi pemukim ekstremis sebelumnya menyerukan penyerbuan ke Masjid Al Aqsa pada Minggu. Kelompok tersebut ingin menjadikan 3 Agustus sebagai “Hari Penyerbuan Terbesar”.
Eskalasi ini, kata kantor berita WAFA, menyusul gelombang hasutan dan perubahan kebijakan baru-baru ini, termasuk perintah kontroversial Ben-Gvir kepada polisi pendudukan untuk mengizinkan penduduk koloni bernyanyi dan menari di kompleks masjid.
Aksi provokatif Ben-Gvir telah terjadi berulang kali. Dalam pernyataannya pada Mei lalu, ia terang-terangan menyatakan “doa dan sujud orang Yahudi kini dapat dilakukan di Temple Mount”. Temple Mount adalah sebutan Masjid Al Aqsa di kalangan Yahudi.
Tindakan tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak karena dinilai melanggar status quo yang berlaku di Masjid Al Aqsa. Aturan yang disepakati selama puluhan tahun hanya mengizinkan umat Islam beribadah di sana, sementara orang Yahudi hanya boleh berkunjung tetapi dilarang berdoa di sana.
(kri/erd)
Sebuah pemandangan tak biasa tampak terlihat di rumah sakit Gaza hari itu. Selimut-selimut tebal membalut tubuh jenazah warga Palestina yang syahid akibat kejahatan kemanusiaan yang tak kunjung berakhir.
Laporan Reuters, seorang warga Palestina mengatakan kondisi memprihatinkan itu terjadi karena jumlah kain kafan langka akibat pembatasan perbatasan Israel yang terus berlanjut. Sementara, korban tewas terus meningkat setiap harinya.
Jumlah korban tewas bertambah saat krisis kelaparan melanda belakangan ini, di samping bombardir Israel yang menargetkan warga sipil. Pada Senin (4/8/2025) lalu, Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lima orang tewas akibat kelaparan atau malnutrisi dalam 24 jam terakhir. Jumlah ini menambah angka korban kelaparan menjadi 180 orang.
Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) menyatakan kelaparan telah menjadi pembunuh baru di Gaza.
“Sebelum bencana kelaparan melanda, pusat distribusi berbasis komunitas yang didukung oleh mitra telah menyediakan makanan dan bantuan kepada dua juta orang yang tersebar di Jalur Gaza,” ujar Komisaris Jenderal UNRWA di X, Senin (5/8/2025), dilansir WAFA.
“Lima bulan setelah upaya berkelanjutan untuk menggantikan respons terkoordinasi PBB dengan empat titik distribusi militer Israel, kelaparan telah menjadi pembunuh terbaru di Gaza,” tambahnya.
Seorang pengungsi lansia di Gaza menceritakan bagaimana krisis makanan melanda mereka. Sudah 10 hari berturut-turut dia tidak makan roti.
“Saya tidak mampu membeli tepung sama sekali. Saya tidak punya uang untuk itu, jadi saya berusaha membeli apa pun yang dibagikan di dapur umum. Warga Gaza kelaparan,” ujarnya kepada UN News baru-baru ini.
Seorang pemuda Gaza, Mohammed Nayfeh, berdiri selama empat jam di tengah keramaian dan teriknya matahari menunggu makanan untuk keluarganya.
“Kami sekarat. Kami butuh dukungan. Kami butuh makanan dan minuman. Di mana dunia ini?” ujarnya, sambil menambahkan tak ada tepung yang dibagikan.
Hidup kesulitan makanan, meninggal pun warga Gaza susah mendapatkan kain kafan. Begitu kondisi yang terjadi saat ini.
Laporan terbaru, sumber medis Gaza mengonfirmasi jumlah korban tewas Palestina akibat serangan balasan Israel sejak 7 Oktober 2023 mencapai 61.020 orang. Setidaknya 150.671 lainnya luka-luka.
Jumlah korban tersebut adalah angka sementara karena banyak korban masih terjebak di bawah reruntuhan yang tidak bisa dijangkau oleh ambulans dan tim penyelamat. Sumber juga mengatakan, setidaknya 644 orang terluka dilarikan ke rumah sakit di Gaza selama 24 jam terakhir.
Warga Gaza tak ingin kondisi buruk yang menimpa mereka terus berkepanjangan. Mereka menginginkan perdamaian, untuk hidup seperti manusia pada umumnya.
“Kami tidak ingin perang, kami ingin perdamaian, kami ingin penderitaan ini berakhir. Kami berada di jalanan, kami semua kelaparan, kami semua dalam kondisi buruk, para perempuan di jalanan, kami tidak punya apa pun untuk menjalani kehidupan normal seperti manusia lainnya, tak ada kehidupan,” ujar Bilal Thari, salah seorang warga Gaza.
(kri/erd)
Jakarta –
Sedikitnya 40 warga Palestina dilaporkan tewas pada Senin (4/8/2025), akibat serangan udara dan tembakan pasukan Israel di Jalur Gaza. Dari jumlah tersebut, 10 di antaranya kehilangan nyawa saat berusaha mendapatkan bantuan kemanusiaan. Sementara itu, lima orang lainnya meninggal karena kelaparan, menambah daftar panjang korban dalam krisis kemanusiaan yang makin memburuk.
Dilansir dari Reuters pada Senin (05/08/2025), Otoritas kesehatan Palestina menyebutkan bahwa sepuluh korban tewas saat mengantre bantuan di dua lokasi berbeda yang dikelola Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Lokasi insiden terjadi di wilayah Gaza bagian tengah dan selatan.
Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lebih dari 1.000 warga Palestina telah meninggal dunia sejak Mei 2025 saat mencoba mengakses bantuan dari GHF. Sebagian besar korban diduga tewas akibat tembakan dari pasukan Israel yang berjaga di sekitar area distribusi bantuan.
“Setiap orang yang pergi untuk mengambil bantuan, pulang dengan sekarung tepung atau kembali dalam kondisi menjadi martir, atau terluka. Tidak ada yang pulang dalam keadaan utuh,” kata Bilal Thari (40), warga Gaza, saat berada di Rumah Sakit Al-Shifa.
Thari turut melayat jenazah keluarga dan tetangganya yang menjadi korban penembakan Israel saat mengantre bantuan sehari sebelumnya. Setidaknya 13 warga Palestina dilaporkan tewas pada Minggu (3/8) saat menunggu distribusi bantuan PBB di perbatasan Zikim, utara Jalur Gaza.
Di tengah meningkatnya jumlah korban, keterbatasan kain kafan menjadi persoalan baru. Banyak jenazah kini hanya bisa dibungkus selimut tebal bermotif karena kain kafan putih, yang memiliki makna religius dalam pemakaman Islam semakin sulit ditemukan. Hal ini disebabkan oleh penutupan perbatasan dan peningkatan jumlah korban harian.
“Kami tidak ingin perang. Kami ingin perdamaian dan hidup normal seperti manusia lainnya. Tapi yang ada hanyalah penderitaan, kelaparan, dan kekosongan,” tambah Thari kepada Reuters.
Hingga kini, tidak ada tanggapan resmi dari militer Israel terkait insiden penembakan pada Minggu dan Senin. Israel justru menyalahkan Hamas atas kondisi kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Otoritas Israel mengklaim telah mengambil langkah untuk memperluas akses bantuan, seperti membuka jeda pertempuran terbatas, pengiriman bantuan udara, serta menyediakan rute aman untuk konvoi bantuan.
Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa lima orang kembali meninggal dunia dalam 24 jam terakhir akibat kelaparan dan malnutrisi, meningkatkan total korban tewas akibat kelaparan menjadi 180 jiwa sejak perang dimulai, termasuk 93 anak-anak.
PBB dan lembaga-lembaga kemanusiaan internasional menegaskan bahwa bantuan melalui jalur udara tidak cukup, dan mendesak Israel untuk membuka akses darat yang lebih besar demi menanggulangi krisis pangan akut di Gaza.
COGAT (Coordination of Government Activities in the Territories), badan militer Israel yang mengatur bantuan ke wilayah Palestina, menyatakan bahwa sebanyak 1.200 truk yang membawa lebih dari 23.000 ton bantuan telah memasuki Gaza dalam sepekan terakhir. Namun, banyak dari truk tersebut belum berhasil menjangkau pusat distribusi karena berbagai hambatan logistik.
Sementara itu, kantor media pemerintah Gaza yang dikelola Hamas menyebutkan bahwa lebih dari 600 truk bantuan telah tiba sejak akhir Juli, saat Israel mulai melonggarkan sebagian pembatasan. Namun, beberapa di antaranya dijarah oleh pengungsi yang putus asa dan kelompok bersenjata lokal, menurut saksi dan sumber Hamas.
PBB menekankan bahwa Gaza memerlukan setidaknya 600 truk bantuan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduknya, angka yang sempat terpenuhi sebelum perang pecah.
Menurut Pejabat Kesehatan Setempat yang detikHikmah kutip dari Arab News pada Selasa (5/8/2025), Perang Gaza terjadi sejak 7 Oktober 2023, setelah Hamas melancarkan serangan di wilayah selatan Israel, menewaskan 1.200 orang dan menyandera 251 lainnya. Sebagai balasan, Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Gaza yang hingga kini telah menewaskan lebih dari 60.000 warga Palestina.
(aeb/inf)
