Tag Archives: palestina

Bantuan Asing Masih Sulit Masuk Gaza, Aturan Baru Israel Hambat Penyaluran



Jakarta

Undang-Undang baru Israel yang mengatur organisasi bantuan asing kini semakin sering digunakan untuk menolak permohonan pengiriman pasokan ke Gaza. Hal ini terungkap dalam surat bersama yang diterbitkan Kamis (14/08/2025), ditandatangani oleh lebih dari 100 kelompok, termasuk Oxfam dan Dokter Lintas Batas (MSF).

Dilansir dari Arab News pada Kamis (14/08/2025), hubungan antara LSM internasional dan pemerintah Israel memang sudah lama tegang. Pejabat Israel kerap menilai organisasi bantuan bersikap bias. Ketegangan ini memuncak setelah serangan besar Hamas terhadap Israel pada Oktober 2023.

Menurut pernyataan bersama, otoritas Israel telah menolak puluhan permintaan LSM untuk mengirimkan barang penyelamat dengan alasan mereka “tidak berwenang mengirimkan bantuan.” Pada Juli 2025 saja, setidaknya 60 permohonan bantuan ke Gaza ditolak.


Dalam The Journal dikatakan bahwa pada bulan Maret lalu, pemerintah Israel menyetujui seperangkat aturan baru untuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing yang bekerja dengan warga Palestina. Regulasi ini mengatur proses pendaftaran, sekaligus memberi kewenangan pemerintah untuk menolak atau mencabut izin jika suatu organisasi dinilai menentang karakter demokratis Israel atau mendukung kampanye delegitimasi negara tersebut.

Menteri Diaspora Israel, Amichai Chikli, menyatakan banyak organisasi bantuan dijadikan kedok untuk aktivitas permusuhan bahkan kekerasan. Namun, ia menegaskan, LSMyang bebas dari keterlibatan tersebut dan tidak terkait gerakan boikot akan tetap diizinkan beroperasi.

Kelompok bantuan menilai aturan ini membuat warga Gaza kehilangan akses bantuan vital. “Mandat kami adalah menyelamatkan nyawa, tetapi pembatasan pendaftaran membuat warga sipil tak mendapat makanan, obat, dan perlindungan yang mereka butuhkan,” kata Jolien Veldwijk, Direktur CARE untuk wilayah Palestina dalam BBC, Kamis (14/08/2025)

CARE sendiri belum bisa mengirimkan bantuan ke Gaza sejak blokade penuh diberlakukan pada Maret, meski ada sedikit pelonggaran pada Mei.

Israel menuduh Hamas kerap mencuri bantuan yang masuk. Sejak Mei, distribusi makanan dikelola oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung AS. Namun, operasi sering kacau karena ribuan warga berebut setiap hari. Beberapa warga bahkan ditembak, termasuk oleh tentara Israel, ketika mencoba mendekati pusat distribusi.

(lus/inf)



Sumber : www.detik.com

Gila! Netanyahu Mau Bikin ‘Israel Raya’ Caplok Negara-negara Islam



Jakarta

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan berkomitmen mewujudkan visi ‘Israel Raya’. Rencana tersebut meliputi pencaplokan sejumlah negara Arab yang mayoritas muslim.

Dilansir Middle East Eye dan Times of Israel, pernyataan Netanyahu itu dilontarkan saat wawancara dengan i24 News yang disiarkan pada Selasa (12/8/2025) petang. Netanyahu menjawab pertanyaan pembawa acara, Sharon Gal, terkait visi ‘Israel Raya’ dan dia menyebut “sangat” terhubung dengan itu.


Rencana ‘Israel Raya’ mencakup wilayah Palestina yang tengah diduduki dan sebagian wilayah Mesir, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Menurut versi lain, ini juga mencakup wilayah Arab Saudi.

Negara-negara Arab Meradang

Pernyataan Netanyahu membuat negara-negara Arab meradang. Arab Saudi melalui Kementerian Luar Negeri mengecam apa yang disebut ‘Israel Raya’ dan menolak tegas rencana pembangunan pemukiman dan perluasan yang diadopsi otoritas pendudukan Israel.

“Kementerian Luar Negeri menyatakan kecaman keras Kerajaan Arab Saudi terhadap pernyataan Perdana Menteri pemerintah pendudukan Israel mengenai apa yang disebut “Visi Israel Raya’ dan penolakan tegas terhadap rencana pembangunan pemukiman dan ekspansionis yang diadopsi otoritas pendudukan Israel,” bunyi pernyataan itu, dilansir kantor berita SPA, Rabu (13/8/2025).

Arab Saudi juga menegaskan dukungannya terhadap berdirinya negara Palestina dan hak-hak rakyatnya. Pihaknya juga memperingatkan masyarakat internasional soal “pelanggaran berat” yang terus dilakukan Israel.

Yordania dalam pernyataannya yang dirilis di situs resmi pemerintah pada Rabu (13/8/2025) menolak keras pernyataan Benjamin Netanyahu tentang “Visi Israel Raya”. Petra menyebutnya sebagai “delusi palsu dan retorika tak berdasar”.

Mesir, seperti dilansir Anadolu Agency, minta klarifikasi soal pernyataan Benyamin Netanyahu terkait ‘Israel Raya’. Mereka menilai pernyataan tersebut “memicu ketidakstabilan dan menunjukkan penolakan terhadap perdamaian di kawasan.”

Kecaman keras juga datang dari negara-negara Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dalam pernyataan terpisah, Liga Arab menganggap pernyataan Benjamin Netanyahu soal ‘Israel Raya’ merupakan pengabaian terhadap kedaulatan negara-negara Arab dan merusak keamanan dan stabilitas regional.

“Pernyataan-pernyataan ini merupakan ancaman serius terhadap keamanan kolektif Arab dan tantangan nyata terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip legitimasi internasional,” tegas Sekretariat Jenderal Liga Arab dalam pernyataannya, Rabu (13/8/2025).

Sementara OKI dalam pernyataannya menyebut apa yang dikatakan Benjamin Netanyahu soal ‘Israel Raya’ adalah retorika ekstremisme, hasutan, dan agresi. OKI juga menilai pernyataan Israel mengabaikan kedaulatan negara dan melanggar hukum internasional.

(kri/inf)



Sumber : www.detik.com

Cerita Inara Rusli Awal Mula Jadi Duta RSIA Indonesia di Gaza


Jakarta

Artis dan publik figur Inara Rusli resmi ditunjuk sebagai brand ambassador Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Indonesia di Gaza. Rumah sakit ini merupakan proyek kemanusiaan dari Maemuna Center Indonesia yang bertujuan membantu perempuan dan anak-anak yang menjadi korban konflik di Palestina.

Dikutip dari video 20Detik yang diunggah pada Jumat (1/8/2025) lalu, mantan istri musisi Virgoun ini menceritakan awal mula dirinya dinobatkan sebagai duta RSIA Indonesia di Gaza.

Inara menceritakan bahwa keterlibatannya itu berawal dari kerja sama sebelumnya dengan Onny Firyanti Hamidi, pendiri Maemuna Center. Saat itu, Inara mengikuti sebuah bazar yang diselenggarakan oleh tim Onny dan memperkenalkan produknya yang dibuat khusus untuk mendukung Palestina.


“Brand aku pribadi dan beliau tuh appreciate banget, karena aku punya produk khusus desain untuk Palestine. Penjualannya ini tuh memang aku benar-benar 100% keuntungan untuk saudara-saudara di Palestine,” ujar Inara saat diwawancarai detikcom.

Melihat komitmen tersebut, Maemuna Center mengajak Inara untuk berkolaborasi dalam kampanye pembangunan RSIA Indonesia di Gaza.

“Bu Onny Masya Allah sangat apresiasi dan mengajak aku untuk bisa berkolaborasi untuk mendukung pembangunan rumah sakit ibu dan anak,” lanjut Inara.

Menurut data Maemuna Center, 70% korban konflik di Gaza adalah perempuan dan anak-anak. Sayangnya, belum ada fasilitas medis khusus yang menangani kebutuhan mereka secara menyeluruh. Karena itu, kehadiran RSIA ini sangat dibutuhkan.

“Ini memang jadi perhatian utama kami, karena korban perang terbanyak di Gaza itu adalah perempuan dan anak-anak,” pungkas Inara.

Rencana Pembangunan RSIA Dimulai Setelah Gencatan Senjata

Ketua Maemuna Center, Onny Firyanti Hamidi, menjelaskan bahwa proses pembangunan akan segera dilakukan setelah kondisi keamanan di Gaza membaik.

“Target kami, mudah-mudahan gencatan senjata segera selesai. Kalau sudah aman, insya Allah kita akan langsung groundbreaking di sana,” ujar Onny saat diwawancarai detikcom pada Selasa (29/7/2025) lalu.

Onny juga menjelaskan bahwa timnya sudah bergerak untuk mempersiapkan berbagai keperluan untuk mendirikan rumah sakit khusus ibu dan anak tersebut.

“Saat ini, tim advance dari Maemuna Center sudah bergerak untuk mencari supplier material bangunan dari wilayah Gaza dan Mesir. Mereka juga sedang menyiapkan proses pembersihan lahan serta pengurusan izin dari otoritas terkait,” imbuhnya.

Onny juga menyampaikan harapan agar masyarakat Indonesia turut berkontribusi terhadap pembangunan RSIA tersebut.

“Melalui kampanye ini, Maemuna Center berharap masyarakat Indonesia ikut tergerak untuk berkontribusi dalam pembangunan RSIA Indonesia di Gaza. Kehadiran rumah sakit ini diharapkan menjadi tempat yang aman dan layak bagi perempuan dan anak yang selama ini hidup dalam kondisi darurat,” pungkasnya.

(inf/lus)



Sumber : www.detik.com

31 Negara Arab Kecam Keras Visi Israel Raya Gagasan Netanyahu



Jakarta

Sebanyak 31 Menteri Luar Negeri negara-negara Arab dan negara mayoritas muslim mengecam keras pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ingin mewujudkan visi ‘Israel Raya’ dan mencaplok sejumlah negara Arab. Mereka menilai tersebut merupakan pelanggaran yang berbahaya terhadap hukum internasional sekaligus ancaman langsung terhadap keamanan nasional Arab.

“Pernyataan-pernyataan ini merupakan pengabaian yang serius, dan pelanggaran yang terang-terangan dan berbahaya, terhadap aturan hukum internasional dan fondasi hubungan internasional yang stabil,” tulis laporan yang dikutip dari kantor berita Saudi, SPA pada Sabtu (16/8/2025).


Mengutip dari Arab News, kecaman itu diungkapkan dalam pernyataan bersama yang diteken oleh para Menteri Luar Negeri dari 31 negara dan para pemimpin Liga Arab, OKI dan GCC. Mereka juga menentang persetujuan Menteri Israel Bezalel Smotrich atas rencana pemukiman di wilayah E1 d Tepi Barat serta pernyataannya yang menolak pembentukan negara Palestina.

Negara-negara Eropa yang khawatir dengan rencana tersebut juga telah mendesak pemerintah Israel untuk menghentikannya. Jerman memperingati bahwa pemukiman E1 dan perluasan Maale Adumim akan semakin membatasi mobilitas penduduk Palestina di Tepi Barat dengan membaginya menjadi dua dan memisahkan wilayah tersebut dari Yerusalem Timur.

Pernyataan bersama yang ditandatangani oleh puluhan menteri itu menegaskan bahwa rencana Israel adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan serangan terang-terangan terhadap hak asasi rakyat palestina untuk mewujudkan negara merdeka dan berdaulat.

Para menteri memperingatkan bahwa pengabaian terang-terangan Israel terhadap hak-hak warga Palestina itu dapat memicu siklus kekerasan dan konflik serta merusak prospek tercapainya perdamaian yang adil dan komprehensif di kawasan tersebut.

Pada kesempatan yang sama, pernyataan bersama yang diteken 31 Menteri Luar Negeri itu menegaskan penolakan dan kecaman atas kejahatan agresi, genosida dan pembersihan etnis yang dilakukan Israel. Mereka menyebut perlu adanya gencatan senjata di Jalur Gaza sekaligus memastikan akses kemanusiaan tanpa syarat untuk mengakhiri kebijakan kelaparan sistematis yang diupayakan Israel sebagai senjata genosida.

“Hal ini menuntut pencabutan segera blokade mematikan Israel di Jalur Gaza, pembukaan perlintasan Israel ke Gaza, dan meminta pertanggungjawaban penuh israel, sebagai Kekuatan Pendudukan, atas konsekuensi kejahatannya di Jalur Gaza, termasuk runtuhnya sistem kesehatan dan bantuan,” tulis pernyataan tersebut.

Para Menteri Luar Negeri itu juga kembali menegaskan penolakannya pada penggusuran rakyat Palestina dalam bentuk apa pun dengan dalih apa pun. Mereka juga menyerukan agar masyarakat internasional bisa menekan Israel mengakhiri agresinya dan menarik diri sepenuhnya dari Jalur Gaza.

Mereka juga menyerukan kepada masyarakat internasional, terutama anggota tetap Dewan Keamanan, khususnya Amerika Serikat, untuk memikul tanggung jawab hukum dan moral mereka untuk mengambil tindakan segera. Hal tersebut dilakukan untuk memaksa Israel menghentikan agresi yang sedang berlangsung terhadap Jalur Gaza dan eskalasi berbahaya di Tepi Barat yang diduduki.

Berikut daftar 31 negara asal Menteri Luar Negeri meneken pernyataan bersama terkait kecaman keras terhadap visi Israel Raya Netanyahu.

  1. Arab Saudi
  2. Aljazair
  3. Bahrain
  4. Bangladesh
  5. Chad
  6. Komoro
  7. Djibouti
  8. Mesir
  9. Gambia
  10. Indonesia
  11. Irak
  12. Yordania
  13. Kuwait
  14. Lebanon
  15. Libya
  16. Maladewa
  17. Mauritania
  18. Maroko
  19. Nigeria
  20. Oman
  21. Pakistan
  22. Palestina
  23. Qatar
  24. Senegal
  25. Sierra Leone
  26. Somalia
  27. Sudan
  28. Suriah
  29. Turki
  30. Uni Emirat Arab
  31. Yaman

(aeb/lus)



Sumber : www.detik.com

Muhammadiyah Sebut Aksi Israel Pindahkan Warga Gaza Awal ‘Israel Raya’


Jakarta

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas mengecam keras rencana Israel yang ingin memindahkan paksa warga dari Gaza utara ke selatan. Menurutnya, langkah ini adalah bagian dari “rencana jahat” Israel untuk mencaplok wilayah Gaza sepenuhnya.

Anwar Abbas menyebut pemindahan paksa ini adalah langkah awal dari impian Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mendirikan Negara Israel Raya.

“Jangankan akan memindahkan warga Gaza utara ke selatan, Netanyahu dan Donald Trump malah ingin mengevakuasi seluruh rakyat Gaza ke luar negeri, termasuk ke Indonesia,” ujar Anwar Abbas dalam keterangannya, Senin (18/8/2025), dikutip detikNews.


“Mereka mengatakan hal itu karena mereka katanya akan membangun kembali Gaza yang porak poranda. Padahal sejatinya mereka ingin mencaplok Gaza dan menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian dari negara Israel,” imbuhnya.

Anwar Abbas menjelaskan, impian Negara Israel Raya mencakup seluruh wilayah Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania, sebagian Mesir, Arab Saudi, dan Irak. Oleh karena itu, langkah pemindahan warga Gaza utara ke selatan adalah bagian dari strategi zionis untuk menguasai Gaza secara bertahap.

“Jadi usaha pihak Israel memaksa warga Gaza utara untuk pindah ke selatan itu merupakan bagian dari strategi mereka untuk menduduki dan menguasai Gaza secara bertahap dalam konteks mendirikan Israel Raya yang sudah menjadi cita-cita dari zionis Israel,” tegasnya.

PBB Diharapkan Turun Tangan

Anwar Abbas mendesak agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan para pemimpin dunia tidak tinggal diam. Ia berharap PBB bisa mencegah rencana jahat Israel yang berdalih demi keamanan warga.

“Untuk itu kita berharap agar dunia termasuk PBB jangan berdiam diri dan harus bisa mencegah tindakan Israel tersebut karena tindakan ini jelas-jelas merupakan bagian dari niat jahat Israel untuk mencaplok wilayah Gaza yang sangat strategis tersebut secara bertahap,” pungkas Wakil Ketua Umum MUI itu.

Seperti diketahui, rencana Israel untuk memindahkan warga Gaza utara ke selatan telah memicu kekhawatiran internasional. Pihak militer Israel beralasan relokasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan warga karena mereka akan memulai serangan baru.

Bahkan, militer Israel menjanjikan tenda dan peralatan perlindungan di zona relokasi, sebagaimana dilansir Reuters, Minggu (17/8/2025).

Namun, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan justru menyatakan keprihatinan. Mereka khawatir rencana Israel ini hanya akan menambah penderitaan bagi 2,2 juta penduduk di wilayah kantong tersebut.

Selengkapnya baca di sini.

(hnh/kri)



Sumber : www.detik.com

Negara-negara Islam yang Pertama Mengakui Kemerdekaan Indonesia


Jakarta

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, perjuangan belum sepenuhnya selesai. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain, agar kedaulatan Indonesia diakui secara internasional.

Dalam buku Spirit Baru Hak Asasi Manusia: Pertemuan Barat dan Islam? karya Denny JA, disebutkan bahwa negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Setelah itu, dukungan datang dari Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Arab Saudi, dan Afghanistan. Negara-negara Timur Tengah ini menjadi kelompok internasional pertama yang secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia.

Pengakuan dari negara-negara Islam tersebut sangat penting bagi Indonesia yang baru merdeka. Selain karena adanya kedekatan agama dan budaya, mereka juga merasa memiliki semangat yang sama dalam menolak penjajahan. Dukungan ini kemudian membuka pintu hubungan diplomatik dan kerja sama yang masih terjalin hingga sekarang.


Daftar Negara Islam yang Mengakui Kemerdekaan Indonesia

1. Mesir

Menurut buku Konsep Dasar IPS karya Sri Hastati dkk., Mesir merupakan negara pertama yang secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia. Kesamaan identitas sebagai negara mayoritas Muslim dan kedekatan ideologis menjadi salah satu alasan kuat di balik dukungan Mesir.

Mesir mulai mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto pada 22 Maret 1946. Kemudian, pengakuan de jure diberikan pada 10 Juni 1947, ditandatangani oleh Perdana Menteri Mesir, disaksikan langsung oleh tokoh-tokoh Indonesia seperti A.R. Baswedan dan Agus Salim.

Dukungan Mesir ini membuka jalan bagi negara-negara lain untuk turut serta mengakui kemerdekaan Indonesia, termasuk Palestina, Belanda, hingga Vatikan.

2. Palestina

Dukungan Palestina bahkan telah muncul sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan buku Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri karya M. Zein Hassan, pada tanggal 6 September 1944, Mufti Besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, bersama saudagar kaya Muhammad Ali Taher menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia melalui siaran radio dan media berbahasa Arab.

Berita ini tersebar luas selama dua hari berturut-turut, termasuk dimuat di surat kabar ternama “Al Ahram”. Muhammad Ali Taher bahkan menyatakan kesiapannya untuk mengorbankan hartanya demi membantu perjuangan Indonesia, terutama saat Agresi Militer II Belanda terjadi pada Desember 1948.

3. Arab Saudi

Arab Saudi juga menunjukkan dukungan kuat kepada Indonesia dengan memberikan pengakuan pada 18 November 1946. Hubungan bilateral antara kedua negara terus berkembang, hingga pada tahun 2017 Raja Salman melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Kunjungan ini membuka peluang kerja sama di bidang ketenagakerjaan serta memberikan kemudahan bagi pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

4. Lebanon

Lebanon memberikan pengakuan resmi atas kemerdekaan Indonesia secara de jure pada 29 Juli 1947. Sejak saat itu, hubungan diplomatik kedua negara terus menguat. Kedutaan Besar RI di Beirut didirikan secara resmi pada tahun 1996. Meski Lebanon mengalami berbagai krisis, hubungan kedua negara tetap terjaga melalui bantuan sosial dan pendirian Indonesian Corner di Lebanese University.

5. Suriah

Suriah menjadi bagian dari negara yang mendukung Indonesia secara internasional. Pada Sidang PBB tahun 1947, saat terjadi Agresi Militer Belanda, Suriah tergabung dalam misi perjuangan Indonesia dan memberikan pengakuan de jure atas kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Suriah pun semakin erat.

6. Irak

Setelah Perang Dunia II berakhir, Irak mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Sejak tahun 1950, kedua negara menjalin hubungan diplomatik yang menghasilkan sedikitnya 15 perjanjian kerja sama dalam berbagai sektor.

7. Yaman

Yaman secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada 3 Mei 1948. Hubungan kedua negara terus terjalin dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya. Salah satu bentuk kerja sama konkret terjadi pada tahun 2018, ketika Yaman berhasil mengekspor gandum senilai lebih dari 600 ribu dolar AS ke Indonesia.

8. Afghanistan

Dalam buku Hadir untuk Perdamaian dari Poso ke Afghanistan karya Farid Husain, tercatat bahwa Afghanistan termasuk salah satu negara yang paling awal menyatakan pengakuannya terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Pengakuan ini tidak berhenti pada pernyataan semata, melainkan segera ditindaklanjuti dengan pembentukan hubungan diplomatik resmi.

Pada tahun 1954, Indonesia dan Afghanistan secara resmi membuka jalur diplomatik dua arah. Dalam tahun yang sama, pemerintah Afghanistan membangun kedutaan besar di Jakarta, memperlihatkan keseriusan dalam memperkuat hubungan antarnegara. Kemudian, pada 24 April 1955, kedua negara menandatangani perjanjian persahabatan yang menjadi dasar pengembangan hubungan bilateral ke depannya.

9. Turki

Dukungan Turki terhadap Indonesia datang pada 29 Desember 1949. Walaupun sempat mendapatkan tekanan dari pihak Belanda, Turki tetap menyatakan pengakuannya. Bahkan, Turki mendirikan kedutaan besar di Jakarta pada 10 April 1957, memperkuat kerja sama antara kedua negara hingga hari ini.

(inf/dvs)



Sumber : www.detik.com

Ini Proposal Gencatan Senjata yang Disetujui Hamas, Israel Belum Merespons


Jakarta

Hamas menyatakan setuju dengan usulan gencatan senjata selama 60 hari yang diajukan oleh Qatar dan Mesir. Proposal ini termasuk pembebasan sandera secara bertahap dan penarikan sebagian pasukan Israel dari Gaza. Namun, Israel hingga kini belum memberikan jawaban resmi dan masih meragukan kesepakatan tersebut.

Menurut laporan BBC, Pejabat Hamas, Taher al-Nunu, menyatakan kepada Al-Araby TV bahwa Hamas menerima proposal tersebut tanpa meminta perubahan apa pun. Ia menyebutnya sebagai “kesepakatan parsial menuju kesepakatan menyeluruh” dan menegaskan bahwa negosiasi untuk mencapai gencatan senjata permanen akan dimulai sejak hari pertama pelaksanaan.

Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, isi proposal gencatan senjata ini hampir identik dengan rencana yang diajukan oleh utusan Amerika Serikat, Steve Witkoff, pada Juni lalu. Rencana Witkoff juga mencakup gencatan senjata selama 60 hari, dengan pembebasan 10 sandera hidup dan 18 jenazah secara bertahap, serta pembebasan tahanan Palestina sebagai imbalannya.


Meskipun pada saat itu Israel menerima rencana Witkoff, Hamas menolaknya karena khawatir gencatan senjata sementara itu tidak akan berlanjut menjadi permanen.

Isi Proposal Gencatan Senjata

Masih dari sumber sebelumnya, berikut isi proposal gencatan senjata.

1. Pembebasan Sandera oleh Hamas

Hamas akan membebaskan sandera secara bertahap sebagai tanda komitmen terhadap gencatan senjata:

  • Hari ke-1: Membebaskan 8 sandera yang masih hidup
  • Hari ke-7: Menyerahkan 5 jenazah sandera
  • Hari ke-30: Menyerahkan 5 jenazah sandera
  • Hari ke-50: Membebaskan 2 sandera hidup lagi
  • Hari ke-60: Menyerahkan 8 jenazah sandera

2. Pembebasan Tahanan oleh Israel

Sebagai imbalan atas pembebasan sandera, Israel akan membebaskan sejumlah tahanan Palestina sebagai bentuk kesepakatan timbal balik:

  • Sekitar 1.500 tahanan asal Gaza dibebaskan
  • Termasuk 150 tahanan dengan hukuman seumur hidup
  • Termasuk 50 tahanan dengan hukuman lebih dari 15 tahun

3. Penarikan Pasukan Israel Selama Gencatan Senjata

Selain aspek pembebasan tahanan, proposal juga mengatur soal penarikan pasukan Israel agar suasana gencatan senjata dapat berjalan efektif:

  • Pasukan Israel akan mundur sejauh 800 meter hingga 1,2 kilometer dari perbatasan Gaza selama masa 60 hari gencatan senjata
  • Namun, Israel tetap mempertahankan posisi di koridor militer Morag dan Philadelphi di selatan Gaza

Jika dibandingkan dengan proposal sebelumnya, utusan AS Steve Witkoff mengajukan rencana yang hampir sama, namun dengan perbedaan signifikan yang membuat Hamas menolaknya:

  • Hamas hanya membebaskan 10 sandera hidup dan 18 jenazah pada hari pertama dan ketujuh
  • Israel membebaskan 125 tahanan seumur hidup, 1.111 tahanan Gaza, dan 180 jenazah Gaza
  • Hamas menolak karena tidak ada jaminan gencatan senjata permanen

Respons Israel Masih Belum Jelas

Pemerintah Israel belum memberikan tanggapan resmi atas proposal tersebut. Namun, juru bicara pemerintah, David Mencer, mengatakan bahwa Israel tidak tertarik pada kesepakatan parsial. Ia menyebut keadaan saat ini telah berbeda. Menurut analisa Al Jazeera, hal ini mengisyaratkan bahwa Israel ingin terus melanjutkan operasi militer di Gaza.

Israel juga menuntut agar seluruh 50 sandera yang diyakini masih ditahan di Gaza dibebaskan sekaligus. Seorang pejabat di kantor Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa pembebasan seluruh sandera adalah syarat utama untuk mengakhiri perang.

Situasi di Gaza Semakin Sulit

Menurut laporan Al Jazeera, Qatar mengonfirmasi bahwa Hamas sudah memberikan tanggapan positif terhadap usulan gencatan senjata tersebut, tetapi Israel belum merespon.

Sementara itu, serangan Israel masih terus terjadi. Dalam beberapa hari terakhir, sedikitnya 12 orang tewas akibat serangan di tenda pengungsian di Khan Younis dan Deir el-Balah. Serangan juga menghancurkan rumah-rumah di Gaza selatan dan terjadi tembakan hebat di wilayah Gaza timur. Jumlah korban tewas dalam serangan sejak pagi hari itu mencapai 40 orang.

Sejak perang dimulai pada Oktober 2023, lebih dari 62.000 orang telah meninggal di Gaza, sementara di Israel, sebanyak 1.139 orang tewas dan lebih dari 200 orang disandera.

(inf/lus)



Sumber : www.detik.com

Hamas Setujui Usulan Gencatan Senjata, Israel Masih Bungkam



Jakarta

Hamas menyetujui proposal baru dari para mediator internasional terkait gencatan senjata di Gaza, wilayah yang hancur akibat perang lebih dari 22 bulan dengan Israel.

“Hamas telah menyampaikan tanggapannya kepada para mediator, mengonfirmasi bahwa Hamas dan faksi-faksi menyetujui proposal gencatan senjata baru tanpa meminta perubahan apa pun,” ujar seorang sumber Hamas kepada AFP, Senin (19/8). Sumber tersebut meminta identitasnya dirahasiakan.


Seorang sumber Palestina yang memahami jalannya perundingan menyebut para mediator Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat diperkirakan akan segera mengumumkan tercapainya kesepakatan sekaligus menetapkan jadwal dimulainya kembali negosiasi. Mereka juga memberikan jaminan kepada Hamas dan faksi-faksi Palestina terkait implementasi perjanjian, serta komitmen untuk melanjutkan perundingan menuju solusi permanen.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Israel mengenai perkembangan tersebut. Upaya mediator sebelumnya berkali-kali gagal menghasilkan gencatan senjata jangka panjang, sementara perang yang telah memasuki bulan ke-23 terus memicu krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.

Dilansir Arab News, Senin (18/8), menurut pejabat Palestina lain, proposal terbaru mencakup gencatan senjata awal selama 60 hari, disertai pembebasan sandera dalam dua tahap. Informasi serupa juga disampaikan sumber dari Islamic Jihad, faksi militan yang turut berperang di Gaza.

Rencana itu disebut akan dimulai dengan pembebasan 10 sandera Israel dalam kondisi hidup, serta sejumlah jenazah, selama periode 60 hari gencatan senjata. Pada tahap kedua, tawanan lain akan dibebaskan, dengan negosiasi lanjutan untuk kesepakatan lebih luas yang bertujuan mengakhiri perang secara permanen dengan dukungan jaminan internasional.

Hingga kini, 49 dari dari 251 sandera dalam serangan sejak 7 Oktober 2023 masih ditahan di Gaza. Militer Israel menyebut 27 di antaranya telah tewas. Serangan tersebut menewaskan 1.219 orang, mayoritas warga sipil.

Sementara itu, serangan balasan Israel dilaporkan telah menewaskan lebih dari 62.000 warga Palestina, sebagian besar warga sipil, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai sumber terpercaya.

(lus/kri)



Sumber : www.detik.com

Israel Serbu Gaza, Bentrokan Besar dengan Hamas Terjadi di Khan Younis



Jakarta

Konflik di Jalur Gaza memasuki babak baru. Militer Israel mengumumkan telah memulai fase awal serangan darat menuju Kota Gaza dan kini menguasai sebagian wilayah pinggiran kota tersebut. Di sisi lain, Hamas terus melakukan perlawanan, termasuk melalui serangan besar di Khan Younis, Gaza bagian selatan.

Juru bicara militer Israel, Brigadir Jenderal Effie Defrin, menyampaikan pasukan Israel telah bergerak ke tepian Kota Gaza dalam rangka merebut pusat kota yang menjadi target utama operasi saat ini.

“Kami telah memulai fase pertama operasi ini dan berhasil menempatkan pasukan di sekitar Kota Gaza,” ujar Defrin, dikutip dari Reuters, Kamis (21/8/2025). Ia menambahkan Hamas kini hanya mampu bertahan dengan strategi gerilya dan berada dalam kondisi yang melemah.


Pengerahan pasukan tambahan juga dilakukan secara besar-besaran. Dilansir detikNews, Rabu (20/8/2025), Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menyetujui pengaktifan hingga 60.000 tentara cadangan guna mendukung serangan ke Kota Gaza. Langkah ini diambil sementara pemerintah Israel masih mempertimbangkan tawaran gencatan senjata yang diajukan oleh para mediator internasional.

Rencana penyerangan ke Kota Gaza sendiri telah disetujui oleh kabinet keamanan Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Menurut laporan, pasukan Israel saat ini telah menguasai sekitar 75 persen wilayah Jalur Gaza, dan berencana memperluas serangan demi merebut seluruh wilayah yang masih dikuasai Hamas.

Meski tekanan militer terus meningkat, perlawanan dari Hamas belum berhenti. Middle East Eye melaporkan pada Rabu (20/8/2025) pasukan Brigade al-Qassam meluncurkan serangan mendadak terhadap markas militer Israel di Khan Younis. Serangan tersebut melibatkan sedikitnya 18 pejuang Hamas dan menyebabkan tiga tentara Israel luka-luka, salah satunya dalam kondisi serius.

Serangan ini menunjukkan Hamas masih memiliki kemampuan tempur meski terus dibombardir selama hampir dua tahun oleh Israel. Pejabat dari Amerika Serikat mengakui Hamas masih sanggup merekrut pasukan baru untuk menggantikan yang telah gugur dalam pertempuran.

Di sisi lain, laporan Al Jazeera mencatat operasi militer Israel di Kota Gaza telah memaksa hampir satu juta warga Palestina meninggalkan rumah mereka. Serangan demi serangan menghancurkan banyak infrastruktur sipil dan kawasan permukiman. Hamas menyalahkan Netanyahu karena dinilai tidak mengindahkan upaya para mediator yang mencoba mendamaikan konflik, dan justru melanjutkan kampanye militer secara agresif.

Di tengah konflik yang terus memburuk, jumlah korban terus meningkat. Pada Rabu (20/8/2025), serangan udara Israel menewaskan setidaknya 81 warga Palestina. Berdasarkan data terkini, korban tewas di pihak Palestina telah mencapai 62.122 jiwa, dengan 156.758 orang lainnya terluka. Di sisi Israel, sebanyak 1.139 orang tewas dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, sementara lebih dari 200 orang masih ditawan hingga kini.

(inf/kri)



Sumber : www.detik.com

Peringati HUT ke-80, Indonesia Kirim Bantuan ke Gaza Lewat Udara



Jakarta

Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80 pada 17 Agustus 2025, Satgas TNI Garuda Merah Putih-II menjalankan misi kemanusiaan dengan mengirimkan bantuan ke Jalur Gaza, Palestina. Misi ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mendukung rakyat Palestina melalui aksi nyata solidaritas kemanusiaan.

Sebagaimana dilaporkan oleh Puspen TNI dan laman resmi TNI AU, bantuan seberat 17,8 ton diterbangkan menggunakan dua unit pesawat C-130J Super Hercules dari Skadron Udara 31 TNI Angkatan Udara, masing-masing bernomor registrasi A-1339 dan A-1344. Sebanyak 66 personel dilibatkan dalam misi ini di bawah komando Kolonel Pnb Puguh Yulianto selaku Komandan Wing I Lanud Halim Perdanakusuma sekaligus Mission Commander.

Setibanya di Pangkalan Udara King Abdullah II, Amman, Yordania, Satgas GMP-II bergabung dengan operasi multinasional Solidarity Path Operation-2 (SPO-2) yang dipimpin oleh Royal Jordanian Air Force dan didukung oleh 12 negara peserta. Di lokasi, tim melaksanakan persiapan lanjutan serta pengemasan bantuan sebelum proses dropping dilakukan ke wilayah sasaran di Gaza.


Adapun jenis bantuan yang dikirim meliputi makanan pokok, makanan siap konsumsi, perlengkapan medis, selimut, serta kebutuhan anak-anak. Pemilihan jumlah 17,8 ton sendiri bersifat simbolis yang merepresentasikan tanggal bersejarah 17 Agustus 1945, hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

“Momentum Hari Kemerdekaan tidak hanya kita rayakan dengan upacara, tetapi juga dengan aksi nyata kemanusiaan. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita di Gaza,” ungkap Kolonel Pnb Puguh Yulianto sebagaimana dilansir dari detikNews.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa keikutsertaan TNI dalam operasi SPO-2 menunjukkan komitmen Indonesia terhadap solidaritas global, khususnya untuk rakyat Palestina. Ia menekankan bahwa metode airdrop menjadi solusi efektif untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses melalui darat, sekaligus memperlihatkan peran aktif TNI dalam misi-misi kemanusiaan internasional.

Distribusi ini merupakan bagian awal dari rencana pengiriman bantuan total sekitar 800 ton ke Gaza, hasil kolaborasi antara Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Kementerian Pertahanan RI (Kemenhan), dan Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu). Di dalamnya termasuk 1.000 dus makanan instan yang disiapkan oleh Kemenhan.

Mengutip laman resmi Baznas, pengiriman bantuan ke Palestina akan berlangsung dalam beberapa tahap, dimulai pada 1 Agustus hingga 24 Agustus 2025.

Adapun bantuan yang disalurkan pada 17 Agustus 2025 merupakan tahap ke-II. Sebelumnya telah dilakukan prosesi pembukaan misi dan penyaluran tahap I pada 12 Agustus 2025 lalu.

TNI memanfaatkan momen pembukaan blokade yang dilakukan Israel untuk mengirimkan bantuan semaksimal mungkin sebelum jalur distribusi kembali ditutup.

Penyaluran bantuan yang bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, menjadi simbol kebersamaan dan kepedulian bangsa terhadap Palestina.

(inf/lus)



Sumber : www.detik.com