Tag Archives: pbnu

PBNU Jalin Kolaborasi Strategis dengan Jerman, Perkuat Misi Kemanusiaan Global



Jakarta

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), baru saja bertemu dengan pejabat tinggi Pemerintah Jerman. Pertemuan itu membahas kerjasama di bidang kemanusiaan dunia.

Pejabat yang ditemui oleh Gus Yahya adalah Thomas Rachel. Thomas menjabat sebagai The Federal Government Commissioner for Freedom of Religion or Belief dalam Kabinet Kanselir Friedrich Merz.

Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Luar Negeri Jerman, Berlin, pada Selasa, 7 Juli 2025, pukul 14.00 waktu setempat. Gus Yahya didampingi oleh Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni dan Penasihat Khusus Urusan Internasional H. Muhammad Kholil dalam kunjungan tersebut.


Kepada Thomas, Gus Yahya memaparkan secara rinci inisiatif Gerakan Global Religion of Twenty (R20). Gagasan ini dibentuk oleh Nahdlatul Ulama (NU) dan diluncurkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 2022.

Beliau menjelaskan bahwa R20 berupaya menjadikan agama sebagai kekuatan pendorong solusi untuk tantangan global. Bukan justru sebagai sumber konflik.

R20 adalah ikhtiar NU agar agama-agama turut mengambil tanggung jawab dalam merumuskan solusi peradaban, bukan sekadar menjadi bagian dari masalah,” ujar Gus Yahya dalam dalam keterangan persnya.

Selain itu, Gus Yahya juga menyoroti konsensus kebangsaan Indonesia. Meliputi NKRI sebagai bentuk negara, Pancasila sebagai ideologi, UUD 1945 sebagai dasar konstitusi, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai prinsip kebhinekaan-sebagai model inspiratif.

Menurut Gus Yahya, pengalaman Indonesia dalam merawat konsensus dapat menjadi contoh bagi komunitas internasional dalam membangun tatanan dunia yang lebih inklusif dan harmonis.

Inisiatif PBNU mendapat sambutan hangat dari Thomas Rachel. Sebagai tokoh yang dihormati di Jerman dan Eropa, Thomas mengungkapkan kekagumannya terhadap NU, yang ia sebut sebagai organisasi Islam terbesar di dunia yang teguh memperjuangkan toleransi, demokrasi, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Mengakhiri pertemuan, kedua belah pihak menegaskan komitmen kuat untuk berkolaborasi dalam proyek-proyek kemanusiaan. Harapan dapat mempererat jejaring global untuk membangun peradaban yang lebih adil dan damai di masa depan.

(hnh/lus)



Sumber : www.detik.com

Respons NU dan Muhammadiyah Malang soal Ceramah Zakir Naik di Stadion Gajayana



Jakarta

Rencana ceramah Dr. Zakir Naik di Stadion Gajayana, Kota Malang, yang dijadwalkan pada Kamis, 10 Juli 2025, memicu perhatian berbagai pihak. Beberapa elemen masyarakat menyatakan penolakan, sementara organisasi keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah justru memberikan tanggapan yang lebih bijak dan mengajak masyarakat untuk menyikapi dengan dewasa.

PCNU Malang Minta Ceramah Dikemas Secara Kondusif

Dikutip dari detikJatim, Kamis (10/7/2025) Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Malang, KH Isroqunnajah, menyampaikan pandangannya terkait agenda ceramah Dr. Zakir Naik. Ia menyayangkan pilihan lokasi yang diambil oleh panitia, yaitu di ruang terbuka. Menurutnya, ini berbeda dengan pola ceramah Dr. Zakir yang biasanya dilaksanakan di tempat tertutup.

KH Isroqunnajah, atau yang akrab disapa Gus Is, juga menyarankan agar sesi tanya jawab yang direncanakan berlangsung selama dua jam, sebaiknya dipangkas. Hal ini untuk menjaga suasana tetap kondusif, terutama karena penggunaan bahasa Inggris yang memerlukan penerjemah.


“Kami berharap sesi tanya jawab dilakukan dengan sistem seleksi pertanyaan yang ditulis dan dibacakan panitia agar tidak terjadi pernyataan yang keluar dari kendali,” jelasnya.

Meski memberikan sejumlah catatan, PCNU Kota Malang menegaskan bahwa mereka tidak menolak kehadiran Dr. Zakir Naik.

“Kami sudah meminta agar Dr Zakir Naik tidak menyindir agama lain supaya suasana tetap kondusif dan damai,” kata KH Isroqunnajah.

Ia menambahkan bahwa penting untuk memastikan acara ini tidak menimbulkan kegaduhan.

PCNU juga berharap ceramah bertema ‘Nabi Muhammad dalam Perspektif Kitab-Kitab Suci’ dapat menjadi sarana penguatan akidah umat Islam, tanpa menyinggung keyakinan lain.

“Harapannya semakin bisa memperkokoh teologi kita orang Islam, dan kita menghindari kekecewaan siapapun, termasuk yang beragama lain,” tegasnya.

Muhammadiyah: Ajak Masyarakat Bersikap Dewasa

Sikap serupa juga disampaikan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang. Ketua Muhammadiyah Kota Malang, Abdul Haris, mengajak masyarakat untuk merespons ceramah ini dengan kedewasaan berpikir.

“Kita harus melihat kondisi dan situasi masyarakat saat ini. Jika masyarakat sudah dewasa dan terbuka, ceramah seperti ini tidak akan menjadi masalah. Sayangnya, kita belum sampai pada titik itu,” ujarnya

Lebih lanjut, Abdul Haris menilai materi ceramah Dr. Zakir dari sisi akademik sebenarnya tidak bermasalah. Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga suasana damai dan tidak menjadikan perbedaan sebagai bahan olok-olok.

“Islam mengajarkan keberanian untuk terbuka. Yang penting bagi kita adalah saling terbuka dan saling toleransi, tanpa berasumsi negatif,” tambahnya.

Ia menekankan bahwa toleransi membutuhkan keberanian untuk menerima keberagaman dalam kehidupan sosial.

“Toleransi adalah keberanian mengakui perbedaan. Kalau tidak berangkat dari situ, susah membangun toleransi. Biarkan perbedaan menjadi variasi yang memperkaya,” katanya.

“Yang kita butuhkan sekarang adalah kedewasaan berpikir dan keberanian untuk menentukan pilihan secara rasional,” sambungnya.

Sebagai informasi, rencananya ceramah Dr. Zakir Naik ini akan menjadi bagian dari Indonesia Lecture Tour 2025 dan berlangsung di Stadion Gajayana pada malam Kamis, 10 Juli 2025.

(dvs/lus)



Sumber : www.detik.com

Hukum Menerima BSU dalam Islam dan Pemanfaatannya agar Jadi Rezeki Berkah


Jakarta

Bantuan Subsidi Upah (BSU) adalah program pemerintah untuk memberikan bantuan ekonomi kepada masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu. Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 300 ribu per bulan bagi pekerja atau buruh. Masyarakat yang menerima BSU akan mendapat Rp 600 ribu sekaligus di bulan Juni atau Juli.

Tujuan dari BSU sendiri untuk mendorong daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang lesu. Lantas, bagaimana pandangan Islam terkait hal ini? Apa hukum penerimaan BSU dalam perspektif fikih?

Untuk tahu lebih lanjut, simak penjelasan ketua MUI DKI Jakarta, Dr. KH Muhammad Faiz Syukron Makmun, berikut ini.


Bantuan Subsidi Upah Merupakan Kewajiban Negara

Sejatinya, BSU merupakan kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Namun, kewajiban tersebut harus sesuai dengan kemampuan negara itu sendiri. Apabila negara tidak mampu maka itu tidaklah menjadi kewajiban.

“Tetapi kalau negara memang tidak memiliki kemampuan untuk itu, tentunya tidak lagi menjadi kewajiban negara. Tetapi secara prinsip negara itu berkewajiban mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Maka BSU itu termasuk impelemntasi,” ungkap KH Faiz Syukron Makmun kepada detikHikmah, Selasa (15/7/2025).

Pria yang juga merupakan Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Universitas Al-Azhar (IKANU) Mesir itu menjelaskan bahwa dalam Al-Qur’an, dalil mengenai BSU berkaitan dengan ayat yang membicarakan tentang amanah. Salah satunya surah An Nisa ayat 58,

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Hukum Menerima BSU dalam Islam

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Gus Faiz itu mengatakan bahwa hukum menerima BSU tergantung pada orangnya. Secara prinsip Islam, hukumnya adalah mubah atau boleh.

“Secara prinsip dia dihukumi mubah, boleh diambil dan boleh tidak diambil,” katanya.

Tetapi, lanjut Gus Faiz, apabila penerima BSU sangat membutuhkan bantuan itu maka hukumnya berubah menjadi wajib. Terlebih, apabila BSU tersebut digunakan untuk menghidupi anak dan istrinya.

“Kalau dia sebagai pekerja sangat membutuhkan itu, misalnya untuk anak dan istrinya memenuhi kebutuhan pokok dan itu disedikan oleh pemerintah maka wajib untuk mengambil (BSU) demi mewujudkan kesejahteraan keluarganya,” sambungnya.

Katib Syuriah PBNU itu juga menguraikan bahwa jika seseorang merasa cukup maka tak masalah tidak mengambil bantuan yang disediakan pemerintah.

“Kalau misalnya dia merasa cukup dengan kondisinya, dia bisa bersabar atas apa yang dia miliki dan dia hadapi, dia tidak mengambil pun tidak apa-apa. Itu secara hukum fikihnya,” ujarnya.

Cara Memanfaatkan BSU agar Menjadi Rezeki yang Berkah

Gus Faiz juga menerangkan bahwa hendaknya BSU yang diberikan pemerintah dimanfaatkan untuk kebutuhan pokok. Dengan begitu, bantuan tersebut menjadi rezeki yang berkah.

Apabila ia merupakan kepala keluarga, hendaknya BSU digunakan untuk memberi nafkah keluarganya.

“Pemanfaataan BSU tentu sesuai dengan tujuannya agar dibelanjakan untuk hal-hal pokok. Jadi kalau memang dia kepala keluarga berikanlah BSU itu untuk mensejahterahkan keluarganya. Kalau dia belum berkeluarga ya dia bisa gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi masa depannya,” terangnya

Jangan sampai, BSU digunakan untuk sesuatu yang menyimpang dan maksiat. Misalnya judi online.

“Ketika itu (BSU) dipakai untuk judi online atau apapun, kalau pemanfaatannya itu menyimpang tentu dosanya kembali kepada yang menerima,” ujar Gus Faiz.

Sebagaimana diketahui, Islam mengharamkan perbuatan judi. Sayyid Sabiq melalui Fiqh As Sunnah-nya yang diterjemahkan Khairul Amru Harahap mengatakan bahwa larangan judi ini disejajarkan dengan pengharaman khamar.

Allah SWT berfirman dalam surah Al Maidah ayat 90,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

(aeb/inf)



Sumber : www.detik.com

DMI Dorong Kolaborasi dengan LF PBNU, Pastikan Arah Kiblat Masjid Akurat



Jakarta

Dewan Masjid Indonesia (DMI) menegaskan pentingnya kerja sama dengan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) untuk memastikan arah kiblat masjid-masjid di seluruh Indonesia tepat mengarah ke Ka’bah.

Sekretaris Jenderal DMI, Rahmat Hidayat, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan LF PBNU menjadi langkah strategis dalam memperkuat dakwah, khususnya terkait keakuratan arah kiblat yang merupakan syarat sah dalam ibadah shalat.

“Ini penting kerja sama dengan ketua Falakiyah untuk memastikan arah kiblat itu mengarah dengan benar,” ujarnya saat memberi sambutan dalam Sarasehan di Gedung PP DMI, Matraman, Jakarta, Senin (28/7/2025).


Ia menambahkan bahwa ketepatan arah kiblat harus menjadi perhatian utama seluruh pengurus masjid, agar benar-benar mengarah ke Ka’bah di Masjidil Haram, Makkah.

Senada, Ketua Bidang Dakwah, Seni Budaya, dan Syiar Islam PP DMI, KH Abdul Manan Abdul Ghani menegaskan pentingnya ketepatan arah kiblat. “Betapa pentingnya arah kiblat ini. Jangan sampai kiblatnya kita ke Etiopia, ke Britania,” ujarnya dengan nada mengingatkan.

KH Abdul Manan secara khusus meminta kepada Ketua LF PBNU, KH Sirril Wafa, untuk memberikan edukasi kepada pengurus DMI dari berbagai wilayah seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Ia juga mendorong agar LF PBNU menjalin koordinasi aktif dengan pengurus DMI di berbagai daerah dalam upaya kalibrasi kiblat masjid.

Menanggapi hal tersebut, KH Sirril Wafa menegaskan urgensi kalibrasi arah kiblat, mengingat penyimpangan satu derajat saja dapat menyebabkan pergeseran hingga lebih dari 138 kilometer dari arah Ka’bah.

“Kalibrasi sangat penting sekali. Tidak perlu menunggu perintah pemerintah. Ini masalah shalat,” tegasnya.

Ia menyebut bahwa ketidaktepatan arah kiblat dapat menimbulkan ketidaknyamanan di tengah jamaah. Karena itu, DMI diharapkan berperan aktif dalam membimbing pengurus masjid melakukan kalibrasi ulang.

“DMI memiliki otoritas untuk itu. DMI memiliki posisi sentral untuk membimbing para pengurus masjid mengkalibrasi,” tegasnya lagi.

Kiai Sirril mengungkapkan bahwa LF PBNU selama ini telah banyak membantu proses kalibrasi arah kiblat, baik untuk masjid baru maupun untuk pengukuran ulang masjid lama. Ia menilai bahwa tanggung jawab ini harus diemban bersama oleh masyarakat, ulama, pakar, dan para pengurus masjid.

“Aksinya memang kita harus: masyarakat, ulama, pakar, dewan masjid memiliki tanggung jawab. Kalau dibiarkan akan membuyarkan himmah para jamaah,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa perkembangan teknologi semakin mempermudah penentuan arah kiblat dengan tingkat presisi yang semakin tinggi.

“Berkembang teknologi dari masa ke masa, upaya menghitung arah kiblat semakin baik, semakin presisi,” pungkasnya.

(inf/lus)



Sumber : www.detik.com

PBNU Resmikan Dapur MBG di Cirebon, Targetkan 1.000 Titik di Pesantren NU



Cirebon

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Pesantren Mualimin Mualimat, Babakan Ciwaringin, Cirebon.

Program ini menjadi wujud komitmen PBNU dalam mendukung pemenuhan gizi santri dan pelajar di lingkungan lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama.

Dalam rilis yang diterima detikHikmah pada Sabtu (2/7/2025), Peresmian dapur MBG tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), bersama jajaran pengurus PBNU, pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), dan pimpinan 13 pesantren mitra MBG yang turut meresmikan dapurnya pada kesempatan yang sama.


Adapun 13 pesantren dan yayasan pendidikan mitra MBG yang terlibat dalam peresmian ini antara lain:

  1. Ponpes Mualimin-Mualimat Babakan Ciwaringin, Cirebon
  2. Ponpes Abu Manshur, Cirebon
  3. Ponpes Sirajul Mukhlasin 2 Yajri, Magelang
  4. Ponpes Assalafiyah Mlangi, Yogyakarta
  5. Ponpes Ma’hadul Muta’allimin, Ngawi
  6. Ponpes Darussyifa Yaspida, Sukabumi
  7. Ponpes Duta Aswaja, Kudus
  8. Ponpes Krapyak Yayasan Ali Maksum, Yogyakarta
  9. Yayasan Pendidikan Azzam Abu Haidir Anshor, Labuhan Batu Utara
  10. Yayasan Mukti Khoiriyah, Banyumas
  11. Yayasan Al Musaddadiyah, Garut
  12. Yayasan Al Muhajirin, Purwakarta
  13. Ponpes Putra Putri Marsahaja, Riau

Dalam sambutannya, Gus Yahya menegaskan bahwa inisiatif pembangunan dapur MBG merupakan bentuk konkret dukungan PBNU terhadap program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam mempercepat pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.

“Di tahap awal ini, sebanyak 218 yayasan pesantren dan lembaga pendidikan di bawah naungan NU sudah mulai diproses oleh BGN,” ujar Gus Yahya.

Ia juga menambahkan, PBNU menargetkan pembangunan 1.000 dapur MBG yang tersebar di berbagai pesantren dan sekolah/madrasah NU di seluruh Indonesia. Dari sekitar 26 ribu pesantren serta lebih dari 10 ribu sekolah dan madrasah di lingkungan NU, setidaknya 426 pesantren dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang akan menjadi prioritas utama.

“Kami ingin memastikan setiap anak mendapatkan hak dasar atas gizi yang baik. Lewat program ini, kami berharap bisa mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan unggul untuk masa depan bangsa,” ungkap Gus Yahya.

Peresmian 13 dapur MBG ini menjadi tonggak penting dalam mempercepat realisasi target 1.000 titik dapur MBG NU di seluruh Indonesia. Lewat inisiatif ini, PBNU ingin berperan aktif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia sekaligus mendukung visi pemerintah dalam menciptakan generasi emas yang sehat dan kompetitif.

(lus/erd)



Sumber : www.detik.com

PBNU Kritik PPATK, Anggap Kebijakan Blokir Rekening Nganggur Serampangan



Jakarta

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengkritik keras kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memblokir rekening nganggur milik masyarakat. Menurut PBNU, kebijakan tersebut terkesan serampangan dan berpotensi mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional.

Kritik ini disampaikan oleh Ketua PBNU, Choirul Sholeh Rasyid, dalam keterangan persnya di Jakarta. Ia menyoroti langkah PPATK yang baru-baru ini mencabut pemblokiran terhadap 28 juta rekening, setelah sebelumnya memblokir sekitar 31 juta rekening.

“Pencabutan blokir kepada 28 juta rekening dormant (menganggur) beberapa hari lalu menunjukkan bahwa kebijakan ini serampangan dan telah menimbulkan keresahan bahkan kepanikan di tengah masyarakat,” kata Choirul, Senin (4/8/2025).


Menurut Choirul, kebijakan yang tidak cermat ini dapat menggerus fondasi kepercayaan yang merupakan pilar utama sektor perbankan. Sektor perbankan adalah sokoguru perekonomian nasional yang hanya bisa berjalan dengan fondasi kepercayaan (trust).

“Jika kepercayaan itu terganggu, maka stabilitas ekonomi bisa ikut terdampak,” tegasnya.

Choirul juga menyoroti fakta bahwa pemilik rekening pasif yang diblokir mayoritas adalah masyarakat kecil. Mereka adalah orang-orang dengan kondisi ekonomi pas-pasan dan tidak memiliki rekening cadangan.

“Bagi sebagian masyarakat, rekening tersebut mungkin satu-satunya tempat menabung, meski dengan saldo yang tidak besar. Tindakan pembekuan tanpa pendekatan yang proporsional sangat merugikan mereka,” ujar Choirul.

Sebelumnya, PPATK beralasan pemblokiran tersebut dilakukan sebagai upaya perlindungan nasabah dan mencegah penyalahgunaan rekening untuk tindak kejahatan. PPATK mencatat, rekening pasif kerap dijadikan target kejahatan seperti korupsi, narkotika, judi online, dan peretasan digital.

Namun, PBNU meminta PPATK untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ini.

“Kami mendorong agar PPATK lebih berhati-hati dan memperhatikan dimensi sosial dari kebijakan teknokratis semacam ini, agar tidak merugikan nasabah, dunia perbankan dan perekonomian nasional secara luas,” pungkas Choirul.

PBNU menegaskan akan terus memantau perkembangan terkait masalah ini dan siap memberikan masukan agar tercipta kebijakan publik yang adil dan berpihak kepada masyarakat.

(hnh/inf)



Sumber : www.detik.com

Ketum PBNU Gus Yahya Minta Maaf Undang Peter Berkowitz Akademisi Pro-Israel



Jakarta

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf memohon maaf telah mengundang Peter Berkowitz, akademisi Pro-Israel ke Indonesia. Pria yang akrab disapa Gus Yahya ini mengaku khilaf menjadikan Peter Berkowitz sebagai salah satu pemateri dalam Akademi Kepemimpinan Nasional yang dilaksanakan PBNU di Jakarta pada 15 Agustus 2025 lalu

Prof Dr Peter Berkowitz merupakan Tad and Dianne Senior Fellows, Hoever Institution, Stanford University, Amerika Serikat. Peter Berkowitz dikenal sebagai akademisi yang cukup vokal membela Israel.

“Saya mohon maaf atas kekhilafan dalam mengundang Dr. Peter Berkowitz tanpa memperhatikan latar belakang zionisnya. Hal ini terjadi semata-mata karena kekurangcermatan saya dalam melakukan seleksi dan mengundang narasumber,” kata Gus Yahya dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Kamis 28 Agustus 2025.


Gus Yahya menegaskan bahwa hingga sekarang sikapnya dan PBNU terkait masalah Palestina tidak pernah berubah.PBNU mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk memiliki negara yang merdeka dan berdaulat.

PBNU juga mengutuk keras agresi brutal tentara Israel ke Gaza. Gus Yahya mengajak semua pihak dan aktor internasional untuk bekerja keras
menghentikan genosida di Gaza dan mengusahakan terciptanya perdamaian.

Berikut ini pernyataan lengkap Ketua Umum PBNU, Gus Yahya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Menanggapi perbincangan publik mengenai kedatangan Dr. Peter Berkowitz, saya sebagai Ketua Umum
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan ini menyatakan:

1. Saya mohon maaf atas kekhilafan dalam mengundang Dr. Peter Berkowitz tanpa memperhatikan latar
belakang zionisnya. Hal ini terjadi semata-mata karena kekurangcermatan saya dalam melakukan
seleksi dan mengundang narasumber.

2. Sikap saya dan PBNU dalam masalah Palestina tidak pernah berubah dari dulu hingga sekarang.
PBNU mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk memiliki negara yang merdeka dan berdaulat.

3. Saya dan PBNU mengutuk tindakan-tindakan genocidal yang brutal yang dilakukan oleh pemerintah
Israel di Gaza. PBNU mengajak semua pihak dan aktor internasional untuk bekerja keras
menghentikan genosida di Gaza dan mengusahakan terciptanya perdamaian.

Terima kasih.

(erd/erd)



Sumber : www.detik.com

PBNU Ajak Ciptakan Rasa Damai Pascatragedi Driver Ojol



Jakarta

Pengemudi ojek online (ojol) mendapat kekerasan dari oknum polisi saat demonstrasi. Dari dua orang yang dilindas mobil Brimob, satu di antaranya dinyatakan meninggal dunia.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan duka cita atas kejadian tersebut. Salah satunya dari Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

“Atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, atas nama jamiyyah Nahdlatul Ulama, saya menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya saudara Affan Kurniawan dan juga keprihatinan yang mendalam atas keadaan Saudara Muhammad Umar Amarudin sekarang,” ujar Gus Yahya, dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (29/8/2025).


Gus Yahya menegaskan, PBNU mendukung penuh aspirasi masyarakat dan berjanji akan ikut mengupayakan segala harapan tersebut. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk menempuh jalan yang lebih tenang.

“Insyaallah NU akan ikut serta mendukung, mendampingi, dan ikut menyuarakan, mengupayakan apa yang menjadi harapan dan aspirasi dari masyarakat tersebut,” tuturnya.

Gus Yahya berharap pemerintah segera mengambil kebijakan yang tepat agar persoalan ini tidak berlarut. Ia menegaskan, musibah yang terjadi harus ditangani dengan adil dan transparan.

“Saya kira tidak ada lagi jalan untuk tidak menanganinya secara adil dan transparan. Saya yakin sekali sesudah ini akan ada proses yang adil dan transparan untuk menangani musibah yang sudah terjadi,” katanya.

Ia meyakini bahwa aspirasi masyarakat sudah didengar oleh semua pihak yang berwenang. Maka dari itu, ia mengajak semua pihak untuk mencari mekanisme yang lebih konstruktif dan substansial dalam mencapai kebijakan yang diperlukan.

“Mari kita bangun mekanisme yang lebih tenang, mekanisme yang lebih substansial untuk mencari jalan keluar bagi pemenuhan aspirasi-aspirasi tersebut,” tambahnya.

NU Ajak Masyarakat Jaga Persaudaraan

Sementara itu, Rais Aam PBNU KH. Miftachul Akhyar juga menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi yang menimpa Affan Kurniawan. Ia menekankan bahwa penyampaian aspirasi adalah hak konstitusional, namun harus dilakukan dengan cara-cara yang damai.

“Kami minta aparat untuk senantiasa sabar dan menahan diri, agar tidak terjadi benturan yang dapat merugikan semua pihak,” kata Miftachul Akhyar.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak bertindak anarkis dan menghindari provokasi. Menurutnya, arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus menjadi pedoman bersama untuk menjaga keamanan dan persaudaraan nasional.

“Perbedaan pendapat harus disalurkan dengan cara yang damai dan bermartabat. Jangan sampai aksi menyuarakan aspirasi justru melahirkan korban jiwa dan merugikan bangsa dan negara,” tegasnya.

Miftachul Akhyar meminta seluruh warga NU untuk ikut serta menenangkan situasi dan tidak mudah terprovokasi. “Mari kita jaga persaudaraan, keamanan, dan ketertiban. PBNU mengajak seluruh warga NU untuk menjadi peneduh di tengah masyarakat,” pungkasnya.

(hnh/inf)



Sumber : www.detik.com

Turut Berduka, KH Miftachul Ahyar Serukan Kedamaian Pasca Tragedi Driver Ojol



Jakarta

Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Miftachul Ahyar, menyampaikan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan salah seorang driver ojek online (ojol) dalam aksi unjuk rasa yang terjadi di Jakarta pada Kamis 28 Agustus kemarin.

Sebagai pimpinan tertinggi di PBNU, KH. Miftachul Ahyar menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada keluarga almarhum.

“Kami keluarga besar Nahdlatul Ulama turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran,” kata KH. Miftachul Ahyar dalam keterangan tertulisnya Jumat, 29 Agustus 2025.


Menurut Rais Aam, penyampaian aspirasi adalah hak konstitusional warga negara dan harus dihormati oleh siapapun.

Namun, Rais Aam PBNU juga meminta semua pihak, terutama aparat dan petugas di lapangan, untuk senantiasa bersikap sabar, bijaksana, dan mengedepankan dialog dalam menangani aksi demonstrasi.

“Kami minta aparat untuk senantiasa sabar dan menahan diri, agar tidak terjadi benturan yang dapat merugikan semua pihak,” kata dia.

Dalam kesempatan ini, Rais Aam juga mengimbau seluruh elemen masyarakat, termasuk peserta aksi, untuk tidak bertindak anarkis dan menghindari provokasi yang dapat memperkeruh keadaan. Tragedi ini harus dijadikan pelajaran bersama agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Rais Aam menambahkan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus menjadi pedoman bersama: menjaga keamanan, ketertiban, dan persaudaraan nasional dengan cara-cara yang damai, tanpa kekerasan, dan tanpa provokasi.

“Perbedaan pendapat harus disalurkan dengan cara yang damai dan bermartabat. Jangan sampai aksi menyuarakan aspirasi justru melahirkan korban jiwa dan merugikan bangsa dan negara,” kata Rais Aam.

KH Miftachul Ahyar juga meminta seluruh jajaran pengurus dan warga Nahdlatul Ulama di berbagai tingkatan untuk ikut menenangkan situasi, tidak terprovokasi, dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bersifat anarkis.

“Mari kita jaga persaudaraan, keamanan, dan ketertiban. PBNU mengajak seluruh warga NU untuk menjadi peneduh di tengah masyarakat,” kata dia.

(erd/erd)



Sumber : www.detik.com

Kata Muhammadiyah dan PBNU soal Usulan Dana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis



Jakarta

Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mengusulkan penggunaan dana zakat untuk melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG). Usulan ini menuai tanggapan dari sejumlah pihak, termasuk ormas Islam.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai usulan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis perlu dibicarakan dengan pengelola lembaga zakat, infak, dan sedekah. Pembicaraan ini penting lantaran zakat memiliki unsur syar’i terkait golongan yang berhak menerimanya.

“Sebaiknya dibicarakan dengan Badan Amil Zakat Nasional, kemudian lembaga-lembaga zakat yang dikelola oleh ormas,” kata Haedar di sela-sela forum Tanwir Aisyiah di Hotel Tavia Heritage, Jakarta, Rabu (15/1/2025), dikutip dari CNN Indonesia.


Haedar tidak mempersoalkan adanya usulan tersebut selama untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, kata dia, perlu pembicaraan lebih jauh terkait manajemen dan capaiannya jika usulan itu mau ditindaklanjuti.

“Badan Amil Zakat punya regulasi sendiri untuk dana yang digunakan. Karena menyangkut pertanggungjawaban dana umat. Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak yang terkait. Nah itu yang harus dibicarakan,” kata dia.

Tanggapan PBNU

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf turut merespons usulan pendanaan makan bergizi gratis dengan uang zakat. Menurutnya, hal ini perlu kajian lanjut karena penerima zakat sudah ada aturannya dalam syariat.

“Zakat harus dikaji lagi yang nerima siapa dulu nih? Kalau dikhususkan untuk anak-anak miskin itu bisa, kalau umum dan untuk semua orang nah ini untuk zakat ini harus lebih hati-hati,” katanya usai jumpa pers penandatanganan nota kesepahaman pendirian Pusat Komunitas Tangguh dan Kewirausahaan Sosial di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Senin (13/1/2025), dilansir NU Online.

Gus Yahya, sapaannya, memandang pemerintah perlu mengkaji secara serius target penerima manfaat dari lembaga zakat, infak, dan sedekah untuk program makan bergizi gratis.

“Ini harus diterima oleh kelompok-kelompok spesifik yang di dalam wacana MBG sebagai asnaf (penerima zakat) yang menjadi target yang diperbolehkan menerima zakat,” jelasnya.

Selain zakat, Gus Yahya melihat adanya potensi penggunaan infak dan sedekah untuk membiayai program tersebut, mengingat aturan infak dan sedekah lebih longgar ketimbang zakat.

Pihaknya sendiri telah menginstruksikan kepada Lembaga Amil, Zakat, Infak, dan Shodaqoh NU (LAZISNU) untuk ikut serta mengembangkan program pemanfaatan dana yang tujuannya kurang lebih seperti makan bergizi gratis.

Terkait kerja sama, Gus Yahya mengaku masih menjalin komunikasi intens dengan pihak penyedia makan bergizi gratis, seperti Badan Gizi Nasional dan pihak pemerintah terkait.

“Nanti ada dua area kerja yang bisa kita tangani, tentu pengadaan makan gratis itu sendiri, artinya masaknya (dan) membaginya kepada siswa dan santri. Dan juga (Penyediaan) mulai dari bahan-bahannya yang melibatkan UKM di lingkungan NU,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong pendanaan makan bergizi gratis melibatkan masyarakat. Dia mengusulkan menggunakan dana zakat untuk membiayai program tersebut.

“Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga,” Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025), dilansir detikNews.

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” katanya.

(kri/lus)



Sumber : www.detik.com