Jakarta –
Turki mendesak negara-negara Islam menangguhkan partisipasi Israel dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang. Hal ini buntut genosida yang terus berlanjut di Gaza.
Desakan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan saat berbicara di forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh, Senin (25/8/2025) kemarin. Fidan mengatakan Palestina butuh tindakan kolektif untuk mengakhiri genosida Israel di Gaza dan kekerasan pemukim di Tepi Barat.
“Pertemuan ini akan berfokus pada tiga hal mendesak: menghentikan perang, mendorong respons persatuan umat Islam, dan memobilisasi komunitas internasional,” kata Fidan dikutip dari Middle East Eye.
Fidan menekankan kondisi yang tengah berlangsung di Gaza dan menyoroti pernyataan PBB yang secara resmi mengumumkan kelaparan di wilayah tersebut. Ia juga mengkritik Israel yang masih berupaya menghapus Palestina.
“Oleh karena itu, kita harus kompak mempertahankan dan memperluas momentum pengakuan Palestina, sekaligus meluncurkan inisiatif di PBB untuk keanggotaan penuh Palestina dan mempertimbangkan penangguhan Israel dari tugas Majelis Umum,” tambahnya.
Dalam pertemuan pada Senin kemarin, para menteri luar negeri OKI mengeluarkan pernyataan yang mendesak negara-negara anggota OKI mengkaji lebih lanjut keanggotaan Israel di PBB. Mereka menilai Israel melanggar syarat keanggotaan dan tidak mematuhi resolusi-resolusi PBB.
“Selain itu, upaya harus dikoordinasikan untuk menangguhkan keanggotaan Israel di PBB,” serunya.
Terpisah, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dilansir WAFA, mengecam tindakan “kejam tanpa henti” Israel yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Erdogan mengatakan hal itu usai rapat kabinet menyusul pembantaian 20 warga Palestina termasuk 5 jurnalis di Khan Younis, Gaza selatan.
Laporan terbaru Al Jazeera total 21 orang tewas dalam serangan militer Israel pada Senin (25/8/2025) kemarin. Juru kamera Al Jazeera, Mohammad Salama, menjadi korban dalam serangan brutal itu.
Al Jazeera menyebut pembunuhan Israel terhadap para jurnalis itu sebagai upaya sistematis untuk membungkam kebenaran. Pihaknya menyebut serangan itu sebagai “kejahatan perang”.
(kri/inf)
