Tag Archives: pemerintah

Kemenkes Wanti-wanti Efek Cemaran Radioaktif Cs-137, Minta Lapor Bila Ada Gejala Ini


Jakarta

Kementerian Kesehatan RI mewanti-wanti risiko dan efek dari paparan radioaktif cesium-137 yang belakangan ramai ditemukan di Kabupaten Serang, Banten, Kecamatan Cikande. Pemerintah menetapkan wilayah tersebut tercemar Cs-137 yang diduga berawal dari reaktor nuklir, masuk dari luar negeri.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, Aji Muhawarman, menyebut orang yang terpapar radioaktif Cs-137 bisa mengalami sindrom radiasi akut (ARS). Keluhannya bisa ditandai dengan mual, muntah, diare, kelelahan, hingga hasil pemeriksaan yang menunjukkan adanya penurunan sel darah putih.

Selain itu, kerusakan kulit atau jaringan juga bisa terjadi. “Pasien bisa melaporkan kemerahan, lepuh, luka bakar radiasi,” beber Aji dalam keterangannya, Kamis (2/10/2025).


Sementara pada paparan radioaktif Cesium-137 yang sangat tinggi, ada risiko perdarahan. Keluhan ini juga diikuti dengan infeksi berat, kerusakan organ, bahkan fatalnya kematian.

Bukan hanya dalam jangka pendek, secara jangka panjang paparan Cesium-137 dalam level rendah yang berulang, bisa memicu kanker.

“Risiko kanker meningkat (leukemia, kanker jaringan lunak) akibat kerusakan DNA,” jelas Aji.

Kelompok ibu hamil lebih berisiko saat terpapar cemaran cesium-137, dengan adanya gangguan reproduksi dan risiko kelainan janin.

Meski begitu, Aji menekankan sejauh ini paparan yang ditemukan pada keseluruhan pasien di Cikande relatif rendah dan bisa didekontaminasi dengan obat khusus, hingga terus dipantau perkembangan kesehatannya.

Imbauan Kemenkes RI

Alih-alih panik, Kemenkes RI meminta masyarakat segera mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis atau fasilitas kesehatan yang ditunjuk pemerintah untuk melihat kemungkinan paparan cemaran.

Sebisa mungkin selalu menjaga pola hidup bersih dan sehat dengan rajin mencuci tangan, selalu mandi setelah beraktivitas di area berisiko, memastikan konsumsi makanan bergizi, dan cukup istirahat.

“Segera laporkan ke tenaga kesehatan bila mengalami keluhan seperti mual, muntah, lemas, atau perubahan kesehatan lain,” beber dia.

Sebagai catatan, radiasi tidak bisa dilihat, didengar, atau dicium, sehingga pemeriksaan kesehatan sangat penting untuk mengetahui dampaknya.

“Tidak perlu khawatir berlebihan, pemerintah telah melakukan dekontaminasi, pengamanan lokasi, dan penanganan medis,” pungkas dia.

(naf/up)



Sumber : health.detik.com

Cikande Tercemar Radioaktif Cs-137, Kemenkes Ungkap Kondisi 9 Pasien yang Terpapar


Jakarta

Publik ramai menyoroti penetapan status kondisi khusus pada wilayah Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Ada 9 orang yang terindikasi positif terpapar radioaktif cesium-137 melalui pemeriksaan whole body counter (WBC) dan enam orang positif terpapar melalui hasil pemeriksaan surveymeter.

Pemerintah sejauh ini melakukan pemeriksaan pada lebih dari 1.500 pekerja dan warga sekitar di kawasan industri Cikande.

“Pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) kepada lebih dari 1.562 pekerja dan warga sekitar Kawasan Industri Cikande. Hasilnya terdapat 6 orang positif terpapar (hasil surveimeter) dan 9 hasil whole body counter (WBC),” jelas Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Aji Muhawarman, dalam keterangan resminya, Kamis (2/10/2025).


Pihaknya disebut akan terus melakukan pemantauan kesehatan masyarakat. Aji sekaligus menjelaskan sejumlah tahapan deteksi sebelum pasien akhirnya dirujuk.

Pertama, pasien menjalani pemeriksaan surveymeter. Tes tersebut untuk menunjukkan apakah ada paparan eksternal radiasi pada tubuh maupun pakaian.

Bila hasilnya positif, langsung dilakukan dekontaminasi, dengan mengganti pakaian dan mandi, lalu diperiksa ulang.

Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan darah. Hal ini dikarenakan penurunan limfosit bisa menjadi indikasi awal seseorang terpapar cemaran zat radioaktif cesium-137.

Penetapan akhir dengan Whole Body Counter (WBC), saat orang tersebut ditemukan mengalami penurunan limfosit. WBC bisa mendeteksi paparan radiasi internal atau cesium yang masuk ke tubuh.

“Jika terindikasi serius, dirujuk ke RS rujukan nasional (RS Fatmawati) untuk pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut,” lanjutnya.

Saat ditanya lebih lanjut, Aji menekankan seluruh pasien yang terpapar cesium-137 saat ini dalam kondisi stabil.

“Saat ini kondisi baik,” pungkas dia.

(naf/up)



Sumber : health.detik.com

Kasus TBC Resisten Obat Masih Tinggi, Wamenkes Soroti Hal Ini


Jakarta

Indonesia masih menghadapi tantangan besar menanggulangi tuberkulosis (TBC) resisten obat. Per 2024, terdapat sekitar 12.000 kasus TB resisten obat dengan tingkat keberhasilan pengobatan baru di angka 59 persen.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono menegaskan kondisi ini harus menjadi perhatian serius.

“Tantangan kita untuk melakukan penatalaksanaan TBC resisten ada di hadapan kita. Keberhasilannya harus terus meningkat ke depan,” ujar Dante di Jakarta, Kamis (2/10/2025).


Menurut Dante, hadirnya regimen pengobatan baru bernama BIPAL-M atau Bipalem membawa angin segar bagi pasien TB resisten obat. Jika sebelumnya terapi bisa berlangsung hingga 18 bulan dengan konsumsi lebih dari 20 tablet per hari, kini pengobatan cukup enam bulan saja, dengan hanya 4 hingga 5 tablet per hari.

“Dengan regimen lama, pengobatan TB resisten bisa menghabiskan hingga Rp 120 juta per pasien. Sementara dengan BIPAL-M, jika patuh berobat, biayanya hanya sekitar Rp 9 juta,” lanjut Dante.

Selain lebih terjangkau, terapi singkat diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pasien yang selama ini menjadi tantangan utama. Banyak kasus TB resisten obat muncul akibat pasien menghentikan pengobatan di tengah jalan, sehingga obat standar tak lagi efektif.

Target 2025

Kementerian Kesehatan menegaskan komitmennya mempercepat penanganan TB di Indonesia. Mengacu pada estimasi World Health Organization (WHO), jumlah kasus TBC di Tanah Air mencapai 1,09 juta orang setiap tahun.

“Yang paling penting adalah upaya notifikasi. Jadi, 1.090.000 orang itu harus dicek semua sebelum diobati. Target kita, 90 persen di tahun 2025 sudah dicek secara total, dan setelah dicek langsung diobati. Inilah yang disebut enrollment target,” jelas Dante.

Ia menambahkan, capaian pengobatan TBC kini menunjukkan progres positif.

“Enrollment target juga 90 persen, dan untuk saat ini yang sudah ditemukan sudah tercapai enrollment obatnya. Tingkat kesembuhan sudah mencapai 90 persen sesuai target. Kita akan melakukan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, semua harus diberdayakan supaya pengobatan TBC ini berjalan,” katanya.

Sementara Direktur Yayasan Riset dan Pelatihan Respirasi Indonesia Prof Erlina Burhan, menilai regimen baru Bipalem sebagai terobosan besar. Menurutnya, selain lebih singkat, efek samping obat juga lebih dapat dikelola.

“Selama ini, pengobatan TB resisten obat menjadi masalah besar karena pasien harus menjalani terapi hingga 18 bulan dengan jumlah obat yang sangat banyak. Dengan Bipalem, pengobatan cukup enam bulan saja. Obat yang diminum hanya 4 hingga 5 tablet per hari, dan efek sampingnya lebih bisa dimanage,” jelasnya.

Bahkan, kata Dante, ke depan pemerintah bersama lembaga riset internasional akan memulai uji klinis terapi super singkat, hanya satu bulan pengobatan. Uji klinis ini dijadwalkan berlangsung pada 2027 hingga 2029.

Jalan Panjang Menuju Eliminasi TB

Meski berbagai inovasi hadir, Dante mengingatkan bahwa obat tidak cukup. Peran tenaga kesehatan dalam mendampingi pasien sejak awal hingga akhir pengobatan tetap menjadi kunci.

“Dalam upaya menurunkan angka TBC, kita berhadapan dengan berbagai macam hal di masyarakat. Salah satunya adalah TBC resisten obat yang tidak bisa diobati dengan obat standar. Maka, pendampingan pasien sangat penting agar terapi benar-benar tuntas,” tegasnya.

(naf/naf)



Sumber : health.detik.com

Kisah Remaja Cuci Darah Sejak Umur 8, Masih Berjuang Hidup Pasca Transplantasi


Jakarta

Angka transplantasi ginjal di Indonesia masih sangat rendah, jauh tertinggal dari negara-negara Asia lain. Padahal, prosedur ini dianggap terapi paling ideal untuk meningkatkan harapan hidup dan kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik.

Di tengah keterbatasan ini, kisah NF (16), seorang remaja dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, memberi gambaran betapa berharganya transplantasi ginjal.

NF didiagnosis gagal ginjal kronik saat usianya baru delapan tahun akibat kelainan bawaan renal agenesis. Sejak saat itu, hari-harinya dipenuhi rutinitas medis yang melelahkan.


“Sejak usia 8 tahun, anak kami sudah berjuang,” kata ibunda NF.

Cuci Darah 5 Kali Sehari

NF sempat menjalani hemodialisis (cuci darah), yang membuatnya kehilangan banyak waktu belajar dan bermain. Ia kemudian beralih ke metode CAPD (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis) yang harus dilakukan lima kali sehari selama kurang lebih 13 bulan.

Titik balik hidupnya datang pada April 2019. NF menerima donor ginjal dari ayahnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta. Transplantasi tersebut bukan hanya menyelamatkan hidupnya, tetapi juga memberinya kesempatan untuk kembali beraktivitas: menjalani homeschooling, les biola, dan les bahasa Mandarin.

Enam tahun berselang, meskipun ia masih harus mengonsumsi obat imunosupresan seumur hidup, namun kehidupannya jauh lebih stabil dibanding masa awal sakitnya.

Masih harus minum obat seumur hidup

Pasien pascatransplantasi wajib mengonsumsi obat imunosupresan seumur hidup agar ginjal baru tidak ditolak tubuh. Di sinilah tantangan baru muncul, terutama bagi pasien di luar kota besar seperti NF di Tanjung Pinang.

Setelah transplantasi pada 2019, obat yang dibutuhkan NF sempat tidak tersedia di kotanya. Kendala distribusi pun sempat membuat keluarganya cemas.

Ibu NF mengaku khawatir jika merek obat harus diganti, karena pernah ada pasien anak pascatransplantasi di komunitas yang mengalami efek samping setelah mencoba obat baru.

“Kami khawatir perubahan ini dapat memengaruhi kondisi tubuhnya, karena di komunitas pasien anak pascatransplantasi ada yang mengalami efek samping setelah mencoba obat yang baru,” ujar ibu dari NF.

Pentingnya pemerataan layanan dan akses obat

NF juga wajib menjalani pemeriksaan kadar tacrolimus (obat utama pencegah penolakan) secara berkala, minimal dua kali dalam sebulan. Pemeriksaan ini tidak ditanggung BPJS Kesehatan di Tanjung Pinang dan biayanya lebih dari satu juta rupiah setiap kali tes.

Kisah NF menegaskan bahwa transplantasi bukan akhir perjuangan, melainkan awal perjalanan baru. Agar anak-anak seperti NF tak sekadar bertahan hidup, pemerintah perlu memastikan ketersediaan obat yang tepat, pemeriksaan, dan layanan medis tersedia hingga ke pelosok negeri.

Hidup pascatransplantasi adalah anugerah sekaligus perjuangan. Ia dan keluarganya berharap pemerintah lebih serius memastikan dua hal: ketersediaan obat imunosupresan yang stabil dan pembiayaan pemeriksaan penting seperti tacrolimus, terutama di daerah.

(kna/kna)



Sumber : health.detik.com

Cemaran Dietilen Glikol di Balik Obat Batuk Sirup Maut Renggut Nyawa Anak India


Jakarta

Kementerian Kesehatan India mengonfirmasi bahwa sirup obat batuk merek ‘Coldrif’ mengandung dietilen glikol (DEG) melebihi batas yang diizinkan. Cemaran ini memicu setidaknya 16 anak-anak meninggal dunia.

“Sampel-sampel tersebut ditemukan mengandung DEG melebihi batas yang diizinkan,” menurut pernyataan kementerian tersebut dikutip dari NDTV, Senin (6/10/2025).

Hasil uji laboratorium pemerintah di Chennai menunjukkan, produk tersebut mengandung dietilen glikol yang sngat tinggi, berisiko merusak ginjal dan sistem saraf jika tertelan.


Apa itu Dietilen glikol (DEG)?

Dietilen Glikol (DEG) adalah pelarut industri yang digunakan dalam antibeku, cat, minyak rem, dan plastik. Keduanya tidak ditujukan untuk obat-obatan. Terkadang, keduanya mencemari bahan farmasi seperti gliserin, seringkali karena pengawasan yang buruk atau pemasok yang menggunakan bahan kelas industri yang lebih murah.

DEG tidak berwarna dan seperti sirup, sehingga mudah disalahartikan sebagai eksipien yang sah jika pengujian laboratorium yang ketat diabaikan.

Mengapa berbahaya?

Ketika tertelan, baik DEG maupun EG terurai menjadi senyawa toksik yang menyebabkan kerusakan ginjal, hati, dan sistem saraf yang parah. Gejala pada anak-anak dimulai dengan mual, sakit perut, dan berkurangnya frekuensi buang air kecil. Pada kasus yang parah, kondisi ini dapat berkembang dengan cepat menjadi gagal ginjal akut, kejang, dan kematian.

Anak-anak sangat rentan karena bahkan dalam jumlah kecil yang relatif terhadap berat badan mereka pun dapat berakibat fatal.

Insiden fatal sempat terjadi

Insiden sebelumnya menunjukkan betapa mematikannya hal ini: Di Gambia, setidaknya 70 anak meninggal pada tahun 2022 setelah mengonsumsi sirup obat batuk yang terkontaminasi.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah berulang kali memperingatkan tentang sirup obat batuk yang terkontaminasi DEG dan EG, yang menghubungkannya dengan lebih dari 300 kematian anak di seluruh dunia sejak tahun 2022.

Untuk membantu regulator, WHO telah mengembangkan metode pengujian dua tingkat baru, yang mencakup kromatografi lapis tipis (TLC) untuk skrining awal, diikuti oleh kromatografi gas untuk konfirmasi.

(kna/kna)



Sumber : health.detik.com

Menkes Ungkap Kondisi 9 Pasien di RS Fatmawati yang Terpapar Radioaktif di Cikande


Jakarta

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut 9 pasien yang terkena paparan zat radioaktif cesium-137 di Cikande, Banten, berangsur membaik. Mereka semula menjalani pengobatan di RS Fatmawati.

Menkes mengklaim kadar cemaran radioaktif cesium-137 yang ditemukan pada 9 pasien tersebut relatif rendah.

“Sekarang sudah membaik. Itu kan ada ambang batasnya. Mereka belum sampai di taraf yang membahayakan,” sebut Menkes saat ditemui di Gedung BPOM RI, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).


“Jadi boleh dikasih obat saja cukup dan bisa pulang. Jadi nggak ada yang perlu dirawat,” tandasnya.

Pemerintah menyediakan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga sekitar yang berada di zona berisiko tinggi yakni Cikande, Banten, Jawa Barat. Karenanya, ia mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas tersebut demi melihat kemungkinan paparan.

“Imbauan-nya untuk masyarakat yang ada di sekitar melakukan program cek kesehatan gratis dengan alat itu ada namanya Geiger Muller untuk cek radiasinya.”

Alat tersebut disebutnya bisa memantau eksposure seseorang terhadap radiasi.

(naf/kna)



Sumber : health.detik.com

Menkes Update Data Keracunan MBG, Soroti Kasus di NTT yang Menimpa Bayi-Bumil


Jakarta

Pemerintah memperbaiki sistem pelaporan keracunan makanan bergizi gratis (MBG) agar terintegrasi, demi memantau setiap kasus. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan lebih cepat dan tepat di lapangan.

Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, sejak libur panjang beberapa waktu lalu, kasus baru sempat berhenti muncul. Namun, data terbaru pada 4 Oktober 2025 mencatat dua kejadian baru yang dilaporkan resmi ke Kementerian Kesehatan.

“Sekarang tiap hari kita lihat. Karena liburan jadi nggak ada. Tapi tanggal 4 kemarin saya dapat laporan. Satu di Soe, NTT, dan satu lagi di Jakarta. Dua-duanya tidak ada yang fatal, anak-anaknya sudah dirawat,” kata Budi di Jakarta, Senin (6/10/2025).


Ia menambahkan, laporan tersebut kini tidak hanya berasal dari media sosial seperti pada awal pelaksanaan program, tetapi juga langsung dari dinas kesehatan daerah yang sudah dilibatkan secara aktif.

“Sekarang laporan itu sudah terintegrasi. Dinas kesehatan di daerah sudah mengisi laporan secara resmi. Kalau ada di media sosial, kita langsung cocokkan agar penanganannya lebih cepat,” jelas Budi.

Melalui sistem baru ini, Kemenkes dapat segera memberikan umpan balik ke Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program MBG. Nantinya, BGN bersama dinas kesehatan akan turun langsung melakukan audit tata kelola dan prosedur implementasi di lapangan.

“BGN sedang membangun infrastruktur di daerah, memang belum lengkap semua. Tapi dengan laporan dari dinas kesehatan, kita bisa cepat feedback ke BGN. Mereka akan turun bersama untuk memperbaiki tata kelola dan prosedur implementasinya di satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG),” ujar Budi.

Langkah ini, menurutnya, mirip dengan sistem pelaporan COVID-19 yang dilakukan secara real-time. Data kasus kini diperbarui setiap hari, memungkinkan pengawasan lebih akurat terhadap potensi kejadian luar biasa (KLB) pangan di berbagai daerah.

“Iya, datanya sekarang tiap hari kita masuk. Mirip seperti COVID-19 dulu,” kata Budi.

Meski tidak menyebut angka pasti, Budi mengatakan bahwa jumlah anak terdampak di dua lokasi terakhir mencapai ratusan orang.

Kementerian Kesehatan memastikan, selain memberikan perawatan bagi anak-anak yang terdampak, pemerintah juga memprioritaskan evaluasi sistem penyediaan dan distribusi makanan. Audit bersama BGN diharapkan dapat mengidentifikasi titik rawan, mulai dari bahan baku, penyimpanan, hingga proses distribusi makanan bergizi gratis ke sekolah-sekolah.

Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan status gizi dan ketahanan pangan anak-anak sekolah dasar dan menengah. Namun, beberapa kali laporan dugaan keracunan di sejumlah daerah memicu evaluasi serius terhadap mekanisme pengawasan pangan di tingkat daerah.

“Yang tahu duluan kan daerah. Dengan keterlibatan dinas kesehatan, kita bisa langsung tangani dan perbaiki,” tegas Budi.

Sebelumnya diberitakan, Korban keracunan usai menyantap makan bergizi gratis (MBG) di Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) bertambah menjadi 384 dari sebelumnya 331 orang.
Kepala Dinas Kesehatan TTS, dr. R.A. Karolina Tahun mengatakan korban diduga keracunan MBG bertambah sebanyak 53 orang pada Sabtu (4/10).

“Iya ada tambahan hari kedua (Sabtu 4/10) jadi 384 orang,” kata Karolina, dikutip dari CNNIndonesia.

Korban yang terdampak termasuk seorang ibu hamil dan tiga orang balita berusia 1,6 tahun, 2,7 tahun dan 2 tahun 10 bulan serta satu bayi berusia sembilan bulan.

(naf/kna)



Sumber : health.detik.com

BPOM Ungkap Alasan Harga Obat di RI Kerap Disebut Lebih Mahal


Jakarta

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI berbicara soal harga obat-obatan di Indonesia. Fenomena berobat di luar negeri masih menjadi salah satu hal yang disorot oleh pemerintah. Tak sedikit orang yang beranggapan obat di luar negeri memiliki harga yang lebih murah dibanding Indonesia.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM RI William Adi Teja berpendapat harga obat di Indonesia tak serta merta bisa dianggap mahal. Ia menjelaskan terdapat tiga jenis obat-obatan di Indonesia, meliputi obat bermerek atau paten, obat generik bermerek, dan obat generik.

Menurutnya, obat-obat tipe generik yang banyak digunakan masyarakat sebenarnya memiliki harga yang sangat murah.


“Kalau obat generik bemerek pun juga sudah cukup murah. Yang mahal memang obat paten. Kalau obat paten itu kan otomatis dia hanya sendiri, dia tidak ada saingan. Karena perusahaannya tidak bisa memproduksi obat dengan molekul yang sama,” ujar William ketika ditemui awak media di Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

“Di luar negeri, itu kalau obat paten juga mahal. Kalau yang import ya, kecuali di negara (produksi) asalnya sendiri,” sambungnya.

Ia lantas membandingkan dengan India yang seringkali disebut memiliki harga obat lebih murah. Menurutnya, India tidak mengenal obat paten, terutama obat-obatan esensial, sehingga harganya menjadi lebih murah dibandingkan dengan Indonesia.

“Sedangkan Indonesia karena menganut mengakui hak paten sebuah produk, maka otomatis perusahaan-perusahaan lain tidak mungkin memproduksi obat yang mempunyai hak paten. Itu yang terkait dengan harga obat di Indonesia,” katanya.

Meski begitu, ia mengingatkan kembali obat generik yang beredar di Indonesia harganya sudah sangat murah. Bahkan, dengan adanya BPJS Kesehatan, masyarakat bisa mendapatkan obat dengan gratis.

“Masyarakat sebenarnya tidak usah membayar lagi. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk mengatakan obat di Indonesia itu mahal karena sudah ter-cover BPJS,” ujar William.

“BPJS itu yang masuk ke bayar BPJS itu kan kemarin kita rapat ada 98 persen sudah masuk ke dalam BPJS. Walaupun universal health coverage di Indonesia itu masih rendah. Itu tentunya menjadi PR buat Kementerian Kesehatan dan tentunya seluruh stakeholder yang ada,” tandasnya.

(avk/naf)



Sumber : health.detik.com

Sound Horeg Bikin Resah Warga, Kemenag Minta Jangan Ganggu Ketertiban Umum



Jakarta

Sound Horeg kerap membuat resah masyarakat. Pasalnya, kehadiran sistem audio berukuran besar dengan suara sangat keras dan bergetar itu sering menimbulkan masalah.

Kementerian Agama RI (Kemenag) pun angkat bicara mengenai hal tersebut. Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin, meminta masyarakat untuk saling menghormati dan tidak mengganggu ketertiban umum.

“Kementerian Agama tentu menginginkan masyarakat, warga bangsa dari semua agama untuk kita bersama-sama berikhtiar menciptakan suasana sosial keagamaan yang kondusif,” ujar Kamaruddin Amin saat ditemui di acara “Kick Off Musabaqah Qira’atil Kutub” di Kantor Kemenag, Jakarta, Selasa (8/7/2025).


Kamaruddin menekankan pentingnya silaturahim dan interaksi sosial yang beradab. Menurutnya, setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam menciptakan suasana yang harmonis dan tertib.

“Jangan men-create masalah untuk orang lain, lah. Kira-kira intinya semua warga bangsa dituntut untuk meningkatkan kualitas silaturahimnya, interaksinya, agar masyarakat tidak mendapatkan masalah karena kita,” tegas Kamaruddin.

Sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam kehidupan beragama di Indonesia, Kemenag terus berupaya mendorong semua pihak untuk mengedepankan nilai-nilai Islam yang damai. Hal ini dilakukan melalui berbagai instrumen kelembagaan yang dimiliki.

“Kemenag punya banyak instrumen, seperti penyuluh, penghulu, guru, kiai, ulama, termasuk mitra-mitra seperti ormas keagamaan. Kami secara kelembagaan mendorong semua pihak untuk bersama-sama menghadirkan Islam yang damai,” jelasnya.

Oleh karena itu, Kemenag terus mengajak seluruh elemen masyarakat, dari berbagai latar belakang agama, untuk bersatu menciptakan suasana sosial keagamaan yang sejuk, tertib, dan saling menghormati. Tujuannya adalah agar agama benar-benar dapat menjadi instrumen positif dalam meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seperti diketahui, dampak negatif dari penggunaan Sound Horeg kerap beredar di media sosial. Beberapa diantaranya adalah kerusakan fasilitas umum seperti pagar pembatas jembatan dan rumah warga.

Kondisi ini bahkan memicu beberapa ulama di daerah menyatakan keharaman Sound Horeg karena dinilai banyak menimbulkan mudharat. Fatwa haram tersebut dikeluarkan oleh Forum Satu Muharram 1447 Hijriah Pondok Pesantren (Ponpes) Besuk, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), penyelesaian masalah sound horeg tidak cukup hanya dengan fatwa. Melainkan perlu ditindaklanjuti secara kolaboratif oleh pemerintah dan aparat kepolisian.

“Polisi tentunya ya atau Satpol PP. Dan itu tidak bisa diselesaikan dengan fatwa saja, karena fatwa tidak mengikat pada dasarnya. Jadinya tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk melarang aktivitas yang mengganggu di masyarakat,” kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Miftahul Huda, dikutip dari laman MUI.

Kendati demikian, MUI belum mengeluarkan fatwa haram terkait fenomena sound horeg. Fatwa pengharaman yang beredar merupakan hasil dari bahtsul masail (diskusi masalah keagamaan) forum pesantren di Pasuruan, Jawa Timur.

“MUI Jawa Timur besok Rabu baru menyidangkan perkara ini dan mendatangkan pihak-pihak terkait, baik itu pelaku sound horeg, tokoh masyarakat, ahli THT. Jadi belum ada fatwa terkait hal tersebut,” tegasnya.

(hnh/lus)



Sumber : www.detik.com

Hukum Menerima BSU dalam Islam dan Pemanfaatannya agar Jadi Rezeki Berkah


Jakarta

Bantuan Subsidi Upah (BSU) adalah program pemerintah untuk memberikan bantuan ekonomi kepada masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu. Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 300 ribu per bulan bagi pekerja atau buruh. Masyarakat yang menerima BSU akan mendapat Rp 600 ribu sekaligus di bulan Juni atau Juli.

Tujuan dari BSU sendiri untuk mendorong daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang lesu. Lantas, bagaimana pandangan Islam terkait hal ini? Apa hukum penerimaan BSU dalam perspektif fikih?

Untuk tahu lebih lanjut, simak penjelasan ketua MUI DKI Jakarta, Dr. KH Muhammad Faiz Syukron Makmun, berikut ini.


Bantuan Subsidi Upah Merupakan Kewajiban Negara

Sejatinya, BSU merupakan kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Namun, kewajiban tersebut harus sesuai dengan kemampuan negara itu sendiri. Apabila negara tidak mampu maka itu tidaklah menjadi kewajiban.

“Tetapi kalau negara memang tidak memiliki kemampuan untuk itu, tentunya tidak lagi menjadi kewajiban negara. Tetapi secara prinsip negara itu berkewajiban mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Maka BSU itu termasuk impelemntasi,” ungkap KH Faiz Syukron Makmun kepada detikHikmah, Selasa (15/7/2025).

Pria yang juga merupakan Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Universitas Al-Azhar (IKANU) Mesir itu menjelaskan bahwa dalam Al-Qur’an, dalil mengenai BSU berkaitan dengan ayat yang membicarakan tentang amanah. Salah satunya surah An Nisa ayat 58,

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Hukum Menerima BSU dalam Islam

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Gus Faiz itu mengatakan bahwa hukum menerima BSU tergantung pada orangnya. Secara prinsip Islam, hukumnya adalah mubah atau boleh.

“Secara prinsip dia dihukumi mubah, boleh diambil dan boleh tidak diambil,” katanya.

Tetapi, lanjut Gus Faiz, apabila penerima BSU sangat membutuhkan bantuan itu maka hukumnya berubah menjadi wajib. Terlebih, apabila BSU tersebut digunakan untuk menghidupi anak dan istrinya.

“Kalau dia sebagai pekerja sangat membutuhkan itu, misalnya untuk anak dan istrinya memenuhi kebutuhan pokok dan itu disedikan oleh pemerintah maka wajib untuk mengambil (BSU) demi mewujudkan kesejahteraan keluarganya,” sambungnya.

Katib Syuriah PBNU itu juga menguraikan bahwa jika seseorang merasa cukup maka tak masalah tidak mengambil bantuan yang disediakan pemerintah.

“Kalau misalnya dia merasa cukup dengan kondisinya, dia bisa bersabar atas apa yang dia miliki dan dia hadapi, dia tidak mengambil pun tidak apa-apa. Itu secara hukum fikihnya,” ujarnya.

Cara Memanfaatkan BSU agar Menjadi Rezeki yang Berkah

Gus Faiz juga menerangkan bahwa hendaknya BSU yang diberikan pemerintah dimanfaatkan untuk kebutuhan pokok. Dengan begitu, bantuan tersebut menjadi rezeki yang berkah.

Apabila ia merupakan kepala keluarga, hendaknya BSU digunakan untuk memberi nafkah keluarganya.

“Pemanfaataan BSU tentu sesuai dengan tujuannya agar dibelanjakan untuk hal-hal pokok. Jadi kalau memang dia kepala keluarga berikanlah BSU itu untuk mensejahterahkan keluarganya. Kalau dia belum berkeluarga ya dia bisa gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi masa depannya,” terangnya

Jangan sampai, BSU digunakan untuk sesuatu yang menyimpang dan maksiat. Misalnya judi online.

“Ketika itu (BSU) dipakai untuk judi online atau apapun, kalau pemanfaatannya itu menyimpang tentu dosanya kembali kepada yang menerima,” ujar Gus Faiz.

Sebagaimana diketahui, Islam mengharamkan perbuatan judi. Sayyid Sabiq melalui Fiqh As Sunnah-nya yang diterjemahkan Khairul Amru Harahap mengatakan bahwa larangan judi ini disejajarkan dengan pengharaman khamar.

Allah SWT berfirman dalam surah Al Maidah ayat 90,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

(aeb/inf)



Sumber : www.detik.com